Dokumen tersebut membahas tentang sistem persyaratan SIMDA BMD versi 2.7 yang mencakup referensi peraturan, kriteria aset tetap, golongan aset tetap dan lainnya, penilaian aset tetap, penyusutan, kapitalisasi aset tetap, parameter unit organisasi dan kode barang, data aset untuk penyusutan, transaksi yang mempengaruhi penyusutan, serta metamorfosis SIMDA BMD dari versi ke versi.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
1. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) memiliki beberapa modul utama seperti Manajemen User, Spending Authority, Payment Management, dan Government Receipt untuk memantau transaksi keuangan pemerintah.
2. Setiap modul memiliki fitur-fitur khusus seperti memantau pergantian user, informasi revisi DIPA, posisi invoice, status laporan harian penerimaan, dan lainnya.
3. Pengguna dapat melakukan filtering dan m
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
1. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) memiliki beberapa modul utama seperti Manajemen User, Spending Authority, Payment Management, dan Government Receipt untuk memantau transaksi keuangan pemerintah.
2. Setiap modul memiliki fitur-fitur khusus seperti memantau pergantian user, informasi revisi DIPA, posisi invoice, status laporan harian penerimaan, dan lainnya.
3. Pengguna dapat melakukan filtering dan m
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan, mencakup siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara."
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dibahas pula dasar hukum BAS, hubungannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, siklus manajemen keuangan APBN, restrukturisasi BAS, serta penggunaan BAS dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban."
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai Angka Pengenal Importir (API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengatur impor barang ke Indonesia, termasuk jenis API, persyaratan penerbitan, kewajiban pemilik API, dan sanksi pelanggaran."
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Dokumen ini membahas cara melakukan export dan import data SIMDA dengan menggunakan SQL Server 2008. Terdapat penjelasan mengenai penyebab error saat proses export-import, solusi perubahan setting SQL Server, dan langkah-langkah untuk melakukan update SIMDA BMD menggunakan aplikasi UpdateSP.exe dengan mengupdate file SML secara berurut.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dibahas pula dasar hukum BAS, hubungannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, siklus manajemen keuangan APBN, restrukturisasi BAS, serta penggunaan BAS dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban."
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai Angka Pengenal Importir (API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengatur impor barang ke Indonesia, termasuk jenis API, persyaratan penerbitan, kewajiban pemilik API, dan sanksi pelanggaran."
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
1. Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan pengelolaan barang daerah dan solusi yang diajukan, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan barang daerah.
2. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah perencanaan kebutuhan yang kurang tepat, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dan pemanfaatan barang daerah yang tidak sesuai tujuan
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Dokumen ini membahas cara melakukan export dan import data SIMDA dengan menggunakan SQL Server 2008. Terdapat penjelasan mengenai penyebab error saat proses export-import, solusi perubahan setting SQL Server, dan langkah-langkah untuk melakukan update SIMDA BMD menggunakan aplikasi UpdateSP.exe dengan mengupdate file SML secara berurut.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Microsoft Excel memiliki berbagai tipe data seperti data angka, teks, tanggal dan waktu. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, operator matematika, rumus, pesan error, serta fungsi seperti count, sum, lookup, logical dan text yang berguna untuk pengolahan data di Excel."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi daerah. Ada tiga poin utama:
1. Sistem informasi daerah adalah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah daerah terkait dengan layanan e-government tingkat lanjut dan aplikasi G2G, G2B, G2C.
2. Terdapat dua jenis aplikasi sistem informasi daerah yaitu generik dan spesifik.
3. Dibutuhkan perencanaan strategi sumber daya informasi oleh k
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut merupakan contoh pencatatan transaksi keuangan sekretariat jenderal departemen keuangan selama bulan Januari 2009 yang mencakup penerimaan DIPA, SPM/SP2D untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta perjalanan dinas. Terdapat pula pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan tertentu.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang meliputi pengertian, ruang lingkup, modul-modul, dan kebijakan umum akuntansi SAKTI."
Buletin Teknis Nomor 18 membahas prosedur akuntansi penyusutan berbasis akrual untuk aset tetap pemerintah, termasuk prasyarat penyusutan, metode perhitungan dan pencatatan, serta pengungkapan di laporan keuangan. Dokumen ini memberikan panduan lebih lanjut untuk implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan."
