Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM
KEPEGAWAIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Definisi, Jenis, Asas, Prinsip,
dan Nilai Dasar ASN

2. Definisi ASN
• Dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN
menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan :
• Aparatur Sipil
Negara atau ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

3. Definisi Pegawai ASN
• Pegawai Aparatur Sipil
Negara atau Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan
pemerintah atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

4. Definisi PNS
• Pegawai Negeri
Sipil atau PNS adalah warga
negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan
pemerintah.

5. Definisi PPPK
• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja atau PPPK
adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintah.

6. Jenis ASN
• PNS
• PPPK

7. Asas ASN
Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN
berdasarkan pada asas :
• Asas kepastian hukum, adalah dalam setiap
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen
ASN, mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
• Asas profesionalitas, adalah mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Asas proporsionalitas, adalah mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
Pegawai ASN.

8. Asas ASN
• Asas keterpaduan, adalah pengelolaan
Pegawai ASN didasarkan pada satu
sistem pengelolaan yang terpadu secara
nasional.
• Asas delegasi, adalah bahwa sebagian
kewenangan pengelolaan Pegawai ASN
dapat didelegasikan pelaksanaannya
kepada kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, dan
pemerintah daerah.
• Asas netralitas, adalah bahwa setiap
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala
bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan siapapun.

9. Asas ASN
• Asas akuntabilitas, adalah setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Pegawai ASN harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Asas efektif dan efisien, adalah bahwa
dalam menyelenggarakan manajemen
ASN sesuai dengan target atau tujuan
dengan tepat waktu sesuai dengan
perencanaan yang ditetapkan.
• Asas keterbukaan, adalah bahwa dalam
penyelenggaraan manajemen ASN bersifat
terbuka untuk publik.

10. Asas ASN
• Asas nondiskriminatif, adalah bahwa dalam
penyelenggaraan manajemen ASN, Komisi
ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan
gender, suku, agama, ras, dan golongan.
• Asas persatuan dan kesatuan, adalah bahwa
Pegawai ASN sebagi perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
• Asas keadilan dan kesetaraan, adalah bahwa
pengaturan penyelenggaraan ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan
untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan
peran sebagai Pegawai ASN.
• Asas kesejahteraan, adalah bahwa
penyelenggaraan ASN diarahkan untuk
mewujudkan peningkatan kualitas hidup
Pegawai ASN.

11. Prinsip ASN
Prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN
sebagai profesi berlandaskan pada prinsip
sebagai berikut :
• nilai dasar.
• kode etik dan kode perilaku.
• komitmen, integritas moral, dan tanggung
jawab pada pelayanan publik.
• kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugas.
• kualifikasi akademik.
• jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas.
• profesionalitas jabatan.

12. Nilai Dasar ASN
Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Nilai dasar ASN sebagai salah satu prinsip
ASN meliputi :
• memegang teguh ideologi Pancasila.
• setia dan mempertahankan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
• mengabdi kepada negara dan rakyat
Indonesia.
• menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak.
• membuat keputusan berdasarkan prinsip
keahlian.
• menciptakan lingkungan kerja yang non
diskriminatif.

13. Nilai Dasar ASN
• memelihara dan menjunjung tinggi standar etika
yang luhur.
• mempertanggungjawabkan tindakan dan
kinerjanya kepada publik.
• memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kebijakan dan program pemerintah.
• memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna,
berhasil guna, dan santun.
• mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
• menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja
sama.
• mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong
kinerja pegawai.
• mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
• meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan
yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.