Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANTOFIK SUPRIYADI
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
MAKALAH OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAANTOFIK SUPRIYADI
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternative untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia PMA diatur dalam Undang -Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesian sejalan dengan perubahan keadaan sosial politik dan ekonomi diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional.
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/ peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya.
*Template Powerpoint : Slidesgo
Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternative untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia PMA diatur dalam Undang -Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesian sejalan dengan perubahan keadaan sosial politik dan ekonomi diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional.
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/ peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya.
*Template Powerpoint : Slidesgo
Secara etimologi shalat berarti do’a dan secara terminology (istilah), para ahli Fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki.
Secara lahiriah Shalat berarti ‘Beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan’(Sidi Gazalba,88).
Secara hakiki Shalat ialah ‘Berhadapan hati, jiwa dan raga kepada Allah,secara yang mendatangkan rasa takut kepada-Nya atau mendhairkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan perbuatan’ (Hasbi Asy-syidiqi,59)
View the slides from our March 2016 webinar, where we review highlights from our 2015 Product Video Benchmarks Report. We cover topics like video for mobile, trends in view rates and video length, and the impact of video quality on conversion. Take a look and see how you compare!
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Buruh adalah tulang punggung sektor swasta, yang banyak memberikan sumbangsih terbesar dalam pergerakan roda ekonomi Indonesia. Buruh pada dasarnya adalah seorang manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuanya untuk mendapatkan imbalan baik itu upah (uang) ataupun penghargaan yang harus diberikan pemberi kerja, pengusaha, atau majikan. Buruh masih dianggap spele dan masih dianggap seperti budak pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Tonggak meningkatkan taraf hidup dengan sistem pengupahan minimum regional masih banyak yang belum diterapkan, termasuk disektor jasa ataupun pelayanan. Mereka digaji hanya berdasarkan suka-suka kantong tuanya.
1. Hasil Kajian SJSN BPJS
BEM FK UNHAS
Forum Mahasiswa Berbicara Nasional
ISMKI 2011
Bandung, 21-23 Oktober 2011
2. Opini Mahasiswa Hukum UNHAS
• Badan hukum private menggunakan istilah direksi dan
dewan. Dan BPJS sebagai badan hukum publik tidak
seharusnya menggunakan istilah direksi dan dewan.
• Apa maksud dari penarikan iuran pada program BPJS,
padahal BPJS ini adalah badan hukum nirlaba, tidak
sama dengan PT. ASKES yg merupakan badan laba?????
• Adanya pembedaan dalam penarikan iuran antara
orang mampu dan tidak mampu akan menimbulkan
akar pemikiran akan ada diskriminasi dalam pelayanan
sosial.
3. • Pada amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara”. Sedangkan selalu saja ada perbedaan data
antara pemerintah dan pihak2 pendataan yg lain ttng
ini. Dan data pemerintah cenderung lebih kecil.
• Pada amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (2), bahwa
negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi SELURUH RAKYAT. Sedangkan dalam
pembahasannya, tak ada yg menyinggung tentang
pekerja non-formal seperti tukang becak, petani dll.
• Perumusan pasal 5 UU No. 40 tahun 2004 menutup
kemungkinan pemerintah daerah ikut turut serta
melaksanakan SJSN, hal itu bertentangan dengan UU
nomor 32 tahun 2004 pasal 22 H.4
4. Opini Aktivis Serikat Rakyat Miskin
Indonesia Makassar
• Pada pasal 31 ayat 3 UU No.40 tahun 2004
dikaitkan dengan Urung Biaya. Urung Biaya tak
diperlukan, dana APBN seharusnya sudah
cukup.
• Ada kesan pemerintah akan melepas tanggung
jawab dalam pembiayaan, dan itu merupakan
ciri neoliberalisme.
5. • Pola pengelolaan BPJS memiliki tingkat resiko
korupsi sangat tinggi. Sangat berbeda bila
dibandingkan dengan pengelolaan JAMKESMAS,
JAMKESDA , dan JAMSOS yang terbilang efektif
dan efisien.
