Komite sekolah dibentuk berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan pada satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai lembaga mandiri yang mewakili masyarakat untuk mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah.

2. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga
mandiri dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana,
serta pengawasan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan
(Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

3. 3
DASAR HK PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH
KOMITE SEKOLAH DIBENTUK :
• Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bab VII mengamanatkan
desentralisasi pendidikan perlu dibentuk dewan sekolah
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah. Untuk satuan pendidikan komite sekolah.
• Dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002
• Sebagai acuan dapat digunakan Lampiran II Kepmendiknas No.
044/U/2002 tersebut
• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
khususnya dalam Pasal 56 (1), (2), (3), dan (4).
• PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Berangkat dari pasal tentang Peran
Serta Masyarakat dalam bidang pendidikan mulai dari Pasal 196,

4. 4
SECARA ORGANISASI,
KOMITE SEKOLAH
- Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan
pendidikan
- Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain
- Namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu
tentang PERAN dan FUNGSI

5. 5
MAKSUD
PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH
Maksud dibentuknya KOMITE SEKOLAH adalah agar
ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang
mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli
terhadap peningkatan kualitas pendidikan
KOMITE SEKOLAH yang dibentuk dikembangkan
secara khas dan berakar dari budaya, demografis,
ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang
dibangun sesuai dengan POTENSI MASYARAKAT
SETEMPAT  merupakan pengembang kekayaan
filosofis masyarakat secara kolektif

8. FUNGSI
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan
komitment masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat
perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia
industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan
yang diajukan oleh masyarakat

9. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi
kepada satuan pendidikan, mengenai :
• Kebijakan dan program pendidikan
• Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
• Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
• Kriteria kinerja satuan pendidikan
• Kriteria tenaga kependidikan
• Kriteria fasilitas pendidikan
• Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung
peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,
program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

10. KAIDAH DAN PRINSIP
• Berbasis Kerelawanan (Volunteerism) dan Kepedulian
• Kaidah Pertumbuhan Alamiah (Organic
Development)
• Dinamika Proses Membangun Kesadaran Kritis
Masyarakat dan Pemeduli serta Pelaku Pendidikan
• Berbasis Kondisi dan Muatan Lokal
• Pro Poor dan Pro Kualitas Pendidikan
• Keberpihakan yang jelas dan tegas pada kelompok
Marjinal (Vulnerable group) dan Mutu Pendidikan

11. MASALAH UMUM
• Kepala Sekolah masih membawa stigma
BP3
• Pada umumnya Komite Sekolah dibentuk
secara instan untuk memenuhi syarat
subsidi
• Pada umumnya peran sebagai supporting
agency lebih dominan  karena semua
pihak masih menganut paradigma lama
• Masih banyak bad practices

12. isu-isu hangat
• Komite sekolah sebagai instrumen pengutip pungutan liar pihak
sekolah terhadap murid (Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah
25/7/2010)
• Gubernur Sultra Minta Komite Sekolah Hentikan Aneka Pungutan
(Antara, 23/8/2010)
• Komite Sekolah Hanya Stempel kebijakan (Bupati Kepulauan Seribu,
28/11/2010)
• Komite Sekolah hanya sebagai pemungut dana (Solo Pos,
7/12/2010)
• Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menengarai keberadaan komite
sekolah menyimpang dari tujuan semula. Komite Sekolah saat ini
tidak jarang dimanfaatkan untuk menarik pungutan liar dari
orangtua."Masih maraknya pungutan yang terjadi saat penerimaan
siswa baru disebabkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh
pihak sekolah. Celah itu ialah dengan memanfaatkan Komite
Sekolah. Lebih parah lagi, aturan yang ada pun membenarkan dan
melegalisasi praktek pungutan tersebut," ujar anggota F-PKS Raihan
Iskandari di Jakarta, Jum'at (29/6/12)

13. • Fungsi Komite Sekolah Perlu Diluruskan (Walikota Bogor,
25/10/2010)
• 50% KOMITE SEKOLAH DI KLATEN TIDAK BERFUNGSI
(Sekretaris FKKS, 8/1/2010)
• Komite Sekolah Dituding tidak Wakili Wali Murid (Ketua
Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2/8/2010)
• Peranan komite sekolah dalam pengelolaan dana bantuan
operasional sekolah dinilai masih minim karena dominasi
manajemen sekolah. Padahal, pemaksimalan peranan
komite bisa menekan kemungkinan penyelewengan dana
• KINERJA KOMITE SEKOLAH KURANG PERJUANGKAN
ASPIRASI MASYARAKAT (Ketua PGRI Pangkalpinang,
19/10/2010)
• Kepala SDN 04 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur
membekukan Komite Sekolah Kamis (28/7/2011).

14. • Ada tiga lembaga atau institusi yang terlibat
baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam mengurus penyelenggaraan pendidikan
sekolah, yakni (1) satuan pendidikan sekolah,
(2) organisasi sosial pendiri sekolah, dan (3)
Komite Sekolah.

16. PP 17 Tahun 2010 (PP Nomor 66 tahun 2010)
Pasal 196
1. Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan.
2. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara
mandiri dan profesional.
3. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan
menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan
aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
4. Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan
pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah.

17. 5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik
kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat
membentuk komite sekolah/madrasah gabungan
dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
6. Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan
pendidikan.
7. Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat
bersumber dari:
– Pemerintah;
– pemerintah daerah;
– masyarakat;
– bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
– sumber lain yang sah.

18. Pasal 197
1. Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling
banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh
persen);
b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh
persen).
1. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah
adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
2. Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan
apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia; atau
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

19. 4. Susunan kepengurusan komite
sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan
sekretaris.
5. Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh
rapat orangtua/wali peserta didik satuan
pendidikan.
6. Ketua komite dan sekretaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh
anggota secara musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara.
7. Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/
madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

20. Pasal 198
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah,
baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan
ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di
satuan pendidikan;
2. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta
didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
3. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik
secara langsung atau tidak langsung;
4. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik
baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
5. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas
satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

21. • Pasal 199 (1) menyebutkan bahwa: ”Pengawasan
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah”. Bahkan,
pengawasan itu meliputi dua aspek penting, yakni
pengawasan administratif dan pengawasan dari segi
teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sudah barang tentu, pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bukanlah
sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang
harus dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal,
maupun pengawas fungsional yang lain di tingkat
daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah adalah jenis
pangawasan sosial atau masyarakat.

22. PERANGKAT ORGANISASI
• PENGERTIAN ORGANISASI
ORGANISASI ADALAH KESATUAN (ENTITY) SOSIAL YANG
DIKOORDINASIKAN SECARA SADAR, DENGAN SEBUAH
BATASAN YANG RELATIF DAPAT DIIDENTIFIKASI, YANG BEKERJA
ATAS DASAR KETERIKATAN YANG RELATIF TERUS MENERUS
UNTUK MENCAPAI TUJUAN ATAU SEKELOMPOK TUJUAN
• Kepengurusan
• Struktur Organisasi
• Job description tiap personel
• AD/ART (atau panduan organisasi)
• Fasilitas Penunjang

23. MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI
• KONSOLIDASI ORGANISASI
 Penyamaan Visi
 Membangun Tim yang Efektif
 Mengembangkan Kreativitas
• PENYAMAAN VISI
“Menjadikan Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang
mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas secara
intelektual, emosional dan spiritual”
• MEMBANGUN TIM YANG EFEKTIF
• MENGEMBANGKAN KREATIVITAS

24. TERIMA KASIH