Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan

2. Dengan disahkannya paket Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Pusat memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di luar daripada urusan yang memang telah ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat. Selain itu, UUD 1945 juga telah cukup jelas mengamanatkan dalam batang tubuhnya pada pasal 18 di mana di dalamnya diatur tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa pemerintahan daerah baik yang besar maupun kecil.

3. Berdasarkan hal itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai macam potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satunya adalah dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Melihat kondisi riil saat ini, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya yang sangat besar akan tetapi tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintahnya. Sehingga, pembangunan di daerah tersebut masih berjalan lamban jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki potensi yang tidak sebesar daerah itu akan tetapi mampu membangun daerahnya dengan baik. Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah yang mestinya didapat dari pemanfaatan potensi tersebut belum mencerminkan kondisi riilnya dalam implementasinya di pemerintahan daerah itu sendiri.

4. Oleh karena itu, sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini, saya akan mencoba sedikit melakukan kajian tentang sumber-sumber penerimaan daerah di kota asal saya, kota Bontang yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dan penerapan (implementasi) dari penerimaan yang telah diperoleh daerah tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. PEMBAHASAN

7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

8. Pendapatan Daerah ini terbagi lagi berdasarkan sumbernya yang terdiri dari :

9. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

10. Dana Perimbangan

11. Lain-lain Pendapatan

12. Pembiayaan

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Adapun sumber-sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah terdiri dari :

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah ( SILPA )

16. Penerimaan Pinjaman Daerah

17. Dana Cadangan Daerah

18. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

19. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Adapun jenis-jenis sumber penerimaan yang tergolong sebagai Pendapatan Asli Daerah antara lain :

22. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

23. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah (UU No. 28/2009), antara lain :

24. Pajak provinsi, yang terdiri dari 5 jenis, yaitu :

25. Pajak Kendaraan Bermotor

26. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

27. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

28. Pajak Air Permukaan

29. Pajak Rokok

30. Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari 11 jenis, yaitu :

31. Pajak Hotel

32. Pajak Restoran

33. Pajak Hiburan

34. Pajak Reklame

35. Pajak Penerangan Jalan

36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

37. Pajak Parkir

38. Pajak Air Tanah

39. Pajak Sarang Burung Walet

40. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

42. Adapun sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diubah menjadi closed list dari sebelumnya open list. Sehingga, Pemerintah Daerah tidak boleh memungut pajak dan retribusi selain daripada yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, sistem closed list yang saat ini berlaku juga mengatur tentang kekhususan untuk retribusi masih dimungkinkan adanya tambahan jenis retribusi yang sebelumnya ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah.

43. Retribusi Daerah, yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

44. Adapun jenis-jenis sumber penerimaan daerah yang tergolong ke dalam retribusi daerah (UU 28/2009) antara lain :

45. Jasa Umum (14 jenis retribusi)

46. yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

47. Jasa Usaha (11 jenis retribusi)

48. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

49. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

50. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

51. Perizinan Tertentu (5 jenis retribusi)

52. Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

53. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penanaman modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ).

54. Lain-lain PAD yang sah

55. Misalnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

57. Adapun sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil itu, antara lain :

58. DBH pajak

59. Terdiri atas :

60. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

61. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*

62. DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

64. DBH Sumber Daya Alam

65. Berasal dari :

66. Kehutanan

67. Pertambangan Umum

68. Perikanan

69. Pertambangan Minyak Bumi

70. Pertambangan Gas Bumi

71. Pertambangan Panas Bumi

72. Kebijakan Dana Bagi Hasil 2011 :

73. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

74. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel.

75. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

76. Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan DBH Pajak.

78. DAU = Alokasi Dasar (AD)+ Celah Fiskal (CF)Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSDCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF)– Kapasitas Fiskal (KpF)Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks) Indeks Jumlah Penduduk (IJP)Indeks Luas Wilayah (ILW)Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDARata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh Indonesia dibagi jumlah daerahIndeks-Indeks

79. DAU Daerah Pemekaran

80. Perhitungannya antara lain :

81. DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula Celah Fiskal, setelah undang-undang pembentukannya disahkan dan data tersedia. (Ps 46 (1) dan (2) PP No. 55 / 2005)

82. Apabila kondisi tersebut diatas belum terpenuhi, perhitungan DAU daerah pemekaran dilakukan dengan men-split dari daerah induknya. (Ps 46 3) dan (4) PP No. 55 / 2005)

84. Tujuan DAK, antara lain :

85. Membantu daerah tertentu

86. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

88. Adapun yang termasuk di dalamnya adalah :

89. Hibah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

90. Dana Darurat, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas (adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami Daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD).

91. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

92. Dana otonomi khusus, yaitu dana otonomi yang secara khusus diberikan kepada daerah-daerah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

93. Dana Otonomi Khusus diberikan kepada :

94. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

95. Wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat)

96. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov. Papua dan Prov Papua Barat.

97. Dana penyesuaian, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendidikan, meliputi :

98. Tambahan Penghasilan Guru

99. Dana yang diberikan sebagai ntambahan penghasilan Guru sebesar Rp250 ribu/guru/bulan agar penghasilan terendah mencapai Rp2 juta

100. Tunjangan Profesi Guru

101. Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang bersertifikasi Profesi sebesar satu kali gaji pokok

102. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

103. Dana yang diberikan kepada sekolah (SD/SMP) untuk pendanaan operasional sekolah yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah murid kali tarip tertentu

104. Dana Insentif Daerah (DID)

105. Dana yang dialoikasikan ke daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

106. Pinjaman Daerah

107. Pinjaman Daerah bersumber dari:

108. a. Pemerintah;

109. b. Pemerintah Daerah lain;

110. c. lembaga keuangan bank;

111. d. lembaga keuangan bukan bank; dan

112. e. masyarakat.

113. Dana Cadangan

114. bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaan-nya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

117. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Bontang berupaya proaktif dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi potensi di wilayahnya baik yang berupa potensi SDA, SDM maupun sumber daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

118. Faktor penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan investasi di seluruh sektor baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) dan Non PMDN maupun dari luar negeri dalam rangka PMA. Selain itu, pemkot bontang juga menggagas sutu program baru yaitu Gerakan Pengembangan Budidaya Ikan (Gerbang Budi).

119. Gerbang Budi Kota Bontang merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan dan sebagai aksi nyata gerakan "pemberdayaan perekonomian rakyat" yang merupakan salah satu bagian prioritas pembangunan Kota Bontang (Peningkatan Infra Struktur, Peningkatan SDM, Pemberdayaan Perekonomian Rakyat, serta Pengelolaan dan Pelestarian Lingkunan Hidup). Dengan kata lain bahwa gerakan ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan masalah kemiskian masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya) di wilayah pesisir, yang pada umumnya tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usaha budidayanya.

120. Peluang investasi yang lain di Kota Bontang yang masih terbuka luas adalah dalam bidang:

121. Industri kimia yang mengolah turunan produk LNG, yaitu industri amonium nitrat, asam nitrat, NPK, Acrylonitrit dan lain-lain.

122. Perdagangan umum dan pusat perdagangan

123. Jasa transportasi darat, laut dan udara

124. Industri pariwisata, wisata bawah laut dan wisata hutan bakau

125. Industri briket batubara

126. Industri perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan tuna, pengolahan hasil perikanan dan cold storage

127. Usaha budidaya laut dengan orientasi ekspor

128. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Baru "BONTANG LESTARI"Seperti di banyak kota lainnya, besarnya peningkatan APBD kota Bontang bukan bersumber sepenuhnya dari PAD kota ini. Meskipun PADnya juga cukup besar karena adanya beberapa industri, akan tetapi, besarnya kenaikan APBDnya sebenarnya disebabkan olah naiknya dana perimbangan yang diterima oleh pemkot bontang dari tahun ke tahun. Keberhasilan tersebut tidak dapat lepas dari kehadiran 2 BUMN besar, yaitu PT Badak dan PT PKT. Selam bertahun-tahun perekonomian kota Bontang sangat dipengaruhi oleh sektor industri khususnya industri gas alam cair dari PT Badak, yang mencapai 90%. (data tahun 2001-2004)<br />Daftar pustaka :<br />Erni Murniasih. “Slide tentang PKPD”<br />www.bontangkota.go.id<br />www.djpk.depkeu.go.id<br />www.budget-info.com<br />www.infokorupsi.com<br />UU 33 tahun 2004<br />UU 28 tahun 2009<br />UU 32 tahun 2004<br />Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bontang 2001 dan 2004<br />Kemenkeu.”Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal.”<br />