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
Dokumen tersebut membahas proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Dokumen menjelaskan strategi implementasi SPAN untuk mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, dan kualitas informasi keuangan. Dokumen juga menjelaskan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan di SPAN, termasuk perubahan menuju akuntansi berbasis akrual dan laporan berbasis kinerja.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
1. simd@ BMD ver 2.7
SYSTEM REQUIREMENTS
SIDOARJO, 3 JUNI 2016
2. REFERENSI PERATURAN
PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH
PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH DAERAH
BULTEK SAP NO 15 (PP 71/2010) TENTANG ASET TETAP
BULTEK SAP NO. 18 (PP 71/2010) TENTANG PENYUSUTAN
3. KRITERIA ASET TETAP
MASA MANFAAT > 12 BULAN
DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH
TIDAK UNTUK DIJUAL/DIHIBAHKAN
BERWUJUD
BIAYA PEROLEHAN DAPAT DIUKUR SECARA ANDAL
NILAINYA >= NILAI KEBIJAKAN KAPITALISASI
4. GOLONGAN ASET TETAP
TANAH
PERALATAN MESIN
GEDUNGBANGUNAN
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
ASET TETAP LAINNYA
• BUKU PERPUSTAKAAN,
• BRG CORAK BUDAYAAN
• HEWAN TERNAK TUMBUHAN
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
5. GOLONGAN ASET LAINNYA
Adalah Aset yang tidak bisa digolongkan ke dalam Aset
Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana
cadangan
Golongan Aset Lainnya :
1. ASET TIDAK BERWUJUD
2. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
3. TUNTUTAN GANTI RUGI
4. KEMITRAAN PIHAK KETIGA
5. ASET LAIN-LAIN
• ASET RUSAK BERAT
• ASET YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA
6. PENILAIAN ASET TETAP
• Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
• Apabila biaya perolehan Tdak memungkinkan, maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan
• Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari :
• Harga belinya atau konstruksinya,
• Termasuk bea impor dan
• Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
• Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan
akun ekuitas.
7. PENYUSUTAN
• PENYUSUTAN adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan
• Aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut, kecuali tanah dan KDP.
• Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.
• Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan
penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak
dapatdigunakan atau mati. (Bultek SAP AT & permendagri 64)
• Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan
umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara
masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
8. KAPITALISASI ASET TETAP
Kapitalisasi :
• Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
• Suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds)
tertentu untuk dapat digunakan
• Harus ditambahkan pada nilai tercatat asset yang
bersangkutan (PSAP 07)
• Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
• Diterapkan secara konsisten dan diungkap dalam CaLK
9. PARAMETER – UNIT ORGANISASI
• Unit organisasi diisi sampai dengan level UPB
• Susunan unit organisasi SIMDA BMD berdasarkan
Bidang kewenangan Permendagri 17 tahun 2007,
Susunan unit organisasi SIMDA Keuangan
berdasarkan Urusan dan Bidang kewenangan
Permendagri 13 tahun 2006, Permendagri 59 Tahun
2007
• Mapping Unit Organisasi SIMDA BMD & KEU
dilakukan untuk data Penyusutan tahun berjalan
• Mapping Unit Organisasi SKPD dilakukan di Aplikasi
SIMDA BMD sd level Sub Unit
10. Contoh mapping Unit SKPD
Level
SIMDA BMD SIMDA KEU
Kode Nama Kode Nama
Urusan 1 Wajib
Bidang 7 Kesehatan 2 Kesehatan
Unit 7.1 Dinas Kesehatan 2.1 Dinas Kesehatan
Sub Unit 7.1.1 Dinas Kesehatan 2.1.1 Dinas Kesehatan
UPB 7.1.1.1 Dinas Kesehatan
7.1.1.2 Puskesmas A dst
11. PARAMETER – KODE BARANG
• Kode barang sesuai Permendagri 17
• Kode dan nama barang level 3 di Aplikasi SIMDA BMD harus
sudah sesuai dengan kode dan nama aset level 4 di Aplikasi
SIMDA Keuangan
• Mapping kode rekening barang SIMDA BMD dan rekening belanja
modal (permendagri 13) SIMDA Keuangan, dilakukan untuk
menyelaraskan penyusutan rekening asset tahun berjalan
• Jika ada kode rekening level 4 pada aplikasi SIMDA BMD yang
belum ada padanannya dengan kode rekening belanja modal level
3 di Aplikasi SIMDA Keuangan, maka pengiriman data beban
penyusutan atas rekening tersebut Tdak dapat dilakukan.
• Mapping dilakukan sebelum proses penyusutan dilakukan, untuk
memastikan nilai aset SIMDA BMD sesuai dengan laporan
keuangan SIMDA Keuangan.
12. Contoh mapping Kode rekening
Aset Tetap SKPD
Nama Aset di SIMDA BMD LEVEL 4 SIMDA BMD LEVEL 4 SIMDA KEU – ASET
TETAP
Kode Nama Kode Nama Kode Nama
1.1.11.4.1 Gedung Kantor 1.1.11 Tanah Untuk
Bangunan
5.2.3.11 BM Tanah Untuk
Bangunan Gedung
2.3.1.1.1 Sedan 2.3.1 Alat Angkutan
Darat Bermotor
5.2.3.17 BM PM –
Pengadaan Alat
Angkutan
Bermotor
2.6.2.1.6 Kursi kayu 2.6.2 Alat Rumah
Tangga
5.2.3.28 BM Pengadaan
Alat Rumah
Tangga
4.13.1.3.
