Dokumen tersebut merupakan contoh pencatatan transaksi keuangan sekretariat jenderal departemen keuangan selama bulan Januari 2009 yang mencakup penerimaan DIPA, SPM/SP2D untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta perjalanan dinas. Terdapat pula pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan tertentu.
Yayasan Maju Bersama bergerak dalam pemberdayaan UKM di Depok. Pada Januari, yayasan menerima dana dari pemerintah dan sumbangan untuk kegiatan pelatihan dan jaringan UKM, serta mengadakan seminar dan pertemuan UKM. Yayasan juga melakukan pembelian aset, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Pada akhir bulan, saldo kas dana tidak terikat Rp50,5 juta dan dana terikat Rp
Dokumen tersebut membahas tentang rekonsiliasi laporan bank dengan catatan perusahaan. Terdapat beberapa contoh rekonsiliasi laporan bank yang menjelaskan perbedaan antara saldo bank dan catatan perusahaan disebabkan oleh beberapa pos seperti cek yang beredar, penerimaan piutang, biaya administrasi, dan pendapatan bunga bank. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk merekonsiliasi laporan bank.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Yayasan Maju Bersama bergerak dalam pemberdayaan UKM di Depok. Pada Januari, yayasan menerima dana dari pemerintah dan sumbangan untuk kegiatan pelatihan dan jaringan UKM, serta mengadakan seminar dan pertemuan UKM. Yayasan juga melakukan pembelian aset, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Pada akhir bulan, saldo kas dana tidak terikat Rp50,5 juta dan dana terikat Rp
Dokumen tersebut membahas tentang rekonsiliasi laporan bank dengan catatan perusahaan. Terdapat beberapa contoh rekonsiliasi laporan bank yang menjelaskan perbedaan antara saldo bank dan catatan perusahaan disebabkan oleh beberapa pos seperti cek yang beredar, penerimaan piutang, biaya administrasi, dan pendapatan bunga bank. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk merekonsiliasi laporan bank.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan sebagai salah satu bentuk badan usaha, termasuk proses pembentukan, kegiatan operasional, dan pembubarannya. Dibahas pula tentang investasi modal awal anggota persekutuan, pembagian laba dan rugi, serta perubahan komposisi kepemilikan akibat pengunduran diri salah satu anggota.
Cash opname dilakukan oleh salon kecantikan Maju Mapan untuk memverifikasi kesesuaian antara saldo kas fisik dengan pencatatan. Hasilnya adalah total kas fisik sebesar Rp2,8 juta, pengeluaran belum dibukukan Rp600 ribu, dan pendingan Rp100 ribu, sehingga tidak terdapat selisih antara fisik dan pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan, yang dapat berupa dividen tunai atau saham. Juga membahas tentang pemecahan saham dan penyisihan laba ditahan untuk ekspansi usaha perusahaan.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2DIANA LESTARI
Dokumen tersebut membahas tentang utang wesel jangka panjang, termasuk definisi wesel, jenis-jenis wesel (tidak berbunga dan berbunga), pengukuran dan pencatatan wesel, serta contoh soal terkait wesel.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan sesuai PSAK 14, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
2. Beberapa metode pengukuran persediaan yang dijelaskan adalah FIFO, average, dan LIFO beserta contoh penerapannya.
3. Laporan keuangan harus menyajikan persediaan di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan sebagai salah satu bentuk badan usaha, termasuk proses pembentukan, kegiatan operasional, dan pembubarannya. Dibahas pula tentang investasi modal awal anggota persekutuan, pembagian laba dan rugi, serta perubahan komposisi kepemilikan akibat pengunduran diri salah satu anggota.
Cash opname dilakukan oleh salon kecantikan Maju Mapan untuk memverifikasi kesesuaian antara saldo kas fisik dengan pencatatan. Hasilnya adalah total kas fisik sebesar Rp2,8 juta, pengeluaran belum dibukukan Rp600 ribu, dan pendingan Rp100 ribu, sehingga tidak terdapat selisih antara fisik dan pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan, yang dapat berupa dividen tunai atau saham. Juga membahas tentang pemecahan saham dan penyisihan laba ditahan untuk ekspansi usaha perusahaan.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2DIANA LESTARI
Dokumen tersebut membahas tentang utang wesel jangka panjang, termasuk definisi wesel, jenis-jenis wesel (tidak berbunga dan berbunga), pengukuran dan pencatatan wesel, serta contoh soal terkait wesel.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan sesuai PSAK 14, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
2. Beberapa metode pengukuran persediaan yang dijelaskan adalah FIFO, average, dan LIFO beserta contoh penerapannya.
3. Laporan keuangan harus menyajikan persediaan di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tugas bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dibahas pula dasar hukum BAS, hubungannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, siklus manajemen keuangan APBN, restrukturisasi BAS, serta penggunaan BAS dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban."
