Dokumen tersebut membahas konsep kesehatan reproduksi menurut beberapa lembaga kesehatan dan menjelaskan tujuan, sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta pendekatan yang ditempuh untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Dokumen tersebut juga membahas hak reproduksi, pilar utama, dan situasi kesehatan reproduksi di Indonesia yang meliputi kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

1. KONSEP KESEHATAN
REPRODUKSI
Asih Dwi Astuti., SST.,
M.Kes

2. • Menurut BKKBN ( 2001 ), definisi kesehatan reproduksi
adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan
sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan
dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan
bukan hanya kondisi yang bebas dari pentyakit dan
kecatatan.
Definisi Kesehatan
Reproduksi

3. • Menurut ICPD ( 1994 ) kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil
akhir keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan
tidak hanya bebas dari penyakit atau kecatatan dalam segala hal
yang terkait dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi.

4. • Menurut WHO kesehatan reproduksi adalah suatu
keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh
bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam
segala aspek yang berhubungan dengan sistem
reproduksi, fungsi, dan prosesnya

5. Depkes RI( 2000)
kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara
menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental dan sosial yang berkaitan
dengan alat, fungs serta proses reproduksi. Pemikiran kesehatan
reproduksi bukanlah sekedar yang bebas dari penyakit, melainkan
bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman
dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.

6. Tujuan Kesehatan
Reproduksi
Tujuan secara umum :
1. Memberikan pelayanan Kespro yang komprehensif terhadap perempuan
termasuk kehidupan seksual & hak – hak reproduksi perempuan
2. Meningkatkan kesehatan reproduksi dan kemandirian perempuan
dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yg pada akhirnya dpt
membawa pada peningkatan kualitas hidupnya

7. Tujuan khusus ??
1. Meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran & fungsi
reproduksinya
2. Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dlm menentukan
kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilannya
3. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial proa terhadap akibat
dari perilaku seksual dan fertilitasnya terhadap kesehatan dan
kesejahteraan pasangan an anak – anaknya
4. Memberikan dukungan kepada wanita agar dapat membuat keputusan
sendiri yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Dukungan berupa
pengadaan informasi dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan wanita
dalam mencapai kesehatan reproduksi secara optimal.

8. Sasaran kesehatan reproduksi
Sasaran utama berupa laki – laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan
putri yg belum menikah dan kelompok resiko ( pekerja sex, masyarakat yang
termasuk pra sejahtera).
Sedangkan Sasaran antaranya adalah petugas kesehatan & pemebri layanan
yang berbasis masyarakat.

9. Faktor – faktor yang mempengaruhi
kespro
Faktor sosial- ekonomi & demografi
Faktor ekonomi bisa berupa : kemiskinan, pendidikan yang rendah,
ketidaktahuan ttg perkembangan seksual dan proses reproduksi,
usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama
menikah, usia pertama hamil.

10. Faktor budaya dan lingkungan
Mencangkup pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan
gender, lingkungan tempat tinggal dan bersosalisasi, persepsi
masyarakat ttg fungsi, hak dan tanggung jawab reproduksi
individual , serta dukungan atau komitmen politik , praktik
tradisional yg berdampak buruk pada kespro, kepercayaan banyak
anak banyak rezeki, informasi ttg kespro yang membingungkan
satu sama lain, dll.

11. Faktor psikologis
Misalnya rasa rendah diri wanita terhadap laki – laki yang
membeli kebebasannya secara materi, tekanan teman
sebaya, tindak kekerasan di rumah atau llingkungan
terdekat dan ketidakharmonisan orang tua.

12. Faktor biologis
Meliputi keadaan gizi kronis, anemia, kelainan
bawaan organ reproduksi, radang panggul atau
adanya keganasan pada alat reproduksi, cacat
pada saluran reproduksi pasca PMS, dll

13. Pendekatan siklus kehidupan
pada perempuan
Masa konsepsi
Perlakuan yang sama pada bayi laki – laki dan
perempuan , pelayanan ANC yang adekuat,
persalinan aman, dan nifas serta pelayanan BBL.
Masalah yang mungkin terjadi pada tahap ini :
pengutamaan jenis keamin, BLR, malnutrisi, ddl