1
Jalan Kabupaten
Kelas III
4.13.1 Jalan 5.2.3.29 BM Pengadaan
Jalan
13. DATA ASET UNTUK PENYUSUTAN
• Nilai BMD sudah sesuai dengan Laporan Keuangan
audited
• Tidak ada asset yang mempunyai no register lebih dari
1
• Kebutuhan minimal atribusi data inputan di Aplikasi
SIMDA BMD sudah terpenuhi, yaitu :
• Tgl Perolehan
• Tgl Pembukuan
• Kondisi
• Harga
• Masa manfaat
• Tgl Dokumen (untuk data input penatausahaan)
• Nomor Dokumen (untuk data input penatausahaan)
14. PENYUSUTAN (1)
• Golongan Aset yang disusutkan :
• Peralatan Mesin
• Gedung dan Bangunan
• Jalan Irigasi Jaringan
• Aset tetap lainnya
• Golongan Aset yang Tdak disusutkan :
• Tanah
• Aset Tetap lainnya – buku, barang kebudayaan dan alat
olahraga
• Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat
• Aset Tetap yang nilainya dibawah batasan capitalization
thresholds
15. PENYUSUTAN (2)
• Penyusutan dihitung dengan mengacu pada ketetapan
umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
• Pengisian parameter kebijakan umur ekonomis aset
tetap sampai dengan kode rekening level 4 (Sub
Kelompok)
• Perhitungan penyusutan dilakukan sejak tanggal
perolehan asset, dan dihitung kembali apabila ada
kapitalisasi, koreksi atau penghapusan
• Perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan
bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara
semesteran
16. PENYUSUTAN (3)
• Metode perhitungan penyusutan : Garis Lurus
• Cara Perhitungan Penyusutan :
• Beban Penyusutan = Nilai utk disusutkan / Masa
Manfaat
• Nilai utk disusutkan = Nilai Perolehan + (Kapitalisasi +/-
Koreksi – Penghapusan)
• Akum Penyusutan = Beban Penyusutan x MM terpakai
• Nilai Buku = Nilai Perolehan – Akum Penyusutan
• Perhitungan penyusutan tidak memperhitungkan
nilai sisa
18. TRANSAKSI YANG
MEMPENGARUHI PENYUSUTAN
KAPITALISASI
• Kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan
masa manfaat akibat dari peningkatan asset tersebut
yang mengakibatkan penambahan umur atau kapasitas
asset tsb
• Aset yang dikapitalisasi perhitungan penyusutannya
memperhitungkan nilai buku terakhir sebelum bulan
kapitalisasi dilakukan
Nama Aset NP NB Sisa MM
Gedung A 5M 1M 20th
Nama Aset NP Usia MM
Gedung A 2M 5th
NP Nilai Susut Sisa MM
7M 3M 25th
19. TRANSAKSI YANG
MEMPENGARUHI PENYUSUTAN
KOREKSI :
• Mencatat koreksi asset baik koreksi tambah atau koreksi
kurang
• Koreksi dilakukan terhadap nilai asset
Sedan Nilai Masa Manfaat
Awal 250 jt 20
Koreksi -30 jt 0
Setelah Koreksi 220 jt 20
20. TRANSAKSI YANG
MEMPENGARUHI PENYUSUTAN
UBAH KONDISI
• Mencatat perubahan kondisi asset berdasarkan hasil
inventarisasi
• Perubahan kondisi asset ke rusak berat mengakibatkan
asset tersebut Tidak dilanjutkan perhitungan
penyusutannya
Komputer Tgl Kondisi Nilai Akum NB Kel Ket
Awal 12/01/2013 B 15jt 0 0 AT Disusutkan
Ubah
Kondisi
15/05/2014 RB 15jt 10jt 5jt AL Tidak
Disusutkan
21. TRANSAKSI YANG
MEMPENGARUHI PENYUSUTAN
PENGHAPUSAN
• Mencatat Penghapusan asset tetap secara utuh (sampai
dengan register)
• Mencatat penghapusan sebagian aset
• Perhitungan penyusutan dilakukan sd bulan sebelum
penghapusan asset, contoh : penghapusan bulan maret,
perhitungan penyusutannya sd Februari.
