pengertian pasar uang, perbedaan pasar uang dan pasar modal, fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, instrumen pasar uang syariah, pasar valuta asing (valas)
pengertian pasar uang, perbedaan pasar uang dan pasar modal, fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, instrumen pasar uang syariah, pasar valuta asing (valas)
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
beberapa bank menyediakan layanan perbankan yang namanya Bank Garansi. Bank Garansi dapat meningkatkan keyakinan Anda dalam mengambil projek dan sekaligus meminimalkan resiko kerugian. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Pendanaan melalui hutang (debt financing) adalah tindakan perusahaan meminjam dana untuk mendanai operasinya.
Konsekuensi hutang adalah beban bunga yang harus ditanggung atas pinjaman tersebut. Semakin tinggi beban bunga, semakin besar beban perusahaan shg laba semakin berkurang.
Perusahaan industri lebih banyak memerlukan investasi dalam jumlah besar pada aktiva seperti bangunan, mesin-mesin dll. Sehingga membutuhkan modal (capital) atau dana jangka panjang yang pada umumnya dipenuhi dari pinjaman (hutang)
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
beberapa bank menyediakan layanan perbankan yang namanya Bank Garansi. Bank Garansi dapat meningkatkan keyakinan Anda dalam mengambil projek dan sekaligus meminimalkan resiko kerugian. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Pendanaan melalui hutang (debt financing) adalah tindakan perusahaan meminjam dana untuk mendanai operasinya.
Konsekuensi hutang adalah beban bunga yang harus ditanggung atas pinjaman tersebut. Semakin tinggi beban bunga, semakin besar beban perusahaan shg laba semakin berkurang.
Perusahaan industri lebih banyak memerlukan investasi dalam jumlah besar pada aktiva seperti bangunan, mesin-mesin dll. Sehingga membutuhkan modal (capital) atau dana jangka panjang yang pada umumnya dipenuhi dari pinjaman (hutang)
Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut sebagai BPR adalah bank yang dikenal melayani golongan pengusaha kecil, mikro, maupun menengah. Bank ini menerima simpanan dari masyarakat yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
3. Perlu ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang
belum mengenal, mnggunakan dan/atau mendapatkan layanan
perbankan dan layanan keuangan lainnya.
Komitmen OJK, industri perbankan dan industri keuangan untuk
mewujdkan keuangan inklusif yang sejalan dengan Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI) melalui program branchless banking.
Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif
menyediakan produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana,
dan sesuai kebutuhan masyarakat
3
4. Struktur POJK
No. 19/POJK.03/2014
18 November 2014
I. Ketentuan Umum
II. Produk Laku Pandai
III. Bank Penyelenggara Laku Pandai
IV. Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dgn Agen
V. Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
VI. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi
VII. Perlindungan Nasabah
VIII. Pelaporan
IX. Ketentuan Lain-Lain
X. Sanksi
XI. Ketentuan Peralihan
XII. Ketentuan Penutup
Laku
Pandai
4
5. Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk
mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif
Lembaga Jasa Keuangan
dengan persetujuan OJK dapat menjadi
Penyelenggara Laku Pandai
Ketentuan Umum
B
a
n
k
I
K
N
B
Pasar
Modal
5
6. Produk Laku Pandai
Tabungan
dgn karakteristik
BSA *
Kredit/
Pembiayaan
Nasabah Mikro *
Produk
Keuangan
Lainnya
Asuransi
Mikro *
6
7. {
Tabungan dengan karakteristik
Basic Saving Account (BSA)
mendapat
bunga/
bagi hasil
dari saldo
rekening
Rp1,00
WNI
Perorangan
tanpa
batas
min
saldo
rekening
tanpa
batas min
setoran
maks
kumulatif
transaksi
Rp5
juta/bln
maks saldo
rekening
ditetapkan
paling
banyak Rp20
juta
bebas
biaya adm
bulanan,
dan
transaksi
tertentu*
biaya tarik
tunai, transfer
keluar,
pembayaran
lebih <
tabungan
reguler
mata
uang
Rupiah
tidak bisa
rekening
bersama dg
status
“dan/atau”
kalau nasabah BSA sekaligus
debitur kredit/pembiayaan
mikro, maksimum kumulatif
transaksi dapat paling
banyak Rp60 juta/tahun
pembukaan rekening,
transaksi penyetoran
tunai, transaksi transfer
masuk, transaksi
pemindahbukuan,
penutupan rekening
berbiaya murah
memberikan manfaat
dan berbagai
kemudahan
BSA sebagai
simpanan
dijamin oleh
LPS
7
8. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling
lama 1 (satu) tahun
jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat
lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai
dengan siklus usaha debitur
batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan
ditetapkan paling banyak Rp20juta
Karakteristik Kredit/Pembiayaan
Kepada Nasabah Mikro
Analisis Kelayakan Permohonan Kredit
tidak mengutamakan keberadaan
agunan tambahan 8
10. Bank wajib menyalurkan kredit
atau pembiayaan produktif kepada
nasabah mikro paling sedikit 70%
dari total portofolio kredit
/pembiayaan untuk nasabah mikro
dalam rangka Laku Pandai.
