Dewan pendidikan berperan sebagai badan pendukung, pengontrol, dan pemberi saran dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah. Dewan pendidikan dibentuk untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan secara transparan dan akuntabel.

1. DEWAN
PENDIDIKAN
Dosen Pengampu: Dr. Jawane
Malau

2. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan???
Menggunakan pengalaman sekolah swasta
yang memiliki ketergantungan sangat
rendah, sehingga sekolah cenderung lebih
berorientasi kepada kemungkinan yang
memungkinkan keterlibatan orang
tua/masyarakat secara lebih bermakna
dalam penyelenggaraan pendidikan
penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih
efektif bila didukung oleh sistem berbagi
kekuasaan (power sharing) antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
pendidikan karena bagaimanapun juga yang
mengetahui kondisi riil mengenai pendidikan di
daerah itu adalah Pemerintah daerah itu sendiri

3. Bagaimana Pengertian Dewan Pendidikan??
Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan
Meningkatkan Terbentuklah

4. Apa Dasar Hukum Dewan Pendidikan???
f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom.
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/ 2002 tentang Tim Pengembangan Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor
0106.0/023-03.0/-2007, tanggal 31 Desember 2006.
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Apa Saja Sifat Dewan Pendidikan???
Tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas
pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-
lembaga pemerintah lainnya
Mandiri
Didasarkan pada kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio-
demografis, dan nilai-nilai daerah setempat,

6. Apa Saja Tujuan Dewan
Pendidikan??
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan dan program pendidikan.
Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan
masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan.

7. Apa Saja Peran Dan Fungsi Dewan
Pendidikan??
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(legislatif) dengan masyarakat.

8. DEWAN PENDIDIKAN BERFUNGSI:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD
berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD
mengenai:
a) kebijakan dan program pendidikan;
b) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
d) kriteria fasilitas pendidikan; dan
e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan.

9. Bagaimana Peran Dewan Pendidikan di Sekolah?
1. Dalam perannya sebagai badan pendukung (Supporting Agency) dan fungsinya dalam
managemen mengelolaan sumber daya, dewan pendidikan memantau kondisi ketenagaan
pendidikan di sekolah-sekolah dan memobilisasi tenaga sukarela untuk menghadapi
kekurangan tenaga pendidik.
2. Masih dalam perannya sebagai badan pendukung dan fungsinya dalam managemen
mengelolaan sarana dan prasarana dewan pendidikan memantau kondisi sarana prasarana
pendidikan yang ada dan memobilisasi bantuan sarana prasarana dari masyarakat
3. Dalam dan fungsi managemennya pengelolaan anggaran, dewan pendidikan memantau
kondisi anggaran pendidikan di sekolah-sekolah.
4. Dalam perannya sebagai badan pengontrol (Controlling Agency) dan fungsi managemen
sebagai pemantau out put (keluaran) pendidikan, dewan pendidikan harus memantau hasil
UAN pada setiap sekolah.

10. Bagaimana Peran Dewan Pendidikan di
Sekolah?
5. Dalam perannya sebagai badan penghubung (Mediator Agency) sebagai
fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya, dewan pendidikan
mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah-sekolah.
6. Dalam perannya sebagai Badan pertimbangan (Advisory Agency), sebagai
fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya (SDM, Sarpras, Anggaran),
dewan pendidikan memberikan pertimbangan terhadap standar teknis
sekolah.

11. Bagaimana Organisasi Dewan
Pendidikan???
Keanggotaan
Dewan
Pendidikan
Unsur
Masyarakat
Unsur Birokrasi /
Legislatif (Max 4-
5 orang)
1. LSM bidang pendidikan
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh pendidikan
4. Yayasan penyelenggara
pendidikan
5. Dunia usaha/industri/asosiasi
profesi
6. Organisasi profesi tenaga
pendidikan
7. Komite Sekolah
Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal

12. Kepengurusan Dewan Pendidikan
Pengurus sekurang-kurangnya
terdiri atas:
1. Ketua:
2. Sekretaris;
3. Bendahara
Pengurus dipilih dari dan oleh
anggota;
Masa jabatan pengurus Dewan
Pendidikan adalah 5 (lima) tahun
dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan (Pasal 192,
ayat 8) Masa jabatan pengurus Dewan .
Ketua bukan dari unsur pemerintah
daerah dan DPRD

13. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART)
Dewan Pendidikan Wajib
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART)
1. Nama dan tempat kedudukan:
2. Dasar, tujuan dan kegiatan;
3. Keanggotaan dan kepengurusan;
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
5. Keuangan;
6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
7. Perubahan AD dan ART dan pembubaran
organisasi
Sekurang-
kurangnya
memuat :