23. Metamorfosis SIMDA BMD
Simda BMD Versi 2.0.0.2
• Belum mendukung perhitungan
penyusutan dan akuntansi berbasis akrual
Simda BMD Versi 2.0.7.1
• Perhitungan penyusutan
• Perbaikan dari versi 2.0.0.2
24. Metamorfosis SIMDA BMD
Simda BMD Versi 2.0.7.2
• Perbaikan Perhitungan Proses Penyusutan.
• Perbaikan Laporan Penyusutan (Akuntansi).
• Perbaikan Inputan Penatausahaan KIB.
• Perbaikan Inputan Riwayat KIB.
• Perbaikan Proses Penghapusan.
• Perbaikan Proses Kebijakan Akuntansi di Parameter.
• Perbaikan pilihan ubah kondisi hanya ke Rusak Berat.
• Perbaikan ekspor impor data KIB.
• Perbaikan menu Maintenance User.
25. Metamorfosis SIMDA BMD
Simda BMD Versi 2.0.7.3
• Perbaikan Laporan Lampiran Neraca.
• Perbaikan Laporan Rekap Penyusutan.
• Perbaikan Proses Penyusutan jika ada data Riwayat yang harga nya kosong.
• Perbaikan Form Input Data KIB E (Penatausahaan KIB E).
• Perbaikan Import Data KIB.
• Perbaikan Proses Update Masa Manfaat dan Kebijakan Akuntansi (Ambil data
Tanggal Pembukuan).
• Perbaikan Proses Penghapusan KIB.
• Penambahan Kontrol Inputan di KIB Riwayat (Input Nilai).
• Posting Pengadaan Tanggal Perolehan di ganti Tanggal SP2D yang sebelum nya
Tanggal Kontrak.
• Perbaikan Form Pemanfaatan (1).
• Perbaikan Form Pemeliharaan (1).
• Perbaikan Proses Penyusutan (Tambah Aset Lainnya, Pindah SKPD dll).
• Hapus KIB yang sudah disusutkan untuk level Admin.
26. Metamorfosis SIMDA BMD
Dalam proses perhitungan penyusutan antara Rilis
update SIMDA 2.0.7.3 dengan 2.0.7.5, terdapat
perbedaan sebagai berikut:
• Penyamaan perhitungan pembulatan, yang sebelumnya terdapat 2
mekanisme pembulatan, yaitu pembulatan terhadap hasil
perhitungan penyusutan selama bulan terpakai dan pembulatan
perhitungan penyusutan per bulan baru dikalikan bulan terpakai.
• Perubahan perhitungan penyusutan atas aset tetap yang data masa
manfaatnya kosong atau nol, yang sebelumnya langsung dihitung
penyusutannya secara total, menjadi tidak dihitung penyusutannya
• Perubahan perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dilakukan
koreksi negatif nilai perolehan setelah nilai bukunya sudah habis atau
0, dari sebelumnya tidak dilakukan koreksi perhitungan penyusutan
sehingga nilai bukunya negatif (minus), menjadi dihitung koreksi
minus penyusutan sehingga nilai buku menjadi 0.
27. Metamorfosis SIMDA BMD
Simda BMD Versi 2.0.7.5
• Perbaikan Fn Riwayat untuk mendukung Laporan Mutasi Barang.
• Update Proses Kebijakan Akuntansi, ada pilihan Tahun Perolehan atau
Tahun Pembukuan.
• Perbaikan Rekap Neraca untuk KIB C.
• Perbaikan Rekap Penyusutan.
• Perbaikan Fungsi Posting dan UnPosting KDP ke KIB untuk level Admin.
• Perbaikan inputan Koreksi Minus Aset.
• Perbaikan Kontrol Hapus Data Aset.
• Perbaikan Kontrol Ubah Data Aset.
• Penambahan Laporan Aset Tetap Gabungan per Kelompok.
• Perbaikan Laporan Daftar Penyusutan Aset Lainnya.
• Perbaikan Proses Penyusutan.
• Perbaikan Filter Barang yang akan di hapuskan, yang di tampilkan default
Barang Rusak Berat.
28. Metamorfosis SIMDA BMD
Simda BMD Versi 2.0.7.6
• Perbaikan Posting Pengadaan.
• Perbaikan filter skpd di laporan.
• Perbaikan Proses Penyusutan KIB E.
• Perbaikan form Inventarisasi.
• Perbaikan form Parameter Kebijakan
Akuntansi.
• Perbaikan proses penghapusan.
29. LANGKAH-LANGKAH UPDATE
SIMDA BMD
Copy Folder
Aplikasi Simda BMD
2.7.0.6
Buka Folder Update
Jalankan Aplikasi
UpdateSP.EXE
Pilih File Update
yang berextension
sml2 secara urut
mulai file nomor 1
Klik Proses
Setelah selesai
proses file 1
dilanjutkan sampai
file terakhir