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan rencana keuangan, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai klasifikasi dan jenis belanja yang tercakup dalam BAS."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem persyaratan SIMDA BMD versi 2.7 yang mencakup referensi peraturan, kriteria aset tetap, golongan aset tetap dan lainnya, penilaian aset tetap, penyusutan, kapitalisasi aset tetap, parameter unit organisasi dan kode barang, data aset untuk penyusutan, transaksi yang mempengaruhi penyusutan, serta metamorfosis SIMDA BMD dari versi ke versi.
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
Dokumen tersebut merangkum transaksi pembukuan bendahara pengeluaran Departemen Keuangan bulan Januari 2009, meliputi penerimaan DIPA, SPM untuk UP dan TUP, pengeluaran untuk tagihan listrik dan air, pengiriman dana ke BPP, pembayaran untuk pemeliharaan gedung, dan penerimaan laporan penggunaan dana.
Laporan realisasi per kegiatan bulan juni 2020PemerintahDesa4
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Mergoso pada tahun 2020 menunjukkan:
1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1 triliun atau 69% dari anggaran.
2. Realisasi belanja sebesar Rp249 miliar atau 34% dari anggaran, terutama untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Ada sisa anggaran untuk beberapa program karena belum terealisasi pada semester pertama 2020.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang saldo buku besar perusahaan jasa sevice mobil milik Tuan Alberth pada tanggal 30 November 2009 dan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2009 beserta petunjuk kerja untuk membuat laporan keuangan.
Laporan keuangan RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal tahun 2017 menunjukkan pendapatan sebesar Rp129,7 miliar, belanja operasional Rp111,2 miliar dan belanja modal Rp40,4 miliar. Jumlah aset Rp144,5 miliar dan kewajiban Rp13,4 miliar.
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan aplikasi akuntansi MYOB untuk perusahaan PT Maju Jaya yang bergerak di bidang perdagangan elektronika. Dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan akuntansi perusahaan, daftar rekening, neraca saldo, daftar piutang dan hutang serta persediaan barang.
WEEKLY MEETING OHS PORT PROJECT & SUPPORT WEEK 47.pdfZulfikar986500
Dokumen tersebut berisi laporan statistik kinerja bulanan PT Bangun Arta Hutama tahun 2022. Laporan tersebut mencakup data insiden, jam kerja, tenaga kerja, dan tingkat kecelakaan kerja (TIF) bulanan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, jasa kena pajak, dan kewajiban perpajakan bagi bendahara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan jenis-jenis pajak serta tanggung jawab bendahara dalam memotong dan menyetorkan pajak yang harus dibayar.
Dokumen tersebut membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik, yang merupakan biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi. Dokumen menjelaskan pengertian, tujuan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, serta rumus dan contoh perhitungan untuk menghitung biaya overhead netto setiap departemen dan menghitung tarif biaya overhead.
Dokumen tersebut membahas tentang perkiraan biaya proyek, meliputi definisi perkiraan biaya, proses penyusunan perkiraan biaya dan anggaran, organisasi pengendalian biaya proyek, komponen-komponen biaya proyek, dan metode-metode perkiraan biaya.
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Pemerintah menerima penyerahan SPT dari wajib pajak selama masa pajak tahun 2022. Wajib pajak dapat menyerahkan SPT secara online maupun offline sebelum tanggal 31 Maret 2023. Pemerintah mengingatkan pentingnya penyerahan SPT tepat waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Prosedur teknis pembuatan surat SIF 2010 dan prosedur surat masuk dibahas dalam dokumen ini. Surat internal dan eksternal dibuat menggunakan format tertentu seperti ukuran kertas, font, dan penomoran. Surat masuk diberi nomor urut lalu didisposisikan oleh ketua panitia sebelum disalurkan ke bidang terkait atau diarsipkan. Prosedur penomoran, penanda tanganan, dan pengemasan surat keluar juga dijelaskan secar
Prosedur pembuatan surat SIF 2010 dapat dirangkum dalam 3 kalimat berikut: Surat internal ditujukan ke bidang lain dalam panitia dan ditandatangani ketua bidang, sedangkan surat eksternal ditujukan ke luar panitia dan ditandatangani ketua bidang dan ketua panitia. Surat masuk diberi nomor dan dicatat di buku agenda lalu diserahkan ke ketua panitia untuk didisposisi dan diarsipkan sekretaris.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap pemerintah menurut PSAK No. 07. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah. Aset tetap harus diakui pada saat diterima dan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tetap disusutkan secara sistematis se
Modul ini mengatur standar akuntansi untuk investasi pemerintah, mencakup ruang lingkup, definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi jangka pendek dan panjang pemerintah.
Bab ini membahas proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah antara periode 1998-2003 dan 2004-2006. Proses penyusunan kebijakan dan implementasinya berbeda antara dua periode tersebut, terutama dalam hal peraturan, partisipasi masyarakat, dan pengukuran kinerja pembangunan. Bab ini juga membahas pengaruh kepentingan politik dalam penyusunan kebijakan di setiap periode.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum yang mencakup pengertian, subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, dan cara pelunasan pajak.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
Latihan Pembukuan Belanja Negara
1. LAMPIRAN<br />CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN<br />Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan mengelola DIPA tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:<br />Jenis BelanjaMAKPagu (Rp)1.Belanja Pegawai (5122)75.000.000Belanja lembur51221175.000.0002.Belanja barang operasional (5211)475.000.000Keperluan sehari-hari perkantoran521111225.000.000Belanja pengadaan bahan makanan521112150.000.000Belanja barang operasional lainnya521119100.000.0003.Belanja Jasa (5221)100.000.000Belanja langganan daya dan jasa522111100.000.0004.Belanja pemeliharaan (5231)300.000.000Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan523111150.000.000Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin523121150.000.0005.Belanja perjalanan (5241)50.000.000Belanja perjalanan biasa52411150.000.000<br />Jumlah pagu sebesar Rp.1.000.000.000,-<br />Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp.30.000.000,-<br />Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:<br /> 2 Januari 2009<br />Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas.<br />3 Januari 2009<br />Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30.000.000,- <br />Dibeli buku cek sebesar Rp 100.000,- yang membebani MA 521111 dengan mendebet langsung rekening.<br />4 Januari 2009<br />Diambil uang tunai dari Bank sebesar Rp 29.000.000,- <br />Dibayar tagihan PAM sebesar Rp 1.400.000,- dan tagihan PLN sebesar Rp 1.600.000,- dengan beban MA 522111.<br />5 Januari 2009<br />Dikirim kepada BPP, dana UP sebesar Rp 10.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:<br />MAK 521111Rp 3.000.000,-<br />MAK 521112Rp 5.000.000,-<br />MAK 521119Rp 2.000.000,-<br />10 Januari 2009<br />Diterima SPM/SP2D LS atas nama CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan sebesar Rp.25.000.000,- dengan beban MA 521112.<br />11 Januari 2009<br />Direncanakan diadakan kegiatan yang memerlukan dana melebihi UP, maka diajukan SPP TUP. Atas SPP TUP tersebut, Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D TUP sebesar Rp.30.000.000,-<br />Diambil uang dari bank sebesar Rp 30.000.000,-<br />12 Januari 2009<br />Dibayarkan persekot untuk SPPD a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- menggunakan dana TUP tersebut.