Dokumen tersebut membahas tentang materi kuliah perpajakan yang mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, dan hukum pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendanaan negara dan alat pengaturan kebijakan. Hukum pajak mengatur hubungan antara p

2. Materi Kuliah
 Pengertian Pajak
 Fungsi Pajak
 Hukum Pajak

3. Pengertian Pajak
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
(-UU KUP Pasal 1 ayat (1)-)”
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”.
(-Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” yang mengutip pernyataan Rochmat Soemitro-)

4. Kontribusi wajib kepada negara
Bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang
Tidak mendapatkan imbalan secara
langsung
Untuk keperluan negara bagi
kemakmuran rakyat

5. Fungsi Pajak
2. Fungsi Regulerend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.
1. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” Tahun 2006

6. Fungsi Regulerend (mengatur)
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat yang
digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, maupun tujuan-tujuan tertentu
di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat
agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah
Contoh :
pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap
minuman keras beralkohol, sehingga harga jual minuman beralkohol
menjadi lebih mahal. Tujuan : agar konsumsi atas minuman keras
beralkohol dapat ditekan.

7. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber
penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk
pembangunan.
Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara
melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

8. Menjual Sumber Daya Alam
Pinjaman LN dan DN
Pajak dan PNBP
Sumber Penerimaan Negara (APBN)

10. Apa saja
manfaat
pajak?

11. 1. Pembangunan infrastruktur
Perhubungan
Pemukiman Irigasi
Energi
dan
lainnya

12. Layanan Pendidikan
Penanggulangan Kemiskinan
Layanan kesehatan
Ketahanan pangan
Subsidi
2. Meringankan Beban dan
Menyejahterakan Rakyat

13. 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan
Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi
Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha
Pertahanan
Negara
Keamanan dan
Ketertiban

14. SUBSIDI
ENERGI
BBM
LISTRIK
NON
ENERGI
PANGAN
PUPUK
BENIH,
DLL

15. Dana Transfer
Ke Daerah
Dana
Perimbangan
Dana Bagi
Hasil
Pajak
Sumber Daya
Alam
Suspen
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
Dana Otonomi
Khusus dan
Penyesuaian
Dana Otonomi
Khusus
Dana
Penyesuaian

16. Hukum Pajak
“Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”
(Pasal 23 ayat (2) UUD 1945)
Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro adalah suatu kumpulan peraturan
yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat
sebagai pembayar pajak
Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak juga disebut
hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada rakyat melalui kas Negara

17. Hukum Pajak
Hukum Pajak dibedakan atas :
yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang
dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala
sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum
antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan
Hukum Pajak Material

18. Hukum Pajak
Hukum Pajak dibedakan atas :
memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi
kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat
antara lain:
a) Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
b) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak
mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.
c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan
keberatan atau banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Hukum Pajak Formal

19. Hukum Pajak
Dasar Hukum Perpajakan
UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP)
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai