Formulir perpajakan digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak wajib bayar. Terdapat beberapa jenis formulir seperti Formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Formulir diisi dengan menyertakan identitas diri, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengisian yang benar dan

1. Fungsi dan Cara Pengisian
Formulir Perpajakan
Oleh :
Linda Kartika Sari (63010150164)
Efa Mudli’ul Laila (63010150205)
Fitria Septiani (63010150212)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

2. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk
melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak,
objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan
kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ke kantor pelayanan pajak
dimana wajib pajak terdaftar.

3. Fungsi Pengisian SPT
Sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak
yang terutang, dengan cara :
1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang
dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.
4. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan
atau bukan objek pajak.
5. Melaporkan harta dan kewajiban.

4. Hal-hal yang Perlu di Perhatikan Dalam
Pengisian SPT
Formulir lampiran diisi terlebih dahulu, kemudian
formulir induk.
Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas
Jangan lupa membubuhkan tanda tangan
Jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan
tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT
dilaporkan
Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank

5. Macam-macam Formulir

6. Formulir 1770
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
•
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NORMA PEMBUKUAN
• DARI PENGHASILAN LAIN
SPT PEMBETULAN KE - ……….
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :
NO. TELEPON/FAKSIMILI : /
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
1.
1
2.
2
3.
3
4 4.
4
5.
5
…………………………………………………………………………………………………………………………..
6.
6
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
8.
8
9.
9
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 10
11.
11
12.
12
14.
14
15.
15
16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
17. a.
a
b.
b
c.
c
18.
18
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon
DIPERHITUNGKAN DENGAN
UTANG PAJAK
DIHITUNG BERDASARKAN :
a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) g. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
b. SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 h. FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)
c. NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITALISASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN BIAYA i.
d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL j.
e. k.
f. FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR) l.
WAJIB PAJAK KUASA - -
F.1.1.32.16
BL
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH THBL
s.d
FORMULIR
01770
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
2
TAHUNPAJAK
NAMA LENGKAP :
D.KREDITPAJAK
PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]
(14-15)
STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
FISKAL LUAR NEGERI
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
A.PENGHASILANNETO
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
B.PENGHASILAN
KENAPAJAK
PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
PERHATIAN
IDENTITAS
ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
KLU :
JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c)
TGL
LUNAS(16-18)
thn
13
NPWP :
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP
E.PPhKURANG/LEBIH
BAYAR
19.
TANGGAL:
19
tgl bln
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KOMPENSASI KERUGIAN
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
C.PPh
TERUTANG
G.LAMPIRAN
.........................................................................................
....................................................................................................................................
..
21
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS
UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
RUPIAH *)
21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR
13.
DIRESTITUSIKAN
PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
PPh PASAL 25 BULANAN
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
TANDA TANGAN
16
PERNYATAAN
F.ANGSURANPPh
PASAL25TAHUN
PAJAKBERIKUTNYA
b.
a.
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
PATUH)
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP
TERTENTU
PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU
MEMPUNYAI NPWP SENDIRI
d.
c.
7
BERI TANDA " X " DALAM

7. s.d
NORMA PEMBUKUAN
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
a. 1a
b. 1b
c. 1c
d. 1d
e. 1e
2.
a. 2a
b.
2b
c. 2c
d.
2d
e. 2e
f. 2f
g. 2g
h. 2h
i.
2i
j. 2j
k. 2k
l. 2l
a. 3a
b.
3b
c. 3c
d. 3d
4 4
Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
HALAMAN 1
1770 - I
LAMPIRAN - I
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
BAGIAN A:
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)
BL
2 0
TAHUNPAJAK
BL
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGGUNAKAN PEMBUKUAN
PEREDARAN USAHA
RUPIAH
PERHATIAN: SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
TH
BERI TANDA " X " DALAM
SANKSI ADMINISTRASI
SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI
FISKAL
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
JUMLAH (2a s.d. 2k)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
JUMLAH (3a s.d. 3c)
JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)
SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI
FISKAL
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
PAJAK PENGHASILAN
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
BIAYA USAHA
PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

