PERAN ASN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA UNTUK MENJAGA NKRI-KORPRI (FINAL).ppt
1. “ PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA
UNTUK MENJAGA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
DALAM KEBERAGAMAN “
Jakarta, 27 Juni 2023
oleh :
Dr. Drajat Wisnu Setyawan, M.M
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wasbang
KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
2. KEMENTERIAN DALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
DIREKTUR BINA IDEOLOGI, KARAKTER,
DAN WAWASAN KEBANGSAAN
BIODATA
Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Gedung F Lantai 7
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
ALAMAT
KONTAK
RIWAYAT JABATAN
RIWAYAT PENDIDIKAN
DIREKTUR BINA IDEOLOGI, KARAKTER & WASBANG
DIREKTUR EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN
KAPASITAS DAERAH
DIREKTUR PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKRETARIS DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI
DIREKTUR PENCATATAN SIPIL
Mobile : +62813 1459 9337
S2 : MAGISTER MANAJEMEN
S1 : GEOGRAFI - UGM
3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
E
Optio
n
RIS
UUD
45
UUDS
1950
UUD
45
UUD
45
Ama
nde
men
18 Agust s.d.
27 Des 1949
5 Juli 1959
s.d. 19 okt
1999
17 Agust 1950
s.d. 5 Juli 1959
27 Des 1949
s.d. 17 Agust
1950
1999 (1)
2000(2)
2001(3)
2002(4)
8 Bln
4,4 Tahun
8 Th, 11
Bln
40 Th,
3 Bln
Jalan 21
Tahun
KONSEPSI NEGARA BANGSA DAN
NASIONALISME BERDASAR
KONSTITUSI
4. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
NKRI dibagi atas daerah-
daerah Prov dan daerah prov itu
dibagi atas kab & kota, yg tiap-
tiap prov, kab & kota itu
mempunyai pemerintahan
daerah, yg diatur dgn UU.
UU 23/2014 Tentang
PEMDA
Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945
Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yg bersifat
khusus atau bersifat istimewa yg
diatur dgn UU.
1. UU 29/2007 ttg DKI Jakarta
2. UU 21/2001 ttg Otsus Papua
3. UU 11/2006 ttg Pem. Aceh
4. UU 13/2012 tg DI Yogyakarta
PEMERINTAH DAERAH(OTDA)
DALAM KONSEPSI NKRI
5. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRATIS
(UU No. 23/2014 TENTANG PEMDA)
KEWAJIBAN KDH dan WAKIL KDH
Pasal 67 Ayat huruf a , c, dan d :
memegang teguh & mengamalkan Pancasila,
melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan &
memelihara keutuhan NKRI;
Mengembangkan kehidupan demokrasi.
Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. PROSES
(MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK)
•Kepemimpinan
Nasional
•Visi Bangsa
•Kompetensi Aparatur
Negara
•Etika Berbangsa :
SosBud, Politik &
Pemerintahan, Ekonomi
& Bisnis, Hukum dan
Keadilan, Keilmuan,
Lingkungan
STRUKTUR
ORGANISASI
PEMERINTAHAN
• Tatanan Organisasi
• Prinsip Penataan
lembaga Negara
• Lembaga Negara
• Organisasi
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Hub.Pusat & Daerah
Formulasi
Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kinerja
•Pengkajian masalah
•Penentuan tujuan
•Pengembangan
alternatif
•Pembuatan model
•Penentuan Kriteria
•Penilaian alternatif
•Perumusan
rekomendasi
•Legislatif
• Eksekutif
•Yudikatif
• InterestGroup
• Media Massa
•Ketaatan
•Efisiensi
•Efektivitas
Stratifikasi Kebijakan
•Kebijakan Umum
•Kebijakan Khusus
•Kebijakan tehnis
•Kebijakan daerah
•Fairness
•carefulness
• legal security
•proportionality
•equality
•competency
Institusional
Spritual
Kultural
SISTEM
NILAI
Jiwa UUD 1945
UNSUR-UNSUR SANKRI
Prinsip
Kebijakan
Peran
ASN
•Pelaksana Peraturan
& UU Pemerintah
yang netral
•Pelayanan dengan
kepuasan publik
•Paham tujuan
kebijakan
pemerintah
Roda
Administrasi
Pemerintahan
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BS67
7. SESUAI UU RI
NOMOR 5
TAHUN 2014
TTG APARATUR
SIPIL NEGARA
(ASN)
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintahan dengan perjanjian kerja yg bekerja pada
instansi Pemerintah
Pegawai Sipil Aparatur Negara (pegawai ASN ) adalah
pegawai sipil dan pegawai pemerintah dgn perjanjian kerja
yg diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan per UU
PNS adalah warga negara Indonesia , yang memenuhi syarat
tertentu diangkat sbg pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat kepegawaian utk menduduki jabatan pemerintahan
Pegawai pemerintah dgn perjanjian kerja (PPPK) adlh WNI
yg memenuhi syarat tertentu yg diangkat berdasarkan
perjanjian kerja utk jangka wkt tertentu dlm rangka
melaksanakan tugas pemerintahan
9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
CARA BERPIKIR MELIHAT PERMASALAHAN BANGSA
DAN NEGARA (PERILAKU POLITIK) BERDASARKAN
PANCASILA (Alenia IV Pembukaan UUD 1945)
”…….. maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan
sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
“kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia
mengingatkan bahwa perilaku
politik (konsep Nasionalisme ) kita
harus tetap didasarkan atas Norma
Hukum (UUD 1945) yang dasarnya
adalah PANCASILA.
10. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dibutuhkan ASN :
1. INTEGRITAS
2. PROFESIONAL
3. NETRAL DAN BEBAS INTEGRASI
POLITIK
4. BERSIH KKN
5. MAMPU MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PUBLIK
6. PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA
UNDANG - UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
11. RUANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PERAN
LEMBAGA SESUAI UUD 1945
Pasal 28 UUD 1945
HAK BERSERIKAT
Perkoperasian
Perseroan Terbatas
Yayasan
UU
2/2011
Parpol
UU
17/2013
Ormas
UU ASN
KORPRI
14. Terjaminnya perlindungan hak-hak
Pegawai R.I. guna tercapainya
ketenangan dan kelangsungan kerja
dan usaha untuk meningkatkan taraf
hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan Pegawai R.I. beserta
keluarganya.
Terhimpun dan bersatunya Pegawai
R.I. untuk mewujudkan rasa setia
kawan dan persaudaraan sesama
Pegawai R.I.
TUJUAN
KORPRI
16. Pecahnya Negara Bangsa” dalam dunia global menurut pemikiran
Kenichi Ohmae disebabkan oleh ekonomi global yang masuk melalui
industri, investasi, individual dan informasi teknologi yang masuk
tanpa mengenal batas-batas negara secara geografis. Ke 4 (empat ) “I “
tersebut telah membuat suatu kawasan wilayah di negara terpengaruh
niilai budaya tertentu akibat rendahnya kesadaran masyarakat bangsa
tersebut.
Anthony Giddens menyatakan bahwa masyarakat modern adalah produk
tiga perkembangan yang berbeda ; negara bangsa, kapitalisme, dan
industrialisme. Negara bangsa dianggap sebagai fenomena historis abad
19 dan awal abad 20 yang diartikan sebagai “penyatuan perangkat
administratif atas daerah tertentu.”
Maka seperti prediksi Samuel Huntington bahwa suatu saat negara
bangsa pecah bukan karena idiologi dan politik melainkan disebabkan
kebudayaan.
TANTANGAN BANGSA DI ERA GLOBAL ?
17. Rendahnya
Kinerja
ASN
11.000 pelaporan
kinerja pelayanan
publik yang buruk
(Ombudsman, 2016)
64 persen PNS hanya
mempunyai
kemampuan
administratif
(Menpan RB, 2017)
19,4% ASN di 6 kota
besar tidak setuju
dengan ideologi
Pancasila (Alvara,
2017)
Hanya 30 persen ASN
yang kompeten
(Legowo, 2018)
Rendahnya
pelayanan publik
Berbelit-belit dan
melelahkan
Lambat
Ketidakpastian Mahal
18. 18
Merosotnya nilai-nilai politik kebangsaan, sehingga
menghilangkan jatidiri bangsa yang bercirikan
musyawarah mufakat.
Masih adanya gejolak/konflik di daerah, sehingga
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
Belum optimalnya penataan parpol dan Ormas
sebagai pilar demokrasi, sehingga komunikasi politik
kurang efektif.
Belum optimalnya pengembangan budaya politik
demokratis berdasarkan Pancasila, sehingga banyak
perilaku politik yang tidak sesuai nilai-nilai luhur
bangsa (seperti anarkisme ).
TANTANGAN TERHADAP PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA: :
19. 19
Bhinneka Tunggal Ika
Dalam UPAYA PENGUATAN PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA, kita perlu membangun
kembali rasa, paham dan semangat
kebangsaan dengan nuansa baru selaras
dengan kebutuhan dan tantangan
perkembangan jaman dengan tetap
mempertahankan dan mengacu kepada:
4 (EMPAT) KONSENSUS DASAR
BERBANGSA DAN BERNEGARA yaitu:
Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara,
UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,
NKRI sebagai bentuk negara bangsa, serta
Bhinneka Tunggal Ika sbg semboyan negara
yang merupakan modal untuk bersatu
dalam kemajemukan
sbg
dasar
negara
sbg
konstitusi
negara
sbg
semboyan
sekaligus
prinsip
negara
merupakan
eksistensi &
bentuk
Indonesia
sbg negara
bangsa
STRATEGI PENGUATAN KESATUAN BANGSA
20. PANCASILASEBAGAI
DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA
UUD NKRI TAHUN 1945
sebagai Landasan Konstitusional
NEGARA KEKSATUAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI BENTUK NEGARA
BHINEKA TUNGGAL IKA
SEBAGAI SEMBOYAN NEGARA
4 KONSENSUS DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
21. Bhinneka Tunggal
Ika
STRATEGI PENGUATAN KESATUAN BANGSA
melalui penanaman NILAI-NILAI KEBANGSAAN
Berdasarkan 4 Konsensus Dasar Berbangsa & Bernegara
1. Nilai Religius
2. Nilai Kekeluargaan
3. Nilai Keselarasan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai Keadilan
1. Nilai Demokrasi
(Kebebasan)
2. Nilai
Kesederajatan
3. Nilai Ketaatan
Hukum
1. Nilai Kepedulian
(Toleransi)
2. Nilai Keadilan
3. Nilai Gotong
Royong
1. Nilai Kesatuan
Wilayah
2. Nilai Persatuan
3. Nilai Kemandirian
25. Partisipasi Politik
Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, mulai dari pendaftaran partai
politik, penyusunan DPS, dan sekarang ini masa pendaftaran bakal
calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hingga
nanti hari H pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari
2024. Di sini peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk
partisipasi pada Pemilu maupun Pilkada.
Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks
politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam
berbagai proses politik seperti Pemilu dan Pilkada.
Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga
mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat
adalah mobilisasi politik.
Namun Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai
dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta
dalam pelaksanaan keputusan politik tersebut.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik)
26. Partisipasi Politik
Dalam sistem Pemilu, partisipasi masyarakat sangat penting.
Keberadaan partai politik sebagai peserta Pemilu menjadi salah salah
satu penggerak partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif
dalam Pemilu tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud partisipasi
masyarakat adalah partisipasi politik.
Di mana yang yang dimaksud sebagai partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif
dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih pemimpin
negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi
kebijakan pemerintah (public policy).
Partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator dalam
setiap gelaran Pemilu dan Pilkada. Karena semakin tinggi tingkat
partisipasi masyarakatnya, maka semakin tinggi tingkat legitimasinya.
27. PESERTA PEMILU
1.Partai Kebangkitan Bangsa
2.Partai Gerakan Indonesia Raya
3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Partai Golkar
5.Partai Nasdem
6.Partai Buruh
7.Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.Partai Keadilan Sejahtera
9.Partai Kebangkitan Nusantara
10.Partai Hati Nurani Rakyat
11.Partai Garda Perubahan Indonesia
12.Partai Amanat Nasional
13.Partai Bulan Bintang
14.Partai Demokrat
15.Partai Solidaritas Indonesia
16.Partai Perindo
17.Partai Persatuan Pembangunan
18.Partai Nangroe Aceh
19.Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan
Taqwa
20.Partai Darul Aceh
21.Partai Aceh
22.Partai Adil Sejahtera Aceh
23.Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh
24.Partai Ummat
28.
29. PELAKSANAAN PEMILU DAN
PILKADA TAHUN 2024
Pemungutan Suara Pemilu Serentak
tahun 2024 dilaksanakan pada
Rabu, 14 Februari 2024
Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun
2024
Pemungutan Suara Pilkada Serentak
tahun 2024 dilaksanakan pada
Rabu, 27 November 2024
Pemilu Serentak tahun 2024 memilih Presiden
dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
14 Februari 2024
Pilkada Serentak tahun 2024 memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota
27 November 2024
30. PEMILU DAN PILKADA
TAHUN 2024
2024
INDONESIA
Kontestasi Pemilu dan
Pemilihan tahun 2024
Pemilu
2024
Pemilihan
Kepala
Daerah
27 November 2024
1 Oktober Pelantikan
DPR RI dan DPD RI
Pencalonan
Pemilu
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
DPR RI, DPD RI, DPRD Prov dan DPRD
Kab/Kota
Gugatan hasil di
Mahkamah Konstitusi
20 Oktober Pelantikan Presiden
dan Wakil Presiden Terpilih
Serentak 2 Kotak Suara
Serentak 5 Kotak Suara
14 Februari 2024
Pemilu tahun 2024 akan
memilih Presiden dan Wakil
Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD
Prov dan DPRD Kab/Kota pada
14 Februari 2024 dan memilih
kepala daerah di 514 Kab/Kota
dan 33 Provinsi pada 27
November 2024
Pasal 167 ayat (7) : “Penetapan Pasangan
Calon terpilih paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden”
32. NKRI
Wilayah
Pemerintahan
Masyarakat
SDA
Lautan
Gunung2
Desa/
Kota
Pusat
OTDA
Bersatu
Berdaulat
Adil
Makmur
Pembangunan
Bangsa & Negara
UUD 45
Pancasila
Infra & Supra
Struktur
Idiologi
Politik
Sosial
Ekonomi
Budaya
Hankam
ORBA
ORLA
Tantangan Eksternal :
Perdagangan Bebas
Teknologi Informasi
Isu Globalisasi
Ham Universal
Tantangan Internal :
Isu Reformasi
Pemb.Ekonomi
Separatisme
Reformasi
98
Tantangan
Global
PEMBANGUNAN BANGSA DAN TANTANGANNYA
fauna
Flora
Suku Agama
Pendidikan
Bhineka
TI
Proklamasi RI
17-8-1945
Kitnas.
20-5-’08
SP
28-10.28
PERAN
APARATUR
SIPIL NEGARA
(ASN)
