Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. SPT terdiri dari SPT masa untuk laporan bulanan dan SPT tahunan, yang harus diisi dengan benar dan disampaikan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban dan hak seperti menyelenggarakan pembukuan, mengajukan keber
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Dokumen tersebut merangkum berbagai ketentuan hukum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta prosedur administrasi perpajakan seperti pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, sistem self assessment, kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, serta penghitungan pajak bagi suami istri.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya seperti sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan ekonomi dan sosial. Juga membahas asas-asas pemungutan pajak seperti adil, jelas, dan efisien serta sistem pemungutan pajak seperti official assessment, self assessment, dan pemotongan pajak. Terakhir membahas tarif pajak penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak.
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
Lembaran ini saya buat dalam rangka tugas sosialisasi perpajakan. Kami menyampaikan informasi atau mungkin sekelumit informasi tentang amnesti pajak indonesia, yang sekarang telah memasuki Periode III. Kami harap, kesadaran Warga Negara Indonesia semakin meningkat dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh kami sebagai petugas pajak
Dokumen tersebut merangkum berbagai ketentuan hukum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta prosedur administrasi perpajakan seperti pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan dan banding.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, sistem self assessment, kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, serta penghitungan pajak bagi suami istri.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak dan fungsinya seperti sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan ekonomi dan sosial. Juga membahas asas-asas pemungutan pajak seperti adil, jelas, dan efisien serta sistem pemungutan pajak seperti official assessment, self assessment, dan pemotongan pajak. Terakhir membahas tarif pajak penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )rizan kusuma
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban mendaftar dan melaporkan usaha bagi wajib pajak sebagai pengusaha di Indonesia. Secara garis besar mencakup kewajiban mendaftar untuk memperoleh NPWP, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta konsekuensi hukum bagi yang tidak melakukannya.
Perpajakan kup (ketentuan umum pajak) pertemuan iiiFadhil Ismi
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan pajak di Indonesia seperti DJP, KPP, PPN, dan PPh. Juga menjelaskan kewajiban wajib pajak seperti melaporkan usaha, menyelenggarakan pembukuan, dan menyerahkan dokumen. Selain itu, dibahas pula hak-hak wajib pajak seperti menyicil pembayaran, mengajukan keberatan atau banding, serta memperpanjang j
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang cara mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara elektronik melalui aplikasi E-SPT, mulai dari input data pegawai secara manual maupun impor file CSV, penghitungan pajak, input surat setoran pajak, pembuatan file pelaporan CSV, hingga cetakan SPT induk.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )rizan kusuma
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban mendaftar dan melaporkan usaha bagi wajib pajak sebagai pengusaha di Indonesia. Secara garis besar mencakup kewajiban mendaftar untuk memperoleh NPWP, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta konsekuensi hukum bagi yang tidak melakukannya.
Perpajakan kup (ketentuan umum pajak) pertemuan iiiFadhil Ismi
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan pajak di Indonesia seperti DJP, KPP, PPN, dan PPh. Juga menjelaskan kewajiban wajib pajak seperti melaporkan usaha, menyelenggarakan pembukuan, dan menyerahkan dokumen. Selain itu, dibahas pula hak-hak wajib pajak seperti menyicil pembayaran, mengajukan keberatan atau banding, serta memperpanjang j
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang cara mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 secara elektronik melalui aplikasi E-SPT, mulai dari input data pegawai secara manual maupun impor file CSV, penghitungan pajak, input surat setoran pajak, pembuatan file pelaporan CSV, hingga cetakan SPT induk.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Dokumen tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui identitas berbagai bagian dari SPT Tahunan PPh Badan. Terdapat beberapa pilihan jawaban yang meliputi penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, penghasilan neto fiskal, harga pokok penjualan, biaya usaha, biaya luar usaha, kredit pajak dalam negeri, PPh final dan penghasilan bukan objek p
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Tobagus Makmun
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan pengenalan aplikasi, cara pengisian data dan simulasi pengisian SPT PPh 21 untuk bulan Januari hingga Desember 2014."
