SlideShare a Scribd company logo
Sosialisasi Peraturan OJK
Nomor 19/POJK.03/2014
Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor
Dalam Rangka Keuangan Inklusif
(Laku Pandai)
Latar Belakang
Struktur POJK No. 19/POJK.03/2014
Model Bisnis Laku Pandai
Lampiran
Perlu ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang
belum mengenal, mnggunakan dan/atau mendapatkan layanan
perbankan dan layanan keuangan lainnya.
Komitmen OJK, industri perbankan dan industri keuangan untuk
mewujdkan keuangan inklusif yang sejalan dengan Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI) melalui program branchless banking.
Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif
menyediakan produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana,
dan sesuai kebutuhan masyarakat
3
Struktur POJK
No. 19/POJK.03/2014
18 November 2014
I. Ketentuan Umum
II. Produk Laku Pandai
III. Bank Penyelenggara Laku Pandai
IV. Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dgn Agen
V. Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
VI. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi
VII. Perlindungan Nasabah
VIII. Pelaporan
IX. Ketentuan Lain-Lain
X. Sanksi
XI. Ketentuan Peralihan
XII. Ketentuan Penutup
Laku
Pandai
4
Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk
mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif
Lembaga Jasa Keuangan
dengan persetujuan OJK dapat menjadi
Penyelenggara Laku Pandai
Ketentuan Umum
B
a
n
k
I
K
N
B
Pasar
Modal
5
Produk Laku Pandai
Tabungan
dgn karakteristik
BSA *
Kredit/
Pembiayaan
Nasabah Mikro *
Produk
Keuangan
Lainnya
Asuransi
Mikro *
6
{
Tabungan dengan karakteristik
Basic Saving Account (BSA)
mendapat
bunga/
bagi hasil
dari saldo
rekening
Rp1,00
WNI
Perorangan
tanpa
batas
min
saldo
rekening
tanpa
batas min
setoran
maks
kumulatif
transaksi
Rp5
juta/bln
maks saldo
rekening
ditetapkan
paling
banyak Rp20
juta
bebas
biaya adm
bulanan,
dan
transaksi
tertentu*
biaya tarik
tunai, transfer
keluar,
pembayaran
lebih <
tabungan
reguler
mata
uang
Rupiah
tidak bisa
rekening
bersama dg
status
“dan/atau”
kalau nasabah BSA sekaligus
debitur kredit/pembiayaan
mikro, maksimum kumulatif
transaksi dapat paling
banyak Rp60 juta/tahun
pembukaan rekening,
transaksi penyetoran
tunai, transaksi transfer
masuk, transaksi
pemindahbukuan,
penutupan rekening
berbiaya murah
memberikan manfaat
dan berbagai
kemudahan
BSA sebagai
simpanan
dijamin oleh
LPS
7
jangka waktu kredit atau pembiayaan paling
lama 1 (satu) tahun
jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat
lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai
dengan siklus usaha debitur
batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan
ditetapkan paling banyak Rp20juta
Karakteristik Kredit/Pembiayaan
Kepada Nasabah Mikro
Analisis Kelayakan Permohonan Kredit
tidak mengutamakan keberadaan
agunan tambahan 8
Mekanisme Penyaluran Kredit/Pembiayaan
Kepada Nasabah Mikro
9
Bank wajib menyalurkan kredit
atau pembiayaan produktif kepada
nasabah mikro paling sedikit 70%
dari total portofolio kredit
/pembiayaan untuk nasabah mikro
dalam rangka Laku Pandai.
Kewajiban Penyaluran Kredit/Pembiayaan
Kepada Nasabah Mikro
10
Asuransi mikro adalah
produk asuransi yang ditujukan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah
Asuransi Mikro
11
Persyaratan
Bank Penyelenggara Laku Pandai
memiliki
infrastruktur
pendukung utk
menyediakan
layanan transaksi
elektronik bagi
nasabah Bank
memiliki
jaringan kantor
di WIT dan/atau
provinsi Nusa
Tenggara Timur;
dan
peringkat profil
risiko, tingkat
risiko operasional
dan risiko
kepatuhan dengan
peringkat 1, 2,
atau 3
berbadan
hukum
Indonesia
berupa:
Short Message Service (SMS)
banking atau mobile
banking, dan
internet banking atau host
to host
Penyelenggara
Laku Pandai
kecuali untuk Bank yang
dimiliki oleh Pemerintah
Daerah atau Bank yang
berkantor pusat di luar
provinsi DKI Jakarta
bagi BPR/BPRS:
memiliki modal inti > Rp 100 M,
TKS sehat setahun terakhir,
NPL/NPF < 5% selama 6 bulan terakhir,
KPMM > 12%,
tidak rugi dalam setahun terakhir,
tidak melanggar ketentuan BPR/BPRS
Bank BUKU 1 dan BPR atau BPRS yang
telah memenuhi 3 persyaratan Bank
penyelenggara dapat mengajukan
permohonan untuk internet banking
dalam rangka memperoleh
persetujuan untuk menjadi Bank
penyelenggara Laku Pandai
12
Tatacara Persetujuan Menjadi Bank
Penyelenggara Laku Pandai
Calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan
rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank
(RBB) tahun yang bersangkutan.
R
B
B
Bank harus mengajukan permohonan persetujuan
penyelenggaraan Laku Pandai paling cepat 60 hari sebelum
target waktu disertai dokumen pendukung.
Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku
Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 bulan
sejak persetujuan diberikan.
Laku Pandai
Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam
jangka waktu 6 bulan, persetujuan yang telah diberikan batal dan
dinyatakan tidak berlaku.
13
OJK dapat menolak
permohonan calon
bank penyelenggara
laku pandai
ketidaksesuaian
dengan
karakteristik bisnis
Bank
ketidaksiapan
kompetensi
sumber daya
manusia di Bank
ditengarai akan
menimbulkan
persaingan yang
tidak sehat dapat
membahayakan
atau menimbulkan
risiko yang tinggi
bagi Bank
tidak sejalan
dengan
kepentingan
nasional
R
B
B
Penolakan Permohonan Bank Penyelenggara
Laku Pandai
14
Agen LAKU PANDAI Perorangan Agen LAKU PANDAI Badan Hukum
a. bertempat tinggal di lokasi tempat
penyelenggaraan Laku Pandai,
b. memiliki kemampuan, reputasi,
kredibilitas dan integritas yang baik,
c. memiliki sumber penghasilan utama
yang berasal dari kegiatan usaha
dan/atau kegiatan tetap lainnya
selama paling singkat 2 (dua) tahun,
d. belum menjadi Agen dari Bank
penyelenggara Laku Pandai yang
kegiatan usahanya sejenis,
e. lulus proses uji tuntas (due
diligence) oleh Bank penyelenggara
Laku Pandai.
a. berbadan hukum Indonesia yang:
i. diawasi oleh otoritas pengatur dan
pengawas dan diperkenankan melakukan
kegiatan di bidang keuangan, atau
ii. merupakan perusahaan dagang yang
memiliki jaringan retail outlet.
b. memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja
yang baik,
c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi
dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua)
tahun,
d. mampu melakukan manajemen likuiditas
sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank
penyelenggara Laku Pandai,
e. mampu menyediakan sumber daya manusia
yang mempunyai kemampuan teknis untuk
mendukung penyelenggaraan Laku Pandai,
f. memiliki teknologi informasi yang memadai
untuk mendukung penyelenggaraan Laku
Pandai, dan
g. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh
Bank penyelenggara Laku Pandai.
Persyaratan Agen Laku Pandai
15
Konvensional Syariah
Agen Perorangan
kerjasama
Kerjasama
…
Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen
setiap kantor atau retail
outlet Agen Badan Hukum
hanya dapat menyediakan
produk dari 1 bank
konvensional dan/atau 1
bank umum syariah
Konvensional KonvensionalSyariah
Agen Badan Hukum
16
Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai
Klasifikasi Agen Cakupan Layanan
A a
B a, b
C a, c
D a, b, c
E a, c, d
F a, b, d
G a, b, c, d
perpindahan pada
klasifikasi lainnya
ditetapkan sesuai
kebijakan Bank
a.
transaksi terkait tabungan
dengan karakteristik BSA,
meliputi pembukaan rekening,
penyetoran dan penarikan
tunai, pemindahbukuan,
pembayaran tagihan, transfer
dana, pengecekan saldo,
dan/atau penutupan rekening;
b.
transaksi terkait kredit atau
pembiayaan kepada
nasabah mikro meliputi
penerimaan dokumen
permohonan, penyaluran
pencairan, penagihan atau
penerimaan pembayaran
angsuran dan/atau
pelunasan pokok;
c.
transaksi terkait tabungan
selain tabungan dengan
karakteristik BSA meliputi
penyetoran dan penarikan
tunai, pemindahbukuan,
pembayaran, dan/atau
transfer dana paling banyak
Rp5.000.000,00 per hari per
nasabah
d.
transaksi terkait layanan atau
jasa keuangan lain sesuai
ketentuan yang berlaku
klasifikasi A utk
Agen Pemula
17
Pemasar Asuransi Mikro
o Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bertindak
sebagai pemasar asuransi mikro.
o Harus terdapat perjanjian kerjasama antara Agen dengan
perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah
yang menerbitkan produk asuransi mikro.
o Agen harus melaporkan terlebih dahulu kepada Bank
penyelenggara Laku Pandai.
Cakupan Layanan Keuangan Lainnya
Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan
produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:
 telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk
dan/atau jasa keuangan yang dipasarkan,
 memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai
yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan
 tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada
nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah
terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.
18
Kewajiban Bank Penyelenggara
meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Agen
memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen
memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran
minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu
memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban
deposit tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab
atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum
bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan
Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama
19
Kewajiban Bank Penyelenggara (lanjutan)
memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala
maupun insidentil
memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Agen
melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal
melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen
terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal
terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi
20
Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit:
mekanisme
dan
hubungan
kerja antara
Bank dan
Agen
syarat dan
tata cara
perubahan
perjanjian
kerjasama
penetapan
sanksi dan
mekanisme
pengenaan
sanksi
kondisi dan
tata cara
penghentian
perjanjian
kerjasama
dan
tata cara
penyelesaian
perselisihan
Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit:
hak dan
kewajiban Bank
penyelenggara
Laku Pandai dan
Agen
ruang lingkup
layanan yang
dapat disediakan
Agen;
penetapan
wilayah kerja
operasional
Agen
penetapan
klasifikasi Agen
jangka waktu
pelaksanaan
kerjasama dan
mekanisme
perpanjangan
nya
Perjanjian Kerjasama Bank Penyelenggara
dengan Agen
21
Kedudukan Agen Laku Pandai
Agen Bank penyelenggara
Laku Pandai dapat
berkedudukan di seluruh
wilayah Indonesia sampai
dengan 31 Desember 2016
NAD
SUMUT
RIAU
SUMBAR
JAMBI
BENGKULU
SUMSEL
LAMPUNG
KEP.RIAU
KEP.BABEL
BANTEN
DKI JAKARTA
JABAR
JATENG
DIY
JATIM BALI
NTB
NTT
KALBAR
KALTENG
KALTIM
KALSEL SULBAR
SULSEL
SULTRA
SULTENG
GORONTALO
SULUT
MALUT
MALUKU
PAPBAR
PAPUA
Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai
dengan Agen yang berkedudukan di ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan/atau
kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota
Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu
Bank penyelenggara Laku Pandai hanya
dapat melakukan kerjasama dengan Agen
yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan
kantor Bank, paling kurang kantor cabang
pembantu
kantor kas dalam hal
Agen tidak
menyediakan layanan
kredit kepada nasabah
mikro
22
Perangkat Penunjang Laku Pandai
Electronic
Devices
dan/atau
Instrument
Telepon
Selular
EDC
Kartu
ATM
Laptop
Komputer
Bank dapat menetapkan
pemakaian electronic
device yang berbeda antar
Agen berdasarkan
pertimbangan tertentu.
Sistem aplikasi yang
digunakan dalam
electronic device di lokasi
Agen untuk
penyelenggaraan Laku
Pandai wajib berasal dari
Bank penyelenggara
Transaksi yang dilakukan
oleh nasabah Bank
penyelenggara Laku
Pandai harus dibukukan
pada rekening nasabah di
core banking system yang
dimiliki oleh Bank pada
saat yang bersamaan
(real time).
23
Nama
Pekerjaan
Tempat/
tanggal lahir
Alamat
Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
Calon Nasabah
CDD yang lebih sederhana
Bank
langsung
Melalui
Agen
• Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan
rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama
proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
• Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan
nasabah apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.
Dokumen
diserahkan Agen
ke bank
Kartu Identitas/ Kartu
Identitas Pengganti
{
24
Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI)
25
• Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan
prinsip perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan
konsumen sektor jasa keuangan.
• Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip
perlindungan konsumen mengacu pada
ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Konsumen
26
LAPORAN
laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan.
laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan
Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang
bersangkutan.
laporan realisasi kerjasama dengan Agen bersamaan dengan laporan realisasi
RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai disampaikan secara
triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah
bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.
Pelaporan
27
Ketentuan Lain-Lain
• Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau
data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen.
• OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank
penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan
Agen.
28
• peringatan tertulis,
• pembatasan dan/atau pembekuankegiatan usaha
tertentu,
• penurunan tingkat kesehatan, dan/atau
• sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan
penyampaian laporan.
Sanksi
29
• Bank yang telah memenuhi persyaratan dan akan mengajukan
permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai dalam
tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku
Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam
revisi RBB.
• Penyampaian revisi RBB tidak diperhitungkan sebagai penyampaian
perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.
• Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret
2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai
kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan
Laku Pandai.
• Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan
layanan atau jasa keuangan lain sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib
menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana (klasifikasi A).
