Makalah ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan PKP. NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan administrasi perpajakan. PKP adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai subjek pajak. Makalah ini juga menjelaskan cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP serta undang-undang yang

1. Makalah Perpajakan :
“NPWP dan Pengukuhan PKP”
Dosen Pembimbing :
Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
Novia Islan
1201120081
Jurusan Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau
Pekanbaru
2013
0

2. KATA PENGANTAR
Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melancarkan tugas saya yang berjudul
“Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan PKP” selawat dan salam
tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi.Muhammad Saw.
Makalah ini saya susun dengan tujuan agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar, guna
menambah wawasan bagi rerkan-rekan sehingga kita semua mampu untuk berfikir agar menjadi lebih
maju.
Terima kasih kepada Ibu guru selaku pembimbing saya, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang
telah berpartisipasi sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini, masih jauh dari ke
sempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun tetap saya nantikan demi
kesempurnaan makalah ini.
Pekanbaru, 22 Oktober 2013
Penulis
Novia Islan
1

3. Daftar Isi
Kata Pengantar
............................................................................................................
1
Daftar Isi
............................................................................................................
2
Bab 1 Pendahuluan
............................................................................................................
3
1.1 Latar Belakang
...............................................................................................
1.2 Rumusan Masalah ...............................................................................................
1.3 Tujuan Masalah
...............................................................................................
3
3
4
Bab II Pembahasan
............................................................................................................
2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan PKP
...........................................
5
5
2.2 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan
Pengukuhan PKP
...............................................................................................
8
2.3 Manfaat dan Fungsi ................................................................................................
9
2.4 Sanksi yang berhubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan PKP
.........................................................................................................................................
10
2.5 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Persyaratan
................................
10
........................................................................
11
2.7 Undang – undang yang mengatur Tentang NPWP dan Pengukuhan PKP
.........................................................................................................................................
12
2.6 Penetapan Dan Ketetapan Pajak
Kesimpulan
............................................................................................................................
17
Daftar Pustaka .............................................................................................................................
18
2

4. Bab I
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
Nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang di
berikan kepada wajib pajak ( WP ) sebagai sarana administrasi perpajakan yang di
pergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan.
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya
kemakmuran rakyat.
Wajib pajak atau yang sering di singkat dengan WP yaitu orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak
tertentu.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Yang termasuk kedalam pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak atau badan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak
berdasarkan undang – undang pajak pertambahan nilai (UUPPN) 1983 dan perubahannya,
tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha
kena pajak.
1.2
Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ?
2. Bagaimana cara untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan
PKP?
3. Pelaporan Usaha untuk Pengukuhan PKP ?
4. Bagaimana cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak beserta persyaratannya ?
5. Undang – undang yang sudah ditetapkan untuk Nomor Pokok Wajib Pajak ?
3

5. 1.3
Tujuan Masalah
1.
2.
3.
4.
5.
Untuk mengetahui siapa saja yang wajib memiliki NPWP
Untuk mengetahui manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak
Untuk mengetahui fungsi omor Pokok Wajib Pajak
Untuk mengetahui tata cara pendaftaran NPWP dan PKP memalui Elektronik
Untuk mengetahui sanksi yang berhubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
4

6. Bab II
Pembahasan
2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dan Pengukuhan PKP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
Bila seseorang ingin memiliki nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) harus memiliki
syarat yaitu cukup dengan mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), atau paspor bagi orang asing (khusus Wajib Pajak Orang Pribadi).
Seseorang yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) harus memiliki rincian
sebagai berikut :
1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang
memperoleh
penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :
• Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,00
• Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,00
•Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,00
Misalnya, Budi (statusnya sendiri) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap
bulannya Rp 2 juta atau setahun Rp 24 juta, dengan demikian Budi wajib memiliki
NPWP.
Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP
Berdasarkan sistem self assessment setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara :
a. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak ( KPP ) atau melalui kantor pelayanan
penyuluhan dan konsultasi perpajakan ( KP2KP ) yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
b. Melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat WWW.pajak.go.id
c. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta ;
d. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang
Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.
e. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara
tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
5

7. f. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung
bersama SKT Sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT
Sementara tersebut. Setelah itu Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP dan SKT
asli.
Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak serta mendatangi
Pojok Pajak yang terdapat di tempat keramaian (mall, gedung perkantoran).
 Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin dikenai
pajak secara terpisah dengan suaminya.
 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha
berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
 Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila
sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling
lambat pada akhir bulan berikutnya.
 WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan
untuk memperoleh NPWP.
Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP
Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda
dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga
wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
Pengusaha kecil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
6

8. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan (Sifat
Retroaktif)
KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak
memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat
jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.
Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi Pengusaha
Tertentu
a. Seluruh WP BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan WP BUMD (Badan Usaha
Milik Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta;
b. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang
telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan
diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat
c. Wajib Pajak badan dan orang asing (BADORA), di KPP Badora
d. Wajib pajak go public, di KPP Perusahaan masuk bursa ( Go Public ), kecuali wajib
pajak BUMN/BUMD serta Wajib Pajak PMA yang berkedudukan di kawasan berikat
e. Wajib Pajak BUMN diluar jakarta, di KPP setempat
f. Untuk wajib pajak BUMN/BUMD, PMA, BADORA, Go Public di luar Jakarta,
khusus PPh pemotongan/pemungutan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau
cabang
Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan (Sifat
Retroaktif)
KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak
memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat
Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.
Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar
melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat keterangan pernyataan pindah
tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau
Kepala Desa bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang
asing (bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam hal WP
7

9. yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut
dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan.
 Yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat
pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari WP.
2. Wajib Pajak Badan :
 Pindah tempat kedudukan, melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan yang
baru dari salah seorang pengurus yang aktif.
 Pindah tempat kegiatan usaha, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan
usaha baru dari salah seorang pengurus yang aktif.
2.2 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta
Pelaporan dan Pengukuhan PKP
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan:
 Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat
bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
 KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab;
 NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
 KTP bendahara;
 Surat penunjukan sebagai bendahara.
5.



Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut:
Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
NPWP masing-masing anggota joint operation;
KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab Joint Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita
kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta
antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan.
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP
tersebut. Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
8

10. sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri,
dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2).
Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus.
Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic
Registration)
Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik
yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.
Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat
memperoleh NPWP.
Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet:
1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id;
2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration);
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang
Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara
tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda
sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung
bersama SKT Sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti
yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Anda akan menerima kartu
NPWP dan SKT asli.
2.3 Manfaat dan Fungsi
 Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
a. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
1. Pengajuan Kredit Bank;
2. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
3. Pengajuan SIUP/TDP;
4. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
5. Pembuatan Paspor;
6. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
b. Kemudahan pelayanan perpajakan :
1. Pengembalian pajak
2. Pengurangan pembayaran pajak
3. Penyetoran dan pelaporan pajak
 Fungsi NPWP dan Pengukuhan PKP
a. Fungsi NPWP
9

11. - Sarana dalam administrasi perpajakan;
- Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya;
- Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan;
Setiap WP hanya diberikan satu NPWP
b. Fungsi Pengukuhan PKP
- Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPn
BM.
- Sebagai identitas PKP yang bersangkutan
2. 4 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan
Sebagai PKP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar.
Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana,
apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu)
tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/
atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan
permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah
restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
2. 5 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan atau meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli
warisnya. Contoh lain adalah Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau
memperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP
Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh :
a. WP dan/atau ahli warisnya karena WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
Misalnya :
10

12. WP meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanya
fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang
berwenang;
WP meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli
warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut
dibagi oleh ahli warisnya.
WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP,
disyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang.
b. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat
perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai WP, disyaratkan
adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
c. WP Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan
adanya akte pembubaran;
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai
BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung
bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai
WP.
2.6 Penetapan dan Ketetapan Pajak
Prinsip selfassessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib
Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan
melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui
Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.
Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal
yang tidak dilaporkan oleh WP
Fungsi Surat Ketetapan Pajak
Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :
a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban
materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
Jenis-Jenis Ketetapan Pajak
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11

13. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagihan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;
c. WP dikenai sanksi administrasi denda dan/atau bunga;
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak
membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi
faktur pajak secara lengkap, selain:
 identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak) atau
 identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak) serta nama dan tandatangan (Nama, jabatan dan
tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan
faktur pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian
Pajak Masukan.
Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan
pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
2.7 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak ( PASAL 2 UU KUP )
Ayat 1
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan atau tempat
kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
12

14. Persyaratan subjektif merupakan persayatan yang sesuai ketentuan mengenai subjek
pajak (sesuai dengan UU PPh).
Persyaratan Objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima dan
atau memperoleh penghasilan, serta atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan
atau pemungutan (sesuai dengan UU PPh).
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai
pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan
suaminya.
Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib
Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang
tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat 2
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan
Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan
tempat kegiatan usaha dilakukan.
Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat
kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha
13

15. maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan
usaha dilakukan.
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak:
 Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak
 melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk
 Pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi
tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Ayat 3
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat
(1) dan ayat (2); dan/atau
Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha
tertentu.
Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang
mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang
mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak,
juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
Ayat 4
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha
Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2).
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban
untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat
dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
14

16. Ayat 4a
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5
(lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha
Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan
objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak
dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk
mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan
Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung
sejak tahun 2005
Ayat 5
Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Ayat 6
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak
dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;
Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok
Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15

17. Ayat 7
Atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6
(enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak
badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Ayat 8
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Ayat 9
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan
atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
16

18. Kesimpulan
Dari data yang saya buat dapat di simpulkan bahwa setiap seseorang baik masyarakat
menengah atas maupun menengah kebawah yang sudah memiliki penghasilan lebih dari
Rp.2.000.000,00 sudah wajib memiliki atau membuat Nomor Pokok Wajib Pajak karena
setiap seseorang wajib pajak memiliki hak dan kewajiban atas perpajakan barang – barang yg
di miliki nya.
Di samping itu apabila seseorang wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (
NPWP ) maka wajib pajak tersebut akan dengam mudah untuk melakukan surut izin usaha
pedagangan ( SIUP ) bila wajib pajak ingin membuka suatu usah nya sendiri.
17

19. Daftar Pustaka
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/npwp.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak
18