Peraturan Sangadi Dalapuli Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang MOngondow Utara Tahun 2021
Peraturan Sangadi Dalapuli Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang MOngondow Utara Tahun 2021
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang ada di desa.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat menjadi APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. APBDes sendiri meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan fisik dan non-fisik. Pendapatan desa dapat berasal dari sumber-sumber seperti pajak dan retribusi, dana alokasi umum, dana desa, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sedangkan, belanja desa dapat digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pembinaan kelembagaan desa, dan berikut kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.
Similar to Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb des thn 2016 (20)
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
3. 2 1 4 Pembayaran Insentif RT - - -
2 1 4 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 4 1 9 Insentif RT (53 RT) 53.000.000 53.000.000 -
1.389.446.884 1.388.314.412 1.132.472
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2 1 Kegiatan - - -
2 2 1 1 Belanja pegawai - - -
2 2 1 1 9 Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : - - -
5.400.000 5.400.000 -
4.950.000 4.950.000 -
4.500.000 4.500.000 -
18.000.000 18.000.000 -
2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 2 1 3 Belanja Modal - - -
2 2 1 3 3 Belanja Modal Pembangunan - - -
2 2 1 3 3 1 190.000.000 189.875.000 125.000
2 2 1 3 3 2 Belanja Modal Semenisasi Jalan RA Kartini 76.105.000 76.000.000 105.000
2 2 1 3 3 3 50.000.000 50.000.000 -
2 2 1 3 3 4 Belanja Modal Siring dan Timbunan Gang TK Negeri 185.000.000 184.900.000 100.000
2 2 1 3 3 5 Belanja Modal Siring dan Timbunan Gang H. Gambar 135.526.000 135.426.000 100.000
2 2 1 3 3 6 Belanja Modal Rehab Gedung BPU Bayataka Intimung 80.000.000 79.900.000 100.000
2 2 1 3 3 7 Belanja Modal Rehab Posyandu Seroja RT. 005 76.197.000 76.097.000 100.000
2 2 1 3 3 8
Belanja Modal Rehab
Poskesdes SP. 7 50.000.000 50.000.000 -
875.678.000 875.048.000 630.000
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2 3 1 2 13 Pemberian barang kepada masyarakat - - -
22.060.000 22.060.000 -
100.000.000 100.000.000 -
16.985.749 16.985.000 749
2 3 1 2 14 Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat - - -
- Honor Petugas Kebersihan Makam (1 Orang) 3.000.000 3.000.000 -
- Honor Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Penghulu 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Seruni (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Seroja (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Dahlia SP.7 (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Teratai Antal (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Mekar Sari (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Plamboyan SP. 5 (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Edelweis SP. 5A (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Kasih Bunda SP. 6 (7 Org) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Lansia Mekar S.batu (5 Org) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Lansia Husada Bakti (5 Org) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Kesapul Penekindi (3 Orang) 5.400.000 5.400.000 -
- Pembinaan Guru Paud Tutun Piasau (5 Orang) 9.000.000 9.000.000 -
- Pembinaan Guru Paud Kuncup Mekar SP.7 (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Paud Cahaya Antal (2 Orang) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Hidayah SP.5 (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Paud Ar-Rofiqi SP.5 (2 Orang) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Makarima (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Honorer SMA Swasta Salimbatu (17 Org) 40.800.000 40.800.000 -
277.165.749 277.165.000 749
2 3 1 2 14 1 Uang penghargaan/operasional - - -
- Operasional LPM 20.000.000 20.000.000 -
- Operasional PKK 20.000.000 20.000.000 -
- Operasional Lembaga Adat 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Karang Taruna 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Perpustakaan Desa 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Bis Sekolah 4.000.000 4.000.000 -
- Operasional Desa Siaga Aktif 2.000.000 2.000.000 -
- Operasional Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1.500.000 1.500.000 -
67.500.000 67.500.000 -
344.665.749 344.665.000 749
-
-
-
Jumlah -
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Pengadaan alat bermain untuk 2 Paud Desa Salimbatu DD
- Pengadaan alat penunjang untuk 10 Posyandu Desa DD
- Pengadaan Keranda (ADD)
DD
DD
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -
DD
Belanja Modal Rehab Jembatan dan Ponton RT. II (ADD)
DD
DD
(ADD)
- Anggota (4 Orang) -
-
-
-
Belanja Modal Pembukaan Badan Jln Samping Kantor Desa DD
-
- Kepala Desa (Penanggung Jawab) -
- Sekretaris Desa (Ketua) -
- Kaur Pembangunan (Sekretaris) -
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -
-
-
-
-
-
Page 3
4. 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
2 4 1 Bimtek Kelembagaan LPM, PKK (25 Peserta) 20.000.000 20.000.000 -
2 4 2 Bimtek Administrasi Ketua-ketua RT (53 RT) 35.000.000 35.000.000 -
2 4 3 - - -
pelatihan, bimtek yang dilaksanakan oleh instansi pem. dan - - - -
lembaga lainnya baik dlm daerah maupun luar daerah 70.000.000 43.000.700 26.999.300
125.000.000 98.000.700 26.999.300
2 5 BIDANG TAK TERDUGA
2.734.790.633 2.706.028.112 28.762.521 98,95 %
SURPLUS / DEFISIT - (28.762.521) -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA (Tahun 2016) - (28.762.521) -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - - -
- (28.762.521) -
3 2
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa - - -
- - -
pengeluaran pembiayaan) - - -
dengan hasil surplus/defisit) - 28.762.521 -
-
-
Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan dikurangi -
SILPA tahun berjalan (Selisih antara pembiayaan netto -
-
-
ASNAWI
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
JUMLAH Rp. -
-
JUMLAH Rp. -
KEPALA DESA SALIMBATU
JUMLAH BELANJA
-
-
-
Jumlah Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan -
-
-
Peningkatan kapasitas Pem. Desa & lembaga desa mengikuti - -
Page 4
5. TAHUN 2016 TAHUN N -1
(Tahun Peroide (Tahun 2015
Pelaporan) Sebelumnya)
I.
A.
1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa 351.307 12.277.612
b. 28.411.214 4.764.272
2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah 0 0
b. Piutang Sewa Gedung 0 0
28.762.521 17.041.884
B.
1. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tetap
- Tanah 209.550.000 0
- Peralatan dan Mesin 11.020.000 15.020.000
- Gedung dan Bangunan 325.897.000 416.264.000
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 586.201.000 69.999.000
1.132.668.000 501.283.000
JUMLAH ASET (A + B) 1.161.430.521 518.324.884
II. 0 0
0 0
1.161.430.521 518.324.884
LAMPIRAN II
NOMOR 01 TAHUN 2017
PERATURAN DESA
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
TENTANG LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
URAIAN
ASET DESA
ASET LANCAR
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Rekening Kas Desa (ADD + DD)
ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET LANCAR
A S N A W IA S N A W I
Kepala Desa Salimbatu
Salimbatu, 16 Januari 2017
Page 5
6. Desa : Salimbatu
Kecamatan : Tanjung Palas Tengah
Kabupaten : Bulungan
Sumber Jumlah
Dana (Rp)
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. 0
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. 0
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp. 0
- - - - - -
Jumlah Total Rp. 0
-
Salimbatu, 16 Januari 2017
Kepala Desa Salimbatu
ASNAWI
DAERAH YANG MASUK KE DESA
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Volume SatuanNo. Jenis Kegiatan
LAMPIRAN III
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM
-
-
PERATURAN DESA
Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan
-
Page 6