Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika gagal melakukan, melakukan dengan cara berbeda, atau terlambat dalam melakukan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk memutus
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika gagal melakukan, melakukan dengan cara berbeda, atau terlambat dalam melakukan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk memutus
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Perbedaan utama antara Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dan baru adalah penambahan
ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengaturan tentang pemisahan
perusahaan dalam undang-undang baru.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Perbedaan utama antara Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dan baru adalah penambahan
ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengaturan tentang pemisahan
perusahaan dalam undang-undang baru.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Dokumen tersebut membahas mengenai aspek hukum di bidang asuransi, meliputi pengaturan hukum asuransi di Indonesia, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, jenis polis, kewajiban pemberitahuan tertanggung, eksonerasi tanggung jawab penanggung, jenis asuransi dan usaha penunjang asuransi, bentuk hukum usaha asuransi, perijinan dan pengawasan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Dokumen ini membahas pengaturan asuransi di Indonesia menurut berbagai peraturan perundang-undangan dan menjelaskan pengertian asuransi menurut KUHPerdata dan UU No. 2/1992 tentang asuransi, termasuk tiga unsur utama dalam asuransi yaitu penanggung, tertanggung, dan peristiwa yang dipertanggungkan.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, produk, dan fungsinya. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang terkena risiko sama agar kerugian dapat diperkirakan dan dibagi secara merata.
Dokumen tersebut merangkum definisi, jenis, prinsip, dan regulasi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung dengan menerima premi. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis risiko, prinsip-prinsip asuransi seperti utmost good faith, indemnity, dan kontribusi, serta regulasi yang mengatur industri asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.
Pelan Takaful Keluarga memberikan perlindungan jangka panjang dan simpanan kepada peserta. Ia melindungi risiko kematian pra-matang, hilang upaya kekal, dan menyediakan pendapatan untuk usia lanjut. Peserta membayar sumbangan secara berkala dan akan menerima pampasan jika berlaku risiko yang dilindungi. Pelan ini berlandaskan prinsip tabarru' untuk bantuan bersama antara peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang gambaran umum perusahaan asuransi, meliputi prinsip-prinsip asuransi, konsep the law of large numbers, peril dan hazard, manajemen perusahaan asuransi, klasifikasi perusahaan berdasarkan fungsi dan kepemilikan, sumber dan alokasi dana, serta sumber pendapatan dan biaya perusahaan asuransi.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak (perjanjian), yang mencakup pengertian perikatan, perjanjian, dan kontrak. Dibahas pula unsur-unsur perjanjian yang sah, subjek hukum, syarat sahnya perjanjian, sistem hukum perjanjian menurut KUHPerdata, asas-asas hukum perjanjian, negosiasi kontrak, dan penyusunan kontrak bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha, mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi, dan melindungi kepentingan konsumen. Dokumen juga membahas berbagai aliran pemikiran dalam kebijakan persaingan seperti aliran strukturalis dan alir
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Secara garis besar dokumen menjelaskan alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, serta tujuan dari perlindungan konsumen.
2. 22
Pengaturan AsuransiPengaturan Asuransi
KUHPerdataKUHPerdata
KUHD (Ps. 246 s/d 308)KUHD (Ps. 246 s/d 308)
UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha PerasuransianUU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian
Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang AsuransiKeppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Asuransi
KerugianKerugian
Keputusan Menteri Keuangan RI No.Keputusan Menteri Keuangan RI No.
1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara1249/KMK.013/1988 ttg Ketentuan & Tata Cara
Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi KerugianPelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha AsuransiKMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi
Jiwa.Jiwa.
3. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 33
Pengertian AsuransiPengertian Asuransi
Pasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggunganPasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian, dengan mana seorangadalah suatu perjanjian, dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorangpenanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi,tertanggung, dengan menerima suatu premi,
untuk memberikan penggantian kepadanyauntuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan, ataukarena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yangkehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan dideritanya karena suatumungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.peristiwa yang tak tertentu.
4. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 44
Lanjutan …Lanjutan …
Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian duaAsuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua
pihak, dengan nama pihak penanggungpihak, dengan nama pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, denganmengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, utk memberikanmenerima premi asuransi, utk memberikan
penggantian kepada tertanggung karenapenggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangankerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yg diharapkan, atau tanggungkeuntungan yg diharapkan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkinjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung, yang timbul dariakan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu pembayaran yang didasarkan atassuatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yangmeninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan (Ps 1 UU No. 2/1992).dipertanggungkan (Ps 1 UU No. 2/1992).
5. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 55
Tiga hal dlm AsuransiTiga hal dlm Asuransi
1.1. Penanggung: pihak yang berjanjiPenanggung: pihak yang berjanji
membayar jika peristiwa pada unsur kemembayar jika peristiwa pada unsur ke
tiga terlaksana.tiga terlaksana.
2.2. Tertanggung: pihak yang berjanjiTertanggung: pihak yang berjanji
membayar uang kepada pihakmembayar uang kepada pihak
penanggung.penanggung.
3.3. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadiSuatu peristiwa belum tentu akan terjadi
6. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 66
Unsur-unsur Psl 246 KUHDUnsur-unsur Psl 246 KUHD
1.1. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268
KUHD)KUHD)
2.2. Adanya peristiwa tak tentuAdanya peristiwa tak tentu
3.3. Adanya kerugianAdanya kerugian
7. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 77
Perbedaan Asuransi dg PerjudianPerbedaan Asuransi dg Perjudian
1.1. Thd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikanThd perjudian/pertaruhan UU tdk memberikan
akibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlhakibat hukum. Dari perjudian yg timbul adlh
naturlijke verbintenisnaturlijke verbintenis, sdgkan dari asuransi, sdgkan dari asuransi
timbul suatu perikatan sempurna.timbul suatu perikatan sempurna.
2.2. Kepentingan dalam asuransi adalah karenaKepentingan dalam asuransi adalah karena
adanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, diadanya peristiwa tak tentu itu utk tdk terjadi, di
luar/sebelum ditutup perjanjian. Sdgkanluar/sebelum ditutup perjanjian. Sdgkan
perjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentuperjudian kepentingan atas peristiwa tdk tentu
itu baru ada pd kedua belah pihak denganitu baru ada pd kedua belah pihak dengan
diadakannya perjudian/perj pertaruhan.diadakannya perjudian/perj pertaruhan.
8. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 88
Syarat Syahnya Perj. AsuransiSyarat Syahnya Perj. Asuransi
Diatur dalam Psl 1320 KUHPdtDiatur dalam Psl 1320 KUHPdt
Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD ttgDitambah ketentuan Psl 251 KUHD ttg
pemberitahuan (pemberitahuan (notificationnotification), ykni), ykni
tertanggung wajib memberitahukan kpdtertanggung wajib memberitahukan kpd
penanggung mengenai keadaan obyekpenanggung mengenai keadaan obyek
asuransi. Apabila lalai makaasuransi. Apabila lalai maka
pertanggungan menjdi batal.pertanggungan menjdi batal.
9. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 99
Saat terjadinya Perj. AsuransiSaat terjadinya Perj. Asuransi
Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harusAsuransi bersifat konsensual-perjanjian harus
dibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polisdibuat tertulis dlam suatu akta yg disebut Polis
(Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD)(Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD)
Pembuktian adanya kata sepakat – polis belumPembuktian adanya kata sepakat – polis belum
ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota,ada pembuktian dilakukan dg sgl catatan, nota,
surat perhitungan, telegramsurat perhitungan, telegram
Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus–Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus–
harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat2harus tertulis dalam polis, jika janji-janji/syarat2
khusus tidak tercantum dlm polis maka janji2 tsbkhusus tidak tercantum dlm polis maka janji2 tsb
diaggap tdk ada (batal).diaggap tdk ada (batal).
10. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1010
Polis sebagai Bukti TertulisPolis sebagai Bukti Tertulis
Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD:Isi Polis (kecuali asuransi jiwa)/Psl 256 KUHD:
1.1. Hari pembuatan perjanjian asuransiHari pembuatan perjanjian asuransi
2.2. Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org ketiga.Nama tertanggung, utk diri sendiri atau utk org ketiga.
3.3. Uraian yg jelas mengenai benda obyek asuransiUraian yg jelas mengenai benda obyek asuransi
4.4. Jumlah yg dipertanggungkan.Jumlah yg dipertanggungkan.
5.5. Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung.Bahaya2 yg ditanggung oleh penanggung.
6.6. Saat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi tanggunganSaat bahaya mulai berjalan & berakhir yg menjadi tanggungan
penanggung.penanggung.
7.7. Premi asuransiPremi asuransi
8.8. Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh penanggung &Umumnya semua keadaan yg perlu diketahui oleh penanggung &
segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-pihak.segala syarat yg diperjanjikan antara pihak-pihak.
Dlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagai asuransi ygDlm polis juga hrs dicantumkan isi polis dr berbagai asuransi yg
diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidakdiadakan lebih dahulu (sebelumnya), dg ancaman batal jika tidak
dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD).dicantumkan (Psl 271, 272, 280, 603, 606, 615 KUHD).
11. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1111
Jenis-jenis PolisJenis-jenis Polis
Polis maskapaiPolis maskapai
Polis bursa (Amsterdam & Rotterdam)Polis bursa (Amsterdam & Rotterdam)
Polis LloydsPolis Lloyds
Polis perjalanan (voyage policy)Polis perjalanan (voyage policy)
Polis waktu (time policy)Polis waktu (time policy)
12. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1212
Klausula dlm PolisKlausula dlm Polis
Klausula Premier RisqueKlausula Premier Risque
Klausula All Risk (kecuali 276 & 249Klausula All Risk (kecuali 276 & 249
KUHD).KUHD).
Klausula sudah mengetahuiKlausula sudah mengetahui
Klausula renuntiatie (renunciation)Klausula renuntiatie (renunciation)
penundaanpenundaan
Klausula from Particular Average (FPA)Klausula from Particular Average (FPA)
Klausula with Particular Average (WPA)Klausula with Particular Average (WPA)
13. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1313
Asuransi utk Pihak KetigaAsuransi utk Pihak Ketiga
Harus dinyatakan dg tegas dlm polis, jikaHarus dinyatakan dg tegas dlm polis, jika
tidak tertanggung dianggap telahtidak tertanggung dianggap telah
diadakan utk dirinya sendiri.diadakan utk dirinya sendiri.
Cara mengadakan asuransi pihak ke 3:Cara mengadakan asuransi pihak ke 3:
1.1. Pemberian kuasa umum (generalPemberian kuasa umum (general
autorization)autorization)
2.2. Pemberian kuasa khusus (SpecialPemberian kuasa khusus (Special
autorization)autorization)
3.3. Tanpa Kuasa (without autorization)Tanpa Kuasa (without autorization)
14. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1414
Kewajiban Pemberitahuan dariKewajiban Pemberitahuan dari
TertanggungTertanggung
Syarat syahnya pertanggungan/asuransiSyarat syahnya pertanggungan/asuransi
Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar,Setiap pemberitahuan yg keliru atau tdk benar,
atau setiap tdk memberitahukan hal-hal ygatau setiap tdk memberitahukan hal-hal yg
diketahui oleh tertanggung walaupun dg itikaddiketahui oleh tertanggung walaupun dg itikad
baik, shg seandainya penanggung setelah diabaik, shg seandainya penanggung setelah dia
mengetahui keadaan sebenarnya benda itu diamengetahui keadaan sebenarnya benda itu dia
tdk akan mengadakan asuransi, atau dg syarat2tdk akan mengadakan asuransi, atau dg syarat2
yg demikian itu, mengakibtkan batalnyayg demikian itu, mengakibtkan batalnya
asuransi.asuransi.
15. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1515
Pembatasan Tanggung JawabPembatasan Tanggung Jawab
Penanggung (Eksonerasi)Penanggung (Eksonerasi)
Cacat sendiri pada benda pertanggunganCacat sendiri pada benda pertanggungan
Kesalahan tetanggung sendiriKesalahan tetanggung sendiri
Eksonerasi karena pemberatan risikoEksonerasi karena pemberatan risiko
16. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1616
Obyek AsuransiObyek Asuransi
Benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatanBenda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan
manusia, tanggung jawab hukum, sertamanusia, tanggung jawab hukum, serta
semua kepentingan yang dapat hilang,semua kepentingan yang dapat hilang,
rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.
17. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1717
Pembagian Jenis AsuransiPembagian Jenis Asuransi
1.1. Asuransi KerugianAsuransi Kerugian
2.2. Asuransi Jumlah (sejumlah uang)Asuransi Jumlah (sejumlah uang)
3.3. Asuransi CampuranAsuransi Campuran
18. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1818
Jenis Asuransi Menurut Psl 247Jenis Asuransi Menurut Psl 247
KUHD antara lain:KUHD antara lain:
1.1. Asuransi thd bahaya kebakaran.Asuransi thd bahaya kebakaran.
2.2. Asuransi thd bahaya yg mengancamAsuransi thd bahaya yg mengancam
hasil pertanian yg belum dipaneni.hasil pertanian yg belum dipaneni.
3.3. Asuransi jiwa.Asuransi jiwa.
4.4. Asuransi thd bahaya di laut.Asuransi thd bahaya di laut.
5.5. Asuransi pengangkutan darat & perairanAsuransi pengangkutan darat & perairan
darat.darat.
19. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 1919
Prinsip-Prinsip dlm AsuransiPrinsip-Prinsip dlm Asuransi
1.1. Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (Prinsip Kepentingan yg dapat diasuransikan (insurableinsurable
interestinterest) : hak subyektif yg mungkin akan lenyap atau) : hak subyektif yg mungkin akan lenyap atau
berkurang krn peristiwa tdk tentu.berkurang krn peristiwa tdk tentu.