Ketentuan Peralihan
30
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan
Ketentuan Penutup
31
Calon nasabah datang ke
agen untuk melakukan
pembukaan rekening
SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA)
Calon nasabah mengisi formulir aplikasi
dengan lengkap dan menyerahkan fotokopi
kartu identitas (KTP/SIM) atau dokumen
pengganti identitas
3
1
Agen menjelaskan syarat dan
ketentuan produk BSA,
melakukan CDD sederhana dan
menyampaikan formulir aplikasi
pembukaan BSA.
2
Agen menerima formulir aplikasi dan
fotokopi kartu identitas serta memastikan
kelengkapan data calon nasabah.
4
Agen menginput data calon
nasabah melalui device tertentu
5
Nama
Pekerjaan
Tempat/
tanggal lahir
Alamat
32
SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA)
Agen memasukan User ID & PIN
6
UserID Agen:
02183
PIN Agen:
***2
Agen menerima notifikasi dari
bank bahwa tansaksi sedang
diproses
7
Terimakasih. Transaksi
sedang diproses.
Agen menerima notifikasi proses
pembukaan rekening dari bank
8
Nasabah mendapatkan nomor
rekening dan diminta
melakukan register PIN
10
Registrasi PIN:
***2
Setelah register PIN berhasil,
nasabah dapat melakukan setoran
awal tunai
11 Pegawai bank memberitahukan
kepada agen dan nasabah
mengenai persetujuan sementara
rekening
9
Registrasi PIN
berhasil.
33
SKEMA TRANSAKSI PENARIKAN TUNAI
UNTUK NASABAH BSA
Agen memasukkan UserID dan PIN pada HP yang terhubung
dengan sistem bank untuk mulai memproses transaksi
penarikan. Kemudian agen memilih menu penarikan pada HP
agen dan memasukkan nomor HP dan jumlah transaksi
penarikan.
3
Agen dan nasabah BSA
menerima notifikasi dari
bank bahwa transaksi
berhasil. Agen
memberikan uang
kepada nasabah.
7 Setelah nasabah BSA
mengkonfirmasikan
“Ya”, nasabah diminta
memasukkan PIN.
Masukkan
PIN: ***2
Nasabah menerima
konfirmasi di HP
untuk melakukan
transaksi penarikan
uang.
4
Agen mengkonfirmasi transaksi
dengan memasukkan PIN
kembali. Otentikasi PIN berhasil,
bank mendebet rekening
nasabah BSA dan mengkredit
rekening agen.
6
Setelah verifikasi nasabah BSA
diselesaikan oleh bank, nasabah
dapat datang ke agen untuk
penarikan uang.
2
UserID
Agen:
02183
PIN
Agen:
***2
1
AGEN
007
1.Penarikan
2.Penyetoran
3.Transfer
4.Cek Saldo
5.Pembayaran
6.Bantuan
Nasabah membawa HP
ke agen dan meminta
agen untuk melakukan
transaksi penarikan
tunai.
Apakah Anda akan
melakukan penarikan
uang sejumlah
20000?
1. Ya
2. Tidak
AGEN
007
Masukkan
nomor HP
nasabah:
081111199
AGEN
007
Masukkan
jumlah
penarikan:
20000
PIN
Agen:
***2
5
34
Proses Kirim Uang
SKEMA TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG (TRANSFER)
UNTUK NASABAH BSA *
*yang dengan HP
BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK
BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK
1.Tabungan BSA
2.Tab. lainnya
35
BRANCHLESS BANKING
Terima Kasih
36
“LAKU PANDAI”
Lampiran
Sumber: SNKI – BKF Kemenkeu Jun 13
38
surat permohonan persetujuan, disertai dengan dokumen pendukung yang
paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
• informasi umum mengenai penyelenggaraan Laku Pandai meliputi antara
lain: nama produk Laku Pandai, rencana waktu penerbitan produk, target
pasar dan/atau nasabah, dan rencana atau target nilai transaksi dalam 1
(satu) tahun pertama;
• manfaat, biaya dan risiko bagi Bank;
• manfaat dan risiko bagi nasabah dan Agen;
• rencana cakupan layanan Agen termasuk klasifikasinya dan wilayah
operasional Agen;
• prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedure/SOP), struktur
organisasi dan kewenangan, termasuk pengawasan dari kantor pusat dan
kantor bank di daerah yang menjadi target lokasi Agen;
• hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
terhadap risiko yang melekat pada penyelenggaraan Laku Pandai dan
rencana mitigasi risikonya;
• hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas penyelenggaraan Laku
Pandai;
• rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai
• dokumen atau konsep dokumen dalam rangka:
 transparansi dan edukasi kepada Agen dan nasabah
meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan
nasabah dan/atau Agen, brosur, leaflet, dan/atau formulir
aplikasi,
 kesiapan infrastruktur teknologi informasi,
 kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya untuk
memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip pengamanan
informasi,
• sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat
mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi kegiatan
Laku Pandai dengan sistem akuntansi Bank secara menyeluruh,
dan/atau sistem pencatatan administrasi;
• hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan
pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan
pengamanan teknologi informasi terkait Laku Pandai serta
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan best
practices.
Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai

More Related Content

What's hot

Produk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahProduk Perbankan Syariah
Produk Perbankan Syariah
Phuji Maisaroh
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Sumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber PendanaanSumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber Pendanaan
Gusstiawan Raimanu
 
Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan BankTingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan Bank
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariahAdministrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
mas karebet
 
Penetapan margin dan nisbah bagi hasil
Penetapan margin dan nisbah bagi hasilPenetapan margin dan nisbah bagi hasil
Penetapan margin dan nisbah bagi hasil
PT Lion Air
 
Pola Manajemen Bank Syariah.pptx
Pola Manajemen Bank Syariah.pptxPola Manajemen Bank Syariah.pptx
Pola Manajemen Bank Syariah.pptx
PrasetyoArdiNugroho
 
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valas
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valasBursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valas
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valasDody Dermawan
 
manajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhanmanajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhan
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Mendistribusikan Produk dengan Cepat
Mendistribusikan Produk dengan CepatMendistribusikan Produk dengan Cepat
Mendistribusikan Produk dengan Cepat
Ninnasi Muttaqiin
 
Bank garansi
Bank garansiBank garansi
Bank garansi
Uni Azza Aunillah
 
PENDANAAN
PENDANAANPENDANAAN
PENDANAAN
Dunia Pendidikan
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Manajemen Kredit
Manajemen KreditManajemen Kredit
Manajemen Kredit
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Merancang & mengelola saluran pemasaran
Merancang & mengelola saluran pemasaranMerancang & mengelola saluran pemasaran
Merancang & mengelola saluran pemasaran
Indra Diputra
 
Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
Pasar Uang dan Pasar Modal SyariahPasar Uang dan Pasar Modal Syariah
Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
Donna Wibiananda Suryaman
 
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanmanajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariah
PT. TERSERAH ANDA
 

What's hot (20)

Produk Perbankan Syariah
Produk Perbankan SyariahProduk Perbankan Syariah
Produk Perbankan Syariah
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Manajemen Kredit
Manajemen KreditManajemen Kredit
Manajemen Kredit
 
Sumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber PendanaanSumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber Pendanaan
 
Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan BankTingkat Kesehatan Bank
Tingkat Kesehatan Bank
 
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariahAdministrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
 
Penetapan margin dan nisbah bagi hasil
Penetapan margin dan nisbah bagi hasilPenetapan margin dan nisbah bagi hasil
Penetapan margin dan nisbah bagi hasil
 
Pola Manajemen Bank Syariah.pptx
Pola Manajemen Bank Syariah.pptxPola Manajemen Bank Syariah.pptx
Pola Manajemen Bank Syariah.pptx
 
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valas
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valasBursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valas
Bursa valas dan faktor yang mempengaruhi kurs valas
 
manajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhanmanajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhan
 
Mendistribusikan Produk dengan Cepat
Mendistribusikan Produk dengan CepatMendistribusikan Produk dengan Cepat
Mendistribusikan Produk dengan Cepat
 
Bank garansi
Bank garansiBank garansi
Bank garansi
 
PENDANAAN
PENDANAANPENDANAAN
PENDANAAN
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Manajemen Kredit
Manajemen KreditManajemen Kredit
Manajemen Kredit
 
Merancang & mengelola saluran pemasaran
Merancang & mengelola saluran pemasaranMerancang & mengelola saluran pemasaran
Merancang & mengelola saluran pemasaran
 
Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
Pasar Uang dan Pasar Modal SyariahPasar Uang dan Pasar Modal Syariah
Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah
 
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
Internal Analysis. Universitas Mercu Buana. 2019
 
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawabanmanajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
manajemen risiko kepatuhan beserta pertanyaan dan jawaban
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariah
 

Viewers also liked

Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan MikroSosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
risaraihan
 
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMKPeran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
AMC GROUP
 
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan RakyatSosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
risaraihan
 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Aulia Rahmah
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganNakano
 
Bpr satu presentasi
Bpr satu presentasiBpr satu presentasi
Bpr satu presentasiKaka Cool
 
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
Kanaidi Ken Part II
 
ICON Company Profile
ICON Company ProfileICON Company Profile
ICON Company ProfileICON ~
 
Bretagne at ICOE 2016
Bretagne at ICOE 2016Bretagne at ICOE 2016
Bretagne at ICOE 2016
Bretagne Commerce International
 
Rajiv bajaj
Rajiv bajajRajiv bajaj
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Damar Kartika
 
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 
This is not a pipe
This is not a pipeThis is not a pipe
This is not a pipe
k_thrn
 
BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYATBANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYAT
Mutiarafah Rafa
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuanganKasmadi Rais
 
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic RegressionsBSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
BigML, Inc
 

Viewers also liked (20)

Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan MikroSosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
 
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMKPeran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
Peran Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan UKMK
 
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan RakyatSosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
Sosialisasi OJK - SEOJK tentang Badan Perkreditan Rakyat
 
Buku Saku OJK
Buku Saku OJKBuku Saku OJK
Buku Saku OJK
 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
 
Bpr satu presentasi
Bpr satu presentasiBpr satu presentasi
Bpr satu presentasi
 
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
Apa saja peran Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dalam pembangunan UMKM ...
 
ICON Company Profile
ICON Company ProfileICON Company Profile
ICON Company Profile
 
Bretagne at ICOE 2016
Bretagne at ICOE 2016Bretagne at ICOE 2016
Bretagne at ICOE 2016
 
Rajiv bajaj
Rajiv bajajRajiv bajaj
Rajiv bajaj
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
Branchless Banking Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah
 
Icon Design
Icon DesignIcon Design
Icon Design
 
This is not a pipe
This is not a pipeThis is not a pipe
This is not a pipe
 
BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYATBANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PERKREDITAN RAKYAT
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuangan
 
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic RegressionsBSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
BSSML16 L2. Ensembles and Logistic Regressions
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
Pengertian, Fungsi, dan Jenis BankPengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank
 

Similar to Sosialisasi OJK - Laku Pandai

Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshshKel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
AkhmadLazwarIrhami
 
Otoritas jasa keuangan ch 2
Otoritas jasa keuangan ch 2Otoritas jasa keuangan ch 2
Otoritas jasa keuangan ch 2
reidjen raden
 
