Dokumen tersebut membahas tentang peran komite sekolah dan dewan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan strategis. Komite sekolah bertugas mewadahi aspirasi masyarakat sementara dewan pendidikan memberikan masukan kebijakan pendidikan. Keduanya bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

1. PERAN KOMITE SEKOLAH, PERAN DEWAN PENDIDIKAN,
HUBUNGAN DEWAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN STRATEGIS
DISUSUN OLEH :
FIRDIANSYAH (20226013084)
LENI APRIANA (20226013115)
EMILIA (20226013116)
Dosen Pengampu : Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M

2. Latar Belakang
Peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama
ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan
dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan.
Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak merasa berkeharusan
untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya
orangtua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan
(stakeholder). Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, tentu saja perlu dilakukan
upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi.
Penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Salah satu
programnya adalah pembuatan komite sekolah. Komite sekolah merupakan salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk lebih memahami peran serta,
tugas, fungsi dan pengertian dari komite sekolah itu sendiri maka dibuatlah makalah ini.

3. Pengertian Komite Sekolah
Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu
Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak
begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada
pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan
mutu pendidikan.
Berdasarkan UU SISDIKNAS (2002:112) komite sekolah adalah badan
mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan
baik pada pendidikan internal sekolah maupun pendidikan di luar sekolah.

4. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah
Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah
adalah sebagai berikut:
a.Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat
dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di
satuan pendidikan.
b.Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c.Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan
demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang
bermutu di satuan pendidikan.

5. Fungsi Komite Sekolah
Adapun fungsi Komite Sekolah menurut UU Sisdiknas (2003: 122) sebagai
berikut:
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia
usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan

6. Peran Komite Sekolah Pendidikan
Peran Komite Sekolah Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua,
masyarakat dan pemerintah. Namun sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih
jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab stakeholder masih
belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan
belum banyak diberdayakan
Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen
penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.
Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam
organisasi komite sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua murid
dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan.
Komite Sekolah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan
masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja
yang dilakukan oleh sekolah

7. Pengertian Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan Nasional adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang dibentuk dan
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional. Berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 menjelaskan
bahwa : Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.

8. Peran Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan berperan sebagai:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga
dalam penyelenggaraan Pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif)
dengan masyarakat.

9. Tugas Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan
rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik,
dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan
kepada masyarakat melalui media cetak, elekronik, laman, pertemuan, atau bentuk lainnya
yang sejenis sebagai bentuk pertanggung jawaban, hal ini ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

10. Keanggotaan Dewan Pendidikan
Keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berasal dari:
1. Pakar pendidikan.
2. Penyelenggara pendidikan.
3. Pengusaha.
4. Organisasi profesi.
5. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya.
6. Pendidikan bertaraf internasional.
7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
8. Organisasi sosial kemasyarakatan.

11. Hubungan Dewan dan Komite Sekolah
Hubungan Sekolah dengan Komite (Masyarakat) Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari
masyarakat karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial yang mengambil siswanya
dari masyarakat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh
karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan
penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Kindred leslie dalam Piet (1994:233) mengatakan hubungan sekolah dan masyarakat dengan
tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan dari praktek pendidikan serta
mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Adanya
hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah
diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan program
pendidikan.

12. TERIMA KASIH