14. Bagaimana Proses Pembentukan Dewan
Pendidikan???
Pembentukan Panitia
Persiapan
Panitia Persiapan
Mempersiapkan
Pembentukan Dewan
Pendidikan
Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan yang sekurang-kurangnya 5
(lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan, dan pemerhati pendidikan
1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Dewan Pendidikan;
2. Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari
masyarakat;
3. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota
8. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan
Pendidikan.
Prinsip-prinsip Pembentukan:
transparan, akuntabel, dan demokratis serta merupakan mitra pemerintah Kabupaten/Kota

15. Bagaimana Penetapan dan Apa saja Larangan
Dewan Pendidikan ?
Calon anggota Dewan Pendidikan yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak
melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Dewan Pendidikan sesuai dengan jumlah
anggota yang disepakati dari masing-masing unsur.
Larangan bagi Dewan Pendidikan :
a) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan
pakaian seragam di satuan pendidikan;
b) Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya di satuan
pendidikan;
c) Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun tidak
langsung;
d) Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak
langsung; dan/atau
e) Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung
atau tidak langsung

16. Apa Saja Indikator Kinerja Dewan Pendidikan??
Dewan Pendidikan sebagai :
Badan pertimbangan
Badan pendukung
Badan pengontrol
Badan penghubung/mediator

17. Peran Dewan
Pendidikan
Fungsi manajemen
Pendidikan
Indikator Kinerja
Badan
pertimbangan
(Advisory
Agency)
1. pengambilan
keputusan
a. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat dalam bidangpendidikan.
b. Memberi masukan kebijakan pendidikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
c. Memberi pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam membuat
keputusan
d. Memberi rekomendasi terhadap keputusan Dinas Pendidikan Kab./Kota
e. Memberikan masukan untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan
pendidikan di daerah
2. pelaksanaan
Program
- Kurikulum
- PBM
- Evaluasi
a. Memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada Dinas Pendidikan
b. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan strategi belajar mengajar kepada
Dinas Pendidikan
c. Memberikan pertimbangan tentang evaluasi pendidikan kepada dina pendidikan
3. Pengelolaan
Sumber Daya
- SDM
- Sarpras
- Anggaran
a. Memberikan pertimbangan mengenai kualifikasi guru
b. Memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan guru dan kepala sekolah
c. Memberikan pertimbangan tentang rotasi tenaga guru dan kepala sekolah
d. Memberikan pertimbangan terhadap standar teknis sekolah
e. Memberikan pertimbangan mengenai sumber-sumber anggaran

18. Peran Dewan
Pendidikan
Fungsi manajemen
Pendidikan
Indikator Kinerja
Badan
pendukung
(Supporting
Agency)
1. pengelolaan
sumber daya
a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah-sekolah
b. Mengidentifikasi tenaga ahli dalam masyarakat untuk mendukung sumberdaya
pendidikan di daerah.
c. Mobilisasi tenaga ahli dalam masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya
pendidikan di daerah
d. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru
e. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk menanggulangi kekurangan
2. Pengelolaan
sarana dan
Prasarana
a. Memantau kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada.
b. Mobilisasi bantuan sarana prasarana dari masyarakat
c. Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat
d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat
3. Pengelolaan
Anggaran
a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah-sekolah.
b. Mobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan
c. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan
d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan

19. Peran Dewan
Pendidikan
Fungsi manajemen
Pendidikan
Indikator Kinerja
Badan
pengontrol
(Controlling
Agency)
1. Mengontrol
perencanaan
pendidikan
a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan.
b. Mengontrol kualitas kebijakan di lingkungan dinas pendidikan.
c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan
d. Mengontrol kualitas program pendidikan
2. Mengontrol
pelaksanaan
program
a. Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan.
b. Mengontrol penjadwalan program.
c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan program.
d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program
e. Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat
3. Memantau out
put(keluaran)
pendidikan
a. Memantau angka partisipasi pendidikan.
b. Memantau angka mengulang.
c. Memantau angka bertahan.
d. Memantau angka transisi
e. Memantau hasil UAN
4. Memantau out
comes (dampak)
pendidikan
a. Memantau pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Memantau ketenagakerjaan di daerah
c. Memantau kondisi sosial budaya daerah

20. Peran Dewan
Pendidikan
Fungsi manajemen
Pendidikan
Indikator Kinerja
Badan
Penghubung
(Mediator
Agency)
1. perencanaan a. Menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dengan DPRD atau
Dinas Pendidikan dengan sekolah.
b. Mengidentifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat.
c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada
pemerintah daerah.
2. pelaksanaan
program
a. Mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan kepada
masyarakat
b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan kepada dinas
pendidikan
c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan
program pendidikan
d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat
terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan
3. Pengelolaan
sumber daya
a. Mengidentifikasi kondisi sumberdaya di sekolah-sekolah.
b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat
c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan.
d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat