Makalah ini membahas tentang etika profesional bagi akuntan publik dan auditor. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian etika dan moralitas, kode etik AICPA dan akuntan di Indonesia, serta penegakan aturan etika profesi."

1. MAKALAH PENGAUDITAN I
“ETIKA PROFESIONAL”
Disusun Oleh :
KELOMPOK 3
SUTIARGI A31114013
IQRIMA MAS MAPPANGILE A31114027
BILQIS RATU ZHABRINA A31114326
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah menolong hamba-Nya
menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya mungkin kami tidak
akan sanggup menyelesaikan dengan baik.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui lebih jauh berbagai hal
mengenai “Audit dan profesi akuntan publik” berdasarkan pengamatan dari berbagai
sumber yang telah kami temukan dan pahami.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Pengauditan I
yang telah banyak memberikan kami pengarahan agar dapat menyelesaikan makalah
ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca,
walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami mohon saran dan
kritiknya. Terima kasih.
Makassar, 21 September 2016
Penulis

3. DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAGIAN I TINJAUAN MATA KULIAH
BAGIAN II PENDAHULUAN
BAGIAN III MATERI PEMBELAJARAN
BAGIAN IV RANGKUMAN
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan meningkatnya perekonomian yang saat ini mengarah pada
globalisasi, maka kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
pun semakin meningkat. Pengaruh globalisasi juga membawa dampak negatif pada jasa
audit, pelaku profesi auditor independen atau akuntan publik dituntut untuk
menunjukan profesionalismenya. Akuntan atau auditor harus dapat memberikan jasa
kualitas terbaik dengan bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, para professional diharuskan
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam suatu profesi, selain itu untuk
menjalankan suatu profesi sangatlah penting adanya etika profesi. Di dalam kode etik
terdapat muatan-muatan etika, yang dalam bahasa yunani terdiri dari dua kata
yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat, dan ethikos yang berarti perasaan batin
atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertingkah laku. Etika
profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar
sedapat mungkin terlihat praktis dan realitis, namun tetap idealistis. Setiap akuntan
harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam
menyelesaikan laporan keuangan kliennya.
Dengan adanya kode etik profesi, akuntan diharapkan berperilaku secara benar
dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Meski begitu terkadang
pelanggaran tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan
pengetahuan dalam menerapkan etika secara memadai. Oleh karena itu diperlukan
adanya landasan pada standar moral dan etika tertentu. Untuk mendukung
profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah
mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun
1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam Mukadimah Kode Etik Akuntan
Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan.Dengan
menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan
memenuhi segala hukum dan peraturan yang telah disyaratkan.

5. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya, antara lain:
1. Apa yang dimaksud Etika dan moralitas?
2. Bagaimanakah kode etik AICPA?
3. Bagaimanakah kode etik akuntan di Indonesia?
4. Bagaimanakah penegakan aturan dilakukan?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini, antara lain:
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud Etika dan moralitas.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kode etik AICPA.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah kode etik akuntan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan aturan dilakukan.

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Etika Dan Moralitas
Etika (ethichs) berasal dari bahasa Yunani ethos ,yang berarti “karakter”.Kata
lain untuk etika ialah moralitas (morality),yang berasal dari bahasa Latin mores,yang
berarti “kebiasaan”. moralitas berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku
manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang
akan berperilaku terhadap sesamanya. Boynton (2003:97), membagi pembahasan
mengenai etika kedalam dua kelompok yaitu:
1. Etika Umum
Etika umum (general ethics) mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud
dengan baik bagi seseorang atau masyarakat, dan mencoba menetapkan sifat dari
kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri dan
sesamanya. Namun, ketidakmampuan untuk menyepakati apa yang disebut “baik”
dan “kewajiban” telah membuat para filsuf terpecah menjadi dua kelompok aliran.
Kelompok aliran pertama disebut kelompok aliran etika absolut (ethical absolutist),
yang mengatakan bahwa terdapat suatu standar universal yang tidak berubah selama-
lamanya dan berlaku bagi semua oang. Kelompok aliran lain disebut kelompok
aliran ethical relativists atau kelompok aliran etika relative, yang mengatakan bahwa
pertimbangan etika manusia ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi dalam
masyarakat di mana mereka hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa kedua
kelompok tersebut sama benarnya, bahwa setiap orang akan membuat sejumlah
keputusan hidup yang harus dituntun oleh standar universal yang tidak berubah, serta
banyak pilihan lain yang bersumber pada kebiadaan masyarakat yang berubah.
Karena tidak ada standar universal ataupun kode etik relatif yang dapat secara
gamblang menentukan bagaimana pilihan perilaku yang paling tepat,maka beberapa
ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk
pengambilan keputusan,yang disebut kerangka kerja enam langkah sebagai berikut:
a. Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan.
b. Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut.

7. c. Menetukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan
bagaimana masing-masing dipengaruhi.
d. Mengidentifikasi alternative pengambilan keputusan
e. Mengidentifikasi konsekuensi setiap alternative
f. Membuat pilihan yang beretika
2. Etika Profesional
Menurut Boynton (2003:98), Etika Profesional (professional ethics) harus lebih
dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang
profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik
profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal,
sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Agar dapat memiliki arti,
maka keduanya harus pada posisi di atas hukum, namun sedikit di bawah posisi
ideal.
Proyek Visi CPA yang berorientasi pada masa depan,menyatakan bahwa
pengakuan atas profesi harus bertumpu pada nilai-nilai layanan yang diberikan.
Proyek Visi CPA telah mengidentifikasi lima nilai inti berikut yang dikaitkan dengan
profesi CPA , yaitu (a) Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup;
(b) Kompetensi; (c) Integritas; (d) Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas; (e)
Objektivitas.
Secara keseluruhan nilai-nilai di atas merupakan hal yang penting guna
mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari mereka yang mengandalkan jasa-jasa
CPA.Profesi CPA juga menetapkan sifat sukarela dan pengaturan sendiri Kode
Perilaku Profesional ini.Mukadimah pada kode Perilaku Profesional yang
dikeluarkan oleh AICPA menekankan pentingnya standar etika bagi para
CPA,seperti beikut ini . “Keanggotaan dalam American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) bersifat sukarela. Dengan menerima keanggotaan, berarti juga
seorang akuntan public yang bersertifikat (certified public accountant /CPA)
menerima kewajiban untuk mendisiplikan dirinya di atas dan melampui kewajiban
yang di tetapkan dalam peraturan dan ketentuan.
Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Perilaku Profesional yang dikeluarkan oleh
AICPA menyatakan bahwa profesi mengakui tanggung jawabnya kepada
masyarakat, klien, dan tanggung jawab profesionalnya serta menyatakan ajaran dasar
etika dan perilaku professional. Untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan

8. komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan
mengorbankan keuntungan pribadi”
2.2 Kode Etik Perilaku Profesional Aicpa (Boynton, 2003:99)
2.2.1 Tim Etika Profesional AICPA
Pengaturan sendiri dan etika professional demikian pentingnya bagi profesi
akuntan, sehingga peraturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim
etika Profesional. Misi dari tim ini adalah :
i. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan
standar-standar tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan masyarakat
terlindungi
ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA
iii. Menyediakan pedoman yang mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota
mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya.
Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu,anggota sukarela aktif,dan
investigator sementara jasa juga bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim tersebut
melaksanakan tiga fungsi utama untuk menyelesaikan misinya sebagai berikut:
1. Menetapkan standar: Komite Eksklusif Etika Profesional melakukan interpretasi
atas Kode Perilaku Profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode
perilaku.
2. Penegakkan etika: Tim Etika Profesional melakukan investigasi atas potensi
masalah-masalah disiplin yang melibatkan anggota AICPA serta mesyarakat CPA
Negara bagian dan Program Penegakan Etika Bersama
3. Jasa permintaan bantuan teknis (ethics hotline): Tim Etika Profesional
melakukan pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas
standar etika yang ada dalam Kode Perilaku Profesional AICPA, dengan cara
menanggapi permintaan bantuan anggota dalam rangka penerapan Kode Perilaku
Profesional AICPA pada bidang praktik yang spesifik.
2.2.2 Komposisi Kode Etika AICPA
Kode Perilaku Profesional (Code of Profesional Conduct) AICPA yag telah
direvisi dan diterima oleh sidang keanggotaan tahun1988 terdiri dari dua seksi sebagai
berikut :