Pembukuan merupakan catatan kegiatan usaha secara wajar sesuai UU KUP yang mencakup pencatatan asset, liability, equity, revenue, expenses dan sales and purchase sebagai dasar perhitungan PPh terutang. Pembukuan harus dilakukan secara taat asas, menggunakan sistem kas atau akrual, serta menggunakan huruf latin, angka arab dan bahasa Indonesia atau asing. Dokumen pembukuan disimpan selama 5 tahun.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal tujuan, pengguna, dan ketentuan pembukuan. Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan sementara perpajakan bertujuan menghitung pajak terutang. Pembukuan perpajakan harus mengikuti peraturan pajak dan dapat menggunakan bahasa asing.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Formulir perpajakan digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak wajib bayar. Terdapat beberapa jenis formulir seperti Formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Formulir diisi dengan menyertakan identitas diri, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengisian yang benar dan
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeAsep suryadi
Dokumen ini membahas tentang pengantar teori pajak atas penghasilan, termasuk definisi pajak dan penghasilan, subyek dan objek pajak, serta status subyek pajak dalam dan luar negeri. Dokumen ini juga menjelaskan struktur penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2011. Terdapat penjelasan mengenai objek dan bukan objek pajak, tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, sanksi untuk tidak menyampaikan SPT, contoh kasus pengisian SPT, dan simulasi pengisian SPT untuk kasus tertentu.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat pendaftaran NPWP, syarat dan jangka waktu penerbitan NPWP, serta kewajiban penyampaian SPT dan konsekuensinya bila tidak disampaikan.
Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah perpajakan dan ketentuan umum terkait pendaftaran wajib pajak. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi wajib pajak, syarat-syarat dan tempat pendaftaran NPWP, serta sanksi bagi yang tidak mendaftar.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, meliputi pengertian NPWP, NPPKP, SPT, penetapan pajak, dan batas waktu penyetoran pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Termasuk pengertian-pengertian kunci seperti wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan kewajiban-kewajiban terkait pendaftaran dan pelaporan perpajakan.
Dokumen tersebut membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yakni surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT dibedakan menjadi SPT Masa untuk satu periode tertentu dan SPT Tahunan untuk satu tahun pajak. Dokumen ini juga menjelaskan fungsi, jenis, persyaratan pengisian dan penyampaian SPT.
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi pekerja (WP OP Karyawan). Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap WP OP Karyawan wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, meskipun tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara langsung atas gaji yang diterima. Dokumen tersebut juga
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi karyawan di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap orang wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban laporan pajak tahunan meskipun karyawan tidak memiliki kewajiban membayar pajak secara langsung. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perhitungan pajak penghasilan untuk kary
Berdasarkan dokumen tersebut, direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.
Hasil pemeriksaan akan menghasilkan surat ketetapan pajak seperti SKPLB, SKPKB, SKPKBT, dan SKPN yang dapat
mengakibatkan pajak terut
saknsi dalam perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang KUP terdiri dari dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi terdiri dari sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan. sementara sanksi berupa pidana dapat berupa denda pidana, kurungan maupun penjara
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis penetapan dan ketetapan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dibahas pula dasar penerbitan dan sanksi administrasi yang diterapkan untuk masing-masing jenis penetap
Similar to 3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt) (20)
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Pemeriksaan perpajakan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan menerapkan peraturan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak atau kantor direktorat jenderal pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
SKPKB digunakan untuk menetapkan pajak kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan/informasi lain. Dokumen ini menjelaskan berbagai kasus yang dapat menghasilkan SKPKB dan sanksi yang terkait, termasuk pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi, dan pembatalan.
Investasi adalah akumulasi aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, yang dapat berupa pembelian modal barang untuk produksi, seperti pabrik atau saham perusahaan dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Investasi memiliki risiko keuangan jika tidak berhasil karena faktor alam atau manusia.
Pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara dalam satu tahun. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Petty pada 1665 untuk mengukur pendapatan Inggris. Saat ini, produk domestik bruto digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara dan pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konsumsi dan investasi.
1. Konsep perekonomian dua sektor terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, tanpa pajak dan pengeluaran pemerintah serta perdagangan luar negeri.
2. Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan berupa upah dan keuntungan, yang sama dengan pendapatan nasional tanpa pajak.
3. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi dan tabungan, dimana tabungan dipinjamkan ke perusahaan unt
Teori fungsi produksi menjelaskan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Input produksi terdiri dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi, sedangkan outputnya adalah jumlah barang yang dihasilkan. Fungsi produksi dapat berbentuk satu atau dua variabel input, di mana pada satu variabel hanya tenaga kerja yang berubah, sedangkan pada dua variabel baik tenaga kerja maupun modal dapat diubah untuk men
Dokumen tersebut membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dokumen menjelaskan rumus untuk menghitung elastisitas, contoh perhitungannya, dan jenis-jenis elastisitas berdasarkan besaran koefisien elastisitasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang tiga jenis media penyimpanan data pada komputer, yaitu penyimpanan magnetik, optik, dan awan. Pada penyimpanan magnetik, media seperti harddisk dan flashdisk dapat menyimpan data dengan kapasitas besar. Penyimpanan optik seperti CD dan DVD menyimpan data menggunakan sinar laser. Penyimpanan awan menyimpan data secara online di server internet.
CPU (Central Processing Unit) adalah bagian penting dari hardware komputer yang berfungsi sebagai otak utama. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, dan input/output berdasarkan instruksi dari pengguna dan mengirimkan hasilnya ke monitor atau bagian lain. CPU terdiri dari IC yang berisi komponen seperti resistor dan transistor, serta mikroprosesor sebagai otak elektronika. Fungsi mikroprosesor antara lain melakukan perhitungan, dap
Dokumen tersebut membahas tentang motherboard, termasuk pengertian, sejarah, komponen-komponen utama, dan cara kerjanya. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen elektronik di dalam komputer.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. 1
Surat Pemberitahuan (SPT) :Surat Pemberitahuan (SPT) :
Surat yang oleh WP digunakan untukSurat yang oleh WP digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaranmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objekpajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuaipajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangdengan ketentuan peraturan perundang--
undangan perpajakan.undangan perpajakan.
SPTSPT
SPT Masa (Bulanan)SPT Masa (Bulanan)
1.1. SPT Masa PPh pasal 21/26SPT Masa PPh pasal 21/26
2.2. SPT Masa PPh pasal 22SPT Masa PPh pasal 22
3.3. SPT Masa PPh pasal 23-26SPT Masa PPh pasal 23-26
4.4. SPT Masa PPh pasal 25 (SSP)SPT Masa PPh pasal 25 (SSP)
5.5. SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)
6.6. SPT Masa PPh pasal 15SPT Masa PPh pasal 15
7.7. SPT Masa PPN, dstSPT Masa PPN, dst
SPT TahunanSPT Tahunan
1.1. SPT Tahunan PPh WP BadanSPT Tahunan PPh WP Badan
(Form 1771)(Form 1771)
2.2. SPT Tahunan PPh WP OPSPT Tahunan PPh WP OP
(Form 1770 , 1770-S dan(Form 1770 , 1770-S dan
1770-SS)1770-SS)
2. 2
Pengambilan, Pengisian, danPengambilan, Pengisian, dan
Penyampaian SPTPenyampaian SPT
• memuat semua unsurmemuat semua unsur
yang berkaitan denganyang berkaitan dengan
objek pajak dan unsurobjek pajak dan unsur
lain yang haruslain yang harus
dilaporkan dalam SPTdilaporkan dalam SPT
• dilampiri laporandilampiri laporan
keuangan (khusus bagikeuangan (khusus bagi
WP yangWP yang
menyelenggarakanmenyelenggarakan
pembukuan), bukti-pembukuan), bukti-
bukti pembayaran danbukti pembayaran dan
pemotongan/pemungutanpemotongan/pemungutan
pajakpajak
• Semua lembar SPTSemua lembar SPT
diisidiisi
SPT harus diambilSPT harus diambil
sendiri di tempatsendiri di tempat
yang ditetapkanyang ditetapkan
oleh Ditjen Pajakoleh Ditjen Pajak
(KPP, dst)(KPP, dst)
SPT harus diisiSPT harus diisi
dengan:dengan:
BenarBenar LengkaLengka
pp
benar dalambenar dalam
perhitungan,perhitungan,
termasuk benartermasuk benar
dalam penerapandalam penerapan
ketentuan peraturanketentuan peraturan
perundang-undanganperundang-undangan
perpajakan, dalamperpajakan, dalam
penulisan, danpenulisan, dan
sesuai dengansesuai dengan
keadaan yangkeadaan yang
sebenarnya.sebenarnya.
JelasJelas
• melaporkan asal-melaporkan asal-
usul/sumber dariusul/sumber dari
objek pajak danobjek pajak dan
unsur-unsur lainunsur-unsur lain
yang harusyang harus
dilaporkan dalamdilaporkan dalam
SPTSPT
• sumber-sumbersumber-sumber
penghasilanpenghasilan
dapatdapat
dipertangungjawadipertangungjawa
bkanbkan
• Tidak meragukan,Tidak meragukan,
dsbdsb
SPT disampaikanSPT disampaikan
secara langsungsecara langsung
atau via posatau via pos
(tercatat)(tercatat)
3. 3
--- SPT WP Badan harus ditandatangani- SPT WP Badan harus ditandatangani
oleh pengurus atau direksioleh pengurus atau direksi
Jika pengisian dan penandatanganJika pengisian dan penandatangan
SPT dikuasakan, maka harusSPT dikuasakan, maka harus
disertakan Surat Kuasa Khusus.disertakan Surat Kuasa Khusus.