8. • s.d
•
• PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN :
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
JUMLAH BAGIAN B
Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1
BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3
(2) (3)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(5)
6
3
4
JBC
5
2
NAMA DAN NPWP
PEMBERI KERJA
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
(1)
JBB
NO.
SEWA
PENGHASILAN LAINNYA
PENGHARGAAN DAN HADIAH
JUMLAH BAGIAN C
PENGURANGAN PENGHASILAN
BRUTO/BIAYA
(Rupiah)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )
BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH
TAHUNPAJAK
BL
0
TH
HALAMAN 2
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
1770 - I
2
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BL
LAMPIRAN - I
FORMULIR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
2
2
NO.
INDUSTRI
USAHA LAINNYA
1
3
4
5
5
3
(1)
1
4
6
(1) (4)
DAGANG
(3)
ROYALTI
BUNGA
JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(2)
JENIS PENGHASILAN
(4)
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
JENIS USAHA
(5)
NO.
NORMA
(%)
(3)
PEREDARAN USAHA
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
JASA
(2)
JBD
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA
PEKERJAAN BEBAS
JUMLAH BAGIAN D
1

9. s.d
NORMA PEMBUKUAN
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dst
*) - =
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)
dari halaman Lampiran-II
02
BERI TANDA " X " DALAM
THTHBL
PPh Ditanggung Pemerintah
(7)(6)(4) (5)
BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
TANGGAL
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT
(Rupiah)
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
JENIS PAJAK : PPh PASAL
21/ 22/23/24/26/DTP *)
NPWP
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
NOMOR
Halaman ke -JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
JBA
DTP
JUMLAH BAGIAN A
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
TAHUNPAJAK
NO
NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BL
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
1770 - II
LAMPIRAN - II
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH
(2) (3)
PERHATIAN :
FORMULIR

10. • s.d
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN :
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
•
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
USAHA JASA KONSTRUKSI
PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
DIVIDEN
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
HADIAH UNDIAN
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
TAHUNPAJAK
1770 - III
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
(4)(3)
BERI TANDA " X " DALAM
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
SUMBER / JENIS PENGHASILAN
FORMULIR
0
BL TH
2
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
LAMPIRAN - III
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
JUMLAH BAGIAN B
JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN
PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
WARISAN
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
JBB
PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
BL
(2)
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH
BEASISWA DALAM NEGERI
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
PPh TERUTANG
(Rupiah)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)
JUMLAH (1 s.d. 16)
(2)
(Rupiah)

11. SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• s.d
• NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN
• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA " X " DALAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
5
dst
4
2
3
1
(4)(3)(1) (2)
NAMA ANGGOTA KELUARGA PEKERJAANHUBUNGAN KELUARGATANGGAL LAHIR
(5)
JUMLAH BAGIAN B
JBA
NO.
TAHUN
PEMINJAMAN
KETERANGAN
(3)(2) (4) (5)
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
(1)
8
6
9
02
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
HARTA PADA AKHIR TAHUN
LAMPIRAN - IV
TAHUNPAJAK
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
BL TH
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN BL TH
HARTA PADA AKHIR TAHUN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
TAHUN PEROLEHAN
FORMULI
R
•
NO. JENIS HARTA
1770 - IV
2
7
5
3
4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
5
8
6
7
NO.
4
1
3
(2)(1)
1
2
10
dst
10
dst
9
(4)(3)
JUMLAH
(Rupiah)
(5)
NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
JUMLAH BAGIAN A
JBB

12. MEMPUNYAI PENGHASILAN :
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• DALAM NEGERI LAINNYA SPT PEMBETULAN KE - …
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • • BERI TANDA "X" PADA
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1 …….……………………………………………..
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ……………………………………………………………………………………………………….
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………….
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ………………………………………………………………………………………
5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ……………………………………………………………………………
6 ………………..
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ……………………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ………………………………………
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) ……………………………………………………………………………………………
12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ……………………………………………………..
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) ………………………………………………………
c. FISKAL LUAR NEGERI …………………………………………………………….
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN
a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d.
b. Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 e. …………………………………………………………..
c. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL
NAMA LENGKAP :
N P W P :
F.1.1.32.18
10
2 0
RUPIAH *)
TANDA TANGAN
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN
YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri
……………………………………………………………………….
11
2
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1
3
4
15
12
14c
(11-12)
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
13
14a
14b
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
9
6
7
5
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAMPERHATIAN
1770 S
A.PENGHASILANNETO
IDENTITAS
SPT TAHUNAN
TAHUNPAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
16
TGL BLN
G.LAMPIRAN
18
PERNYATAAN
F.ANGSURANPPh
PASAL25TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
……………………………………………………………………………………………………………………..
THN
B.PENGHASILAN
KENAPAJAK
E.PPhKURANG/LEBIH
BAYAR
THNBLNTGL
TGL LUNAS
(13-15)
C.PPhTERUTANGD.KREDITPAJAK
Formulir 1770 S

13. • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
(1)
angka (2)
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(1)
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)
5.
dst
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan : 1770 S Bagian D angka (12)
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
Halaman ke- dari halaman Lampiran-I
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
PENGHARGAAN DAN HADIAH
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
PENGHASILAN LAINNYA
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
JBA
JBCJUMLAH BAGIAN C
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
1.
2.
3.
4.
(3)
(Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
2.
3.
4.
NO. JENIS PENGHASILAN
ROYALTI
(2)
BUNGA
(4)
NOMOR
2.
SEWA
JUMLAH BAGIAN A
1.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
5. BEASISWA DALAM NEGERI
(2)
NO
5.
6.
NO.
6.
3.
4.
1.
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
2
TANGGAL
(5)
JENIS PENGHASILAN
WARISAN
(3)(2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUNPAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
LAMPIRAN - I
PEMUNGUT PAJAK
JUMLAH PPh YANG
(7)(6)
FORMULIR
1770 S - I
(3)
JUMLAH PENGHASILAN
0
PEMUNGUT PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
JBB
BUKTI PEMOTONGAN/
DIPOTONG / DIPUNGUT
PPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*
JENIS PAJAK :

14. • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• HARTA PADA AKHIR TAHUN
• KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
• DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
: HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
(1)
5
dst
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(1)
5
dst
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
(1)
1
2
3
4
5
Halaman ke- dari halaman Lampiran-II
PEKERJAAN
(5)
NAMA
(2)
TANGGAL LAHIR
(3) (4)
(4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
HUBUNGAN KELUARGA
PPh TERUTANG
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
HADIAH UNDIAN
10
(Rupiah)
1
(Rupiah)
DIVIDEN
13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
(5)
JUMLAH
(4) (5)
2 0
TAHUNPAJAK
LAMPIRAN - II
(2) (3)
JUMLAH BAGIAN A
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
NO.
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
FORMULIR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - II
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
JBA
(3)
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
KETERANGAN
NO.
8
12
ALAMAT TAHUN
PEMINJAMAN
14
BAGIAN B
JENIS HARTA
PEMBERI PINJAMAN
(2)
NAMA
JBB
2
2
5
3
4
6
7
9
1
PEMBERI PINJAMAN
4
3
2
1
JUMLAH BAGIAN B
3
4
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
(3)(2)
JBCJUMLAH BAGIAN C

15. Formulir 1770 SS

16. Formulir 1721 – A1

17. 1.
2.
NOMOR URUT : 0 2
: D E P A R T E M E N X Y Z
: 0 1 0 0 1 6 8 8 7 0 1 1 0 0 0
: A N D I
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : M A R V E L
NIP / NRP : 1 1 2 5 6 7 9 5 4
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 2 5 1 9 3 6 6 5 4 0 1 0 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
:
PANGKAT / GOLONGAN : P E M B I N A I V / A
JABATAN : K A B I D K E U A N G A N
STATUS DAN JENIS KELAMIN : X KAWIN TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 3 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2
RI
A.
•
•
•
19.
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 0 3 0 1 2 0 1 0
BLN
D E P A R T E M E N X Y Z
NAMA : A N D I
NIP/NRP : 1 1 2 4 5 8 9 4
N I H I L
6.600.000
68.400.000
21.120.000
47.280.000
2.364.000
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
60.000.000
6.000.000
2.500.000
68.500.000
3.500.000
3.000.000
75.000.000
3.750.000
2.850.000
(Tempat) TGL THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
A N D I
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
JAKARTA
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 19 2.364.000
-
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
9DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
TAHUNKALENDER
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
FORMULIR
1721 - A2
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0 0
Formulir 1721 – A2

