Dokumen tersebut membahas tentang sistem persyaratan SIMDA BMD versi 2.7 yang mencakup referensi peraturan, kriteria aset tetap, golongan aset tetap dan lainnya, penilaian aset tetap, penyusutan, kapitalisasi aset tetap, parameter unit organisasi dan kode barang, data aset untuk penyusutan, transaksi yang mempengaruhi penyusutan, serta metamorfosis SIMDA BMD dari versi ke versi.
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang siklus perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Termasuk didalamnya adalah penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sistem perencanaan, proses penganggaran daerah, serta pembagian peran dalam perencanaan dan penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian anggaran, penyusunan anggaran dalam kondisi tidak pasti, hubungan antara rencana strategis dan anggaran perusahaan, forecasting, dan beyond budgeting. Secara khusus, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan untuk masa depan yang merupakan komponen utama perencanaan. Penyusunan anggaran dapat dilakukan secara partisipatif atau konsultatif dengan melibat
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem persyaratan SIMDA BMD versi 2.7 yang mencakup referensi peraturan, kriteria aset tetap, golongan aset tetap dan lainnya, penilaian aset tetap, penyusutan, kapitalisasi aset tetap, parameter unit organisasi dan kode barang, data aset untuk penyusutan, transaksi yang mempengaruhi penyusutan, serta metamorfosis SIMDA BMD dari versi ke versi.
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang siklus perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Termasuk didalamnya adalah penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, sistem perencanaan, proses penganggaran daerah, serta pembagian peran dalam perencanaan dan penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian anggaran, penyusunan anggaran dalam kondisi tidak pasti, hubungan antara rencana strategis dan anggaran perusahaan, forecasting, dan beyond budgeting. Secara khusus, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan untuk masa depan yang merupakan komponen utama perencanaan. Penyusunan anggaran dapat dilakukan secara partisipatif atau konsultatif dengan melibat
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah, including his biography, education history, career experiences, areas of expertise, and contact information. Some key details include:
- He was born in 1954 in Bandung, Indonesia and received his PhD from Cornell University in 1996.
- His career began in consulting and he has since worked for the National Development Agency/Ministry of National Development Planning in Indonesia, holding positions like Chief of the Local Autonomy Study Center.
- He also teaches at several universities and has expertise in areas like governance, local autonomy, and regional development.
- His contact information is provided.
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat perubahan definisi pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa, klasifikasi belanja desa, serta pendapatan dan pengeluaran desa."
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
The document provides biographical information about Deddy S Bratakusumah and discusses local government financial sources in Indonesia. It notes that local governments must have adequate financial sources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development. It then outlines concepts for regulating local finances based on laws and principles of transparency, accountability, and power sharing with central government. Specific local financial sources discussed include regional original income, balance funds, loans, and reserves.
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas administrasi pengelolaan hibah, mulai dari definisi hibah, prinsip dasar pengelolaannya, kebijakan dan peraturan terkait, kriteria dan klasifikasi hibah, tata cara konsultasi dan perjanjian hibah, serta tata cara pengesahannya.
Dokumen ini membahas cara melakukan export dan import data SIMDA dengan menggunakan SQL Server 2008. Terdapat penjelasan mengenai penyebab error saat proses export-import, solusi perubahan setting SQL Server, dan langkah-langkah untuk melakukan update SIMDA BMD menggunakan aplikasi UpdateSP.exe dengan mengupdate file SML secara berurut.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah, including his biography, education history, career experiences, areas of expertise, and contact information. Some key details include:
- He was born in 1954 in Bandung, Indonesia and received his PhD from Cornell University in 1996.
- His career began in consulting and he has since worked for the National Development Agency/Ministry of National Development Planning in Indonesia, holding positions like Chief of the Local Autonomy Study Center.
- He also teaches at several universities and has expertise in areas like governance, local autonomy, and regional development.
- His contact information is provided.
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, mencakup dokumen-dokumen yang digunakan seperti RKPD, KUA, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA-SKPD."
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat perubahan definisi pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa, klasifikasi belanja desa, serta pendapatan dan pengeluaran desa."
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
The document provides biographical information about Deddy S Bratakusumah and discusses local government financial sources in Indonesia. It notes that local governments must have adequate financial sources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development. It then outlines concepts for regulating local finances based on laws and principles of transparency, accountability, and power sharing with central government. Specific local financial sources discussed include regional original income, balance funds, loans, and reserves.
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas administrasi pengelolaan hibah, mulai dari definisi hibah, prinsip dasar pengelolaannya, kebijakan dan peraturan terkait, kriteria dan klasifikasi hibah, tata cara konsultasi dan perjanjian hibah, serta tata cara pengesahannya.
