Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi

2. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik
secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis
(UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
Reproduksi adalah Suatu proses
kehidupan manusia dalam
menghasilkan keturunan demi
kelestarian hidupnya (Harnani, 2015)

3. • Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial
secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan
perempuan (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
• Menurut ICPD (1994) kesehatan reproduksi adalah sebagai hasil akhir keadaan
sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dan tidak hanya bebas dari
penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem, fungsi
serta proses reproduksi (Harnani, 2015)
• Menurut WHO, Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik,
mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan
dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan
prosesnya (Harnani, 2015)

4. Memberikan pelayanan kesehatan
reproduksi yang komprehensif kepada
perempuan termasuk kehidupan seksual
dan hak – hak reproduksi perempuan
sehingga dapat meninhgkatkan kemandirian
perempuan dalam mengatur fungsi dan
proses reproduksinya yang pada akhirnya
dapat membawa pada peningkatan kualitas
kehidupannya.

5. REMAJA
• Pengenalan puber
• Menarche
WANITA USIA SUBUR
• Kelahiran
• Keluarga Berencana
• Kesehatan saluran reproduksi
LANSIA
• Menopause
• Osteoporosis

6. 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi
(ISR)
4. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi
5. Kesehatan reproduksi remaja
6. Pencegahan dan penanganan infertilitas
7. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis
8. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya, seperti kanker
leher Rahim, mutilasi genitalia, fistula dan lain-lain

7. • Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat
pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan
seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang
terpencil)
• Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang
berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak
banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan
anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dsb)
• Faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja,
depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga
wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi, dsb);
• Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca
penyakitmenular seksual, dsb)

8. • Kemiskinan
• Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat
➢ Perempuan dinomorduakan dalam aspek kehidupan
➢ Keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan atas dirinya
➢ Tingkat pendidikan perempuan yang belum merata
• Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan reproduksi belum memadai
➢ Jarak yang jauh dan sulit dicapai
➢ Kurang informasi tentang kemampuan fasilitas kesehatan
➢ Keterbatasan biaya
➢ Tradisi yang menghambat
• Kualitas pelayanan kesehatan reproduksi yang kurang memadai
➢ Kurang memperhatikan kebutuhan klien
➢ Kemampuan fasilitas kesehhatan yang kurang memadai

9. Indikator kesehatan wanita adalah ukuran yang
menggambarkan atau menunjukan status kesehatan wanita
dalam populasi tertentu.
Indikator kesehatan ibu dapat ditinjau dari :
1. pendidikan,
2. penghasilan,
3. usia harapan hidup,
4. angka kematian ibu
5. tingkat kesuburan.

10. Hak reproduksi sebagai bagian dari HAM dijamin dalam beberapa perjanjian internasional seperti The
Convention on the elimination All Forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW, ICPD ke 4 di Kairo
dan Konferensi ke 4 tentang Perempuan di Beijing 1995. Hak-hak tersebut meliputi:
1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Hak dilindungi dan kematian karena kehamilan
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan
6. Hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari
pelecehan, perkosaan, kekerasan, penyiksaan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu penetahuan yang berkaitan dengan kesehatan
reproduksi
9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan
reproduksi
12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan
reproduksi

11. • Kasus 1: Bidan A praktik di sebuah Puskesmas di Kota X. Bidan A baru lulus dari
salah satu program studi di kota tersebut level DIII. Bidan A menerima pasien
yang ingin pasang dan lepas AKDR dan AKBK.
• Apakah yang dilakukan Bidan A telah sesuai menurut UU?
• Lihat dan pelajari dasar hukum berikut:
• UU Kebidanan No 4 Tahun 2019
• Permenkes 21 Tahun 2021
• Permenkes RI No 4 Tahun 2019
• Permenkes 320 tahun 20202

12. • Kasus 2: Bidan B praktik di sebuah Polindes di Desa Y. Bidan B terkenal di
desanya bisa menangani segala macam permasalahan KB. Bidan B juga dikenal
baik karena dapat membuat haid ibu-ibu yang terlambat KB menjadi lancar.
• Apakah yang dilakukan Bidan B telah sesuai menurut UU?
• Kasus 2: Ny.T melakukan suntikan ulang di Puskesmas Z dengan Bidan C. Saat
akan dilakukan penyuntikan, terlihat bekas suntikan sebelumnya mengalami
peradangan dan pembengkakan. Ny. T mengaku bahwa sehabis suntik bulan
sebelumnya, lokasi suntik terasa sakit dan keluar nanah.
• Apakah yang terjadi pada Ny. T?