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ahImplementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
ier oezwah
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
elianilamsari
 
Materi bprs
Materi bprsMateri bprs
Materi bprs
ssuser279f7e
 
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
mellyndawahyu1
 
Tugas perbankan syariah
Tugas perbankan syariahTugas perbankan syariah
Tugas perbankan syariah
Nur Afifah
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank Umum
Ratna Ayu Wulandari
 
buku-saku.pdf
buku-saku.pdfbuku-saku.pdf
buku-saku.pdf
Fajar Baskoro
 
Bank dan LKBB
Bank dan LKBB Bank dan LKBB
Bank dan LKBB
Nur Lailiya
 
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmpSurat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
David Rudianto
 
Lembaga Bukan bank
Lembaga Bukan bankLembaga Bukan bank
Lembaga Bukan bank
Arimbi Priadipa
 
DDD
DDDDDD
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
Amelia Puspita Sari
 
PPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxPPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptx
rifqi80
 
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuanganSoal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
M Nasution
 
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
nurcholismn
 
Regulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankanRegulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankan
ahmad muhoriah
 
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan RakyatBank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat
9elevenStarUnila
 

Similar to Sosialisasi OJK - Laku Pandai (20)

Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshshKel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
Kel1_ManajemenBank bbdhdhdhshdhddhhdhsshsh
 
Otoritas jasa keuangan ch 2
Otoritas jasa keuangan ch 2Otoritas jasa keuangan ch 2
Otoritas jasa keuangan ch 2
 
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ahImplementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
Implementasi prinsip kehati hatian dalam perbankan syari’ah
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
 
Materi bprs
Materi bprsMateri bprs
Materi bprs
 
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
Kuliah Hukum Perbankan Pertama FH UI 2018
 
Tugas perbankan syariah
Tugas perbankan syariahTugas perbankan syariah
Tugas perbankan syariah
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank Umum
 
buku-saku.pdf
buku-saku.pdfbuku-saku.pdf
buku-saku.pdf
 
Bank dan LKBB
Bank dan LKBB Bank dan LKBB
Bank dan LKBB
 
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmpSurat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
Surat edaran-bank-indonesia-nomor-15-40-dkmp
 
Lembaga Bukan bank
Lembaga Bukan bankLembaga Bukan bank
Lembaga Bukan bank
 
DDD
DDDDDD
DDD
 
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
Tugas Eko 12,Amelia Puspita Sari,Ranti Pusriana,Bank,Lembaga Bukan Bank dan O...
 
PPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxPPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptx
 
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuanganSoal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
Soal dan jawaban uas bank dan lembaga keuangan
 
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
Hbl5 ,nurcholis muttaqin,hapzi ali,aspek lembaga pembayaan, universitas mercu...
 
Regulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankanRegulasi managemen kredit perbankan
Regulasi managemen kredit perbankan
 
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan RakyatBank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat
 

Recently uploaded

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 

Recently uploaded (9)