Dokumen ini membahas cara melakukan export dan import data SIMDA dengan menggunakan SQL Server 2008. Terdapat penjelasan mengenai penyebab error saat proses export-import, solusi perubahan setting SQL Server, dan langkah-langkah untuk melakukan update SIMDA BMD menggunakan aplikasi UpdateSP.exe dengan mengupdate file SML secara berurut.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Poin utama yang disinggung adalah bahwa basis akuntansi akrual wajib diterapkan pemerintah pusat pada tahun 2015, manfaat penerapan basis akrual meliputi pengukuran kinerja yang lebih baik dan pelaporan hak serta kewajiban yang lebih tepat, serta Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat digunakan untuk menghasilkan Laporan
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalambpkp
Dokumen tersebut membahas tentang konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalam pengelolaan barang milik negara. Secara ringkas, dibahas definisi aset menurut standar akuntansi pemerintahan, proses manajemen aset meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan aset, serta pengertian dan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16.
Microsoft Excel memiliki berbagai tipe data seperti data angka, teks, tanggal dan waktu. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, operator matematika, rumus, pesan error, serta fungsi seperti count, sum, lookup, logical dan text yang berguna untuk pengolahan data di Excel."
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi daerah. Ada tiga poin utama:
1. Sistem informasi daerah adalah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah daerah terkait dengan layanan e-government tingkat lanjut dan aplikasi G2G, G2B, G2C.
2. Terdapat dua jenis aplikasi sistem informasi daerah yaitu generik dan spesifik.
3. Dibutuhkan perencanaan strategi sumber daya informasi oleh k
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut merupakan contoh pencatatan transaksi keuangan sekretariat jenderal departemen keuangan selama bulan Januari 2009 yang mencakup penerimaan DIPA, SPM/SP2D untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta perjalanan dinas. Terdapat pula pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan tertentu.
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, lingkup pengelolaan keuangan daerah, struktur organisasi pengelola keuangan daerah di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah, serta dokumen pokok penganggaran dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Modul Penatausahaan Pengaturan Awal membahas pengaturan awal sistem informasi keuangan daerah mulai dari pengaturan kebijakan, periode dokumen, penandatanganan dokumen, hingga pengelolaan user sebelum memasuki proses penatausahaan keuangan daerah.
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016Gunawan Wicaksono
Dokumen tersebut membahas penerapan sistem online pajak daerah di Kabupaten Badung, Bali. Sistem ini meliputi pemungutan, pelaporan, pembayaran pajak secara online untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Dokumen ini juga membahas tantangan implementasi seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan.
[Ringkasan]
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total anggaran Rp8,78 miliar yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp3,49 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,29 miliar.
Dokumen ini membahas program penanganan kumuh di Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan alokasi dana Rp750 juta untuk membangun drainase tertutup dan bak sampah di 3 lokasi kumuh seluas 5,42 Ha untuk 903 jiwa warga. Pekerjaan akan menggunakan tenaga kerja 17 orang dengan progres fisik 68,47% dan keuangan Rp523 juta hingga 2 Oktober 2022.
Restatement Laporan Keuangan 2014
Pemerintah Daerah Trenggalek melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2014 sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015. Penyajian kembali dilakukan untuk beberapa pos akun neraca seperti piutang, persediaan, investasi, aset tetap, dan aset tidak berwujud guna menyesuaikan perlakuan akuntansinya. Laporan penyajian
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset dan akrual pada pemerintah daerah yang mencakup pengaturan hukum, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
SIMDA BMD
1. SIMDA BMD
SISTEM INFORMASI PENGELOLAANSISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAH
BIDAKARA HOTEL SURABAYA, 5 JUNI 2014BIDAKARA HOTEL SURABAYA, 5 JUNI 2014
9. Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran
RDKBMD
RKPBMD
NK KUA
DAN
PPA
NK KUA
DAN
PPA
DKBMD
DKPBMD
DATABASE
BMD
RDKBMDRDKBMD
RKPBMDRKPBMD
RKA SKPDRKA SKPD
DATA RENCANA
KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN
DATA RENCANA
KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN
DKBMDDKBMD
DKPBMDDKPBMD
14. FIELDYG WAJIB DIISI
• Kode Pemilik
• Kode Barang
• Register (otomatis)
• Tanggal Pembelian
• Tanggal Pembukuan
• Asal Usul
• Kondisi Barang
• Harga Pembelian
24. Tool Pendukung Simda BMD
Pindah Ruang
Rubah Kondisi
Pindah SKPD
Setting Koneksi dg SIMDA Keu
Back Up
Restore Data Dari Aplikasi
Eksport dan Import data
26. TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id