14. Masa bayi dan anak
Yang harus diperhatikan pada masa ini adalah pemberian IMD, Asi
Eksklusif dan penyapihan yang layak, pemantauan tumbang anak,
pemebrian makanan dengan gizi seimbang, pemberian imunisasi,
manajeman terpadu balita sakit, pencegahan dan penanggulangan
kekerasan, pemberian pendidikan dan kesempatan yang sama pada
anak laki – laki dan perempuan
Masalah yang mungkin terjadi : pengutamaan jenis kelamin laki – laki
lebih diutamakan, sunat perempuan, gizi buruk, BBLR, dan penyakit
lain yang bisa ditimbul
Pendekatan yang dilakukan : pendidikan kesehatan, kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan primer, imunisasi, pelayanan ANC
persalinan, post natal, menyusui dan pemberian suplemen

15. Masa remaja
Pendekatan yang bisa dilakukan : pemberian gizi seimbang, informasi tth
kespro, pencegahan kekerasan, pencegahan terhadap napza,
perkawinan pada usia yang wajar, pendidikan, peningkatan penghargaan
diri
Pendekatan yang dilakukan : konseling ttg perubahan hukum/ sosial,
pendidikan kesehatan, deteksi, pencegahan pengobatan, kontrasepsi
yang sesuai, pemberian suplemen, pendidikan dalam keluarga

16. Usia subur
Masalah yang mungkin ditemukan : kesakitan dan kematian ibu yang
disebabkan kondisi malnutrisi, anemia, kemandulan, pelecehan
seksual, komplikasi abortus, IMS/HIV/AIDS dan pengaturan
kesehatan
Pendekatan yang dilakukan: pendidikan kesehatan, pemberian
suplemen, pencegahan primer infertilitas, deteksi dini kanker
payudara, kanker serviks, pencegahan aborsi tdk aman, penggunaan
KB, pendidikan ttg perilaku seksual yang bertanggungjawab,
pencegahan dan pengobatan IMS, pelayanan ANC, persalinan, post
natal, pelayanan kegawatdaruratan, imunisasi dan informasi lain
yang mendukung kesehatan perempuan.

17. Usia lanjut
Usia setelah mencapai 60 tahun
Masalah yang mungkin terjadi : masalah meno/andro-pause
dan timbulnya penyakit degeneratif, termasuk rabun,
gangguan mobilitas, osteoporisis, deteksi dini kanker rahim
dan kanker payudara, kanker saluran reproduksi
Pendekatan yang dilakukan : pengaturan pola makan yang
benar, minum suplemen yang dibutuhkan, dan olah raga
ringan.

18. Ruang Lingkup Kespro
1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran
reproduksi termasuk PMS-HIV/AIDS.
3. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi
4. Kesehatan reproduksi remaja
5. Pencegahan dan penanganan infertile
6. Kanker pada usia lanjut
7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya
kanker servik, mutilasi genital, fistula, dll.

19. Hak - Hak Reproduksi
Konferensi internasional kependudukan dan pembangunan,
disepakati hal-hal reproduksi yang bertujuan untuk mewujudkan
kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan
jasmani, meliputi :
1) Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3) Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4) Hak dilindungi dan kematian karena kehamilan
5) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan
6) Hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan
kehidupan reproduksinya

20. 7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk
termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan,
kekerasan, penyiksaan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu penetahuan
yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam
berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi
12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam
politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

21. Menurut BKKBN tahun 2000, kebijakan teknis
operasional di Indonesia untuk mewujdkan
pemenuhan hak-hak reproduksi :
a) Promosi hak-hak kesehatan reproduksi
b) Advokasi hak-hak kesehatan reproduksi
c) KIE hak-hak kesehatan reproduksi
d) System pelayanan hak-hak reproduksi

22. Pilar Utama Kesehatan Reproduksi
Menurut ICPD ( 1994 )
Ada 4 yaitu :
1. Women Health
2. Infant and Child Health
3. Prevention and Treatment of STDs
4. Fertility Regulation
• Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi
perkembangan berbagai organ reproduksi mulai dari
sejak dalam kandungan, bayi, remaja, wanita usia
subur, klimakterium, menopause, hingga meninggal.

23. • Kondisi kesehatan seorang ibu hamil mempengaruhi
kondisi bayi yang dilahirkannya, termasuk didalamnya
kondisi kesehatan organ-organ reproduksi bayinya.
• Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk
pada saat pertama anak perempuan mengalami haid
atau menarche yang bisa berisiko timbulnya anemia
• perilaku seksual yang mana bila kurang pengetahuan
dapat tertular penyakit hubungan seksual, termasuk
HIV/AIDS.
• Ramaja yang menginjak masa dewasa bila kurang
pengetahuan dapat mengakibatkan risiko kehamilan
usia muda yang mana mempunyai risiko terhadap
kesehatan ibu hamil dan janinya.

24. • Pelayanan Kesehatan Rreproduksi Esensial (
PKRE ) oleh Depkes RI yaitu :
1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Kesehatan reproduksi remaja
4. Pencegahan dan penanganan infeksi saluran
reproduksi, termasuk HIV/AIDS
• Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (
PKRK ) terdiri dari
1. Pelayanan pada PKRE
2. Kesehatan reproduksi pada usia lanjut.

25. 1.
Kesehata
n Ibu dan
Anak 2.
Keluarga
Berencan
a
3. Pencegahan dan
Penanggulangan
IMS termasuk
HIV/AIDS
4.
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
5.
Reproduksi
Usia Lanjut
6.
Pemberdayaan
Perempuan
Situasi kesehatan reproduksi di
Indonesia

26. 1. Kesehatan Ibu dan Anak

27. 1. Kesehatan Ibu dan Anak
Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak :
1. Setiap ibu menjalani kehamilan dan
persalinan dengan sehat dan selamat
serta bayi lahir sehat
2. Setiap anak hidup sehat, tumbuh dan
berkembang secara optima

28. Strategi Kesehatan ibu dan anak
1. Pemberdayaan perempuan,suami dan keluarga
:
a. Peningkatan pengetahuan tentang tanda bahaya
kehamilan, persalinan, nifas bayi dan balita
(health seeking care)
b. Penggunaan buku KIA
c. Konsep SIAGA (siap, Antar,Jaga)
d. Penyediaan dana, transportasi, donor darah untuk
keadaan darurat
e. Peningkatan penggunaan ASI eksklusif
2. Pemberdayaan Masyarakat

29. 3. Kerjasama lintas sektor, mitra lain
termasuk pemerintah daerah dan
lembaga legislatif :
a. Advokasi dan sosialisasi ke semua
stakeholders
b. Mendorong adanya komitmen, dukungan,
peraturan, dan kontribusi pembiayaan dari
berbagai pihak terkait.
c. Peningkatan keterlibatan LSM, organisasi
profesi, swasta, dan sebagainya.

30. 4. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak secara terpadu dengan
komponen KR lain :
a. Pelayanan antenatal
b. Pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan
neonatal esensial.
c. Penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan
neonatal
d. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan
penanganan komplikasi pascakeguguran
e. Manajemen terpadu Bayi Muda dan Balita sakit
f. Pembinaan tumbuh kembang anak
g. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan
pemenuhan kelengkapan sarananya
h. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan

31. Buku KIA

32. Stiker P4K

33. 2. Keluarga Berencana

34. 1. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayaan KB
2. Mengintegrasikan pelayanan Keluarga Berencana
dengan pelayanan lain dalam komponen kesehatan
reproduksi
3. Jaminan pelayanan KB bagi orang miskin
4. Terlaksananya mekanisme operasional pelayanan
5. Meningkatnya peran serta LSM, swasta dan
organisasi profesi
6. Tersedianya informasi tentang program KB bagi
remaja
7. Terjadinya pemanfaatan data untuk pelayanan
Kebijakan Keluarga Berencana :

35. Strategi Keluarga Berencana
1. Prinsip integrasi artinya dalam pelaksanaanya
tidak hanya bernuansa demografis tapi juga
mengarah pada upaya meningkatkan kesehatan
reproduksi yang dalam pelaksanaanya harus
memperhatikan hak-hak reproduksi serta
kesetaraan dan keadilan gender
2. Prinsip Desentralisasi, kebijakan pelayanan
program keluarga berencana perlu
menyesuaikan dengan perubahan lingkungan
institusi daerah dengan UU No. 22 tahun 1999
dan PP No. 25 tahun 2000

36. 3. Prinsip pemberdayaan, dengan ditingkatkannya
kualitas kepemimpinan dan kapasitas pengelola
dan pelaksana program nasioanal KB dengan
memberdayakan institusi masyarakat, keluarga
dan individu dalam rangka meningkatkan
kemandirian.
4. Prinsip kemitraan, meliputi koordinasi dalam
rangka kemitraan yang tulus dan setara serta
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan
kerjasama internasional
5. Prinsip segmentasi sasaran, meliputi keberpihakan
pada keluarga rentan, perhatian khusus pada
segmen tertentu berdasarkan ciri-ciri
demografis, sosial, budaya dan ekonomi dan
keseimbangan dalam memfokuskan partisipasi dan
pelayanan menurut gender