<br />14 Januari 2009<br />Pada sore hari dibayarkan biaya pemeliharaan gedung kepada CV Megah sebesar Rp 10.000.000,- dengan membebani MA 523111. Atas transaksi tersebut dipungut PPN sebesar Rp 909.090,- dan PPh pasal 23 sebesar Rp 545.454,- dan disetorkan pada esok hari.<br />20 Januari 2009<br />Diterima SPPD Rampung a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- dengan membebani MA 524111.<br />24 Januari 2009<br />Diterima SPM/SP2D Nihil atas TUP sebesar Rp.30.000.000,-<br />28 Januari 2009<br />Sehubungan diperlukan dana dengan segera, maka diajukan SPP GUP. Atas SPP GUP tersebut Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D GUP sebesar Rp.13.100.000,-<br />29 Januari 2009<br />Diterima SPM/SP2D LS Bendahara untuk uang lembur sebesar Rp 10.000.000,- dengan potongan PPh Ps 21 sebesar Rp 1.500.000,- Transaksi ini membebani MA 512211.<br />Diambil uang lembur tersebut dari bank dan hari itu juga langsung dibagikan habis kepada yang berhak.<br />31 Januari 2009<br />Bendahara menghitung jumlah transaksi debet dan kredit, untuk dituangkan dalam LPJ Bendahara.<br />PERINTAH:<br />Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan.<br />Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas transaksi di atas.<br />Buku Kas Umum (BKU)TglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)2/11DIPA Kel MA 512275.000.00075.000.00002/12DIPA Kel MA 5211475.000.000475.000.00002/13DIPA Kel MA 5221100.000.000100.000.00002/14DIPA Kel MA 5231300.000.000300.000.00002/15DIPA Kel MA 524150.000.00050.000.00003/16SPM/SP2D UP tgl... no...30.000.00030.000.0003/17Dibeli buku cek 100.00029.900.0004/18Diambil uang tunai dari bank29.000.00029.000.00029.900.0004/19Dibayar tagihan PAM1.400.00028.500.0004/110Dibayar tagihan PLN1.600.00026.900.0005/111Dikirim dana UP kepada BPP10.000.00010.000.00026.900.00010/112SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan25.000.00025.000.00026.900.00011/113SPM/SP2D TUP tgl... no...30.000.00056.900.00011/114Diambil uang dari bank 30.000.00030.000.00056.900.00012/115Dibayar persekot SPPD a.n Santoso30.000.00030.000.00056.900.00014/116Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah10.000.00046.900.00014/117Dipungut PPN a.n CV Megah909.09047.809.09014/118Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah545.45448.354.54415/119Disetor PPN a.n CV Megah909.09047.445.45415/120Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah545.45446.900.00020/121Diterima SPPD rampung a.n Santoso30.000.00016.900.00024/122SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no...30.000.00030.000.00016.900.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...13.100.00030.000.00029/124SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur10.000.0001.500.00038.500.00029/125Diambil Uang lembur dari bank8.500.0008.500.00038.500.00029/126Tanda terima pembayaran uang lembur8.500.00030.000.000jumlah1.247.054.5441.217.054.544Buku Pembantu KasTglNo BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)3/16SPM/SP2D UP tgl... no...30.000.00030.000.0003/17Dibeli buku cek 100.00029.900.0004/18Diambil uang tunai dari bank29.000.00029.000.00029.900.0004/19Dibayar tagihan PAM1.400.00028.500.0004/110Dibayar tagihan PLN1.600.00026.900.0005/111Dikirim dana UP kepada BPP10.000.00016.900.00011/113SPM/SP2D TUP tgl... no...30.000.00046.900.00011/114Diambil uang dari bank 30.000.00030.000.00046.900.00012/115Dibayar persekot SPPD a.n Santoso30.000.00016.900.00014/116Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah10.000.0006.900.00014/117Dipungut PPN a.n CV Megah909.0907.809.09014/118Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4548.354.54415/119Disetor PPN a.n CV Megah909.0907.445.45415/120Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4546.900.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...13.100.00020.000.00029/124SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur10.000.0001.500.00028.500.00029/125Diambil Uang lembur dari bank8.500.0008.500.00028.500.00029/126Tanda terima pembayaran uang lembur8.500.00020.000.000jumlah152.054.544132.054.544<br />Buku Pembantu Kas BankTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)3/16SPM/SP2D UP tgl... no...30.000.00030.000.0003/17Dibeli buku cek 100.00029.900.0004/18Diambil uang tunai dari bank29.000.000900.00011/113SPM/SP2D TUP tgl... no...30.000.00030.900.00011/114Diambil uang dari bank 30.000.000900.