• Indikator kemiskinan versi pemerintah adalah Rp.
233.740 pendapatan perbulan. Jadi jika
pendapatan senilai Rp. 240.000 sudah termsuk
kategori tak miskin (membayar iuran). Dan jika
dihitung-hitung, nilai tersebut bahkan jauh dari
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimal. (UU No. 40 tahun 2004 pasal 17 ayat 4)
6. Opini Aktivis Buruh Makassar
• SJSN tampaknya sangat menguntungkan para
kaum mampu. Dengan hanya membayar 7%,
mereka sudah mendapatkan 5 jaminan sosial.
• Dalam keputusan rapat terakhir iuran senilai 15%
(Pemberi kerja 8%, pekerja 7%). Sedangkan dalam
asuransi Jamsostek iuran senilai 2,5%. Artinya ada
kenaikan iuran senilai 5%.
• Dalam asuransi Jamsostek, ada 8 jaminan yg
diberikan, sedangkan dalam SJSN hanya ada 5
jaminan.
7. • Pada RUU BPJS pasal 41 42, sangat jelas
nuansa pemaksaan dan pengancaman dalam
kepesertaan. Mulai dari denda senilai Rp. 1jt,
hingga ancaman kurungan paling lama 6
bulan.
• Pada RUU BPJS pasal 39 ayat 4, dikatakan
bahwa yg berhak mendapatkan uang pensiun
adalah peserta yg telah membayar iuran
selama 15 tahun. Bagaimana dgn yg
membayar 14 tahun 11 bulan???
8. BEM FK UNHAS
• Kenapa program pendidkan tidak masuk dalam
program SJSN yg msh merupakan masalah utama
bangsa???
• Struktural Direksi dan Dewan BPJS sangatlah tidak
jelas.
• Apa maksud pembedaan aset BPJS dan aset dana
jaminan??
• Keuangan SJSN yg merupakan hasil iuran rakyat
juga akan digunakan untuk membangun
infrastrukur. Tidak cukupkah pajak sebagai
sumber dana untuk membangun infrastruktur???
9. • Pembahasan mengenai kepesrtaan SJSN masih
sangat tidak jelas, terlebih mengenai pekerja
nonformal dan pengusaha. Tidak ada satupun
pasal yg membahasnya (UU SJSN Pasal 1 ayat 10
12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 17 ayat 2, pasal 27 ayat
1 2, Pasal 31 ayat 3, dsb)
• Pada RUU BPJS pasal 8 dikatakan bahwa dana
SJSN akan dipergunakan untuk investasi jangka
pendek dan panjang. Bukankah investasi tidak
selamanya menguntungkan?? Apalagi pola
investasi selalu dikaitkan dengan lembaga laba,
dimana BPJS sudah jelas sebagai badan nirlaba.
10. • Pada UU SJSN pasal 24 ayat 1, dikatakan bahwa
besarnya pembayaran fasilitas kesehatan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS
dan asosiasi fasilitas kesehatan. Artinya akan ada
sejumlah dana yg diambil oleh pihak2 yg
bersepakat, yg akan berujung pada tidak
maksimalnya pelayanan. Terlebih jika dalam
pelayanan, biaya pelayanan melebihi
kesepakatan, berarti itu tidak lg gratis????
• Pada UU SJSN Pasal 25 dibahas mengenai adanya
daftar obat-obatan dan bahan medis habis pakai
yg dijamin oleh BPJS. Bagaimana kemudian jika
ada obat dan bahan medis kebutuhan pasien yg
tidak msuk dalam daftar??
11. Berdasarkan hasil diskusi dengan para
narasumber (Mahasiswa Hukum
UH, Aktivis SRMI Makassar, dan
Aktivis Buruh Makassar) kami
menganggap bahwa terlalu banyak
ketidakjelasan, inkonstitusional,
dan beberapa isi UU yg jelas
merugikan rakyat. Karena itu, kami
secara tegas, …