37. 3. Pencegahan dan Penanggulangan
IMS termasuk HIV/AIDS

38. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan IMS
termasuk HIV/AIDS
1. Penanggulan dilaksanakan dengan memutuskan
mata rantai penularan yang terjadi melalui
hubungan seks yang tidak terlindungi,
penggunaan jarum suntik tidak steril pada
pengguna Napza suntik, penularan dari ibu yang
hamil dengan HIV (+) ke anak/bayi
2. Kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan
organisasi profesi, masyarakat bisnis, LSM,
organisasi berbasis masyarakat, pemuka agama,
keluarga dan para Orang Dengan HIV/AIDS
(ODHA)
3. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh
informasi yang benar tentang HIV/AIDS

39. 4. Setiap ODHA dilindungi kerahasiaannya
5. Kesetaraan gender dalam pelaksanaan penanggulangan
HIV/AIDS
6. Adanya hak memperoleh pelayananan pengobatan
perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi bagi
ODHA
7. Pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk
pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan
terhadap ODHA dan mengintegrasikan ke dalam
sistem kesehatan yang telah tersedia.
8. Prosedur untuk diagnosis HIV harus dilakukan
dengan sukarela dan didahului dengan memberikan
informasi yang benar, pre dan post test konseling.
9. Setiap darah yang ditransfusikan, serta produk
darah dan jaringan transplan harus bebas dari HIV

40. Strategi Pencegahan dan penanggulangan IMS
termasuk HIV/AIDS
1. Pelaksanaan mengikuti azas-azas desentrasasi
sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan
kebijakan nasional
2. Koordinasi dan penggerakan di bentuk KPA di pusat
dan di daerah/kabupaten/kota, pelaksanaan Program
melalui jejaring (networking) yang sudah dibentuk di
masing-masing sektor terkait
3. Surveilans dilakukan melalui laporan kasus AIDS,
surveilans HIV dan surveilans IMS
4. Setiap prosedur kodekteran tetap memperhatikan
universalprecaution atau kewaspadaan universal.
5. Melengkapi PP-UU menjamin perlindungan ODHA

41. 6. Pembiayaan pencegahan dan
penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS
terutama akan menggunakan sumber-
sumber dalam negri. Pemerintah,
mengupayakan Bantuan Luar Negeri.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi
program dilakukan berkala, terintegrasi
dengan menggunakan indikator-indikator
pencapaian dalam periode tahunan maupun
lima tahuanan.

42. 4. Kesehatan Reproduksi Remaja

43. 1. Pemerintah, masyarakat termasuk remaja wajib
menciptakan lingkungan yang kondusif agar remaja
dapat berprilaku hidup sehat untuk menjamin
kesehatan reproduksinya
2. Setiap remaja mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja
yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
3. Upaya kesehatan reproduksi remaja harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung
peningkatan derajat kesehatan remaja dengan disertai
upaya pendidikan kesehatan reproduksi yang seimbang
Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja

44. 4. Upaya pendidikan kesehatan reproduksi remaja
dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal
maupun nonformal, dengan memberdayakan para
tenaga pendidik dan pengelola pendidikan pada
sistem pendidikan yang ada
5. Upaya kesehatan remaja harus dilaksanakan
secara terkoordinasi dan berkesinambungan
melalui prinsip kemitraan dengan pihak-pihak
terkait serta harus mampu membangkitkan dan
mendorong keterlibatan dan kemandirian
remaja.

45. Strategi Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh
kembang remaja dengan menekankan pada
upaya promotif dan preventif yaitu penundaan
usia perkawinan muda dan pencegahan seks
pranikah
2. Pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi
remaja dilakukan terpadu lintas program dan
lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta
serta LSM, yang disesuaikan dengan peran dan
kompetensi masing-masing sektor sebagaimana
yang telah dirumuskan di dalam Pokja Nasional
Komisi Kesehatan Reproduksi

46. 3. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
dilakukan melalui pola intervensi di sekolah
mencakup sekolah formal dan non formal dan
di luar sekolah dengan memakai pendekatan
“pendidik sebaya” atau peer conselor
4. Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi
remaja melalui penerapan Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) atau pendekatan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Integratif di
tingkat pelayanan dasar yang bercirikan “peduli
remaja” dengan melibatkan remaja dalam
kegiatan secara penuh.