18. Bukti Potong PPh 21 final
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 0 0 - 0 2 1 - 6 9 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A D E P D I K N A S
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 525.000
LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
JAKARTA, 28 JUNI 2009
SRI KURNIAWATI
2.
3.500.000 15% 525.000
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-20-VI-2009
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 0 0 - 0 0 1 - 6 8 8 - 7 - 0 1 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A D E P K O M I N F O
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 225.000
DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
JAKARTA, 20 MARET 2009
SRI LESTARI
2.
1.500.000 15% 225.000
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-02-III-2009
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)

19. Bukti Potong PPh 21 non final
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 2 5 - 1 9 3 - 6 6 5 - 4 - 0 1 0 - 0 0 0
Nama Wajib Pajak : M A R V E L
Alamat : J L W I D Y A C H A N D R A N O 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 0 1 - 0 0 5 - 4 3 2 - 7 - 0 2 3 - 0 0 0
N a m a : L E M B A G A I N F O
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila K E U A N G A N
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.01
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
Tanda tangan, nama dan cap
NAIBAHO
2.500.000 125.000
Jakarta, 10 Oktober 2009
12.
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
11.
2.500.000 5% 125.000
8.
9.
10.
7.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
PPh yang Terutang
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP-21/X/2009
No. Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
Tarif
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)

21. Cara Pengisian SPT 1770 SS DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
1 7
DI ISI DENGAN (X) JIKA WP
MENYAMPAIKAN SPT
PEMBETULAN
X
DI ISI DENGAN ANGKA
BANYAKNYA WP
MELAKUKAN PEMBETULAN
2
DI ISI DENGAN
NOMOR NPWP
WAJIB PAJAK
2 5 193 665 4 010 000
DI ISI DENGAN
NAMA WAJIB
PAJAK
Khoirul Ikhsan
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO WP
Rp 50.000.000
DI ISI DENGAN JUMLAH PENGURANGAN
PENGHASILAN BRUTO, MELIPUTI BIAYA
JABATAN, BIAYA PENSIUN SERTA IURAN
THT
Rp 5.000.000
DI ISI DENGAN JUMLAH
TANGGUNGAN, MAKSIMAL 3
ORANG SETIAP KELUARGA
0 Rp 15.840.000
DI ISI DENGAN HASIL
PERHITUNGAN ATAS KOLOM
1 – 2 – 3 , JUMLAH
PENGHASILAN DIBUATAN
KEBAWAH
Rp 29.160.000
DI ISI DENGAN PENERAPAN
TARIF , SESUAI DENGAN UU
MENGENAI PENGAHSILAN
KENA PAJAK. SAMPAI
DENGAN Rp 50.000.000 MAKA
TARIFNYA 5%
Rp 1.458.000
DI ISI DENGAN JUMLAH
PAJAK PENGHASILAN YANG
SUDAH DIPOTONG
Rp 1.000.000
DI ISI DENGAN (X) APABILA
NILAI PADA KOLOM 5 > KOLOM 6DI ISI DENGAN (X) APABILA
NILAI PADA KOLOM 6 > KOLOM 5
X
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGURANGAN KOLOM 5
DAN 6
Rp 458.000

22. DI ISI DENGAN JENIS PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PPh FINAL,
MELIPUTI BUNGA DEPOSITO, HADIAH
UNDIAN , UANG PESANGON, DLL.
Rp 5.000.000
DI ISI DENGAN JUMLAH PPh
TERUTANG
Rp 1.458.000
DI ISI DENGAN JENIS PENGHASILAN
YANG DIKECUALIKAN DARI OP,
MELIPUTI BANTUAN, WARISAN,
BEASISWA, LABA DLL.
Rp 3.500.000
DI ISI DENGAN JUMLAH NILAI
PEROLEHAN SELURUH HARTA YANG
DIMILIKI WP, MELIPUTI RUMAH,
KENDARAAN, KEBUN, DLL.
Rp 25.500.000
DI ISI DENGAN JUMLAH SELURUH
UTANG YANG DIMILIKI WP,
MELIPUTI PINJAMAN BANK ATAU
KOPERASI.
Rp 30.000.000
DI ISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT
INI DITANDATANGANI
15 03 2017
JANGAN LUPA UNTUK
DITANDATANGANI
Ikhs
an

23. Sekian dan Terima Kasih