9. a. Prinsip-prinsip (Principles) yang menyatakan ajaran dasar perilaku etika dan
memberikan kerangka kerja bagi Peraturan-peraturan.
b. Peraturan Perilaku (Rules of Conduct) yang menetapkan standar minimun
perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan profesional.
Sebagai suatu pernyataan ideal perilaku profesional, maka Prinsip-prinsip ini tidak
digolongkan sebagai standar yang dapat ditegakkan. Sebaliknya Peraturan Perilaku
menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima serta dapat ditegakkan atau
dengan perkataan lain sebagai suatu keharusan untuk dicapai.
Sebagai tambahan atas kedua seksi dari kode tersebut, maka komite Eksekutif
Divisi Etika professional mengeluarkan pengumuman-pengumuman sebagai berikut:
1. Interpretasi Peraturan Perilaku (interpretations of The Rules of Conduct) yang
menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan spesifik.
2. Ketetapan etika (Ethics Rulings) yang menunjukkan penerapan Pertauran Perilaku
dan interpretasi pada kondisi nyata tertentu.
Para anggota yang menyimpang dari Interpretasi atau Ketetapan Etika harus
memberikan penjelasan dan alasan penyimpangan tersebut pada rapat dengar
pendapat tentang disiplin.
3. Definisi Kode Etik
Boynton (2003:100) membagi definisi kode etik (code definition) kedalam 9
bagian guna memahami penerapan prinsip-prinsip Kode dan Peraturan :
1. Klien (client). Setiap orang atau entitas,selain pegawai anggota CPA yang
menugaskan anggota atau kantor anggota CPA untuk melaksanakan jasa
professional bagi perorangan atau entitas yang menerima jasa profesional
tersebut.
2. Dewan (Council). Dewan yang berada dalam lembaga AICPA
3. Perusahaan (Enterprise). Sinonim dengan istilah “kilien”
4. Kantor Akuntan Publik (Firm). Bentuk organisasi yang diizinkan oelh
undang-undang Negara bagian atau peraturan yang memiliki karakteristik sesuai
dengan keputusan Dewan, untuk melaksanakan praktik akuntan public,termasuk
untuk perorangannya sebagai pemilik.
5. Status Keanggotaan (holding out). Setiap tindakan yang dilakukan oleh
seorang anggota yang menginformasikannya statusnya sebagai CPA atau
spesialis AICPA yang terakreditasi.

10. 6. Institut (Institute). AICPA itu sendiri sebagai kelembagaan.
7. Anggota (Member). Seorang anggota,anggota asosiasi,atau asosiasi
internasional dari AICPA.
8. Praktik Akuntan Publik (Practise of public accounting). Pemberian jasa
profssional berupa jasa akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi,
jasa dukungan litigasi, serta jasa profesional lainnya oleh seorang anggota atau
kantor akuntan public yang terdaftar sebagai pemegang CPA atau spesialis
AICPA yang terakreditasi,sesuai dengan standar yang diumumkan oleh badan-
badan yang ditunjuk oleh Dewan. Akan tetapi,seorang anggota pemegang CPA
atau kantor akuntan public, tidak diperkenankan untuk melakukan praktik
akuntansi public,apabila seorang anggota atau kantor akuntan public pemegang
CPA tersebut memang tidak memberikan jasa professional seperti tersebut di
atas kepada klien.
9. Jasa Profesional. (Professional services). Semua jasa yang dilaksanakan oleh
seorang CPA yang masih berstatus sebagai pemegang CPA.
4. Prinsip-Prinsip
Prinsip yang terdapat dalam kode etik dibagi oleh Boynton (2003:101)
kedalam enam prinsipyaitu
a.) Tanggung jawab
“Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, para
anggota harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan
moral dalam semua aktivitass mereka.”
CPA memberikan jasa yang penting dan perlu dalam system persaingan
bebas yang dianut di Amerika Serikat. Seluruh CPA memiliki tanggung jawab
kepada mereka yang menggunakan jasa profesional CPA. Selain itu,para CPA
memiliki tanggung jawab yang berkesinambungan untuk berkerja sama dengan
para anggota lainnya guna:
a. Meningkatkan seni akuntansi
b. Menjaga kepercayaan public pada profesi,dan
c. Melaksanakan kegiatan pengaturan sendiri (self regulatory)
Tujuan keseluruhan dalam memenuhi prinsip ini adalah untuk menjaga
dan meningkatkan sosok profesi akuntan public.
b.) Kepentingan Publik

11. “Para CPA harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang
mendahulukan kepentingan public,menghargai kepercayaan public,dan
menunjukkan komitmen pada profesionalisme.”
Kepentingan public didefinisikan sebagai kemakmuran kolektif dari
komunitass manusia dan institusi yang dilayani oleh CPA.Kepentingan public
yang harus dilindungi oleh CPA meliputi kepentingan klien, pemberi kredit,
pemerintah, pegawai, pemegang saham , dan masyarakat umum. Suatu ciri
mulia dari sebuah profesi adalah kesediannya untuk menerima tanggung jawab
professional kepada public.
c.) Integritas
“Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat,para
CPA harus melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan
integritas tertinggi.”
Dalam memenuhi prisnip-prinsip ini, para anggota harus bersikap jujur
dan tulus. Dalam integritas masih dimungkinkan terjadinya kesalahan akibat
kelalaian dan perbedaan pendapat, namun integritas tidak dapat mentolerir
terjadinya distorsi fakta yang dilakukan dengan sengaja atau upaya
mengecilkan pertimbangan.
d.) Objektivitas dan Independensi
“Seorang CPA harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari
pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab
profesional.Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan public harus
bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu
melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya.”
Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua
hal yang berkaitan dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan
meningkat bila anggota menjauhkan diri dari keadaan yang dapat
menimbulkan pertentang kepentingan.
Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Bagaimana
kompetennya seorang CPA dalam melaksanakan audit dan jasa atestasi
lainnya, pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang
mengandalkan laporan auditor apabila CPA tersebut tidak independen dalam
memberikan jasa-jasa tersebut, para anggota harus independen dalam segala

12. hal. Untuk mengujinya, para anggota dilarang mempunyai kepentingan
keuangan atau hubungan usaha dengan klien. Sebagai contoh, seorang CPA
tidak boleh menjadi bagian dari manajemen atau melayani dewan direksi.Para
anggota yang berpraktik sebagai akuntan public harus senantiasa menilai
hubungannya dengan klien agar tidak melemahkan independensinya.
e.) Kecermatan atau Keseksamaan
“Seorang CPA harus mengamati standar teknis dan etika profesi,terus
meningkatkan kompetensi serta mutu jasa,dan melaksanakan tanggung
jawab profesional dengan kemampuan terbaik.”
Prinsip kecermatan atau keseksamaan adalah pusat dari pencarian terus
menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional.
Keseksamaan mengharuskan setiap CPA untuk melaksanakan tanggung jawab
profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan.
Keseksamaan meliputi keteguhan,kesungguhan,serta bersikap energik
dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Hal
ini juga berarti,seorang CPA harus: (1.) Cermat dan seksama dalam
melaksanakan pekerjaan; (2.) Memperhatikan standar teknis dan etika yang
dapat diterapkan; (3.) Menyelesaikan jasa yang dilaksanakan dengan segera.
Keseksamaan meliputi keseksamaan dalam perencanaan dan supervise
perikatan yang menjadi tanggung jawab CPA.
f.) Lingkup dan Sifat Jasa
“Seorang CPA yang berpraktik sebagai akuntan public, harus mematuhi
Prinsip-Prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup
dan jasa yang diberikan.”
Prinsip ini hanya dapat diterapkan hanya dapat diterapkan kepada anggota
yang memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam memutuskan apakah akan
memberikan jasa spesifik dalam situasi tertentu,maka CPA tersebut harus
mempertimbangkan semua prinsip-prisnsip yang telah ada sebelumnya.
Apabila ternyata tidak ada prinsip yang dapat dipenuhi, maka penugasan
tersebut harus ditolak. Selanjutnya seorang CPA harus:
a. Hanya berpikir pada suatu kantor yang telah mengimplementasikan
prosedur pengendalian mutu

13. b. Menentukan apakah lingkup dan sifat jasa lain yang diminta oleh klien
tidak akan menciptakan pertentangan kepentingan dalam pemberian jasa
audit bagi klien.
c. Menilai apakah jasa yang diminta konsisten dengan peran professional.
2.3 Peraturan Perilaku (Boynton, 2003: 105)
Dalam memformulasikan peraturan-peraturan ini, AICPA telah berusaha untuk
dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya,profesi dan masyarakat
dari waktu ke waktu,peraturan tersebut dimodifikasi untuk dapat mengakomodasi
perubahan norma dari perilaku etik serta pengaruh-pengaruh lainnya,seperti perubahan-
perubahan pada ketentuan pemerintah. Sebagai contoh, tidak adanya system penomoran
pada seksi yang berkode nomor 400-an adalah akibat dari penghapusan beberapa
peraturan dalam seksi 400-an yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap
kolega.Peraturan-peraturan ini dihapuskan karena pada akhirnya dianggap terlampau
bebas dan dalam beberapa kasus telah mendapat tantangan dari pemerintah federal
sebagai pengendalian yang tidak dibenarkan atas persaingan. Contoh-contoh beberapa
perubahan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah guna menghapuskan praktik
yang dianggap mengendalikan akan dijelaskan berikut ini :
Peraturan organisasi AICPA mengharuskan para CPA mematuhi Peraturan
Perilaku. Peraturan tersebut dapat diterapkan kepada semua CPA dan kepada semua
jasa professional yang dilaksanakan, kecuali apabila:
1. Susunan kata dalam peraturan menunjukkan lain
2. CPA yang berpraktik diluar Amerika Serikat serta menyesuaikan diri dengan
peraturan profesi akuntan di Negara tuan rumah.
Seorang CPA dalam praktik public mungkin harus bertanggungjawab untuk
mematuhi semua peraturan bagi setiap orang yang berada dalam supervise anggota atau
anggota partner atau pemegang saham dalam praktik. Selain itu, CPA tidak dapat
mengijinkan orang lain untuk bertindak atas namanya.Apabila hal ini dilakukan,berarti
melanggar peraturan. Pernyataan setiap peraturan dan penjelasan yang penting
diberikan dalam bagian berikut ini
a. Peraturan 101-Independensi
Seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam
melaksanakan jasa professional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang

14. diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Peraturan ini
digabungkan dalam kode etik, dengan menunjuk persyaratan indenpendensi dalam
standar teknis yang diterbitkan oleh AICPA. Badan-badan yang telah menerbitkan
standar yang mewajibkan CPA bersikap independen adalah Auditing Standars
boards (ASB) dan Accounting and Review Services Committee. Karena pentingnya
masalah independensi ini bagi berbagai jasa atestasi, maka hingga saat ini AICPA
telah menerbitkan 14 interpretasi yang berkaitan dengan peraturan 101, yaitu:
101-1 Interpretasi peraturan 101 : interpretasi awal ini ditujukan pada hubungan
kepentingan keuangan dan bisnis yang dapat memperlemah independensi
101-2 Independensi praktisi dan kantor akuntan publik pendahulu:
menunjukkan konsidir dimana kegiatan partner atau pemegang saham terdahulu
pada suatu kantor akuntansi dapat memperlemah independensi.
101-3 - Jasa akuntansi: sering kali para CPA membantu klien dengan
menyediakan jasa akuntansi termasuk pembukuan serta penyusunan laporan
keuangan. Interpretasi ini menggambarkan tanggung jawab panjang yang harus
dipikul oleh manajemen klien untuk tetap menjaga independensi
101-4 -- Direktur dan perwalian kehormatan dari organisasi nirlaba :
memberikan pedoman bagi para CPA yang diminta untuk bertugas sebagai direktur
atau perwalian kehormatan untuk suatu atestasi klien.
101-5 -- Pinjaman dari lembaga keuangan klien serta terminologi terkait :
pada umumnya independensi CPA akan menjadi lemah apabila CPA tersebut
mempunyai pinjaman pada atau dari perusahaan atau komisaris, direktur atau
pimpinan pemegang saham perusahaan. Interpretasi ini menjelaskan beberapa
pengecualian pada peraturan yang bersifat umum ini.
101-6 -- pengaruh dari litigasi yang nyata atau potensial pada independensi :
menjelaskan kondisi dimana independensi dapat dianggap melemah akibat adanya
litigasi ataupun adanya maksud untuk memulai litigasi
[101-7]-- dihapuskan
101-8 -- Pengaruh terhadap independensi kepentingan keuangan pada pihak
nonklien yang memiliki hubungan sebagai investor atau investee dengan
pihak anggota klien : menjelaskan berbagai modus dimana kepentingan keuangan
pihak nonklien dapat secara signifikan mempengaruhi klien sehingga melemahkan
independensi klien.

15. 101-9 -- Arti terminologi independensi tertentu serta dampak dari hubungan
kekerabatan bagi independensi : memberikan definisi tertentu yang digunakan
dalam interpreasi 101-1 dan menjelaskan juga bagaimana independensi dapat
menjadi lemah melalui hubungan kekerabatan tertentu.
101-10 --Pengaruh hubungan dengan entitas termasuk laporan keuangan
pemerintahan terhadap independensi : pada umumnya seorang CPA yang
menerbitkan laporan atas laporan keuangan yang bersifat multiguna dari instansi
pemerintah sebagai klien harus bersikap independen terhadap klien. Namun
independensi tidak lagi diwajubkan bagi organisasi tersebut bilamana secara
keuangan klien tidak bertanggung jawab bagi organisasi atau pengungkapan yang
diwajibkan tidak termasuk informasi keuangan.
101-11 --Independensi dan pelaksanaan jasa profesional di bawah pernyataan
standar perikatan atestasi dan pernyataan standar auditing no. 75, perikatan
untuk menerapkan prosedur yang telah disepakati pada elemen, akun atau
butir tertentu dalam laporan keuangan. Memberikan pedoman atas
independensi pada perikatan yang lebih terbatas dalam lingkupnya dibandingkan
dengan audit atas laporan keuangan multi guna.
101-12 --Independensi dan kerjasama dengan klien : pada umumnya
independensi akan dianggap lemah apabila selama periode penugasan profesional
atau pada saat menyatakan pendapat seorang CPA kantor akuntan mempunyai
kehiatan bisnis bersama dengan klien yang dianggap material bagi kantor CPA atau
klien itu sendiri.
101-13 -- Perluasan jasa audit. Banyak usaha yang menyerahkan pekerjaan audit
internalnya pada kantor-kantor akuntan publik. Interpretasi ini menjelaskan kondisi
dan hubungan yang diperlukan antara kantor akuntan publik dengan klien
guna tetap menjaga independensi.
101-14 -- pengaruh struktur praktik alternatif terhadap penerapan peraturan
tentang independensi : karena adanya perubahan dalam cara CPA menyusun
praktik-praktiknya maka interpreyasi ini memberikan pedoman bagaimana
alternatif yang beragam terhadap "struktur tradisional;" dapat berpengaruh bagi
independensi.
b. Interpretasi Independensi

16. Terdapat beberapa tema dalam interpretasi indenpendensi,yang meliputi
pengaruh dari:
1. Kepentingan Keuangan
Larangan terhadap kepentingan keuangan bersifat sangat ekplisit. Pertama,
CPA atau kantor akuntan public (KAP) tidak boleh mempunyai kepentingan
keuangan langsung dengan klien. Oleh karena itu, seorang CPA tidak boleh
memiliki atau mempunyai opsi untuk membeli satu lembar saham pun dari klien.
Dalam interpretasi inti disebutkan bahwa kepemillikan saham melalui perusahaan
investasi digolongkan juga sebagai kepentingan keuangan langsung. Akan ada
kespentingan keuangan tidak langsung apabila (1) CPA atau kantor akuntan publik
(KAP) memiliki saham dalam bentuk dana bersama (mutual fund) yang pada
gilirannya akan memiliki saham klien atau (2) seorang CPA memiliki hubungan
keluarga dengan pihak yang mempunyai keuangan dengan klien.
Kedua, seorang CPA tidak diperkenankan memiliki gubungan kerjasama atau
memegang investasi bisnis dengan perusahaan klien, komisaris, direktur atau
pemegang saham utama dalam perusahaan klien, komisaris, direktur atau
pemegang saham utama dalam perusahaan tersebut yang bersifat material bagi
CPA ataupun aktiva bersih perusahaan.
Ketiga, seorang CPA tidak diperkenankan memiliki pinjaman kepada atau dari
perusahaan klien, komisaris, direktur atau pemegang saham utama adalam
perusahaan tersebut, kecuali memang diperbolehkan sesuai dengan interpretasi
101-5. Secara rinci interpretasi tersebut menguraikan dua kategori pengecualian,
apabila pinjaman tersebut (1) telah diperoleh dilaksanakan secara independen (2)
diperoleh melalui prosedur persyaratan dan kewajiban peminjaman yang normal
serta (3) senantiasa mutakhirkan.
2. Hubungan Bisnis
Seorang CPA tidak diperbolehkan memeberikan layanan dalam kapasitas
sebagai anggota manajemen atau sebagai pegawai klien, karena dapat
memperlemah independensi. Penerapan interpretasi ini akan menjadi semakin
kompleks apabila CPA memiliki anggota klien.
Periode waktu kepentingan bisnis berbeda dengan periode waktu hubungan
bisnis. Sebagai contoh, apabila auditor juga menjadi direktur, anggota manajemen
atau pegawai klien pada periode yang menjadi lingkup audit maka independensinya

17. menjadi lemah. Kelemahan tersebut tidak akan terselesaikan dengan memutuskan
hubungan begitu saja sebelum audit dimulai. Alasannya adalah meskipun hubungan
telah diputuskan namun CPA tersebut masih harus melakukan audit dan
melaporkan hasil-hasil keputusannya atau partisipasinya selama ia dalam kapasitas
sebagai bagian dari klien.
3. Arti Ungkapan "CPA Atau Kantor Akuntan Publik"
Interpretasi 101-9 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan CPA atau
kantor akuntan publik (member or member's firm) meliputi semua dari berikut
ini:
1. Semua orang (dari setiap tingkatan) yang berpartisipasi dalam perikatan,
kecuali mereka yang hanya melaksanakan fungsi klerk rutin, seperti juru ketik
atau operator foto kopi.
2. Semua orang yang memiliki posisi manajerial dan beralokasi dalam kantor
yang berpartisipasi signifikan dalam perikatan.
3. Semua pemilik, partner atau pemegang saham dari kantor akuntan public
4. Sebuah entitas yang kebijakan usaha, keuangan atau akuntansinya dapat
dikendalikan oleh seorang atau lebih dari orang-orang yang telah disebutkan
diatas atau oleh dua orang atau lebih yang dipilih dan ditunjuk untuk bertindak
bekerja sama.
Untuk memperjelas ketaatan pada peraturan 101, ungkapan CPA dan kantor
akuntansi publik tidak hanya meliputi orang-orang yang telah disebutkan diatas
namun juga meliputi pasangan mereka, keluarga. Oleh karena itu, sebagai CPA
yang berpartisipasi dalam memiliki kepentingan keuangan langsung. Atau tidak
langsung yang cukup material pada klien. Demikian pula halnya dengan pasangan
atau keluarga anggota yang belum mandiri juga tidak diperkenankan memuliki
kepentingan seperti tersebut di atas.
Sesuai dengan interpretasi 101-9, ungkapan CPA dan kantor akuntan publik
tidak meliputi keluarga dekat yang sudah mandiri, sperti anak, kakak, dan adik,
kakek dan nenek, orang tua dan mertua. Namun demikian, interpretasi menyatakan
bahwa independensi CPA atau kantor akuntan publik dapat melemah karena
adanya hubungan keuangan dan usaha dari keluarga seperti tersebut diatas. Sebagai
contoh, sudah pasti akan diangkat kasus apabila ada kerabat dekat yang memegang

18. kepentingan keuangan yang material bagi kerabat dekat tersebut maupun bagi CPA
sendiri.
Interpretasi 101-9 menunjukkan bahwa adanya anggota keluarga seorang CPA
yang bekerja pada perusahaan klien selama periode waktu yang berkaitan dengan
hubungan bisnis hanya akan melemahkan independensi dalam keadaan berikut ini :
a. Posisi peka audit (audit sensitive position). Posisi yang dimaksud adalah
posisi untuk pasangan, keluarga atau keluarga dekat yang mandiri yang
memiliki posisi dalam kegiatan klien yang berkaitan dengan atau elemen dari
pengendalian intern yang signifikan seperti posisi kasir, auditor internal,
kepala akuntansi atau kepala gudang persediaan. Larangan ini hanya berkaitan
dengan keluarga CPA yang berpartisipasi dalam perikatan
b. Pengaruh signifikan (significant influence) hal ini mencakup pasangan,
keluarga atau keluarga dekat mandiri yang memiliki posisi yang
memungkinkan untuk memberikan pengaruh signifikan atas kebijakan
operasional, keuangan atau akuntansi klien, seperti posisi direktur, chief
executive, atau pejabat keuangan atau akuntansi. Larangan ini berkaitan
dengan apa yang dinamakan keluarga dari (1) setriap CPA yang berpartisipasi
dalam perikatan, dan (2) seriap pemilik partner atau pemegang saham yang
beralokasi dalam kantor yang berpartisipasi secara signifikan dalam perikatan,
selain untuk pasangan dan keluarga, larangan tersebut meluas kepada setiap
pemilik, partner atau pemegang saham dalam setiap kantor yang memiliki
kempampuan untunk mempengaruhi perikatan.
4. Jasa Lain Bagi Klien.
Seringkali CPA menyediakan jasa lain sebagai tambahan atas jasa atestasi
kepada klien. Sebagai contoh, seorang CA atestasinya. CPA yang melakukan
praktik sedemikian harus memenuhi persyaratan berikut agar dapat
mempertahankan penampilannya bahwa ia bukan menjadi klien sehingga dapat
menjadi kurang independen menurut pandangan seorang pengamat yang layak.
a. CPA tidak diperkenankan memiliki hubungan lain, seperti kepentingan
keuangan yang dapat memperlemah objektivitasnya
b. Klien harus bertanggung hawab penuh atas laporan keuangannya
c. CPA tidak diperbolehkan melakuakan peran lain sebagai pegawai atau
manajemen dalam usaha klien

19. d. CPA harus bekerja sesuai standar profesional dalam melaksanakan perikatan
atestasi
Klien atestasi seringkali meminta CPA untuk menjalankan peran dan fungsi
sebagai auditor internal. Interpendensi tidaj dipandang melemah, apabila CPA atau
kantor akuntan publik bertindak atau tampil untuk bertindak dalam kapasitas yang
setara dengan anggota manajemen atau sebagai pegawai klien. Selain itu, terdapat
beberapa kondisi lain yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Dewan direksi, komite audit, manajemen klien, serta anggota CPA semuanya
harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing
b. Pemahaman tersebut sebaiknya didokumentasikan dalam surat perikatan
c. CPA harus merasa puas bahwa klien memahami tanggung jawabnya untuk
menetapkan dan menjaga pengendalian intern serta mengarahkan fungsi audit
internal sebagai bagian dari pemantauan pengendalian intern
d. Klien harus bertanggung jawab untuk (1) menunjuk seorang yang kompeten
lebih baik apabila diambil dari manajemen senior untuk bertanggung jawab
dalam fungsi audit internal (2) menentukan lingkup resiko dan frekuensi fungsi
audit internal dan (3) mengevaluasi kecukupan prosedur audit yang
dilaksanakan temuan serta hasil kegiatan audit internal sebagaimana yang
disajikan dalam laporan audit yang disusun sesuai dengan pedoman CPA
perihal pelaksanaan layanan publik untuk jasa tersebut.
Akhirnya lingkungan pemerintahan dan dunia akademis telah memberikan
perhatian yang besar dengan membuat pernyataan bahwa dengan memberikan jasa
konsultasi manajemen kepada klien atestasi akan memperlemah independensi.
Kedaan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa CPA akan melakukan review
atas apa yang telah dikerjakannya sendiri, sehingga sangat mungkin akan terjadi
bias pada saat review.
Secara konsisten AICPA menegaskan bahwa secara keseluruhan MCS adalah
sama dengan independensi, sepanjang CPA hanya memberikan layanan sebagai
penasehat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis. Apabila auditor
merupakan pengambilan keputusan, maka independensi audit akan melemah
karena auditor akan bertindak dalam "kapasitas yang setara dengan anggota
manajemen". Akan tetapi kantor CPA akan diminta untuk menarik diri dari
pelaksanaan jasa MCS berikut ini bagi audit klien SEC.

20. a. Bantuan dalam merger dan akuisisi untuk mendapatkan finder's fee
b. Perekrutan eksekutif
c. Jasa aktuaria bagi perusahaan asuransi
d. Jajak pendapat umum
e. Pengujian psikologi
5. Litigasi
Litigasi melibatkan CPA dan kliennya yang mempertanyakan independensi
CPA. Pada umumnya, independensi akan melemah apabila keberadaan atau potensi
ancaman litigasi telah berubah secara signifikan atau diharapkan hubungan antara
klien dengan CPA akan berubah secara material. Litigasi yang mengakibatkan
memburuknya posisi antar klien dengan CPA atau justru menyatukan manajemen
dengan CPA untuk berkonspirasi dalam menghambat informasi dari pemegang
saham, dapat melemahkan independensi CPA. Sebaliknya, litigasi yang diajukan
pemegang saham terhadap CPA tidak harus mempengaruhi independensi.
6. Imbalan Yang Belum Dibayar
Imbalan yang belum dibayar untuk jasa profesional yang telah diberikan akan
dianggap sebagai pinjaman yang diberikan anggota kepada klien, sesuai dengan
apa yang di maksudkan dalam peraturan 101 dan interpretasinya. Oleh karena itu
independensi kantor akuntan publik dapat dianggap melemah apabila CPA telah
menerbitkan laporan audit untuk tahun berjalan bagi klien, namun CPA belum
menerima imbalan, baik telah ditagihkan atau belum ditagihkan selama lebih dari
satu tahun. Ketetapan ini tidak berlaku bagi imbalan yang belum dibayar akibat
pailitnya klien.
c. Independence Standards Board (ISB)
Dewan standar independen didirikan pada tahun 1997 berdasarkan hasil
diskusi antara AICPA dengan perwakilan dari profesi dan SEC. misi yang diemban
oleh ISB menurut terbitan mereka adalah untuk menetapkan standar independensi
yang dapat diterapkan pada audit atas entitas publik dalam rangka melayani
kepentingan masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kepercayaan investor
dalam pasar bursa. Untuk mencapai maksud tersebut, dewan mengambil langkah
sebagai berikut :
a. Pada awalnya akan mengambil standar independen yang ada pada SEC

21. b. Mengembangkan kerangka kerja konseptual independensi yang dapat
diterapkan pada audit atas entitas publik yang akan digunakan sebagai dasar
pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis standar independensi
c. Mengumumkan standar, melakukan review dan ratifikasi, melakukan
konsensus dengan Komite Masalah Independensi serta melakukan interpretasi
atas masalah-masalah objektivitas dan independensi auditor yang dikemukakan
oleh staf ISB
d. Mengembangkan proses untuk digunakan sebagai pedoman dan penyelesaian
masalah, termasuk mendayagunakan HC sebagai narasumber tentang masalah-
masalah yang dapat mempengaruhi independensi
e. Menyediakan fungsi konsultatif bagi para praktisi dan registran yang ini
menanyakan tentang standar independensi
Pada bulan April 1999, ISB menerbitkan Independence Standards Board
Standard no. 1. Standar ini dapat diterapkan pada setiap auditor yang bermaksud
untuk bersikap independence pada setiap entitas sesuai dengan yang dikehendaki
oleh securitas Art yang dikelola oleh SEC, setidaknya setahun sekali, auditor
tersebut harus:
a. Mengungkapkan secara tertulis kepada komite audit perusahaan, bahwa
menurut pertimbangan profesional auditor, semua hubungan yang ada antara
auditor dengan entitas terkait telah secara layak dianggap memiliki
independensi.
b. Mengkonfirmasikan dalam surat tersebut bahwa pertimbangan professional
yang diberikan telah cukup independen terhadap perusahaan sesuai dengan apa
yang dimaksud dalam undang-undang SEC.
c. Membahas independensi auditor dengan komite audit.
d. Peraturan 102- Integritas Dan Objektivitas
Dalam pelaksanaan setiap jasa professional, seorang CPA harus menjaga
objektivitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak
diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya
kepada pihan lain.
Peraturan ini berlaku untuk semua jasa professional dan untuk semua anggota.
Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan majikan pihak akuntan ekstern,

22. anggota dalam industry harus bersikap tulus dan tidak boleh salah menyajikan fakta
atau gagal menyajikan fakta yang material. Selanjutnya apabila anggota dalam
indutri berselisih paham dengan seorang penyelia(supervisor) tentang masalah
akuntansi atau auditing yang akan berpengaruh penting pada laporan keuangan,
maka anggota tersebut harus memastikan bahwa situasi pertentangan tersebut
bukan merupakan bentuk subordinasi pertimbangan. Seorang anggota yang
melaksanakan jasa profesional bagi klien atau suatu organisasi harus bebas dari
atau tidak diperkenankan memiliki hubungan penting dengan orang,entitas, atau
layanan lain yang dipandang dapat mengganggu objektivitas anggota.
e. Peraturan 201- Standar Umum
Setiap anggota harus memenuhi standar-standar berikut ini dan setiap
interpretasi dari badan-badan yang ditujukan oleh Dewan.
a. Kompetensi professional. Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini
dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan public dengan kompetensi
proessional
b. Penggunaan kemahiran professional. Mempergunakan kemahiran professional
dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan setiap jasa professional
c. Perencanaan dan supervise. Merencanakan dengan cermat dan mengawasi
jalannya pelaksanaan jasa professional.
d. Data Relevan yang mencukupi. Memperoleh data relevan yang mencukupi
agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi
rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa professional yang
dilaksanakan.
Standar-standar umum di atas tidak boleh dikacaukan dengan tiga standar
umum GAAS yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.
Peraturan 201A tentang kompetensi profesional tidak hanya meliputi
kualifikasi teknis seorang anggota atau para staf dari seorang anggota saja, namun
meliputi juga kemampuan CPA tersebut untuk melakukan supervise dan evaluasi
atas mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Apabila berdasarkan fakta
yang diketahui pada saat itu, CPA meyakini kemampuannya untuk menyelesaikan
perikatan tersebut sesuai dengan standar-standar professional, maka secara etis ia
diperbolehkan menerima perikatan.
f. Peraturan 202-Kepatuhan Terhadap Standar

23. Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review. Kompilasi, konsultasi
manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-
standar dan setiap interpretasi yang diterbitkanoleh badan-badan yang ditunjuk oleh
Dewan.
Dewasa ini, standar-standar teknis yang tergolong dalam peraturan diatas
adalah standar-standar yang diterbitkan oleh Auditing Standards Board,
Accounting and Review Service Committee, serta Management Consulting Service
Executives Committee. Sejalan dengan maksud menegakkan peraturan di atas,
Dewan telah menunjuk dua badan untuk memasyarakatkan standar-standar
pengungkapan informasi keuangan di luar laporan keuangan dasar yang menyertai
laporan keuangan yang diterbitkan. Kedua badan tersebut adalah FASB dan GASB.
g. Peraturan 203- Prinsip-Prinsip Akuntansi.
Seorang CPA tidak dibenarkan untuk (1) menyatakan pendapat atau
menyatakan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas
yang diauditnya telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi
material yang telah dilakukan pada laporan atau data tersebut agar sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, apabila laporan atau data tersebut
mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh
badan berwenang yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyusun prinsip-prinsip yang
mempunyai dampak material terhadap keseluruhan laporan atau data. Namun,
apabila CPA mampu menunjukkan adanya penyimpangan pada laporan dan data
yang dapat menimbulkan keadaan yang menyesatkan, maka CPA tersebut harus
mematuhi peraturan ini dengan menjelaskan dalam laporannya yang menguraikan
tentang penyimpangan tersebut, perkiraan akibat yang akan ditimbulkan, dan
sepanjang dianggap praktis, akan menyebutkan juga alasan-alasan mengapa
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan pernyataan yang
justru menyesatkan.
Peraturan 203 ini diterapkan kepada semua anggota yang melaksanakan
tindakan seperti diuraikan di atas,baik yang melakukan praktik public maupun
tidak.Tindakan yang dimaksud terjadi,misalnya ketika,
1. Melakukan audit laporan keuangan
2. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif

24. 3. Melakukan review atas informasi keuangan
Peraturan di atas meliputi semua jasa yang standarnya telah ditetapkan
dalam GAAP,termasuk perikatan untuk melaporkan dasar komprehensif selain
GAAP. Dewan telah menunjukan dua kelompok untuk memasyaratkan
prinsip-prinsip akuntansi ,yaitu:
1. GASB untuk entitas pemerintah Negara bagian dan local.
2. FASB untuk semua entitas lainnya.
h. Peraturan 301- Informasi Rahasia Klien
Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk
mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien.
Peraturan ini tidak boleh diartikan sebagai (1) membebaskan seorang anggota
dari kewajiban profesionalnya sesuai peraturan 202 dan 203, (2) untuk
mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi permintaan
atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku, atau untuk melarang anggota
mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku, (3) untuk
menghalangi review atas praktik professional anggota menurut wewenang AICPA
atau masyarakat CPA negara bagian, atau Dewan Akuntansi atau (4) menghindari
seorang anggota dari pernyataan keberatan atau kewajiban untuk menjawab
permintaan keterangan yang diajukan divisi etika profesioanal atau badan
pengadilan institute atau badan investigasi dan disiplin dari masyarakat CPA
negara bagian atau Dewan Akuntansi.
Setiap anggota dari badan-badan yang disebutkan dalam rangka (4) diatas serta
para anggota yang terlibat dalam praktik review professional yang disebut dalam
angka (3) diatas tidak diperkenankan mempergunakan untuk kepentingan sendiri
atau mengungkapkan informasi rahasia klien anggota yang menarik perhatiannya
dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, larangan tersebut tidak
boleh membatasi pertukaran oleh badan-badan tersebut pada angka (4) atau
kerugian praktik review professional yang disebut dalam angka (3) diatas.
Kewajiban CPA yang melakukan praktik public untuk merahasiakan semua
informasi tentang masalah bisnis klien merupakan hal yang sangat
mendasar.Kerahasiaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun
dasar kepercayaan bersama antara CPA dan klien.

25. Peraturan 301 mengharuskan anggota untuk mendapatkan persetjuan klien
sebelum mengungkapkan informasi rahasia klien.sebaiknya persetujuan tersebut
dilakukan dalam bentuk tertulis.Persetujuan tidak diperlukan lagi apabila keempat
pengecualian yang dinyatakan dalam peraturan resebut dipenuhi.
Pengecualian dari peraturan 301 memungkinkan auditor memenuhi tanggung
jawab professional dan hukum.Sebagai contoh,dalam menerbitkan laporan audit
,seorang anggota dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam GAAP
yang tidak tercantum dalam laporan keuangan.
Keharusan untuk menyimpan rahasia sebagaimana disebutkan dalam peraturan
301 tersebut harus dibedakan dari konsep hukum tentang hak istimewa
komunikasi. Ketentuan hukum federal dan negara bagian memberikan hak
istimewa ini dalam hubungan tertentu seperti hubungan antara klien dengan
penasehat hukum, dokter dengan pasien, atau antara pendeta dengan jemaatnya.
Dalam kasus-kasus semacam ini ,komunikasi antara profesional dengan kliennya
tidak ada ketentuan federal yang memberikan status hak istimewa ini masih ada
dalam delapan belas Negara bagian.
Peraturan 301 merupakan sumber dari sejumlah dilemma etika bagi para CPA.
Sebagai contoh,seorang auditor memiliki klien A.klien A tersebut memiliki piutang
pada B yang cukup material dan A yakin bahwa piutang tersebut dapat ditagih
sesuai dengan informasi auditor klien B. Namun ketika mengaudit klien B,auditor
mendapatkan informasi rahasia tentang adanya keraguan yang serius atas
kemampuan B membayar saldo hutangnya kepada A.Atau juga dapat terjadi ketika
melakukan audit atas klien A,auditor mendapatkan bahwa A telah membebankan
lebih kepada B atas pembelian barang persediaan tersebut.Selain itu,dengan tidak
adanya mandate legislative atau peraturan,maka peringatan auditor atas kasus-
kasus tindak pelanggaran hukum oleh klien akan berbenturan dengan Peraturan 301
i. Peraturan 302- Honor Kontijensi.
Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk:
1. Melaksanakan jasa profesional dengan menerima honor kontijensi atau
imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga
melaksanakan:
2. Membuat surat pemberitahuan pajak penghasilan perdana atau yang telah
diperbaikai atau klaim atas pengembalian pajak untuk honor kontinjen.

26. 3. Larangan pada angka (1) diatas berlaku selama periode dimana CPA atau
kantor akuntan public ditugaskan untuk melaksanakan setiap jasa diatas dan
periode yang dicakup dalam laporan keuangan histori tercakup juga dalam
jasa-jasa tersebut di atas.
Kecuali seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, honor kontinjen adalah
imbalan yang ditetapkan berdasarkan kinerja jasa yang diberikan, dimana imbalan
tidak akan diberikan apabila tidak diperoleh hasil atau temuan tertentu, atau dimana
jumlah imbalan akan tergantung pada temuan atau hasil jasa tersebut. Hanya untuk
maksud peraturan ini saja, imbalan tidak akan dianggap sebagai kontinjen apabila
imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga-lembaga yang
berwenang lainnya, atau dalam masalah pajak, apabila penetapan tersebut
berdasarkan hasil keputusan pengadilan atau temuan dari pejabat pajak.
“Honor anggota dapat beragam tergantung, misalnya, pada kompleksitas jasa
yang diberikan.”
Sebelum diubah pada tahun 1990,peraturan ini membuat larangan umum bagi
anggota untuk menerima imbalan yang berkaitan dengan setiap jasa untuk setiap
klien.Pada tahun 1990,AICPA telah mengubah peraturan ini guna mematuhi
perintah dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (U.S Federal Trade
Commission/FTC),yang menganggap peraturan yang lama akan menghambat
jalannya perdagangan.Peraturan dalam bentuk yang baru,menunjukkan adanya
kesepakatan antara AICPA yang ingin tetap bertahan pada larangan umum,dan
pihak FTC yang menginginkan agar seluruh peraturan tersebut dihapuskan.
Peraturan tersebut tidak melarang seorang anggota untuk membebankan
imbalan berdasarkan kompleksitas jumlah ajam atau hari yang diperlukan untuk
menyelesaikan jasa yang diberikan.Seorang anggota juga dapat memilih tarif
pembebanan per diem (biaya yang dihitung berdasarkan jumlah hari atau jam) yang
lebih rendah untuk klien yang sedang menghadapi kesulitan keuangan atau bahkan
melaksanakan jasa tanpa imbalan bagi organisasi yang bergerak di bidang amal.
j. Peraturan 501- Tindakan Yang Mendiskreditkan
Seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang mendiskreditkan
profesi.
Menurut peraturan 501, tindakan mendeskreditkan diartikan sebagai tindakan
yang dilakukan angota yang dapat merusak atau mengganggu reputasi dan

27. integritas profesi. Dalam interpretasi, tindakan-tindakan berikut ini digolongkan
sebagai tindakan tercela (1) menahan catatan klien serta kertas kerja auditor, (2)
diskriminasi dalam pekerjaan, (3) kegagalan dalam mematuhi standard dan / atau
prosedur lainnya atau persyaratan lain dalam audit pemerintahan, (4) kelalaian
dalam penyusunan laporan keuangan, (5) kegagalan dalam mematuhi persyaratan
badan pemerintah, komisi, atau lembaga pengaturan dalam melaksanakan jasa
atestasi, dan (6) permohonan atau pengungkapan pertanyaan pemeriksaan CPA
berikut jawabannya.
k. Peraturan 502- Periklanan Dan Bentuk Solisitasi Lainnya
Setiap anggota yang melakukan praktik public tidak diperkenankan untuk
mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk solisitasi lainnya
dalam segala hal yang salah, menyesatkan, atau menipu. Solisitasi dengan cara
memaksa, yang melampaui batas atau melecehkan dilarang.
Peraturan ini mencerminkan adanya kompromi. Beberapa anggota AICPA
meyakini bahwa semua bentuk periklanan dan penawaran harus dilarang karena
merupakan bentuk yang tidak professional. Akan tetapi, AICPA harus mematuhi
ketentuan lain yang terkandung dalam perintah FTC tahun 1990 kepada AICPA
berkenaan dengan peraturan 502.
l. Peraturan 503-Komisi Dan Honor Referal
A. Larangan komisi
Seorang CPA yang melakukan praktik public tidak diperkenankan memberikan
rekomendasi atau referensi produk atau jasa pihak lain kepada klien demi
mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau
jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisi, atau menerima
komisi ketika CPA atau kantor akuntan public juga sedang melaksanakan jasa
berikut ini bagi klien:
a) Suatu audit atau review laporan keuangan: atau
b) Kompilasi laporan keuangan, jika CPA memperkirakan atau mungkin
memperkirakan bahwa ada pihak yang akan mempergunakan laporan
keuangan serta laporan kompilasi anggota yang tidak mengungkapkan
adanya kekurangan indenpensi; atau
c) Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif.

28. Larangan ini berlaku selama periode penugasan untuk melaksanakan jasa-jasa
tersebut diatas dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan
historis yang terkait dengan jasa-jasa di atas.
B. Pengungkapan komisi yang diperkenankan
Seorang CPA dalam praktik public yang tergolong tidak dilarang oleh
peraturan ini untuk melaksanakan jasa dengan imbalan komisi atau menerima
komisi atau yang dibayar atau mengharapkan untuk dibayar dengan komisi
harus mengungkapkan fakta ini kepada setiap orang atau entitas kepada siap
CPA merekomendasikan atau merujuk produk dan jasa yang berkaitan dengan
komisi tersebut.
C. Honor Referal
Seorang CPA yang menerima honor referral karena merekomendasikan atau
merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang
membayar honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal
tersebut kepada klien.
m. Peraturan 505- Bentuk Organisasi Dan Nama
Seorang CPA dapat membuka praktik akuntan public hanya dalam bentuk
organisasi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan negara bagian yang ciri-
cirinya sesuai dengan ketentuan dari Resolusi Dewan.
Seorang CPA tidak diperkanankan membuka praktik akuntan public dengan
nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu atau lebih pemilik yang lama dapat
dicantumkan dalam nama kantor organisasi penerus.
Sebuah kantor tidak dapat menyebutkan dirinya sendiri sebagai “Anggota
American Institute of Certified Publik Accountants”, kecuali semua partner atau
pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut.
Sebelum diubah pada tahun 1997, peraturan 505 menetapkan bahwa para
praktisi dalam bidang akuntan public hanya dapat membentuk perusahaan
perseorangan, persekutuan, dan perseroan professional.
Dewasa ini, kantor akuntan dapat menggunakan dan menarik manfaat dari
berbagai bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan
negara bagian, sepanjang karakteristik organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan
Resolutions of Council.

29. Interpretasi 505-3 menyatakan bahwa di samping focus yang ditentukan oleh
Resolusi Dewan AICPA tersebut para CPA tetap bertanggung jawab secara
keuangan dan selain itu,juga atas pekerjaan atestasi yang dilaksanakan guna
melindungi kepentingan public.Interpretasi 505-3 mewajibkan :
a. Kepatuhan pada semua aspek hukum dan pearturan Negara bagian yang
berlaku
b. Pendaftaran pada program pemantauan praktik yang telah distujui oleh AICPA
c. Menjadi anggota dalam Seksi Praktik SEC apabila pekerjaan atestassi yang
dilaksanakan adalah untuk kepentingan klien SEC (sebagaimana yang
ditetapkan oleh Dewan )
d. Kepatuhan pada peraturan tentang independensi sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan 101,tentang Independensi.
e. Kepatuhan pada standar yang berlaku yang ditetapkan oleh badan-badan yang
ditunjuk oleh Dewan.
2.4 Kode Etik Akuntan Indonesia (Mulyadi, 1998:45)
Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku
anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesinal
bagi praktik akuntan Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai suatu organisasi profesi akuntan.
Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi menjadi 9 bagian berikut ini:
2.4.1 Pembukaan
Kode Etik Akuntan Indonesia diawali dengan pembukaan yang berisi latar
belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia dan definisi kode etik.
Latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia disebutkan
berikut ini:
a. Setiap manusia yang menyediakan jasa berdasarkan pengetahuan dan keahliannya
kepada masyarakat harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tersebut.
b. UU No 34/1954 dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk
mendapatkan layanan jasa dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan
keahlian memadai.
Dalam pembukaan didefinisikan kode etik sebagai pedoman bagi para anggota IAI
untuk bertugas secara bertanggung jawab.

30. 2.4.2 Bab I: Kepribadian
Dalam Bab I kepribadian dicantumkan dua pasal yang mengatur:
a. Kewajiban semua anggota IAI untuk menjaga nama baik profesi dan menjunjung
tinggi etika profesional serta hukum yang berlaku di tempat anggota menjalankan
profesinya.
b. Kewajiban semua anggota IAI untuk mempertahankan integritas dan objetivitas
dalam menjalankan tugasnya.
2.4.3 Bab II: Kecakapan Profesional
Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Bab II Kecakapan profesional dicantumkan
dua pasal. Pasal 2 dalam kode etik tersebut mengatur:
a. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan
standar profesional yang berlaku bagi pekerjaannya tersebut.
b. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja
dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk mematuhi Kode Etik Akuntan
Indonesia.
c. Kewajiban bagi setiap anggota IAI untuk senantiasa meningkatkan kecakapan
profesionalismenya.
d. Kewajiban untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan
profesionalismenya.
i. Bab III: Tanggung Jawab
e. Dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan
pekerjaan profesionalismenya:
f. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
g. Menjaga mutu pekerjaan profesionalismenya.
2.4.4 Bab IV: Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus dalam Kode Etik Akuntan Indonesia berisi pasal yang mengatur
perilaku anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan. Dalam pasal 6 Kode Etik
Akuntan Indonesia, akuntan publik diharuskan untuk:
a. Mempertahankan sikap independensi
b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang
berlaku

