ad art komite

1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGGARAN DASAR (AD)
PEMBUKAAN
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara anak, pemerintah, orang tua dan
masyarakat. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak; semua anak;
baik yang daya tangkap belajarnya cepat maupun yang lamban.
Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran perlu berpedoman pada
lima pilar utama:
(i) Pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan;
(ii) Penggunaan budaya lokal untuk memberdayakan anak;
(iii) Menyukseskan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi
(iv) Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
(v) Semua masyarakat ambil bagian dan berprestasi
Komite SDN 2 Sarirejo adalah lembaga yang bersifat mandiri dan mewadahi peran aktif
masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran semua anak, pemerataan pelayanan
pendidikan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di SDN 2 Sarirejo.
Mandiri berarti (a) Komite SD dapat bekerja-sama atau, berkoordinasi dengan Komite SD lain,
perangkat Pemerintah Daerah (antara lain Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPRD,
yayasan persekolahan atau lembaga lain) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pendidikan; (b) dan tidak mempunyai hubungan hirkis atau kaitan stuktural dengan lembaga
pemerintah. Bentuk peran guru, Kepala Sekolah, orang tua murid dan masyarakat diwujudkan
melalui lembaga yang di sebut Komite Sekolah.
DASAR HUKUM
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak anak
4) Undang- Undang Nomor 25, tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) Tahun 2000-2004
5) Undang-Undang Nomor 22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6) Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Aktif Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional.
Bab l
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
1. Komite SD adalah lembaga mandiri yang di bentuk dan di pilih dari dan oleh orangtua/
wali murid, komunitas sekolah unsur-unsur masyarakat yang berfungsi memberikan
pertimbangan penyediaan sumber daya, guna meningkatkan mutu belajar-mengajar dan
kinerja murid, guru dan Kepala Sekolah.
2. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka
peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota.
3. Kopentensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar, yang di refleksikan
dalam kebiasaan , kepribadian dan tindakan.
4. Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari bagian-
bagian atau bidang fungsional yang terpisah dari sebuah organisasi agar dapat mencapai
tujuan secara berdaya guna dan tepat guna;
5. Koordinasi instansional adalah koordinasi antar instansi dalam menangani urusan tertentu
yang berkaitan dengan pendidikan;

2. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): rencana dan pengaturan tentang (i)
kompetensi dan hasil pembelajaran yang harus dicapai murid; (ii) penilaian kegiatan
belajar-mengajar; dan (iii) pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan
kurikulum di sekolah.( Silakan sesuaikan dengan KTSP atau Kurtilas )
8. Misi Pendidikan, adalah seperangkat tindakan yang di lakukan untuk mewujudkan visi
pendidikan.
9. Pakaian seragam murid SD secara nasional (putih-merah) tetap berlaku. Namun demikian
sekolah datat menetapkan pakaian seragam lainnya sesuai dngan norma-norma agama,
budaya dan sapirasi sekolah masing-masing melalui musyawarah dengan Komite
Sekolah.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi antar murid, antar murid dengan pendidik dan
sumber belajar di suatu lingkungan belajar.
11. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui motivasi,
kegiatan bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan, sehingga murid apat berkembang
sebagai pribadi dan anggota masyarakat di masa depan.
12. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
13. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan
selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar atau satuan pendidikan luar sekolah yang
sederajat dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah
atau satuan pendidikan yang sederajat.
14. Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan-bangsa melalui pengembangan
kemampuan serta pembetukan watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat di tengah
masyarakat dunia.
15. Penentuan biaya yang di bebankan pada masyarakat/ orang tua didasarkan pada prinsip
keadilan, transparasi sesuai dengan kemampuan dari orang tua melalui musyawarah dan
mufakat bersama antara orangtua, masyarakat/ Komite Sekolah.
16. Penilaian: untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar murid secara
berkelanjutan dan di lakukan melalui ulangan/ ujian harian, tugas, pengamatan dan
partofolio.
17. Satuan pendidikan adalah unit penyelenggara pendidikan baik pada program pendidikan
6 tahun di SD dan satuan pendidikan yang sederajat, yang meliputi sekilah dan jalur
pendidikan luar sekolah.
18. Setandar kompetensi murid SD/ MI memiliki;
a. Ahlak dan budi pekerti yang luhur
b. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang
berlaku
c. Kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani
d. Kemampuan untuk mempersiapkan kecerdasan anak secara dini untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
e. Menyiapkan murid yang mampu bekerja di masyarakat.