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 

Sosialisasi OJK - Laku Pandai

  • 1. Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
  • 2. Latar Belakang Struktur POJK No. 19/POJK.03/2014 Model Bisnis Laku Pandai Lampiran
  • 3. Perlu ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, mnggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Komitmen OJK, industri perbankan dan industri keuangan untuk mewujdkan keuangan inklusif yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui program branchless banking. Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif menyediakan produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, dan sesuai kebutuhan masyarakat 3
  • 4. Struktur POJK No. 19/POJK.03/2014 18 November 2014 I. Ketentuan Umum II. Produk Laku Pandai III. Bank Penyelenggara Laku Pandai IV. Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dgn Agen V. Penerapan Customer Due Diligence (CDD) VI. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi VII. Perlindungan Nasabah VIII. Pelaporan IX. Ketentuan Lain-Lain X. Sanksi XI. Ketentuan Peralihan XII. Ketentuan Penutup Laku Pandai 4
  • 5. Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif Lembaga Jasa Keuangan dengan persetujuan OJK dapat menjadi Penyelenggara Laku Pandai Ketentuan Umum B a n k I K N B Pasar Modal 5
  • 6. Produk Laku Pandai Tabungan dgn karakteristik BSA * Kredit/ Pembiayaan Nasabah Mikro * Produk Keuangan Lainnya Asuransi Mikro * 6
  • 7. { Tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA) mendapat bunga/ bagi hasil dari saldo rekening Rp1,00 WNI Perorangan tanpa batas min saldo rekening tanpa batas min setoran maks kumulatif transaksi Rp5 juta/bln maks saldo rekening ditetapkan paling banyak Rp20 juta bebas biaya adm bulanan, dan transaksi tertentu* biaya tarik tunai, transfer keluar, pembayaran lebih < tabungan reguler mata uang Rupiah tidak bisa rekening bersama dg status “dan/atau” kalau nasabah BSA sekaligus debitur kredit/pembiayaan mikro, maksimum kumulatif transaksi dapat paling banyak Rp60 juta/tahun pembukaan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, penutupan rekening berbiaya murah memberikan manfaat dan berbagai kemudahan BSA sebagai simpanan dijamin oleh LPS 7
  • 8. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20juta Karakteristik Kredit/Pembiayaan Kepada Nasabah Mikro Analisis Kelayakan Permohonan Kredit tidak mengutamakan keberadaan agunan tambahan 8
  • 10. Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro paling sedikit 70% dari total portofolio kredit /pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai. Kewajiban Penyaluran Kredit/Pembiayaan Kepada Nasabah Mikro 10
  • 11. Asuransi mikro adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah Asuransi Mikro 11
  • 12. Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai memiliki infrastruktur pendukung utk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank memiliki jaringan kantor di WIT dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau 3 berbadan hukum Indonesia berupa: Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking, dan internet banking atau host to host Penyelenggara Laku Pandai kecuali untuk Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta bagi BPR/BPRS: memiliki modal inti > Rp 100 M, TKS sehat setahun terakhir, NPL/NPF < 5% selama 6 bulan terakhir, KPMM > 12%, tidak rugi dalam setahun terakhir, tidak melanggar ketentuan BPR/BPRS Bank BUKU 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi 3 persyaratan Bank penyelenggara dapat mengajukan permohonan untuk internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai 12
  • 13. Tatacara Persetujuan Menjadi Bank Penyelenggara Laku Pandai Calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. R B B Bank harus mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Laku Pandai paling cepat 60 hari sebelum target waktu disertai dokumen pendukung. Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 bulan sejak persetujuan diberikan. Laku Pandai Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu 6 bulan, persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. 13
  • 14. OJK dapat menolak permohonan calon bank penyelenggara laku pandai ketidaksesuaian dengan karakteristik bisnis Bank ketidaksiapan kompetensi sumber daya manusia di Bank ditengarai akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dapat membahayakan atau menimbulkan risiko yang tinggi bagi Bank tidak sejalan dengan kepentingan nasional R B B Penolakan Permohonan Bank Penyelenggara Laku Pandai 14
  • 15. Agen LAKU PANDAI Perorangan Agen LAKU PANDAI Badan Hukum a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai, b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik, c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun, d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis, e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai. a. berbadan hukum Indonesia yang: i. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan, atau ii. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet. b. memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik, c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun, d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai, e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, dan g. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai. Persyaratan Agen Laku Pandai 15
  • 16. Konvensional Syariah Agen Perorangan kerjasama Kerjasama … Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen setiap kantor atau retail outlet Agen Badan Hukum hanya dapat menyediakan produk dari 1 bank konvensional dan/atau 1 bank umum syariah Konvensional KonvensionalSyariah Agen Badan Hukum 16
  • 17. Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai Klasifikasi Agen Cakupan Layanan A a B a, b C a, c D a, b, c E a, c, d F a, b, d G a, b, c, d perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank a. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening; b. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok; c. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana paling banyak Rp5.000.000,00 per hari per nasabah d. transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku klasifikasi A utk Agen Pemula 17
  • 18. Pemasar Asuransi Mikro o Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro. o Harus terdapat perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro. o Agen harus melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai. Cakupan Layanan Keuangan Lainnya Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:  telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan/atau jasa keuangan yang dipasarkan,  memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan  tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen. 18
  • 19. Kewajiban Bank Penyelenggara meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Agen memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban deposit tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama 19
  • 20. Kewajiban Bank Penyelenggara (lanjutan) memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi 20
  • 21. Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit: mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama dan tata cara penyelesaian perselisihan Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit: hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen; penetapan wilayah kerja operasional Agen penetapan klasifikasi Agen jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangan nya Perjanjian Kerjasama Bank Penyelenggara dengan Agen 21