Kewajiban Penyaluran Kredit/Pembiayaan
Kepada Nasabah Mikro
10
12. Persyaratan
Bank Penyelenggara Laku Pandai
memiliki
infrastruktur
pendukung utk
menyediakan
layanan transaksi
elektronik bagi
nasabah Bank
memiliki
jaringan kantor
di WIT dan/atau
provinsi Nusa
Tenggara Timur;
dan
peringkat profil
risiko, tingkat
risiko operasional
dan risiko
kepatuhan dengan
peringkat 1, 2,
atau 3
berbadan
hukum
Indonesia
berupa:
Short Message Service (SMS)
banking atau mobile
banking, dan
internet banking atau host
to host
Penyelenggara
Laku Pandai
kecuali untuk Bank yang
dimiliki oleh Pemerintah
Daerah atau Bank yang
berkantor pusat di luar
provinsi DKI Jakarta
bagi BPR/BPRS:
memiliki modal inti > Rp 100 M,
TKS sehat setahun terakhir,
NPL/NPF < 5% selama 6 bulan terakhir,
KPMM > 12%,
tidak rugi dalam setahun terakhir,
tidak melanggar ketentuan BPR/BPRS
Bank BUKU 1 dan BPR atau BPRS yang
telah memenuhi 3 persyaratan Bank
penyelenggara dapat mengajukan
permohonan untuk internet banking
dalam rangka memperoleh
persetujuan untuk menjadi Bank
penyelenggara Laku Pandai
12
13. Tatacara Persetujuan Menjadi Bank
Penyelenggara Laku Pandai
Calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan
rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank
(RBB) tahun yang bersangkutan.
R
B
B
Bank harus mengajukan permohonan persetujuan
penyelenggaraan Laku Pandai paling cepat 60 hari sebelum
target waktu disertai dokumen pendukung.
Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku
Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 bulan
sejak persetujuan diberikan.
Laku Pandai
Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam
jangka waktu 6 bulan, persetujuan yang telah diberikan batal dan
dinyatakan tidak berlaku.
13
14. OJK dapat menolak
permohonan calon
bank penyelenggara
laku pandai
ketidaksesuaian
dengan
karakteristik bisnis
Bank
ketidaksiapan
kompetensi
sumber daya
manusia di Bank
ditengarai akan
menimbulkan
persaingan yang
tidak sehat dapat
membahayakan
atau menimbulkan
risiko yang tinggi
bagi Bank
tidak sejalan
dengan
kepentingan
nasional
R
B
B
Penolakan Permohonan Bank Penyelenggara
Laku Pandai
14
15. Agen LAKU PANDAI Perorangan Agen LAKU PANDAI Badan Hukum
a. bertempat tinggal di lokasi tempat
penyelenggaraan Laku Pandai,
b. memiliki kemampuan, reputasi,
kredibilitas dan integritas yang baik,
c. memiliki sumber penghasilan utama
yang berasal dari kegiatan usaha
dan/atau kegiatan tetap lainnya
selama paling singkat 2 (dua) tahun,
d. belum menjadi Agen dari Bank
penyelenggara Laku Pandai yang
kegiatan usahanya sejenis,
e. lulus proses uji tuntas (due
diligence) oleh Bank penyelenggara
Laku Pandai.
a. berbadan hukum Indonesia yang:
i. diawasi oleh otoritas pengatur dan
pengawas dan diperkenankan melakukan
kegiatan di bidang keuangan, atau
ii. merupakan perusahaan dagang yang
memiliki jaringan retail outlet.
b. memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja
yang baik,
c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi
dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua)
tahun,
d. mampu melakukan manajemen likuiditas
sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank
penyelenggara Laku Pandai,
e. mampu menyediakan sumber daya manusia
yang mempunyai kemampuan teknis untuk
mendukung penyelenggaraan Laku Pandai,
f. memiliki teknologi informasi yang memadai
untuk mendukung penyelenggaraan Laku
Pandai, dan
g. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh
Bank penyelenggara Laku Pandai.
Persyaratan Agen Laku Pandai
15
16. Konvensional Syariah
Agen Perorangan
kerjasama
Kerjasama
…
Kerjasama Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen
setiap kantor atau retail
outlet Agen Badan Hukum
hanya dapat menyediakan
produk dari 1 bank
konvensional dan/atau 1
bank umum syariah
Konvensional KonvensionalSyariah
Agen Badan Hukum
16
17. Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai
Klasifikasi Agen Cakupan Layanan
A a
B a, b
C a, c
D a, b, c
E a, c, d
F a, b, d
G a, b, c, d
perpindahan pada
klasifikasi lainnya
ditetapkan sesuai
kebijakan Bank
a.
transaksi terkait tabungan
dengan karakteristik BSA,
meliputi pembukaan rekening,
penyetoran dan penarikan
tunai, pemindahbukuan,
pembayaran tagihan, transfer
dana, pengecekan saldo,
dan/atau penutupan rekening;
b.
transaksi terkait kredit atau
pembiayaan kepada
nasabah mikro meliputi
penerimaan dokumen
permohonan, penyaluran
pencairan, penagihan atau
penerimaan pembayaran
angsuran dan/atau
pelunasan pokok;
c.
transaksi terkait tabungan
selain tabungan dengan
karakteristik BSA meliputi
penyetoran dan penarikan
tunai, pemindahbukuan,
pembayaran, dan/atau
transfer dana paling banyak
Rp5.000.000,00 per hari per
nasabah
d.
transaksi terkait layanan atau
jasa keuangan lain sesuai
ketentuan yang berlaku
klasifikasi A utk
Agen Pemula
17
18. Pemasar Asuransi Mikro
o Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bertindak
sebagai pemasar asuransi mikro.
o Harus terdapat perjanjian kerjasama antara Agen dengan
perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah
yang menerbitkan produk asuransi mikro.
o Agen harus melaporkan terlebih dahulu kepada Bank
penyelenggara Laku Pandai.
Cakupan Layanan Keuangan Lainnya
Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan
produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:
telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk
dan/atau jasa keuangan yang dipasarkan,
memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai
yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan
tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada
nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah
terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.
18
19. Kewajiban Bank Penyelenggara
meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Agen
memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen
memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran
minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu
memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban
deposit tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab
atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum
bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan
Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama
19
20. Kewajiban Bank Penyelenggara (lanjutan)
memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala
maupun insidentil
memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Agen
melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal
melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen
terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal
terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi
20
21. Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit:
mekanisme
dan
hubungan
kerja antara
Bank dan
Agen
syarat dan
tata cara
perubahan
perjanjian
kerjasama
penetapan
sanksi dan
mekanisme
pengenaan
sanksi
kondisi dan
tata cara
penghentian
perjanjian
kerjasama
dan
tata cara
penyelesaian
perselisihan
Perjanjian kerjasama memuat paling sedikit:
hak dan
kewajiban Bank
penyelenggara
Laku Pandai dan
Agen
ruang lingkup
layanan yang
dapat disediakan
Agen;
penetapan
wilayah kerja
operasional
Agen
penetapan
klasifikasi Agen
jangka waktu
pelaksanaan
kerjasama dan
mekanisme
perpanjangan
nya
Perjanjian Kerjasama Bank Penyelenggara
dengan Agen
21
22. Kedudukan Agen Laku Pandai
Agen Bank penyelenggara
Laku Pandai dapat
berkedudukan di seluruh
wilayah Indonesia sampai
dengan 31 Desember 2016
NAD
SUMUT
RIAU
SUMBAR
JAMBI
BENGKULU
SUMSEL
LAMPUNG
KEP.RIAU
KEP.BABEL
BANTEN
DKI JAKARTA
JABAR
JATENG
DIY
JATIM BALI
NTB
NTT
KALBAR
KALTENG
KALTIM
KALSEL SULBAR
SULSEL
SULTRA
SULTENG
GORONTALO
SULUT
MALUT
MALUKU
PAPBAR
PAPUA
Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai
dengan Agen yang berkedudukan di ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan/atau
kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota
Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu
Bank penyelenggara Laku Pandai hanya
dapat melakukan kerjasama dengan Agen
yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau
kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan
kantor Bank, paling kurang kantor cabang
pembantu
kantor kas dalam hal
Agen tidak
menyediakan layanan
kredit kepada nasabah
mikro
22
23. Perangkat Penunjang Laku Pandai
Electronic
Devices
dan/atau
Instrument
Telepon
Selular
EDC
Kartu
ATM
Laptop
Komputer
Bank dapat menetapkan
pemakaian electronic
device yang berbeda antar
Agen berdasarkan
pertimbangan tertentu.
Sistem aplikasi yang
digunakan dalam
electronic device di lokasi
Agen untuk
penyelenggaraan Laku
Pandai wajib berasal dari
Bank penyelenggara
Transaksi yang dilakukan
oleh nasabah Bank
penyelenggara Laku
Pandai harus dibukukan
pada rekening nasabah di
core banking system yang
dimiliki oleh Bank pada
saat yang bersamaan
(real time).
23
24. Nama
Pekerjaan
Tempat/
tanggal lahir
Alamat
Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
Calon Nasabah
CDD yang lebih sederhana
Bank
langsung
Melalui
Agen
• Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan
rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama
proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
• Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan
nasabah apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.
Dokumen
diserahkan Agen
ke bank
Kartu Identitas/ Kartu
Identitas Pengganti
{
24
26. • Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan
prinsip perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan
konsumen sektor jasa keuangan.
• Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip
perlindungan konsumen mengacu pada
ketentuan yang berlaku.
Perlindungan Konsumen
26
27. LAPORAN
laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan.
laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan
Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang
bersangkutan.
laporan realisasi kerjasama dengan Agen bersamaan dengan laporan realisasi
RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai disampaikan secara
triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah
bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.
Pelaporan
27
28. Ketentuan Lain-Lain
• Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau
data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen.
• OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank
penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan
Agen.
28
29. • peringatan tertulis,
• pembatasan dan/atau pembekuankegiatan usaha
tertentu,
• penurunan tingkat kesehatan, dan/atau
• sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan
penyampaian laporan.
Sanksi
29
30. • Bank yang telah memenuhi persyaratan dan akan mengajukan
permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai dalam
tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku
Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam
revisi RBB.
• Penyampaian revisi RBB tidak diperhitungkan sebagai penyampaian
perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.
• Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret
2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai
kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan
Laku Pandai.
• Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan
layanan atau jasa keuangan lain sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib
menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana (klasifikasi A).
Ketentuan Peralihan
30
32. Calon nasabah datang ke
agen untuk melakukan
pembukaan rekening
SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA)
Calon nasabah mengisi formulir aplikasi
dengan lengkap dan menyerahkan fotokopi
kartu identitas (KTP/SIM) atau dokumen
pengganti identitas
3
1
Agen menjelaskan syarat dan
ketentuan produk BSA,
melakukan CDD sederhana dan
menyampaikan formulir aplikasi
pembukaan BSA.
2
Agen menerima formulir aplikasi dan
fotokopi kartu identitas serta memastikan
kelengkapan data calon nasabah.
4
Agen menginput data calon
nasabah melalui device tertentu
5
Nama
Pekerjaan
Tempat/
tanggal lahir
Alamat
32
33. SKEMA PEMBUKAAN BASIC SAVING ACCOUNT (BSA)
Agen memasukan User ID & PIN
6
UserID Agen:
02183
PIN Agen:
***2
Agen menerima notifikasi dari
bank bahwa tansaksi sedang
diproses
7
Terimakasih. Transaksi
sedang diproses.