19. Sumber Pembiayaan;
a. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta
b. Dana masyarakat/ orang tua murid
c. Sumber lainnya seperti hibah/ sumbangan dan lain-lain
d. Yayasan/ penyelenggara SD/ MI swasta
20. Tujuan penyelenggaraan di SD/ MI bertujuan agar murid memiliki kemampuan dasar
baca, tulis, hitung, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi murid yang
sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta penanaman sikap moril sepiritual guna
mempersiapkan murid sebagai anggota masyarakat dan untuk melanjutkan ke SMP/ MTs
atau satuan yang sederajat.
21. Unit kegiatan murid: Pada prinsipnya sekolah dapat mendorong dan menyediakan unit
kegiatan murid dalam rangka menumbuhkan bakat, minat dan kemampuan berdemokrasi
serta latihan kepemimpinan.
22. Visi pendidikan adalah wawasan atau cara pandang jauh ke depan tentang cirri-ciri ideal
manusia yang didambakan sebagai hasil pendidikan.

3. Bab 11
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 2
(1) Lembaga ini bernama Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Sarirejo
(2) Lembaga ini di bentuk dan disahkan pada tanggal 2 Januari 2009
(3) Masa jabatan pengurus komite sekolah 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
(4) Komite SDN 2 Sarirejo berkedudukan di SDN 2 Sarirejo
Bab III
NILAI-NILAI DASAR
Pasal 3
Komite SDN 2 Sarirejo adalah organisasi masyarakat. Oleh karena itu Komite Sekolah menganut
dan menggunakan nilai-nilai dasar berikut ini yang memang dijunjung tinggi oleh masyarakat:
(1) Mengutamakan kepercayaan;
(2) Kesetaraan;
(3) Keterbukaan;
(4) Partisipatif;
(5) Fokus pada pembelaaran anak;
(6) Mampu mempertanggungjawabkan;dan
(7) Melayani anak tanpa diskriminatif
(8) Ramah anak
Bab IV
SIFAT
Pasal 4
Komite SDN 2 Sarirejo bersifat:
(1) Mandiri: Berdikari, dapat membuat keputusan dan kebijakan secara otonom, namun tetap
membuka diriterhadap masukan pihak lain.
(2) Non-hirarkis:tidak menjadi atasan atau bawahan dari sekolah,UPT Dinas P dan K, Dinas
Pendidikan, Pemerintah Daerah atau yayasan.
(3) Koordinatif: dapat bekerja-sama dan menjalin hubungan dengan pihak lain untuk
mencapai tujuan Komite SD/MI;
(4) Dedikatif: Tidak mencari keuntungan pribadi maupun kelomppok (bekerja demi
lemajuan anak tanpa pamrih);
(5) Inklusif: Semua pihak (indifidu dan lembaga) mengambil bagian dan perann aktif
(6) Partisipatif: Saling mendengarkan, mengambil keputusan bersama dan melksanakannya;
(7) Transparan: Terbuka dalam manajemen, perolehan dan berbagi informasi dan pengertian
bersama; dan
(8) Akuntabel: Bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan
hasil-hasil kegiatan.
Bab V
TUJUAN
Pasal 5
Komite Sekolah bertujuan untuk:
(1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan oprasional dan program pendidikan di SDN 2 Sarirejo,
(2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan di SDN 2 Sarirejo,

4. (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparasi, akuntabel dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di SDN 2 Sarirejo
Bab VI
VISI DAN MISI
Pasal 6
(1) Visi Komite SDN 2 Sarirejo adalah Prima dalam pelayanan dan terwujudnya komite yang
berdaya guna.
(2) Misi Komite SDN 2 Sarirejo adalah
(a) Mengadakan rapat-rapat baik rapat harian, rapat pleno, dan rapat insidental ;
(b) Memantau siswa belajar di rumah/keluarga;
(c) Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk belajar;
(d) Berperan aktif dalam memajukan pendidikan;
Bab VII
FUNGSI
Pasal 7
Untuk mencapai visi dan misi tersebut pada Pasal 6, maka komite SDN 2 Sarirejo berfungsi
untuk:
(1) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah, bendahara sekolah dan guru untuk
dijadikan keputusan bersama dalam kebijakan dan program peningkatam mutu
pencerdasan anak di kelas, di sekolah dan di rumah terutama tentang KBK dan Penilaian;
Sarana dan Prasarana Fisik dan Ketenangan; Keuangan; Kesehatan dan gizi anak.
