Asas Kebebasan Berkontrak

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
II.2 Asas Kebebasan Berkontrak

2. 2. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkem
bangan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia
Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah
freedom of contract, party autonomy, liberty of contract.
Kebebasan berkontrak sangat lekat dengan konsepsi hak
asasi manusia.
Kebebasan membuat perjanjian merupakan wujud nyata
dari penghormatan hak asasi manusia.
Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata
dikatakan bersifat terbuka, karena terbuka untuk memperj
anjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak digunakan baik dalam
Sistem Hukum Civil Law System atau Common Law
System karena 2 alasan di atas.
Asas kebebasan berkon-
trak merupakan suatu
asas yang bersifat
universal yang berlaku
disemua negara di dunia.
Asas kebebasan berkon trak
ini mengandung makna seba
gai suatu perwujudan dari
kehendak bebas para pihak
dalam suatu perjanjian yang
berarti juga sebagai panca-
ran atas pengakuan hak
asasi manusia

4. Kebebasan berkontak adalah merupakan refleksi dari
perkembangan pasar bebas yang dipelopori Adam
Smith pada abad ke sembilanbelas.
Adam Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya meneka
nkan pada ajaran laissez faire yang menekankan prinsi
p non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekono
mi dan bekerjanya pasar.
Jeremy Bentham menyatakan bahwa tidak seorangpun
dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepenti
ngan dirinya, kecuali dirinya sendiri.
Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur
dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya

5. Persamaan Adam Smith – Jeremy Bentam
Keduanya percaya terhadap individualisme sebagai
suatu nilai dan sebagai mekanisme sosial.
01
02
03
04
Kebebasan berkontrak sebagai suatu asas umum.
Keduanya menerima sebagai starting point bahwa
manusia pada umumnya mengetahui kepentingan-
kepentingan mereka sendiri yang terbaik.
Paham keduanya menaruh perhatian
utama terhadap maksimalisasi dari
kekayaan seseorang yang satu dan
kebahagiaan yang lain tanpa memper
dulikan bagaimana kekayaan atau
kebahagiaan itu didistribusikan.

6. Aspek AKOMODATIF, dalam arti bahwa dalam
perancangan dan pembuatan perjanjian,seorang
perancang perjanjian harus mampu mengakomo
dasikan seoptimal mungkin kebutuhan dan
keinginan yang sah, yang terbentuk di dalam
transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis
yang dirancangnya
01
02
Aspek dalam pelaksanaan perancangan dan pembuatan
perjanjian berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak
Aspek LEGALITAS, dalam arti bahwa seorang pera
ncang dan pembuat perjanjian harus berupaya
semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan
transaksi bisnis (transaksi apapun) diantara para
pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat
dilaksanakan.

7. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan
untuk memilih dan membuat kontrak, dan
kebebasan para pihak untuk menentukan
isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk
memilih subjek perjanjian.
Konrad Zweight & Hein Kotz
Asas kebebasan berkontrak adalah kebeba
san para pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian untuk dapat menyusun dan
menyetujui klausul-klausul dari perjanjian
tersebut, tanpa campur tangan pihak lain
A.L. Terry & Sutan Remy Sjahdeini

8. Kebebasan Berkontrak
dalam KUHPerdata
Pasal 1320 Ayat (1) jo.
Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata
Sepakat Para Pihak – Berlaku
sebagai Undang-Undang
Pasal 1320 Ayat (4) jo.
Pasal 1337 KUHPerdata
Sebab Yang Halal - Bukan
Sebab Yang terlarang
Pasal 1329 jo Pasal 1330 dan
1331 KUHPerdata
Kecakapan – Tidak Cakap-
pembatalan perjanjian
Pasal 1332 KUHPerdata
Objek perjanjian barang yang
diperdagangkan
Ketentuan Buku III KUH Perda
ta kebanyakan bersifat hukum
pelengkap (aanvullend Recht)
Buku III KUHPerdata juga tidak
melarang membuat perjanjian
itu dalam bentuk tertentu.

9. Hakim Dapat Membatasi Asas
Kebebasan Berkontrak
Menafsirkan peraturan
perundang-undangan
Mencari dan menemukan
asas-asas dan dasar-dasar
hukum
Menciptakan hukum baru
apabila menghadapi keko-
songan peraturan perun-
dang-undangan
Dibenarkan pula melakukan
contra legem (Menyilisihi UU)
apabila ketentuan peraturan
perundang-undangan bertenta-
ngan dengan kepentingan umum.
Memiliki otonomi yang bebas
untuk mengikuti yurisprudensi.

10. Van Dunne
Henry P. Pangabean
Tidak tepat menyatakan perjanjian yang ter-
jadi di bawah penyalahgunaan keadaan ber
-tentangan dengan kebiasaan yang baik,
tetapi penyalahgunaan keadaan itu menya-
ngkut keadaan-keadaan yang berperan
pada terjadinya kontrak, seperti menikmati
keadaan orang lain tidak menyebabkan isi
kontrak atau maksudnya menjadi tidak
dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak
yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.
Penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstandigheden)
Ajaran ini sebagai salah satu
alasan pembatalan kontrak
telah ditentukan dalam yurispru
densi di Indonesia, seperti
Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3431
K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret
1987 tentang bunga pinjaman
dan barang jaminan yang
bertentangan dengan kepatutan
dan keadilan.

11. Pembatasan kebebasan berkontrak
Berkembangnya dalam
lapangan ekonomi
yang membentuk
persekutuan-persekutu
an dagang, badan-
badan hukum atau
perseroan-perseroan,
dan golongan-golo-
ngan masyarakat lain
(misalnya golongan
buruh dan tani).
Timbulnya
formalisme
perjanjian
Makin banyak
peraturan di
bidang hukum
tata usaha
negara.
Purwahid Patrik
Terjadinya pemasyara-
katan keinginan
adanya keseimbangan
antara individu dan
masyarakat yang
tertuju pada keadilan
sosial.

12. Sri Soedewi Maschoen
Sofwan
Ridwan Khairandy
01
Perkembangan masyarakat
di bidang sosial ekonomi,
misalkan karena penggabu
ngan atau sentralisasi
perusahaan
Makin berpengaruhnya ajaran itikad
baik dimana itikad baik tidak hanya
ada pada pelaksanaan perjanjian,
tetapi juga harus ada pada saat
dibuatnya perjanjian
02
Adanya campur tangan
pemerintah untuk melindu-
ngi kepentingan umum atau
pihak yang lemah.
Makin berkembangnya ajaran penya
lahgunaan keadaan
03
Adanya aliran dalam masya
rakat yang menginginkan
adanya kesejahteraan
sosial

13. 1. Berkemban
gnya doktrin
itikad baik
Berkembangnya
doktrin penyalahgu
naan keadaan
2
Berkembang
nya hukum
ekonomi
4
Makin banyak
nya
kontrak baku
3
Setiawan

14. C. Perkembangan Perusahaan
Pembiayaan Konsumen
Adanya petumbuhan dan per
kembangan perusahaan
mendorong masyarakat untuk
memiliki dan menikmati produk
yang dibutuhkannya. Disisi lain
masyarakat belum mampu
membelinya secara tunai
Keterbatasan sumber dana
formal dan Koperasi pembia-
yaan sulit berkembang, Bank
tidak melayani pembiayaan
konsumen, Adanya pembiayaan
lintah darat yang mencekik
Sejak adanya paket kebijaksa
naan 20 Desember 1988 (Pak
des 20/88) mulai diperkenalkan
dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan
produk yang diharapkan/
dibutuhkan

15. D. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Perjanjian pembiayaan konsumen
(Consumer Finance) tidak diatur
dalam KUHPerdata, sehingga
merupakan perjanjian tidak berna
ma (Innominat)
Dasar Hukum Substantif
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.1251/KMK.013 /
1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,
yang diperbaharui dengan, Surat Kepu-
tusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 448/KMK.017/2000
Tentang Perusahaan Pembiayaan.
Dasar Hukum Administratif

16. E. Kedudukan Pihak-Pihak Dalam Perjanjian
Pembiayaan Konsumen
Pihak supplier/dealer/develope atau
pemasokadalah perusahaan atau
pihak-pihak yang menjual atau
menyediakan barang kebutuhan
konsumen dalam rangka pembia-
yaan konsumen.
Pihak konsumen (debitur)
adalah perorangan atau individu
yang mendapatkan fasilitas
pembiayaan konsumen dari
kreditur.
Pihak perusahaan pembiayaan
konsumen (kreditur) adalah peru
sahaan pembiayaan konsumen
atau perusahaan yang telah
mendapatkan izin usaha dari
Menteri Keuangan.

17. f. Hubungan Hukum Para Pihak
Hubungan hukum antara perusaha-
an pembiayaan dengan supplyer ada
lah hubungan perjanjian jual beli.
Hubungan hukum antara pihak
konsumen dengan supplyer
adalah hubungan jual beli
bersyarat,dimana syaratnya
harga akan dibayar oleh pihak
ketiga(perusahaan pembiayaan),
jika tidak perjanjian akan batal.
.
Hubungan hukum antara peru-
sahaan pembiayaan (kreditur)
dengan konsumen (debitur)
adalah hubungan kontrak pembi
ayaan konsumen

18. 1. Jaminan Utama
1. Watak
(Character)
G. Jaminan-Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen
2. Modal
(Capital)
3.Kemampuan
(Capacity),
4. Kondisi Ekonomi
(Condition of Economic)
5. Jaminan (Collateral)

19. 2. Jaminan Tambahan
Pengakuan Hutang Kuasa menjual barang

20. 3. Cessie dari asuransi
Dimaksudkan konsumen
memberikan atau menga
-lihkan hak untuk mene-
rima uang asuransi atau
uang pertanggungan dari
pihak perusahaan asuran
si apabila terjadi resiko
terhadap barang sebagai
objek perjanjian.
4.Persetujuan suami/isteri
untuk konsumen pribadi
dan persetujuan komisaris/
RUPS untuk konsumen
perusahaan,sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar

21. H. Dokumentasi Dalam Pembiayaan Konsumen
01 Dokumen Pendahuluan (preliminary Documents), termasuk
dalam jenis ini adalah Borang Permohonan Kredit, Surat
Laporan Pemeriksa dan Surat Persetujuan Kredit
02
03
Dokumen Pokok (Main Documents), termasuk jenis ini
adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri
Dokumen Jaminan (Security Documents), termasuk jenis
ini adalah Perjanjian Fiducia, Surat Pengakuan Hutang,
Surat Kuasa Menjual, Cessie Asuransi dan Surat Persetuju
an Isteri/Suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum
Pemegang Saham.

22. 04
Dokumen Kepemilikan (Ownership Document), termasuk
jenis ini adalah Faktur Pembelian, Kwitansi Pembelian dan
Sertifikat Kepemilikan. Di samping itu, ada juga dokumen
kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB
foto copy STNK, dan sebagainya.
05
06
Dokumen Penyerahan dan Penerimaan (Certificate of Delivery
and Acceptance Document) Delivery Order, dan lain-lain
supporting documents berisikan dokumen-dokumen pendukung
lain-lain

23. Thank you