Agen menerima notifikasi proses
pembukaan rekening dari bank
8
Nasabah mendapatkan nomor
rekening dan diminta
melakukan register PIN
10
Registrasi PIN:
***2
Setelah register PIN berhasil,
nasabah dapat melakukan setoran
awal tunai
11 Pegawai bank memberitahukan
kepada agen dan nasabah
mengenai persetujuan sementara
rekening
9
Registrasi PIN
berhasil.
33
34. SKEMA TRANSAKSI PENARIKAN TUNAI
UNTUK NASABAH BSA
Agen memasukkan UserID dan PIN pada HP yang terhubung
dengan sistem bank untuk mulai memproses transaksi
penarikan. Kemudian agen memilih menu penarikan pada HP
agen dan memasukkan nomor HP dan jumlah transaksi
penarikan.
3
Agen dan nasabah BSA
menerima notifikasi dari
bank bahwa transaksi
berhasil. Agen
memberikan uang
kepada nasabah.
7 Setelah nasabah BSA
mengkonfirmasikan
“Ya”, nasabah diminta
memasukkan PIN.
Masukkan
PIN: ***2
Nasabah menerima
konfirmasi di HP
untuk melakukan
transaksi penarikan
uang.
4
Agen mengkonfirmasi transaksi
dengan memasukkan PIN
kembali. Otentikasi PIN berhasil,
bank mendebet rekening
nasabah BSA dan mengkredit
rekening agen.
6
Setelah verifikasi nasabah BSA
diselesaikan oleh bank, nasabah
dapat datang ke agen untuk
penarikan uang.
2
UserID
Agen:
02183
PIN
Agen:
***2
1
AGEN
007
1.Penarikan
2.Penyetoran
3.Transfer
4.Cek Saldo
5.Pembayaran
6.Bantuan
Nasabah membawa HP
ke agen dan meminta
agen untuk melakukan
transaksi penarikan
tunai.
Apakah Anda akan
melakukan penarikan
uang sejumlah
20000?
1. Ya
2. Tidak
AGEN
007
Masukkan
nomor HP
nasabah:
081111199
AGEN
007
Masukkan
jumlah
penarikan:
20000
PIN
Agen:
***2
5
34
35. Proses Kirim Uang
SKEMA TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG (TRANSFER)
UNTUK NASABAH BSA *
*yang dengan HP
BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK
BANK OJK BANK OJK BANK OJK BANK OJK
1.Tabungan BSA
2.Tab. lainnya
35
39. surat permohonan persetujuan, disertai dengan dokumen pendukung yang
paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
• informasi umum mengenai penyelenggaraan Laku Pandai meliputi antara
lain: nama produk Laku Pandai, rencana waktu penerbitan produk, target
pasar dan/atau nasabah, dan rencana atau target nilai transaksi dalam 1
(satu) tahun pertama;
• manfaat, biaya dan risiko bagi Bank;
• manfaat dan risiko bagi nasabah dan Agen;
• rencana cakupan layanan Agen termasuk klasifikasinya dan wilayah
operasional Agen;
• prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedure/SOP), struktur
organisasi dan kewenangan, termasuk pengawasan dari kantor pusat dan
kantor bank di daerah yang menjadi target lokasi Agen;
• hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
terhadap risiko yang melekat pada penyelenggaraan Laku Pandai dan
rencana mitigasi risikonya;
• hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas penyelenggaraan Laku
Pandai;
• rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai
40. • dokumen atau konsep dokumen dalam rangka:
transparansi dan edukasi kepada Agen dan nasabah
meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan
nasabah dan/atau Agen, brosur, leaflet, dan/atau formulir
aplikasi,
kesiapan infrastruktur teknologi informasi,
kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya untuk
memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip pengamanan
informasi,
• sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat
mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi kegiatan
Laku Pandai dengan sistem akuntansi Bank secara menyeluruh,
dan/atau sistem pencatatan administrasi;
• hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan
pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan
pengamanan teknologi informasi terkait Laku Pandai serta
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan best
practices.
Pengaturan Dalam SE OJK Laku Pandai