(2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bemutu.
(3) Melakukan kerjasama dengann masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha, dunia
industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
(4) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan
yang di ajukan oleh masyarakat.
(5) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah/ madrasah
menganai kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
dan Sekolah (RAPBS); criteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga pendidikan;
criteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
(6) Memberikan kemuahan kepada murid, guru dan kepala sekolah agar dapat menciptakan
suasana yang menyenangkan, tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi sehingga anak
dapat belajar secara menyenangkan, mencerdaskan dan trampil.
(7) Secara terbuka dan yepat waktu mampu mempertanggungjawabkan pada masyarakat
tentang kemajuan setiap murid dan setiap guru di kelas dan kepala sekolah.
(8) Mendorong orang tua murid dan anggota masyarakat lainnya memberikan umpan-balik
perihal kemajuan anak dan sekolah.
(9) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
(10) Melakukan evaluai dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Bab VIII
MENGUTAMAKAN PEMBELAJARAN ANAK
Pasal 8

5. Guru dan anak bertemu di sekolah tanpa saling memilih dan tanpa mmbedakan satu sama lain.
Setiap anak masuk kelas membawa latar belakang termasuk prasangka (yang baik dan yang
buruk), tingkat pengertian dan perasaan asing di lingkungan kelas dan sekolah dan dalam cara
belajaar yang berbeda-beda. Guna menciptakan lingkungan sekoalh yang mendukung
pembelajaran semua anak di kelas dan sekolah, maka:
(1) Kepala sekolah, guru dan staf tata-usaha untuk urusan sehari-hari di lingkungan sekolah
bersama semua komponen di massyarakat menciptakan dan memelihara hubungan yang
dinamis, adil, saling menghormati antara ank dan anak, guru dan anak, guru dan guru,
guru dan staf tata-usaha, penjaga seolah, guru dan kepala sekolah, serta guru dan
orangtua serta masyarakat luas.
(2) Kepala sekolah bersama semua komponen masyarakat (i) menghindari segala bentu
kekerasan terhadap anak; (ii) menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak bebas
dari rasa takut; (iii) menciptakan suasana sehingga anak merasa senang dengan
lingkungan belajar terutama di kelas dan di sekolah.
(3) Guru menggunakan pengetahuan dan pengertian yng sudah ada terutama dari lingkungan
sekitar, budaya lokal dan bahasa daerah.
(4) Guru perlu peka, mengerti dan memastikanagar anak mengendalikan laju pembelajaran
mereka sendiri baik sebagai kelompok maupun sebagai individu.
(5) Guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang berguna dan sesuai
dengan kebutuhan anak.
Bab IX
KEANGGOTAAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 9
(1) Anggota Komite SDN 2 Sarirejo adalah semua anggota masyarakat setempat dan
pihak lain yang peduli pada kemajuan pembelajaran anak di SDN 2 Sarirejo,
(2) Masyarakat perlu memilih wakil-wakil yang mereka percaya dan mampu
menjalankan tugas-tugas Komite demi keberhasilan anak-anak SDN 2 Sarirejo ,
(3) Wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam kepengurusan Komite Sekolah terdiri
dari (a) wakil orangtua murid dan atau wali murid (perempuan dan laki-laki); (b)
wakil masyarakat (perempuan atau laki-laki), (c) wakil perempuan; (d) wakil
dunia usaha (perempuan atau laki-laki); (e) wakil guru kelas rendah dan kelas
tinggi (perempuan dan laki-laki); (f) Kepala Sekolah; (g) wakil Badan Perwakilan
Desa dan atau wakil pemerintah desa atau kelurahan; (perempuan atau laki-laki)
dan (h) alumni (perempuan atau laki-laki); (i) wakil lembaga kesehatan
(perempuan atau laki-laki)
(4) Semua anggota mempunyai hak suara yang sama; bekerja dedikatif untuk
meningkatkan mutu pembelajaran semua anak; baik anak yang daya tanggapnya
cepat maupun anak yang daya tanggapnya lamban.