47. 5. Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi
remaja melalui integrasi materi KRR ke dalam
mata pelajaran yang relevan dan mengembangkan
kegiatan ekstrakurikuler seperti : bimbingan dan
konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat
(PKHS) dan Usaha Kesehatan Sekolah.
6. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi
remaja bagi remaja di luar sekolah dapat
diterapkan melalui berbagai kelompok remaja
yang ada di masyarakat seperti karang taruna,
Saka Bhakti Husada (SBH), kelompok anak
jalanan di rumah singgah, kelompok remaja
mesjid/gereja, kelompok Bina Keluarga Remaja

48. 1. Pembinaan KRR meliputi remaja awal, remaja
tengah, remaja akhir
2. Pembinaan KRR dilaksanakan terpadu lintas
program dan lintas sektoral
3. Pembinaan KRR dilaksanakan melalui jaringan
pelayanan upaya kesehatan dasar dan rujukannya
4. Pembinaan KRR dilakukan pada 4 daerah
tangkapan, yaitu rumah, sekolah, masyarakat,
dan semua pelayanan kesehatan
5. Peningkatan peran serta orang tua, unsur
potensial keluarga, serta remaja sendiri.
Kebijakan Depkes dalam Kesehatan
Reproduksi Remaja :

49. 5. Reproduksi Usia Lanjut

50. 1. Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan
masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
reproduksi usia lanjut dan menjalin kemitraan
dengan LSM, dunia usaha secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan
LP/LS di pusat maupun daerah yang mendukung
upaya kesehatan reproduksi usia lanjut
3. Membangun serta mengembangkan sistem jaminan
dan bantuan sosial agar usia lanjut dapat mengakses
pelayanan kesehatan reproduksi
4. Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan
dalam kesehatan reproduksi yang mendukung
peningkatan kualitas hidup usia lanjut
Kebijakan Kesehatan Reproduksi Usia
Lanjut

51. Strategi Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut
1. Melakukan advokasi, sosialisasi untuk
membangun kemitraan dalam upaya kesehatan
reproduksi usia lanjut baik di pusat, provinsi
dan kabupaten/kota.
2. Memantapkan kemitraan dan jejaring kerja
dengan LP/LS, LSM dan dunia usaha untuk
dapat meningkatkan upaya kesehatan
reproduksi usia lanjut yang optimal
3. Mendorong dan menumbuhkankembangkan
partisipasi dan peran serta keluarga dan
masyarakat dalam pelayanan kesehatan
reproduksi usia lanjut dalam bentuk pendataan,
mobilisasi sasaran dan pemanfaatan pelayanan

52. 4. Peningkatan profesionalisme dan kinerja tenaga
serta penerapan kendali mutu pelayanan melalui
pendidikan/pelatihan, pengembangan standar
pelayanan dll.
5. Membangun sistem pelayanan kesehatan
reproduksi usia lanjut melalui pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan serta melakukan
pelayanan pro aktif dengan mendekatkan
pelayanan kepada sasaran.
6. Melakukan survei/penelitian untuk mengetahui
permasalahan kesehatan reproduksi usia lanjut.

53. 6. Pemberdayaan
Perempuan

54. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
1) Peningkatan kualitas hidup perempuan
2) Pengarusutamaan gender
3) Penguatan kelembagaan
pemberdayaan perempuan

55. Strategi pemberdayaan
perempuan
1. Peningkatan pendidikan perempuan dan
penghapusan buta huruf perempuan
2. Peningkatan peran serta suami dan masyarakat
dalam kesehatan reproduksi
3. Peningkatan akses perempuan terhadap
perekonomian dan peringanan beban ekonomi
keluarga
4. Perlindungan perempuan dan peningkatan hak
azasi perempuan
5. Peningkatan penanganan masalah sosial dan
lingkungan perempuan
6. Penyadaran dalam masyarakat

56. 7. Pengembangan sistem informasi gender
8. Penyebarluasan pengarusutamaan gender
di semua tingkat pemerintah
9. Pembaharuan dan pengembangan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang
sensitif gender dan memberikan
perlindungan terhadap perempuan.
10. Penghapusan kekerasan terhadap
perempuan dengan Zero Tolerance Policy
12. Pengembangan sistem penghargaan