2.2. Prinsip Itikad Baik (Prinsip Itikad Baik (Utmost GoodfaithUtmost Goodfaith))
3.3. Prinsip Keseimbangan (Prinsip Keseimbangan (Idemniteit PrincipleIdemniteit Principle))
4.4. Prinsip Subrograsi (Prinsip Subrograsi (Subrogration PrincipleSubrogration Principle))
penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai
akibat
pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur
1.1. Prinsip Sebab akibat (Prinsip Sebab akibat (Causaliteit PrincipleCausaliteit Principle))
2.2. Prinsip KontribusiPrinsip Kontribusi
3.3. PrinsipPrinsip Follow the Fortunes,Follow the Fortunes, berlaku bg re-asuransi.berlaku bg re-asuransi. Dalam hubungan
reasuransi, pihak reasuradurer (pertanggungan ulang) dapat dikatakan mengikuti
nasib/keuntungan (follow the fortune) pihak asuradur (penanggung), dalam nasib baik
maupun buruk
20. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2020
Perbedaan Asuransi Kerugian danPerbedaan Asuransi Kerugian dan
Asuransi JumlahAsuransi Jumlah
1.1. Para pihakPara pihak
2.2. Hal yg dipertanggungkanHal yg dipertanggungkan
3.3. Prestasi penanggungPrestasi penanggung
4.4. KepentinganKepentingan
5.5. Asas indemnitasAsas indemnitas adalah suatu bentuk asas penggantian kerugianadalah suatu bentuk asas penggantian kerugian
dimana B diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang ditimbulkannya kepada A (sebagaidimana B diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang ditimbulkannya kepada A (sebagai
pihak yang mengalami kerugian dan pihak tertanggung dalam asuransi). Dengan telahpihak yang mengalami kerugian dan pihak tertanggung dalam asuransi). Dengan telah
dilakukan asas indemnitas atau pembayaran oleh B, maka A tidak dapat meminta ganti rugidilakukan asas indemnitas atau pembayaran oleh B, maka A tidak dapat meminta ganti rugi
kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi.kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi.
6.6. Evenemen (Evenemen (peristiwa tdk menentu/pastiperistiwa tdk menentu/pasti))
21. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2121
Jenis Usaha PerasuransianJenis Usaha Perasuransian
1.1. Usaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulanganUsaha Asuransi Kerugian, jasa dlm penanggulangan
risisko atas kerugian, kehilangan manfaat, danrisisko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan
tanggung jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul drtanggung jawab hk kpd pihak ketiga, yg timbul dr
peristiwa tdk pasti.peristiwa tdk pasti.
2.2. Usaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulanganUsaha Asuransi Jiwa, jasa dalam penanggulangan
risiko yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang ygrisiko yg dikaitkan dg hidup/matinya seseorang yg
dipertanggungkan.dipertanggungkan.
3.3. Usaha Reasuransi yg memberikan jasa dalamUsaha Reasuransi yg memberikan jasa dalam
pertanggungan ulang thd risiko yg dihadapi olehpertanggungan ulang thd risiko yg dihadapi oleh
Perusahaan Asuransi Kerugian dan PerusahaanPerusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan
Asuransi Jiwa.Asuransi Jiwa.
22. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2222
Jenis Usaha Penunjang AsuransiJenis Usaha Penunjang Asuransi
1.1. Usaha Pialang Asuransi.Usaha Pialang Asuransi.
2.2. Usaha Pialang Reasuransi.Usaha Pialang Reasuransi.
3.3. Usaha Penilaian Kerugian Asuransi.Usaha Penilaian Kerugian Asuransi.
4.4. Usaha Konsultan Aktuaria.Usaha Konsultan Aktuaria.
5.5. Usaha Agen Asuransi.Usaha Agen Asuransi.
23. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2323
Bentuk Hukum Usaha AsuransiBentuk Hukum Usaha Asuransi
1.1. Perusahaan Perseroan (Persero).Perusahaan Perseroan (Persero).
2.2. Koperasi.Koperasi.
3.3. Perseroan Terbatas.Perseroan Terbatas.
4.4. Usaha Bersama (Mutual)Usaha Bersama (Mutual)
CatatanCatatan: Usaha konsultan atuaria & agen: Usaha konsultan atuaria & agen
asuransi dpt dilakukan oleh perusahaanasuransi dpt dilakukan oleh perusahaan
perorangan.perorangan.
24. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2424
Kepemilikan PerusahaanKepemilikan Perusahaan
PerasuransianPerasuransian
Perusahaan Asuransi hanya dapatPerusahaan Asuransi hanya dapat
didirikan oleh:didirikan oleh:
1.1. WNI dan atau badan hukum IndonesiaWNI dan atau badan hukum Indonesia
yg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BHyg sepenuhnya dimiliki WNI dan atau BH
Indonesia.Indonesia.
2.2. Perusahaan perasuransian ygPerusahaan perasuransian yg
pemiliknya sbgmn angka 1 di atas, dgpemiliknya sbgmn angka 1 di atas, dg
perusahaan perasuransian yg tunduk pdperusahaan perasuransian yg tunduk pd
hk asing.hk asing.
25. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2525
Perijinan Usaha AsuransiPerijinan Usaha Asuransi
1.1. Setiap usaha perasuransian wajib mdpt izin usahaSetiap usaha perasuransian wajib mdpt izin usaha
Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan ygMenteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yg
menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
2.2. Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan:Pemberian ijin harus dipenuhi persyaratan:
a.a. Anggaran dasar.Anggaran dasar.
b.b. Susunan organisasiSusunan organisasi
c.c. Permodalan.Permodalan.
d.d. Kepemilikan.Kepemilikan.
e.e. Keahlian di bidang perasuransian.Keahlian di bidang perasuransian.
f.f. Kelayakan rencana kerja.Kelayakan rencana kerja.
g.g. Hal-hal lain yg diperlukan utk mendukungHal-hal lain yg diperlukan utk mendukung
pertumbuhan usaha peransuransian secara sehat.pertumbuhan usaha peransuransian secara sehat.
26. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2626
Pembinaan & Pengawasan UsahaPembinaan & Pengawasan Usaha
Perasuransian meliputi:Perasuransian meliputi:
1.1. Kesehatan Keuangan (batas tingkatKesehatan Keuangan (batas tingkat
solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi,solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi,
investasi, cadangan teknis dan ketentuan laininvestasi, cadangan teknis dan ketentuan lain
yg berhubungan dg kesehatan keuangan.yg berhubungan dg kesehatan keuangan.
2.2. Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat2Penyelenggaraan usaha asuransi (syarat2
Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim,Polis, tingkat premi, penyelesaian klaim,
persyaratan kehlian di bidang persuransian,persyaratan kehlian di bidang persuransian,
ktt-an lain yg berhubungan dg penyeleggaraanktt-an lain yg berhubungan dg penyeleggaraan
usaha.usaha.
27. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2727
Kejahatan PerasuransianKejahatan Perasuransian
1.1. Menjalankan usaha perasuransian tanpa ijinMenjalankan usaha perasuransian tanpa ijin
2.2. Penggelapan premi asuransiPenggelapan premi asuransi
3.3. Penggelapan kekayaan perusahaan asuransiPenggelapan kekayaan perusahaan asuransi
4.4. Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali,Penerima, penadah, pembeli, penjual kembali,
pengagun kekayaan perusahaan asuransipengagun kekayaan perusahaan asuransi
hasil penggelapanhasil penggelapan
5.5. Pemalsuan dokumen perusahaan asuransiPemalsuan dokumen perusahaan asuransi
6.6. Tindak pidana yg dilakukan oleh atau atasTindak pidana yg dilakukan oleh atau atas
nama nama badan hukum/bukan BH.nama nama badan hukum/bukan BH.
28. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2828
Kepailitan & Likuidasi PerusahaanKepailitan & Likuidasi Perusahaan
AsuransiAsuransi
1.1. Menteri Keuangan dapat memintakanMenteri Keuangan dapat memintakan
kepada pengadilan agar perusahaan ybskepada pengadilan agar perusahaan ybs
dinyatakan pailit.dinyatakan pailit.
2.2. Hak pemegang Polis atas pembagianHak pemegang Polis atas pembagian
harta perusahaan asuransi yg dilikuidasiharta perusahaan asuransi yg dilikuidasi
merupakan hak utama.merupakan hak utama.
29. hk asuransi/m.kholil/9-5-'06hk asuransi/m.kholil/9-5-'06 2929
Tuntutan KeperdataanTuntutan Keperdataan
Terhadap perusahaan perasuransian ygTerhadap perusahaan perasuransian yg
tdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Thtdk memenuhi ketentuan UU No. 2 Th
1992 dan peraturan pelaksanaannya1992 dan peraturan pelaksanaannya
sehingga merugikan pihak lainsehingga merugikan pihak lain
dimungkinkan utk dituntut secara perdatadimungkinkan utk dituntut secara perdata
supaya mengganti kerugian.supaya mengganti kerugian.