Bab X
KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 10
Dewan Pengurus Komite SDN 2 Sarirejo :
(1) Terdiri atas: (a) seorang ketua; (b) dua orang wakil ketua; (c) Seorang sekretaris; (d)
seorang bendahara; sejumlah anggota yang terbagi ke dalam 2 (dua) bidang, yakni: (i)
pembelajaran, kesehatan dan gizi anak; dan (ii) keuangan, ketenagaan dan fisik sekolah
(termasuk perolehan asset sekolah).
(2) Wakil Ketua Bidang Pembelajaran Anak dan Wakil Ketua mengurus Sumber Daya.
(3) Ketua Komite SDN 2 Sarirejo tidak berasal dari Kepala, guru, yayasan SDN 2 Sarirejo,
(4) Ketua Komite SDN 2 Sarirejo dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat umum anggota.
(5) Struktur organisasi Komite SDN 2 Sarirejo adalah seperti yang tertera pada pasal 4 dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari pasal 10 Ayat (5) ini.
(6) Dewan Pengurus Komite SDN 2 Sarirejo harus memenuhi persyaratan,: (a) orang yang
perduli terhadap dunia pendidikan dan hak-hak anak; (b) setelah anggota memilih calon,
maka calon yang sudah di pilih memilih lagi dari antara mereka untuk menjadi ; Ketua
Dewan Pengurus, Wakil ketua, sekretaris dan bendahara; (c) setidaknya lima puluh
persen adalah perempuan; (d) dua orang dari wakil pemudi/a; dan (e) Wakil Ketua
Bidang Pembelajaran Anak haruslah calon yang mempunyai anak di sekolah atau
madrasah yang bersangkutan.

6. Bab XI
TUGAS POKOK KOMITE SEKOLAH
Pasal 11
Komite SDN 2 Sarirejo mempunyai tugas untuk:
(1) Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Komite.
(2) Menyelenggarakan rapat-rapat anggota sesuai program yang di tetapkan.
Pasal 12
(1) Komite SDN 2 Sarirejo bertugas untuk menyusun program kerja sekolah dan Laporan
Keuangan Komite harus selesai selambat-lambatnya Bulan Agustus setelah rapat evaluasi
hasil pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya. Tugas tersebut meliputi:
(2) Menetapkan visi dan misi kelas dan sekolah sesuai kebutuhan anak menurut kelas dan jenis
kelamin dan kehendak orang tua serta masyarakat setempat;
(3) Bersama guru, Kepala Sekolah dan pengawas TK/ SD memberikan masukan, pertimbangan
dan rekomendasi kepala sekolah dalam menyusun, menetapkan dan memutuskan program
sekolah termasuk Anggaran pendapatan dan Belanja (RAPBS) SDN 2 Sarirejo,
(4) Kepala Sekolah, membantu dan menyusun silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan dana yang diperlukan untuk mewujudkan KTSP di dalam kelas;
(5) KTSP, Tim Pengembang Silabus perlu bekerja-sama dengan Komite Sekolah yang lain di
gugus yang sama.
(6) Menetapkan kebijakan tentang perbaikan kesejahteraan guru, staf tata usaha, penjaga sekolah
dan kepala sekolah;
(7) Bersama-sama huru dan Kepala Sekolah mengembangkan potensi turut serta secara bebas
masyarakat khususnya budaya local dan bahasa daerah untuk dalam kehidupan budaya
meningkatkan prestasi semua anaksesuai dengan talenta masing-masing anak, baik dalam
bidang akademis maupun bidang iman, taqwa dan budi pekerti;
(8) Menggali, menghimpun dan mengelola sumber daya dari masyarakat yang di kelola oleh
bendahara rutin sekolah dan bendahara pembangunan Komite Sekolah;
(9) Menghimpun dan mengelola saran, masukan, bahan pemikiran, dan tenaga yang berasal
dari masyarakat;
(10) Menerapkan dan menetapkan kebijakan tentang disiplin, penghindaran segala bentuk
kekerasan, tentang sikap dan perilaku terhadap anak pencegahan diskriminasi kepada anak
dan guru perempuan baik di rumah, dikelas maupun di sekolah;
(11) Menetapkan kebijakan tentang pemeriksaan kesehatan mata, gigi, telinga dan gizi anak,
penanggulangannya bersama guru, orang tua murid dan wakil dari lembaga kesehatan
setempat;
(12) Mendukung otonomi dan pengembangan profesi guru dalam pelaksanaan pengajaran aktif,
kreatif, efektif dan menyenangkan sejalan dengan pembelajaran, bimbingan serta penilaian
hasil-hasil pembelajaran (Penilaian formatif dan sumatif;
(13) Membangun kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu
guru, mutu pembelajaran anak, dan kemandirian sekolah, secara berkesinambungan,;
(14) Bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/
Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di SD sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.
(15) Mendukung, memantau dan mengevaluasi disiplin, penghindaran kekerasan terhadap anak,
pengelilaan kelas dan sekolah termasuk penggunaan keuangan dan sumber daya lainnya
untuk kelas dan sekolah;
(16) Memantau guru dan Kepala Sekolah dalam menerapkan KTSP dan meminta
pertanggungjawaban Kepala Sekolah tentang kemajuan dan masalah penerapan KTSP.
(17) Membuat laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pemberi dana dan masyarakat
tentang penggunaan keuangan dan sumber daya lain serta hasil-hasilnya; dan
(18) Menyampaikan usul dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan
Kabupaten Ngada tentang kebutuhan anak, guru dan sekolah dan tentang upaya
peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.
Bab XII
RAPAT KOMITE SDN2 Sarirejo

7. Pasal 13
(1) Rapat pleno anggota merupakan kekuasaan tertinggi Komite SD N 2 Sarirejo
(2) Rapat Pleno Anggota sedikitnya dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun ajaran, yakni
sebelum satu tahun ajaran dengan agenda pokok rencana sekolah, akhir semester I dan II
dengan agenda pokok laporan kemajuan anak dan pertanggungjawaban Komite SDN 2
Sarirejo kepada orang tua dan masyarakat.
(3) Sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota anggota Komite SDN 2 Sarirejo dapat mengusulkan
dan mengesahkan diadakannya Rapat Pleno di luar rapat yang telah di tetapkan.
(4) Pengurus Komite dapat merencanakan dan melaksanakan rapat pengurus, rapat bidang dan
atau panitia ad hoc.
(5) Pengurus Komite menetapkan dan memutuskan wewenang dan kewajiban panitia ad hoc
dalam bentuk surat tugas.
Bab XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
Pasal 14
Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar Komite SDN 2 Sarirejo diatur lebih lanjut
dalam ART Komite SDN 2 Sarirejo.
Bab XIV
PEMBUBARAN KOMITE SDN 2 SARIREJO
Pasal 15
(1) Komite SDN 2 Sarirejo dapat di bubarkan jika sekolah di tutup; atau
(2) Komite SDN 2 Sarirejo dapat di bubarkan jika di setujui oleh sedikitnnya 2/3 anggota
masyarakat dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Sekolah melalui rapat pleno
anggota.
(3) Sesudah Komite SDN 2 Sarirejo dibubarkan, semua asset Komite Sekolah di serahkan
kepada SDN 2 Sarirejo.
B. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOMITE SDN 2 SARIREJO
Bab XV
MEKANISME PEMILIHAN, PENETAPAN PENGURUS KOMITE SD
NEGERI 2 SARIREJO
Pasal 16
Mekanisme pemilihan dan penetapan Komite SDN 2 Sarirejo untuk periode berikutnya
dilaksanakan sebagai berikut:
(1)Kepala Sekolah dan atau orangtua murid membentuk panitia persiapan dan memanggil rapat
untuk menginventarisasi calon Komite SDN 2 Sarirejo
(2) Calon anggota di umumkan kepada orangtua/ wali murid dan masyarakat;
(3) Komite Sekolah mengadakan rapat untuk memilih pengurus Komite Sekolah dan anggota
Komite Sekolah yang baru;

8. (4) Komite Sekolah menetapkan pengurus dan anggota Komite Sekolah yang baru dan
menyerahterimakan kepangurusannya kepada pengurus yang baru dengan Surat Keputusan
Ketua Komite SDN 2 Sarirejo ;
(5) Komite Sekolah yang baru perlu menyebarluaskan informasi tentang kepengurusan dan
tugas-tugasnya kepada orangtua dan anggota masyarakat setempat.
(6) Tembusan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengesahan Komite Sekolah di kirimkan
kepada: (a) Ketua DPRD Kabupaten/ Kota; (b) Kepala Dinas Pendidikan; (c) Dewan
Pendidikan Kabupaten Kota; (d) Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan (e) seluruh pengirus
Komite Sekolah.