31. c. Memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan
dalam laporan yang dibuat sebagai hasil pelaksanaan penugasannya.
d. Menegaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau projeksi, jika ia
melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan ramalan atau projeksi.
e. Memelihara hubungan baik dengan rekan profesi
Pasal 6 Kode Etik Akuntan Indonesia, berisi berbagai larangan bagi akuntan
publik.
1) Auditor dilarang menerima fee selain audit fee dalam penugasan audit atas
laporan keuangan
2) Auditor dilarang memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi
atau masalah audit kepada orang atau badan yang sedang diaudit oleh auditor
lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan auditor yang bersangkutan
3) Akuntan publik dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk
mengiklankan nama atau jasa yang diberikan, kecuali iklan yang sifatnya
pemberitahuan.
4) Akuntan publik dilarang memberikan fee dalam bentuk apapun kepada pihak-
pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan,
dalam usaha memperoleh penugasan tersebut.
2.4.5 Bab V: Pelaksanaan Kode Etik
Pasal 7 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan etika
profesional berikut ini:
a. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh
rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama degan rekan anggota
lainnya.
b. Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota
terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis
c. Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Akuntan Indonesia,
dalam hal adanya masalah yang tidak jelas pengaturannya
d. Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

32. e. Pengewasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik oleh akuntan publik
dilaksanakan oleh dua lembaga: Badan Pengawas Profesi dan Dewan Pertimbangan
Profesi.
f. Jika atas keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pengawas Profesi, akuntan
publik yang terkena sanksi mengajukan banding, maka kasus ini kemudian
ditangani oleh lembaga banding: Dewan Pertimbangan Profesi.
g. Dalam menjalankan tugas, dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi
atas pelanggaran kode etik, berupa pemberhentian keanggotaan sementara atau
pemberhentian keanggotaan tetap, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1996 pasal 2.
2.4.6 Bab VI: Suplemen dan Penyempurnaan
Adanya penyimpangan atau kesulitan penerapan pasal-pasal yang tercantum dalam
Kode Etik Akuntan Indonesia tidak dapat dihindari oleh anggota IAI. Hingga tahun
1998, Komite Kode Etik IAI telah menerbitkan enam pernyataan Etika Profesi, yang
terdiri dari:
a. Pernyataan Etika Profesi No 1. Integritas, Objektivitas, dan Independensi
b. Pernyataan Etika Profesi No. 2 kecakapan Profesional
c. Pernyataan Etika Profesi No. 3 Pengungkapan Informasi Rahasia Klien
d. Pernyataan Etika Profesi No. 4 Iklan bagi Kantor Akuntan Publik
e. Pernyataan Etika Profesi No. 5 Komunikasi Antarakuntan Publik
f. Pernyataan Etika Profesi No. Perpindahan Staf/ Partner dari Satu Kantor Akuntan
ke Kantor Akuntan Lain
Penyempurnaan Kode Etik Akuntan Indonesia dilakukan oleh Kongres Ikatan
Akuntan Indonesia.
2.4.7 Bab VII: Penutup
2.4.8 Bab VIII: Pengesahan
2.5 Penegakan Peraturan
Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari
kode Perilaku Profesional.Akan tetapi,dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas
peraturan,seorang CPA harus memberikan alasan atas setiap setiap penyimpangan dari

33. Interpretasi Peraturan Perilaku dan Peraturan etika yang berlaku.Tindakan penegakan
dapat dilakukan sebagai tanggapan atas,
a. Adanya keluhan terhadap anggota dan bukan anggota.
b. Ulasan dalam surat kabar atau publikasi,seperti SEC Docket dan IRS Bulletin,yang
ditulis oleh personil dalam Divisi Etika Prrofesional
c. Penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA oleh pejabat pemerintah
Negara bagian bukan federal.
Penegakan peraturan AICPA dilakukan oleh dua kelompok,yaitu oleh AICPA dan
masyarakat CPA Negara bagian.keduanya memiliki wewenang untuk melakukan
investigasi atas keluhan yang disampaikan,melakukan dengar pendapat serta sanksi
pada mereka yang telah melanggar peraturan.
Penegakan peraturan AICPA dilakukan melalui Divisi Etika Profesi serta badan
Pengadilan Bersama (Joint Trial Board).Sanksi maksimun yang dapat dikenakan oleh
AICPA adalah memecat CPA dari keanggotaan AICPA.
Penegakan oleh masyarakat Negara bagian dilakukan melalui komite Etika yang
ada pada setiap Negara bagian serta Badan Pengadilan Bersama.Sebagaimana halnya
dengan AICPA,sanksi terberat yang dapat dikenakan adalah kehilangan keanggotaan
dalam masyarakat CPA Negara bagian.
a. Prosedur Penegakan Etika Bersama
Sebagai upaya penegakan peraturan perilaku lebih efektif serta lebih
menyeragamkan tindakan disiplin yang dilakukan, AICPA telah mengembangkan
Program Penegakan Etika Bersama .Menurut ketentuan dalam JEEP,keluhan
terhadap seseorang CPA dapat disampaikan melalui AICPA atau masyarakat CPA
Negara bagian.Pada umumnya AICPA memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus:
(1.) Pada lebih dari satu Negara bagian; (2.) Litigasi; (3.) Masalah-masalah yang
menarik perhatian dan berskala nasional.Kelompok yurisdiksi dapat bertindak
sendiri atau bersama-sama.
b. Prosedur Badan Pengadilan Bersama
Hanya terdapat satu badan pengadilan bersama (joint trial board)yang terdiri dari
setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau
mantan anggota majelis.Badan pengadilan bersama baru melibatkan diri apabila
prosedur penegakan yang sebelumnya menilai bahwa keluhan yang disampaikan
tentang anggota ternyata cukup serius atau anggota yang terlibat ternyata menolak

34. untuk bekerja sama. Badan pengadilan bersama dapat mengambil tindakan disiplin
sebagai berikut: (1.) Menegur CPA; (2.) Memberhentikan sementara CPA selama
periode waktu yang tidak lebih dari tahun; (3.) Memecat CPA.
c. Ketentuan Disiplin Otomatis
Peraturan tambahan meliputi juga ketentuan disiplin otomatis yang memberikan
wewenang untuk menghentikan sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu
melakukan dengar pendapat dalam situassi tertentu.penghentian sementara dapat
terjadi bila sekretaris AICPA diberitahu bahwa pertimbangan atau pernyataan
bersalah telah dijatuhkan kepada seorang CPA yang
1. menjalani hukuman pidana kurungan untuk masa lebih dari satu tahun
2. dengan sengaja lalai mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan,di
mana CPA secara pribadi adalah seorang wajib pajak yang menurut undang-
undang wajib mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut
3. Pengarsipan surat pemberitahuan pajak penghassilan yang dipalsukan atau
yang mengandung kecurangan atas nama CPA atau atas nama klien.
4. Dengan sengaja membantu menyusun dan menyajikan surat pemberitahuan
pajak penghasilan atas nama klien yang dipalsukan atau yang mengandung
kecurangan.

35. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui
rangkaian tindakan. Yang berarti Etika membantu manusia untuk mengambil sikap
dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Moralitas merupakan suatu
kebiasaan yang ada pada diri manusia yang ditunjukan dengan prilaku benar atau
salah.
2. Pengaturan sendiri dan etika professional demikian pentingnya bagi profesi akuntan,
sehingga peraturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim etika
Profesional.
3. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku
anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika
profesinal bagi praktik akuntan Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai suatu organisasi profesi
akuntan.
4. Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari
kode Perilaku Profesional.Akan tetapi,dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas
peraturan,seorang CPA harus memberikan alasan atas setiap setiap penyimpangan
dari Interpretasi Peraturan Perilaku dan Peraturan etika yang berlaku.
3.2 Saran
Adapun Saran penulis sehubungan dengan bahasan makalah ini, kepada mahasiswa
agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam mengenai topik dalam
makalah ini.

36. DAFTAR PUSTAKA
Boynton, William C., Johnson, Raymond N., dan Kell, Walter G. 2003. Modern
Auditing. Jakarta: Erlangga.
Mulyadi., Puradiredja, Kanaka. 1998. Auditing. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.