HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. SARANA TATA USAHA
NEGARA LAINNYA

2. A. SARANA HUKUM
1. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
2. PERATURAN KEBIJAKSANAAN
3. RENCANA (HET PLAN)

3. 1. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
• TAP MPR NO.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan,
menggunakan istilah “Peraturan Perundang-
Undangan untuk penamaan semua produk hukum
tertulis di tingkat pusat dan daerah sbb: UUD 1945,
Tap MPR, UU, Perppu, PP, Keppres, dan Perda.

4. LANJUTAN...
• Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun
1986 Tentang PTUN, yang dimaksud Peraturan
Perundang-Undangan adalah semua peraturan yang
bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh
badan perwakilan rakyat bersama pemerintah di
tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik
di pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat
mengikat secara umum.

5. LANJUTAN...
• Peraturan Per-UU-an adalah sebagai dasar
dikeluarkannya KTUN.
• Oleh karena itu, KTUN dalam arti beschikking tidak boleh
bertentangan dengan peraturan dasarnya.
• Dalam pasal 53 ayat (2) sub a UU No. 5 tahun 1986,
mengatur bahwa salah satu dasar pengujian
(toetsingrogrond) KTUN yang bersifat beschikking adalah
peraturan per-UU-an.

6. 2. PERATURAN KEBIJAKSANAAN
(BELEIDREGELS, POLICY RULES)
• Peraturan kebijaksanaan dirumuskan dalam berbagai
bentuk seperti peraturan pedoman, pengumuman, surat
edaran.
• Peraturan kebijaksanaan tidak mengikat umum secara
langsung, namun mempunyai relevansi hukum, serta
memberi peluang kepada badan/ pejabat TUN
mengeluarkan atas dasar kewenangan.

7. PERBEDAAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN
DENGAN PERATURAN PER-UU-AN ADALAH:
• Pengujiannya tidak seperti peraturan per-UU-an
seperti “Judicial Review” tapi dengan azas
pemerintahan yang layak.
• Peraturan kebijaksanaan mengandung suatu syarat
pengetahuan yang tidak tertulis, yaitu pada keadaan
khusus dan mendesak badan/ pejabat TUN dalam
sifatnya individual harus menyimpang dari peraturan
kebijaksanaan demi kemaslahatan umat.

8. • Peraturan per-UU-an adalah dunia hukum
sehingga dapat diuji dalam tingkat kasasi,
sedangkan peraturan kebijaksanaan adalah dunia
fakta sehingga tidak dapat berhadapan dalam
kasasi.

9. 3. RENCANA (HET PLAN)
• Menurut Belifante, Rencana merupakan
keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari
tata negara yang mengupayakan terlaksananya
keadaan yang tertib (teratur).
• Rencana dijumpai pada pelbagai kegiatan
pemerintah, seperti mengenai pengaturan tata
ruang, kesehatan, pendidikan, pertanahan, dsb.

10. • Rencana dibuat oleh badan/ pejabat TUN baik di tingkat
daerah berdasarkan anggaran yang ditetapkan dalam
APBN/ APBD untuk kegiatan tiap sektor atau sub sektor
departemen, non departemen atau jawatan-jawatan
yang ditentukan oleh TUN yang diserahi kewenangan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasarnya dan oleh karenanya bersifat
sepihak.

11. B. PETUGAS PUBLIK
1. Para pejabat politik/ negara.
Menurut perundang-undangan di Indonesia, ada beberapa
penggolongan pejabat negara, yaitu:
a. Yang diangkat berdasarkan hak prerogatif presiden
yaitu menteri.
b. Yang diangkat tanpa priode yaitu hakim agung.
c. Yang diangkat oleh kepala negara atas usul DPRD
seperti hakim agung, gubernur Bank Indonesia.
d. Pejabat negara untuk priode tertentu seperti
presiden, gubernur, bupati/ walikota.

12. 2. PEGAWAI NEGERI (CIVIL SERVANTS)
• Pegawai negeri memegang jabatan publik, oleh
karenanya adalah pejabat publik. Tidak semua
pejabat publik berstatus pegawai negeri, karena
memegang jabatan negara.
• Pegawai negeri terdiri dari PNS pusat/ daerah,
anggota TNI, anggota kepolisian RI dan pegawai
tidak tetap.

13. LANJUTAN:
• Pengertian pegawai negeri menurut UU No. 43 Th.
1999 Tentang Perubahan UU No.8 Th. 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:
• “Pegawai negeri adalah setiap WNI yang telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

14. 3. PARA HAKIM
• Hakim adalah pejabat judicial dan kekuasaan
kehakiman, oleh karenanya hakim bukanlah
pejabat eksekutif.
• Hakim diangkat dan diberhentikan oleh
presiden sebagai kepala negara atas usul
menteri kehakiman berdasarkan persetujuan
mahkamah agung.