Bab XVI
RINCIAN TUGAS PENGURUS KOMITE SDN 2 SARIREJO
Pasal 17
(1) Ketua Bertugas:
a. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan komite SD/ MI baik
kedalam maupun keluar sekolah;
b. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas-tugas Wakil ketua, Sekretaris,
Bendahara dan kepala bidang;
c. Mengatasi dan menyelesaikan masalah yamg terjadi dalam wadah Komite
Sekolah dan sasaran program.
d. Atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban tentang program
kerja Komite kepada anggota Komite Sekolah.
e. Menandatangani surat-surat Komite SDN 2 Sarirejo
f. Bersama-sama dengan semua nsure pengurus melaksanakan tugas-tugas Komite
SDN 2 Sarirejo,
g. Apabila ketua berhalangan, maka ketua mendelegasikan tugas-tugas dan Struktur
organisasi ketua kepada Wakil Ketua I atau wakil ketua II; DAN
h. Memimpin rapat-rapat Komite Sekolah;
i. Menghadiri undangan rapat di luar Komite Sekolah.
(2) Sekretaris bertugas:
a. Mengelola tata usaha Komite Sekolah
b. Menyiapkan agenda rapat setelah mengkonsultasikannya kepada ketua Komnite
Sekolah.
c. Mengatur surat keluar dan surat masuk, termasuk mengagendakannya.
d. Mencatat hasil kegiatan rapat dan membuat risalah rapat.
e. Menyiapkan konsep program kerja dan memfinalkan setelah memperoleh
masukan dari rapat pengurus Komite Sekolah.
(3) Bendahara Komite bertugas:
a. Membukukan keuangan dan menyiapkan uang Komite Sekola;
b. Mengeluarkan uang atas perintah ketua sehubungan dengan program pokok
Komite
c. Memeriksa laporan keuangan sekolah, membuat laporan bulanan laporan enam
bulanan keuangan dan mempertanggungjawabkannya kepada anggota Komite
Sekolah; dan
d. Memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS.
(4) Bidang pembelajaran, Kesehatan dan Gizi Anak berugas:
a. Menyetujui dan mengikuti perkembanganprogram pembinaan kesehatan fisik dan
mental anak, keimanan, ketakwaan dan budi pekerti di kalangan murid, guru dan
Kepala Sekolah.
b. Menyusun program kegiatan pengalangan dana masyarakat termasuk penentuan
uang sekolah.
c. Menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat mengalang dana untuk
sekolah.
d. Membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas pengendalian
sarana dan prasarana sekolah.

9. e. Menyetujui dan mengikuti perkembangan program kegiatan dan gizi, manfaat
penghindaran kegiatan fisik dan mental, peningkatan disiplin serta saling
menghormati antara (i) anak dengan anak; (ii) anak dengan guru dan Kepala
Sekolah; (iii) antara guru dan Kepala Sekolah; dan antara warga sekolah dengan
masyarakat.
f. Memeriksa dengan teliti laporan tiga bulanan dan mempertanggungjawabkan
hasil-hasilnya tentang pelaksanaan tugas bidangnya kepada Komite SDN 2
Sarirejo,
g. Memeriksa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka
tentanng kaitan antara penggunaan dana dan mutu pembelajaran anak.
h. Membantu menyusun dan menyetujui program pemeriksaan kesehatann dan gizi
anak;
i. Melaksanakan kegiatan penyadaran masyarakat tentang kesehatan keluarga dan
anak termasuk program UKS;
j. Menggunakan pengetahuan tentang kesehatan fisik dan mental dan gizi anak
sebagai sumber belajar di kelas dan sekolah;
k. Secara berkala, membantu pemeriksaan dan penyembuhan dan perbaikan gizi
anak;
l. Memeriksa denganteliti laporan kaitan antara kesehatan dan gizi anak dengan
kemajuan belajar anak dan secara terbuka malaporkannya kepada masyarakat; dan
m. Secara berkala melaksanakan kegiatan penyadaran kepada anak dan orangtua
tentang kesehatan masyarakat.
n. Mengevaluasi kesehatan dan gizi anak secara berkala setiap bulan di sekolah.