  • 22. Kedudukan Agen Laku Pandai Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016 NAD SUMUT RIAU SUMBAR JAMBI BENGKULU SUMSEL LAMPUNG KEP.RIAU KEP.BABEL BANTEN DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALTIM KALSEL SULBAR SULSEL SULTRA SULTENG GORONTALO SULUT MALUT MALUKU PAPBAR PAPUA Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan/atau kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank, paling kurang kantor cabang pembantu kantor kas dalam hal Agen tidak menyediakan layanan kredit kepada nasabah mikro 22
  • 23. Perangkat Penunjang Laku Pandai Electronic Devices dan/atau Instrument Telepon Selular EDC Kartu ATM Laptop Komputer Bank dapat menetapkan pemakaian electronic device yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu. Sistem aplikasi yang digunakan dalam electronic device di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di core banking system yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (real time). 23
  • 24. Nama Pekerjaan Tempat/ tanggal lahir Alamat Penerapan Customer Due Diligence (CDD) Calon Nasabah CDD yang lebih sederhana Bank langsung Melalui Agen • Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank. • Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening. Dokumen diserahkan Agen ke bank Kartu Identitas/ Kartu Identitas Pengganti { 24
  • 25. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) 25
  • 26. • Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. • Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perlindungan Konsumen 26
  • 27. LAPORAN laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan. laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan. laporan realisasi kerjasama dengan Agen bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku. Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan. Pelaporan 27
  • 28. Ketentuan Lain-Lain • Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen. • OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen. 28
  • 29. • peringatan tertulis, • pembatasan dan/atau pembekuankegiatan usaha tertentu, • penurunan tingkat kesehatan, dan/atau • sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan. Sanksi 29
  • 30. • Bank yang telah memenuhi persyaratan dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB. • Penyampaian revisi RBB tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank. • Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret 2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai. • Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan layanan atau jasa keuangan lain sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana (klasifikasi A). Ketentuan Peralihan 30
  • 31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ketentuan Penutup 31
  • 32. Calon nasabah datang ke agen untuk melakukan pembukaan rekening SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA) Calon nasabah mengisi formulir aplikasi dengan lengkap dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM) atau dokumen pengganti identitas 3 1 Agen menjelaskan syarat dan ketentuan produk BSA, melakukan CDD sederhana dan menyampaikan formulir aplikasi pembukaan BSA. 2 Agen menerima formulir aplikasi dan fotokopi kartu identitas serta memastikan kelengkapan data calon nasabah. 4 Agen menginput data calon nasabah melalui device tertentu 5 Nama Pekerjaan Tempat/ tanggal lahir Alamat 32
  • 33. SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA) Agen memasukan User ID & PIN 6 UserID Agen: 02183 PIN Agen: ***2 Agen menerima notifikasi dari bank bahwa tansaksi sedang diproses 7 Terimakasih. Transaksi sedang diproses. Agen menerima notifikasi proses pembukaan rekening dari bank 8 Nasabah mendapatkan nomor rekening dan diminta melakukan register PIN 10 Registrasi PIN: ***2 Setelah register PIN berhasil, nasabah dapat melakukan setoran awal tunai 11 Pegawai bank memberitahukan kepada agen dan nasabah mengenai persetujuan sementara rekening 9 Registrasi PIN berhasil. 33
  • 34. SKEMA TRANSAKSI PENARIKAN TUNAI UNTUK NASABAH BSA Agen memasukkan UserID dan PIN pada HP yang terhubung dengan sistem bank untuk mulai memproses transaksi penarikan. Kemudian agen memilih menu penarikan pada HP agen dan memasukkan nomor HP dan jumlah transaksi penarikan. 3 Agen dan nasabah BSA menerima notifikasi dari bank bahwa transaksi berhasil. Agen memberikan uang kepada nasabah. 7 Setelah nasabah BSA mengkonfirmasikan “Ya”, nasabah diminta memasukkan PIN. Masukkan PIN: ***2 Nasabah menerima konfirmasi di HP untuk melakukan transaksi penarikan uang. 4 Agen mengkonfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN kembali. Otentikasi PIN berhasil, bank mendebet rekening nasabah BSA dan mengkredit rekening agen. 6 Setelah verifikasi nasabah BSA diselesaikan oleh bank, nasabah dapat datang ke agen untuk penarikan uang. 2 UserID Agen: 02183 PIN Agen: ***2 1 AGEN 007 1.Penarikan 2.Penyetoran 3.Transfer 4.Cek Saldo 5.Pembayaran 6.Bantuan Nasabah membawa HP ke agen dan meminta agen untuk melakukan transaksi penarikan tunai. Apakah Anda akan melakukan penarikan uang sejumlah 20000? 1. Ya 2. Tidak AGEN 007 Masukkan nomor HP nasabah: 081111199 AGEN 007 Masukkan jumlah penarikan: 20000 PIN Agen: ***2 5 34
  • 35. Proses Kirim Uang SKEMA TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG (TRANSFER) UNTUK NASABAH BSA * *yang dengan HP BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK 1.Tabungan BSA 2.Tab. lainnya 35
  • 38. Sumber: SNKI – BKF Kemenkeu Jun 13 38
  • 39. surat permohonan persetujuan, disertai dengan dokumen pendukung yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut: • informasi umum mengenai penyelenggaraan Laku Pandai meliputi antara lain: nama produk Laku Pandai, rencana waktu penerbitan produk, target pasar dan/atau nasabah, dan rencana atau target nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun pertama; • manfaat, biaya dan risiko bagi Bank; • manfaat dan risiko bagi nasabah dan Agen; • rencana cakupan layanan Agen termasuk klasifikasinya dan wilayah operasional Agen; • prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedure/SOP), struktur organisasi dan kewenangan, termasuk pengawasan dari kantor pusat dan kantor bank di daerah yang menjadi target lokasi Agen; • hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada penyelenggaraan Laku Pandai dan rencana mitigasi risikonya; • hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas penyelenggaraan Laku Pandai; • rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT); Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai
  • 40. • dokumen atau konsep dokumen dalam rangka:  transparansi dan edukasi kepada Agen dan nasabah meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah dan/atau Agen, brosur, leaflet, dan/atau formulir aplikasi,  kesiapan infrastruktur teknologi informasi,  kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip pengamanan informasi, • sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi kegiatan Laku Pandai dengan sistem akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi; • hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamanan teknologi informasi terkait Laku Pandai serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan best practices. Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai