NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk memudahkan kewajiban perpajakannya. NPWP diperlukan oleh orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau yang memperoleh penghasilan di atas batas PTKP. Pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dilakukan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ke

1. Tugas individu
Dosen pembimbing
Sri Zuliarni,S.Sos,MBA
MATA KULIAH :
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN
PRAKTIKUM KOMPUTER
Disusun Oleh :
LAMBOK ROTUA SIREGAR
1201112407
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013

2. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang ....................................................................................... 1
Rumusan masalah................................................................................... 2
Tujuan penulisan ................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
NPWP
Pengertian NPWP........................................................................
5
Fungsi NPWP................................................................................ 6
Manfaat NPWP ............................................................................. 7
Penghapusan NPWP dan persyaratannya ..................................... 7
Sanksi yang berhubungan dengan NPWP ...................................... 8
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pengertian Pengusaha kena pajak .............................................
9
Pengukuhan pengusaha kena pajak ............................................. 9
Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Npwp Serta Pelaporan Dan
Pengukuhan Pkp .................................................................................... 11
Pendaftaran NPWP dan PKP
Melalui Elektronik (Electronic Registration) ....................................... 12
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN ................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 17

3. BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pajak bagi sebagian orang seperti pegawai swasta atau PNS bukanlah hal yang asing lagi.
Namun bagi mereka yang membuka usaha wiraswasta mungkin tidak sedikit juga yang belum
mengenal pajak. Seyogyanya pajak itu diharuskan bagi mereka yang merasa sebagai warga
negara Indonesia yang telah memenuhi syarat wajib pajak. Namun penegakkan pajak di
Indonesia belum lah dirasakan oleh semua masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan
kesadaran diri dari si wajib pajak itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012,
Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Siapa Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan PKP? Berdasarkan Pasal 1 UU PPN 1984,
PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan
kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, Pengusaha Kecil boleh memilih
untuk dikukuhkan PKP atau tidak.

4. 2. RUMUSAN MASALAH
Apa pengertian npwp ?
Apa itu pajak ?
Apa itu wajib pajak ?
Siapa saja yang dimaksud dengan Orang Pribadi yang wajib memiliki NPWP itu ?
Fungsi NPWP
Manfaat NPWP
Apa itu pengusaha kena pajak ?
Apa itu pengukuhan pengusaha kena pajak ?
3. TUJUAN PENULISAN
Memahami apa itu pengertian NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Memahami manfaat dan fungsi NPWP
Memahami apa itu pengukuha pengusaha kena pajak
Memahami tata cara Pendaftaran NPWP dan Pengusaha kena pajak

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PAJAK
PAJAK
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat.
WAJIB PAJAK (WP)
Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor pajak yang diberikan kepada mereka wajib
pajak sebagai identitas untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
dalam membayar pajak. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ini dapat kita dapatkan setelah
kita melakukan registrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Dengan menganut sistem self assessment semua
wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya sendiri baik secara langsung kepada KPP atau KP4
setempat ataupun melakukan register secara online dengan e-registration.
Siapa saja yang dimaksud dengan Orang Pribadi yang wajib memiliki NPWP itu ?
1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh
penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

6. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :
• Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,00
• Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,00
•Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,00
Misalnya, Budi (statusnya sendiri) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap bulannya
Rp 2 juta atau setahun Rp 24 juta, dengan demikian Budi wajib memiliki NPWP.
FUNGSI NPWP
Adapun fungsi NPWP itu sendiri adalah sebagai berikut:
1. Sebagai identitas dari si wajib pajak
2. Sebagai alat dalam administrasi perpajakan
3. Dilampirkan atau dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan berkaitan dengan si
wajib pajak
4. Mewujudkan administrasi perpajakan yang tertib dan rapi
5. Sarana dalam administrasi perpajakan.
6. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
7. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
8. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan.
Selain fungsi di atas NPWP juga memberikan manfaat kepada wajib pajak yang
memilikinya seperti kemudahan dalam membuat pasport, pengajuan kredit bank, pembayaran
pajak final (PPh, PPN, dll dan beberapa urusan administrasi lainnya. Manfaat lain yang
diperoleh adalah pelayanan dalam bidang perpajakan itu sendiri seperti pengembalian pajak,
pengurangan pajak, dan yang paling vital adalah penyetoran dan pelaporan pajak.

7. Berikut ini ketentuan wajib pajak pribadi yang saya kutip dari pajak.go.id. :
1. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
2. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan tidak bebas namun memiliki penghasilan di
atas PTKP
MANFAAT NPWP
Manfaat memiliki NPWP antara lain adalah
a. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
1. Pengajuan Kredit Bank;
2. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
3. Pengajuan SIUP/TDP;
4. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
5. Pembuatan Paspor;
6. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
b. Kemudahan pelayanan perpajakan :
1. Pengembalian pajak
2. Pengurangan pembayaran pajak
3. Penyetoran dan pelaporan pajak
PENGHAPUSAN NPWP DAN PERSYARATANNYA
Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP
oleh :
a. WP dan/atau ahli warisnya karena WP sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif
dan/atau
objektif
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undanganperpajakan. Misalnya :
• WP meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, diisyaratkan adanyafotokopi
akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
• WP meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepadaahli
warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi
oleh ahli warisnya.

8. • WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagaiWP, disyaratkan
surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang.
b. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat
perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai WP, disyaratkan adanya
surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
c. WP Badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya
akte pembubaran;
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT,
disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT
tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
SANKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;
1)Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
2)Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3)Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4)Dalam hal pegawai tetap atau penerima
pensiun berkala sebagai penerima penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif
yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh

9. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum
pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong
atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
B. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.
Singkatan PKP juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam
konteks Pajak Penghasilan.
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012,
Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Siapa Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan PKP? Berdasarkan Pasal 1 UU PPN
1984, PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

10. penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban
melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, Pengusaha Kecil
boleh memilih untuk dikukuhkan PKP atau tidak.
Batasan Pengusaha Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan
barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau
penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00.
>Batas Waktu Pelaporan Kegiatan Usaha
Kapan batas waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP? Jawabannya ada
di Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010.
Pengusaha wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai
dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya
melebihi Rp 600.000.000,00.
Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran
bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00. Contoh, jika omzet
Rp600.000.000,00 terlampaui di bulan Maret 2012, maka batas waktu pelaporan kegiatan
usahanya adalah pada tanggal 30 April 2012.
> Pelaporan Kegiatan Usaha
Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar
di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga
wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

11. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya.
Tempat bagi Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
adalah di :
1. Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; atau
2.Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
Tempat pelaporan usaha di KPP tertentu ini adalah untuk Wajib Pajak tertentu yang
pengadministrasian nya tidak didasarkan pada wilayah, tapi misalnya pada jenis Wajib
Pajaknya atau memang ditentukan seperti Wajib Pajak yang terdaftar di KPP LTO, KPP
Madya, atau KPP di lingkungan Kanwil Khusus.
Wajib Pajak yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan
melalui permohonan tertulis. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan
Pajak melakukan pengukuhan PKP paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap. Proses pengukuhan PKP ini dilakukan melalui kegiatan verifikasi.
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP SERTA PELAPORAN
DAN PENGUKUHAN PKP
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

12. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan:
a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat
bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab;
c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
a. KTP bendahara;
b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut:
- Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
- NPWP masing-masing anggota joint operation;
- KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab Joint Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin
harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP
dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut.
Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai
sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan
persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2).
Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus.
Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic Registration)
Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu
melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib
Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh
NPWP.

13. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet:
• Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id;
• Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration);
• Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta ;
• Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang
Pribadi”.
Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
• Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara
tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda
sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
• Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung
bersama SKT Sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti
yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Anda akan menerima kartu
NPWP dan SKT asli.
Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar
melaporkandiri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi :
• Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat keterangan pernyataan pindah
tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau
Kepala Desa bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang
asing (bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam hal WP yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut
dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan.
• Yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat
pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari WP.
2. Wajib Pajak Badan :
• Pindah tempat kedudukan, melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan
yang baru dari salah seorang pengurus yang aktif.
• Pindah tempat kegiatan usaha, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan
usaha baru dari salah seorang pengurus yang aktif.

14. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor pajak yang diberikan kepada
mereka wajib pajak sebagai identitas untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya dalam membayar pajak. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ini dapat kita
dapatkan setelah kita melakukan registrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Dengan menganut sistem self
assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya sendiri baik secara langsung
kepada KPP atau KP4 setempat ataupun melakukan register secara online dengan eregistration.
Adapun fungsi NPWP itu sendiri adalah sebagai berikut:
9. Sebagai identitas dari si wajib pajak
10. Sebagai alat dalam administrasi perpajakan
11. Dilampirkan atau dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan berkaitan dengan si
wajib pajak
12. Mewujudkan administrasi perpajakan yang tertib dan rapi
13. Sarana dalam administrasi perpajakan.
14. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
15. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
16. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan.
Berdasarkan Pasal 1 UU PPN 1984, PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil
dikecualikan dari kewajiban melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Artinya, Pengusaha Kecil boleh memilih untuk dikukuhkan PKP atau tidak.

15. Tempat bagi Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
adalah di :
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; atau
2.Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.
Adapun tata cara dalam pendaftaran dan pemberian NPWP dan pelaporan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak yaitu :
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan:
a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat
bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab;
c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
a. KTP bendahara;
b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut:
- Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
- NPWP masing-masing anggota joint operation;
- KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung
jawab Joint Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin
harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.

16. 7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP
dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut.
Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai
sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan
persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2).
Dan apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus.

17. DAFTAR PUSTAKA
Pengusaha kena pajak - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) _ BLOG PAJAK INDONESIA.htm
NPWP Secara Online _ InfoNews.htm
www.pajak.go.id/sites/default/files/bookletKUP.pdf