(5) Bidang Keuangan, Ketenangan dan Fisik Sekalah bertugas:
a. mengupayakan perolehandana untuk peningkatan mutu pembelajaran anak, sarana
dan prasarana sekolah.
b. Menyetujui dan membantu program kegiatan penggunaan dan pemeliharaan
sarana/ prasarana sekolah;
c. Memriksa dengan teliti laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas
pemeliharaan sarana/ prasarana sekolah pada setiap akhir semester dan akhir
tahun sekolah.;
d. Bersama bidang lain memahami dan mendukung program kegiatan pengendalian
mutu pembelajaran murid di setia kelas; dan
e. Memastikan penggunaan uang untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak di
setiap kelas dan di sekolah.
Bab XVII
MEKANISME RAPAT KOMITE SEKOLAH
Pasal 18
(1) Undangan rapat harus di kirimkan kepada peserta rapat selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat dan harus di lengkapi dengan buku
ekspedisi.
(2) Agenda rapat yang di sikapkan oleh Sekretaris Komite Sekolah perlu memperoleh
persetuuan peserta rapat.
(3) Anggota Komite Sekolah dapat mengusulkan agenda rapat untuk memperoleh
persetujuan dari peserta rapat, apabila rapat tersebut hanya di hadiri oleh pengurus
Komite Sekolah.
(4) Bila rapat tersebut di hadiri oleh masyarakat dan atau orangtua murid, maka
anggota Komite Sekolah tidak perlu mengusulkan tambahan agenda rapat;
(5) Anggota Komite Sekolah yang mengusulkan rapat dapat menyampaikan
gagasannya guna mendapat tanggapan dari peserta rapat, kalau rapat tersebut
intern pengurus Komite Sekolah;
(6) Proses dan hasil keputusan rapat dicatat dalam risalah rapat yang disusun oleh
sekretaris Komite Sekolah atau seorang petugas yang di serahi tugas untuk itu;
dan
(7) Hasil keputusan rapat di laporkan dan di baca ulang pada saat usai rapat dan pada
awal pertemuan rapat berikut.

10. Bab XVIII
PELAPORAN
Pasal 19
Baca Bab tentang
(1) Untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar di kelas, maka manajemen
konflik prosedur pelaporan dan urusan administrasi harus di sederhanakan.
(2) Dokumen kebijakan, dokumen rencana dan anggaran serta laporan kemajuan harus harus
disederhanakan.
(3) Pengelolaan dana pendidikan di laporkan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan (accountable).
(4) Setiap pemasukan dan pengeluaran agar dilakukan pemeriksaan dan pengawasan
(diaudit) secara tertib dan teratur.
Pelaporan dan dokumen memakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD
dan menggunakan kata-katadan kalimat yang mudah dimengerti.
Bab XIX
MANAJEMAN KONFLIK
Pasal 20
(1) Komite SDN 2 Sarirejo dan semua piahak yang berkepentinagan berusaha untuk
menciptakan suasana keterbukaan dan kekeluargaan guna mencegah konflik yang dapat
menghambat yang merugikan pembelajaran anak.
(2) Dalam mengatasi konflik, semua pihak perlu menggunakan mengutamakan cara damai
dan menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik berikut ini:
(a) Memisahkan orang dari masalah dan menfokuskan pada masalah;
(b) Pusatkan pada kepentingan atau motif dan bukan pada status atau posisi;
(c) Ciptakan berbagai kemungkinan jalan keluar sebelum memutuskan apa yang harus di
lakukan; dan hasilnya berdasarkan pada patokan-patokan objektif dan tanpa diskriminasi.
Bab XX
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 21
(1) Kerjasdama dengan pihak lain hanya dapat di lakukan setelah di teliti, di pertimbangkan
dan disepakati dalam rapat pleno anggota.
(2) Kerja-sama dengan pihak lain di tuangkan dalam nota kesepakatan yang di tandatangani
oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh wakil Pemerintah Desa/ Kelurahan.
(3) Tujuan utama kerja-sama itu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak-didik.
Bab XXI
KALENDER PENDIDIKAN
Pasal 22
(1) Komite Sekolah memastikan tersedianya kalender pendidikan dan digunakan
sebagaimana mestinya.
(2) Komite Sekolah perlu berkonsultasi perihal kalender pendidikan seperti yang tertera pada
ayat (1) pasal 20 di atas.
Bab XXII
KETENTUAN PENUTUP

11. Pasal 23
Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD dan ART akan ditetapkan secara terpisah melalui rapat
pleno anggota Komite Sekolah.
Ditetapkan di …
Tanggal
Komite Sekolah
……..