Mata Kuliah Politik Hukum

1. Oleh : HENDRA KASIM
POLITIK HUKUM AMANDEMEN UUD 1945
Hendra Kasim – 2015

2. POLITIK HUKUM DALAM DEFENISI
• Moh. Mahfud MD:
Arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat
dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan
negara.
• Padmo Wahjono:
Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum
yang akan dibentuk.
Hendra Kasim – 2015

3. POLITIK HUKUM DALAM DEFENISI
• Abdul Hakim Garuda Nusantara:
Legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau
dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.
• Satjipto Rahardjo:
Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan
sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
Hendra Kasim - 2015

4. KONSENSUS POLITIK
• Ditengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia ad Hoc I (PAH
I) menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945.
Kesepakatan itu terdiri dari lima butir, yaitu:
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil,
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan
dimaksudkan ke dalam pasal-pasal,
5. Perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.
Hendra Kasim - 2015

5. 1. TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945
• RATION DE’ETRE :
Di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat
memuat ideologi bangsa yakni PANCASILA. Oleh sebab itu,
sebagai basis ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara
PANCASILA harus dipertahankan.
Hendra Kasim - 2015

6. 2. MEMPERTAHANKAN NKRI
ALASAN MENDASAR
• Indonesia pernah memiliki pengalaman dipecah belah oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda dengan pemberlakuan Negara Republik Indonesia Serikat,
• Saat reformasi, setidaknya ada tiga kelompok besar yang menyuarakan hubungan
pusat dan daerah:
1. Merdeka (lepas) dari Indonesial,
2. Desentralisasi seluas-luasnya,
3. Pemberlakuan negara Indonesia Serikat.
Hendra Kasim - 2015

7. 3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
• Karakteristik sistem pemerntahan Presidensil menurut Ball and Peters:
1. The President is both nominal and political head of state (Presiden adalah
kepala pemerintahan dan kepala negara)
2. The President is not elected by the legislature, but is directly elected by the
total electorate (Presiden bukan dipilih oleh badan pembuat undang-undang,
tapi secara langsung terpilih oleh total orang yang mempunyai hak pilih)
3. The President is not part of the legislature, and he cannot be from office by the
legislature except through the legal process of impeachment (Presiden bukan bagian
dari badan legislatif, akan tetapi ia dikontrol oleh badan legislatif dan proses
pemberhentian melalui mekanisme hukum)
4. The President cannot dissolve the legislature and call a general election.
Ussualy the President and the legislature are elected for mixed terms (Presiden
tidak dapat membubarkan lembaga pembuat undang-undang dan Presiden dan
lembaga legislatif dipilih secara langsung untuk saling mengontrol).
Hendra Kasim - 2015

8. 3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
1. The President is both nominal and political head of state (Presiden
adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara)
UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945 Sesudah Amandemen
Pasal 4:
(1) Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden
Pasal 4:
(1) Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden
Hendra Kasim - 2015

9. 3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
2. The President is not elected by the legislature, but is directly elected by the
total electorate (Presiden bukan dipilih oleh badan pembuat undang-undang,
tapi secara langsung terpilih oleh total orang yang mempunyai hak pilih)
UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945 Sesudah Amandemen
Pasal 6:
(1) Presiden adalah orang Indonesia asli
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara yang terbanyak
Pasal 6:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum. ***)
Hendra Kasim - 2015

10. 3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
3. The President is not part of the legislature, and he cannot be from office by the legislature except
through the legal process of impeachment (Presiden bukan bagian dari badan legislatif, akan
tetapi ia dikontrol oleh badan legislatif dan proses pemberhentian melalui mekanisme hukum)
UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945 Sesudah Amandemen
• Mekanisme pemberhentian Presiden tidak
diatur,
• Indonesia pernah mengalai dua kali
pemberhentian Presiden yang cendeurng
politis:
a. Pemberhentian Presiden Soekarno
b. Pemberhentian Presiden Gus Dur
• Pemberhentian Presiden di atur dalam Pasal
7A dan 7B
Hendra Kasim - 2015

11. 3. MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
4. The President cannot dissolve the legislature and call a general election. Ussualy the President and
the legislature are elected for mixed terms (Presiden tidak dapat membubarkan lembaga pembuat
undang-undang dan Presiden dan lembaga legislatif dipilih secara langsung untuk saling mengontrol).
UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945 Sesudah Amandemen
Tidak diatur dalam konsittusi, Pasal 7C:
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat.***)
Tidak diatur dalam konstitusi, Pasal 19:
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
**)
(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-
undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun. **)
Hendra Kasim - 2015

12. 4. PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN SERTA HAL-HAL NORMATIF
DALAM PENJELASAN DIMAKSUDKAN KE DALAM PASAL-PASAL
Salah satu penyebab terjadinya sistem pemerintahan yang otoriter
adalah tafsir atas pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum di
amandemen yang multi tafsir. Kondisi tersebut mengkibatkan
Presiden dengan leluasa dapat berkuasa selama 32 tahun.
Misalnya tafsir Pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden; tidak
diaturnya pembubaran partai politik; tidak diaturnya mengenai
dapat tidaknya Presiden membubarkan DPR
Hendra Kasim - 2015

13. 5. PERUBAHAN DILAKUKAN DENGAN CARA “ADDENDUM”.
• Cara Addendum adalah merubah sebagian dan
menambah naskah tambahan.
• Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan UUD
1945 menjadi UUD 1945 yang lebih baik dan
lebih lengkap
Hendra Kasim - 2015

14. DANJKEEE EE E . .. … !!!