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...13.100.00014.000.00029/124SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur10.000.0001.500.00022.500.00029/125Diambil Uang lembur dari bank8.500.00014.000.000jumlah83.100.00069.100.000<br />Buku Pembantu Kas TunaiTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)4/18Diambil uang tunai dari bank29.000.00029.000.0004/19Dibayar tagihan PAM1.400.00027.600.0004/110Dibayar tagihan PLN1.600.00026.000.0005/111Dikirim dana UP kepada BPP10.000.00016.000.00011/114Diambil uang dari bank 30.000.00046.000.00012/115Dibayar persekot SPPD a.n Santoso30.000.00016.000.00014/116Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah10.000.0006.000.00014/117Dipungut PPN a.n CV Megah909.0906.909.09014/118Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4547.454.54415/119Disetor PPN a.n CV Megah909.0906.545.45415/120Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4546.000.00029/125Diambil uang lembur dari bank8.500.00014.500.00029/126Tanda terima pembayaran uang lembur8.500.0006.000.000jumlah68.954.54462.954.544<br />Buku Pembantu UM PerjadinTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)12/115Dibayar persekot SPPD a.n Santoso30.000.00030.000.00020/121Diterima SPPD rampung a.n Santoso30.000.0000jumlah30.000.00030.000.000<br />Buku Pembantu BPPTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)5/111Dikirim dana UP kepada BPP10.000.00010.000.000jumlah10.000.000010.000.000<br />Buku Pembantu Uang Persediaan/UPTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)3/16SPM/SP2D UP tgl... no...30.000.00030.000.0003/17Dibeli buku cek 100.00029.900.0004/19Dibayar tagihan PAM1.400.00028.500.0004/110Dibayar tagihan PLN1.600.00026.900.00011/113SPM/SP2D TUP tgl... no...30.000.00056.900.00014/116Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah10.000.00046.900.00020/121Diterima SPPD rampung a.n Santoso30.000.00016.900.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...13.100.00030.000.000jumlah73.100.00043.100.000<br />Buku Pembantu LS BendaharaTglNo. BuktiUraianDebetKreditSaldo(1)(2)(3)(4)(5)(6)29/124SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur10.000.0001.500.0008.500.00029/126Tanda terima pembayaran uang lembur8.500.0000Jumlah10.000.00010.000.000<br />Buku Pembantu PAJAK<br />TglNo. BktUraianDebetKreditSaldoPPNPPh 21PPh 22PPh 23….(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)14/117Dipungut PPN a.n CV Megah909.090909.09014/118Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4541.454.54415/119Disetor PPN a.n CV Megah909.090545.45415/120Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah545.4540jumlah909.090545.4541.454.544<br />Buku Pengawasan Anggaran BelanjaTglNo UraianNilaiCara bayarKEL. MAMAMAMAMAPosisi UP Bukti TransaksiUPLS5122512211Bkt KlrSdh sah2/11DIPA Kel MA 512275.000.00075.000.00029/124SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur10.000.00010.000.00065.000.00065.000.00010.000.000<br />Buku Pengawasan Anggaran BelanjaTglNo UraianNilaiCara bayarKEL. MAMAMAMAMAPosisi UP Bukti TransaksiUPLS5211521111521112521119Bkt KlrSdh sah2/12DIPA Kel MA 5211475.000.000225.000.000150.000.000100.000.0003/17Dibeli buku cek 100.000100.000474.900.000224.900.000150.000.000100.000.000100.00010/112SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan25.000.00025.000.000449.900.000224.900.000125.000.000100.000.00025.000.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...100.000<br />Buku Pengawasan Anggaran BelanjaTglNo UraianNilaiCara bayarKEL. MAMAMAMAMAPosisi UP Bukti TransaksiUPLS5221522111Bkt KlrSdh sah2/13DIPA Kel MA 5221100.000.000100.000.0004/19Dibayar tagihan PAM1.400.0001.400.00098.600.00098.600.0001.400.0004/110Dibayar tagihan PLN1.600.0003.000.00097.000.00097.000.0003.000.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...3.000.000<br />Buku Pengawasan Anggaran BelanjaTglNo UraianNilaiCara bayarKEL. MAMAMAMAMAPosisi UP Bukti TransaksiUPLS5231523111523121Bkt KlrSdh sah2/14DIPA Kel MA 5231300.000.000150.000.000150.000.00014/116Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah10.000.00010.000.000290.000.000140.000.000150.000.00010.000.00028/123SPM/SP2D GUP tgl... no...10.000.000<br />Buku Pengawasan Anggaran BelanjaTglNo UraianNilaiCara bayarKEL. MAMAMAMAMAPosisi UP Bukti TransaksiUPLS5241524111Bkt KlrSdh sah2/15DIPA Kel MA 524150.000.00050.000.00020/121Diterima SPPD rampung a.n Santoso30.000.00030.000.00020.000.00020.000.00030.000.00024/122SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no...30.000.000<br />BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASIPada hari ini,……. Tanggal 31 bulan Januari tahun 2009, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor 26.Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:IHasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara:ASaldo Kas Bendahara 1.Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)Rp20.000.0002.Saldo BP BPPRp10.000.0003.Saldo BP UM PerjadinRp0(+)4.Jumlah (A.1+A.2+A.3)Rp30.000.000BSaldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari:1.Saldo BP UPRp30.000.0002.Saldo BP LS-BendaharaRp03.Saldo BP PajakRp04.Saldo BP Lain-lainRp0(+)5.Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)Rp30.000.000CSelisih Pembukuan (A.4-B.5)Rp0IIHasil Pemeriksaan Kas:AKas yang Dikuasai Bendahara:1Uang Tunai di Brankas BendaharaRp6.000.0002Uang di Rekening Bank BendaharaRp14.000.000(+)3Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp20.000.000BSelisih Kas (I.A.1-II.A.3)Rp0IIIHasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):APembukuan UP Menurut Bendahara:1Saldo UPRp30.000.0002Kuitansi UP yang Belum DisahkanRp0(+)3Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)Rp30.000.000BPembukuan UP menurut UAKPARp30.000.000CSelisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B)Rp0IVPenjelasan atas selisihASelisih Kas (IIB)…………………………………………………………………………………………..BSelisih Pembukuan UP (IIIC)…………………………………………………………………………………………...Yang diperiksaBendahara Pengeluaran,Kuasa Pengguna Anggaran,Nama……………….Nama……………...NIP………………….NIP…………………<br />LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN<br />Bulan: Januari 2009 <br />Departemen Lembaga:(…..) ……………..Tgl, No. SP DIPA:…………………....Unit Organisasi:(…..) ……………..Tahun Anggaran:…………………....Provinsi/Kab/Kota:(…..) ……………..KPPN:(…) ….……………Satuan Kerja:(…..) ……………..Alamat dan Telp.:………………….... <br />Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 26 <br />Jenis Buku PembantuSaldo AwalPenambahanPenguranganSaldo Akhir123456A.BP Kas, BPP, dan UM Perjadin30.000.000BP Kas (Tunai dan Bank)BP UM PerjadinBP BPP (Kas pada BPP)000152.054.54430.000.00010.000.000132.054.54430.000.000020.000.000010.000.000B.BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin30.000.000BP UP *)BP LS-BendaharaBP PajakBP Lain-lain000073.100.00010.000.0001.454.544043.100.00010.000.0001.454.544030.000.000000*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp. 0 <br />Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan<br />1.Uang Tunai di BrankasRp.6.000.0002.Uang di Rekening BankRp14.000.000(+)(terlampir salinan rekening koran)3.Jumlah KasRp.20.000.000<br />Selisih Kas<br />1.Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6)Rp.20.000.0002.Jumlah Kas (II.3)Rp20.000.000(-)3.Selisih KasRp.0<br />Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA<br />1.Saldo UP pada BP UPRp.30.000.0002.Kuitansi UP yang Belum DisahkanRp.0 (+) 3.Jumlah Saldo dan Kuitansi UPRp.30.000.0004.Saldo UP menurut UAKPARp.30.000.000 (-)5.Selisih Pembukuan UPRp.0 <br />Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada): <br />1.……………………………………………………2.……………………………………………………<br />……….., …………… <br />Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, Nama…………..NIP……………..Nama…………..NIP……………..<br />REFERENSI<br />Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br />Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br />Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);<br />Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);<br />Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);<br />Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.<br />Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: …/PB/2009, yang merupakan pedoman pelaksanaannya. Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja<br />Bahan Ajar Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, BPPK Jakarta, 2006;<br />