4. 4
Batas Waktu penyampaian SPTBatas Waktu penyampaian SPT
a.a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah MasaUntuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah Masa
Pajak.Pajak.
b.b. Untuk SPT Tahunan PPh WP OP, paling lama 3 bulanUntuk SPT Tahunan PPh WP OP, paling lama 3 bulan
setelah akhir Tahun Pajak.setelah akhir Tahun Pajak.
c.c. Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4Untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4
bulan setelah akhir Tahun Pajak.bulan setelah akhir Tahun Pajak.
d.d. Untuk SPT PPN AKHIR BULAN SETELAH MASA PAJAKUntuk SPT PPN AKHIR BULAN SETELAH MASA PAJAK
WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaianWP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian
SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan, denganSPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan, dengan
syarat :syarat :
a.a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
b.b. Melampirkan penghitungan sementara pajak yangMelampirkan penghitungan sementara pajak yang
terutang dalam satu Tahun Pajak.terutang dalam satu Tahun Pajak.
c.c. Melampirkan bukti pelunasan kekuranganMelampirkan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang menurutpembayaran pajak yang terutang menurut
perhitungan sementara (SSP).perhitungan sementara (SSP).
5. 5
Jika perhitungan sementaraJika perhitungan sementara
pajak kurang (lebih kecil)pajak kurang (lebih kecil)
dari jumlah pajak yangdari jumlah pajak yang
sebenarnya terutang, makasebenarnya terutang, maka
kekurangannya dikenakankekurangannya dikenakan
bunga 2% sebulan, dihitungbunga 2% sebulan, dihitung
dari batas waktudari batas waktu
menyampaikan SPT sampaimenyampaikan SPT sampai
dengan tanggal pembayaran.dengan tanggal pembayaran.
6. 6
Sanksi administrasi bagi WP yangSanksi administrasi bagi WP yang
tidak menyampaikan SPT dalamtidak menyampaikan SPT dalam
jangka waktu yangjangka waktu yang
ditentukan/perpanjangan:ditentukan/perpanjangan:
Berupa denda :Berupa denda :
a.a. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN.Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN.
b.b. Rp 100.000,00 untuk SPT MasaRp 100.000,00 untuk SPT Masa
lainnya.lainnya.
c.c. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPhRp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh
WP OP.WP OP.
d.d. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPhRp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh
WP Badan.WP Badan.
7. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAKKEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
A.A. Kewajiban WPKewajiban WP
1.1. Mendaftarkan diri u mendapatkan NPWPMendaftarkan diri u mendapatkan NPWP
2.2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang denganMenghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan
benarbenar
3.3. Mengisi dengan benar SPT dan dilaporkan ke KPP setempatMengisi dengan benar SPT dan dilaporkan ke KPP setempat
4.4. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatanMenyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan
5.5. Jika diperksa wajib :Jika diperksa wajib :
a.a. Memperlihatkan / meminjamkan buku2 atau catatan2 yang menjadiMemperlihatkan / meminjamkan buku2 atau catatan2 yang menjadi
dasar yg berhubungan dengan penghasilan yang diperolehdasar yg berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh
b.b. Memberikan kesempatan u memasuki tempat atau ruangan yangMemberikan kesempatan u memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu,dipandang perlu,
6.. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau6.. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban udokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban u
merahasiakan , maka kewajiban u merahasiakan ini ditiadakanmerahasiakan , maka kewajiban u merahasiakan ini ditiadakan
o/permintaan u keperluan pemeriksaan.o/permintaan u keperluan pemeriksaan.
7
8. Hak – hak WP :Hak – hak WP :
1.1. Mengajukan surat keberatan dan bandingMengajukan surat keberatan dan banding
2.2. Menerima tanda bukti memasukkan SPTMenerima tanda bukti memasukkan SPT
3.3. Melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkanMelakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan
4.4. Mengajukan permohonan penundaan SPTMengajukan permohonan penundaan SPT
5.5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaranMengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajakpajak
6.6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakanMengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan
dalam STPdalam STP
7.7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajakMeminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8.8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi sertaMengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta
pembetulan SKP yang salah.pembetulan SKP yang salah.
9.9. Memberikan kuasa hukum kepada orang u melaksanakan kewajibanMemberikan kuasa hukum kepada orang u melaksanakan kewajiban
pajaknyapajaknya
10.10.Apabila WP dipotong o/pemberi kerja, WP berhak minta buktiApabila WP dipotong o/pemberi kerja, WP berhak minta bukti
pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukanpemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukan
surat keberatan dan permohonan pajaksurat keberatan dan permohonan pajak
8