PSAK No. 57, menjelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban jangka Panjang dalam mata kuliah akuntansi perpajakan pada saat semester 4.

1. Kewajiban
JangkaPendek
&
Kewajiban
JangkaPanjang
Nilam 13820040
Natasya 13820041
Syifa 13820043
Nurlaila 13820046
Desi N 13820057

2. Kewajiban
IAI (2007): PSAK 57 (kewajiban
diestimasi, kewajiban kontigensi, dan aset
kontigensi) adalah kewajiban kini perusahaan yang
timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaianya
deperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber
daya perusahaan. Kewajiban yang belum jelas
statusnya tidak diakui oleh perpajakan.

3. KlasifikasiKewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka
Panjang

4. Liabilitas ditinjau
dari sudut nilai
Jumlah telah pasti atau jumlahnya
merupakan taksiran.
Status liabilitasnya telah pasti, tetapi
kepastian yang menimbulkan liabilitas
sangat bergantung pada peristiwa masa
mendatang.

5. Liabilitas (kewajiban) Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban
yang diharapkan akan dilunasi dalam satu tahun
atau satu siklus operasi normal perusahaan yang
lebih lama.
Utang Bank Utang Usaha
Biaya Yang Masih
Harus Dibayar
Utang Pajak
Utang Dividen Utang Wesel Pendapatan Diterima Dimuka

6. Utang Bank
Peminjaman uang di bank dapat dilakukan dengan
membuka tabungan/deposito/jasa giro dalam bank tersebut
dengan nilai yang sudah ditentukam sebelumnya oleh pihak bank.
SE-46/PJ.4/1995 tgl. 5 Okt 1995
(Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar)
“Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito
berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal
dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani
biaya bunga. Bila hal ini terjadi, WP dapat memperkecil Penghasilan Kena
Pajak secara teidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas
pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang
diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam
bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan
dalam perhitungan penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan PPh
yang bersifat final sebesar 20%.”

7. Contoh: Pada tahun 1995 PT Ako mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan
batas maksimum sebesar Rp.200.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari
jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar Rp.125.000.000, pada bulan
Juni diambil lagi sebesar Rp.25.000.000, dan sisanya Rp.50.000.000 diambil pada bulan
Agustus. Selain itu WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito
dengan perincian sebagai berikut :

8. Dengan demikian bunga yang dapat di bebankan sebagai biaya
adalah :
Bulan Jumlah Pinjaman Jangka Waktu Rata-rata Pinjaman
Januari 0 1 bulan 0
Februari s/d Mei 125.000.000 4 bulan 500.000.000
Juni s/d Juli 150.000.000 2 bulan 300.000.000
Agustus s/d Des. 200.000.000 5 bulan 1.000.000.000
Jumlah 1.800.000.000
Rata-rata Pinjaman per Bula Rp.1.800.000.000 : 12 = Rp.150.000.000

9. Bulan Jumlah Deposito Jangka Waktu Rata-rata Deposito
Januari 0 1 bulan 0
Februari s/d Maret 25.000.000.000 2 bulan 50.000.000
April s/d Agustus 46.000.000.000 5 bulan 230.000.000
Sept. s/d Des. 50.000.000.000 4 bulan 200.000.000
jumlah 480.000.000
Rata-rata deposito per Bulan = 480.000.000 : 12 = Rp.40.000.000
jadi, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya
= 20% x (Rp150.000.000 – Rp.40.000.000) = Rp.22.000.000

10. Menyimpang dari ketentuan tersebut, bunga yang dibayarkan atau terutang
atas pinjaman WP dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai
dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal :
1. Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening
giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final;
2. Adanya keharusan bagi WP untuk menempatkan dana dalam jumlah
tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito dan tabungan tersebut
semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut, misalnya cadangan
biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau
tabungan di Bank Pemerintah;
3. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut
dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setalah kena pajak.

11. Utang Usaha atau utang dagang muncul karena ada
pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha
normal perusahaan.
Utang Usaha
diasumsikann perusahaan akan selalu
mengambil diskon sehingga nilai yang dicatat
adalah sebesar nilai yang telah dikenakan
potongan tunai
Utang usaha dapat
dicatat berdasarkan
metode :
Bruto
Neto
utang dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan
tanpa potongan tunai.

12. Utang Dagang
Akutansi Komersial
Utang dagang diklasifikasikan dalam liabilitas lancar. Utang
dagang sebagai liabilitas jangka pendek terjadi akibat kegiatan
usaha perusahaan secara normal. Sebagai contoh pembelian
barang dagangan dan jasa.
Contoh : Tanggal 1 Desember 2014 PT Abadi membeli barang
dagangan sebesar Rp.40.000.000 secara kredit sesuai perjanjian kedua
belah pihak utang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 12% per
tahun.

13. Ayat jurnal disusun :
1. Saat transaksi pembelian.
tanggal Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
Pembelian 40.000.000
Utang Dagang 40.000.000
2. Saat pelunasan sebagian liabilitas.
Tanggal Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
Utang Dagang 10.000.000
Kas dan Bank 10.000.000

14. Utang Dagang
dengan Jaminan
(Warranty Liability)
Kadang-kadang saat penjualan, perusahaan memberikan jaminan atas produknya.
Dilain pihak apabila penghasilan dan biaya dipertemukan, maka utang dicatat
dalam periode penjualan dan selanjutnya apabila terjadi perbaikan atau
pengembalian, utang tersebut akan dikurangi.
Contoh: selama bulan Juni 2012 perusahaan telah menjual produknya seharga
Rp.600.000.000 dengan garansi selama 36 bulan apabila kemungkinan adanya
perbaikan. Diasumsikan rata-rata per bulan 5% dari harga jual untuk perbaikan

15. Ayat jurnal disusun :
1. Saat mencatat timbulnya utang jaminan
Tgl Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
Biaya Utang Jaminan 30.000.000
Utang jaminan yg masih harus dibayar 30.000.000
2. Saat terjadi perbaikan
Tgl Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
Utang jaminan yg masih harus dibayar 30.000.000
Kas dan Bank 30.000.000

16. Biaya yang masih
harus dibayar
Pada akhir periode laporan akan tampak liabilitas jangka
pendek segera dilunasi. Dalam hal beban seperti umumnya
dialokasikan ke dalam akun biaya yang masih harus dibayar
akan menggambarkan liabilitas yang harus dipenuhi tetapi
masih tertunda. Sebagai contoh, biaya gaji/honorarium
yang maish harus dibayar

17. Utang Pajak
Pajak Penghasilan 21
Pajak Penghasilan 23
Pajak Penghasilan 26
PPN Keluaran

18. > Pajak Penghasilan 21
PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, kegiatan,
dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa (termaksud
tenaga kerja ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui
sistem pemotongan (withholding system) pada saat penghasilan
tersebut dibayarkan.
Rumusan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap
yaitu :
PPH 21 = Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan Pajak

19. Perghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap adalah :
Mekanisme pembayaran
dan besaran penghasilan Rumus PPh 21 Keterangan Dasar hukum
1. Dibayar bulanan Tarif pasal 17 x PKP PKP = Ph. Bruto
disetahunkan-PTKP
setahun
Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 14
PMK-252/PMK.03/2008.
1. Tidak dibayar bulanan
a. Jumlah satu bulan < Rp. 1.320.000
- Penghasilan sehari <
Rp.150.000
5% x (Ph. Brut - Rp 150.000) Tidak terhutang PPh
Pasal 21 karena Ph.
Bruto sehari < 150.000
Pasal 11 PMK-
252/PMK.03/2008 jo. PMK-
254/PMK.03/2008.
-penghasilan sehari> Rp
150.000
5% x (Ph. Brut - Rp 150.000) Pasal 11 PMK-
252/PMK.03/2008 jo. PMK-
254/PMK.03/2008

20. a. Jumlah satu bulan > Rp 1.320.000
- Penghasilan sehari <
Rp. 150.000
5% x ( Ph. Bruto – PTKP
sebenarnya/360)
Pasal 11 PMK-
252/PMK.03/2008 jo. PMK-
254/PMK.03/2008.
- Penghasilan sehari <
Rp. 150.000
5% x ( Ph. Bruto – PTKP
sebenarnya/360)
Pasal 11 PMK-
252/PMK.03/2008 jo. PMK-
254/PMK.03/2008.
a. Jumlah satu bulan >
Rp. 6.000.000
Tarif pasal 17 x PKP
disetahunkan
PKP=Ph Bruto
disetahunkan – PTKP
setahun
Pasal 14 PMK-
252/PMK.03/2008.
Lanjutan....

21. • Penghasilan dibayar harian (jumlah satu bulan ≤ Rp. 1.320.000, tetapi peghasilan sehari ≤ Rp 150.000).
Dani (TK/0) pada bulan Januari 2009 bekerja pada PT
Kejora, menerima upah harian sebesar Rp 10.000 per hari. Dani bekerja selama 10 hari.
Penghitungan PPh 21 Dani adalah sebagai berikut.
Upah sehari Rp 100.000
Peghasilan yang tidak boleh dipotong PPh/hari Rp 150.000 (-)
Peghasilan kena pajak/hari Rp (40.000)
PPh 21 per hari Nihil
• Penghasilan dibayar harian (jumlah satu bulan ≤ Rp 1.320.000, tetapi penghasilan sehari Rp150.000). Dewi
(TK/0) pada bulan maret 2009 bekerja pada PT Bidadari, menerima upah sebesar Rp 160.000 per hari. Dewi
bekerja selama 8 hari.
Penghitugan PPh 21 Dewi adalah sebagai berikut.
Upah sehari Rp 160.000
Peghasilan yang tidak dipotong PPh/hari Rp.150.000 (-)
Penghasila kena pajak/hari Rp 10.000
PPh 21 tertuang/hari (5% x Rp 10.000) Rp 500
PPh 21 terutang (8 hari) Rp 4.000

22. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2009, dividen yang dikenakan pajak adalah dividen
yang diterima oleh orang pribadi, dengan tarif sebesar 10% bersifat final. Namun,
dividen yang dikecualikan dari objek PPh 23 adalah dividen yang diterima oleh PT
sebagai WP dalam negri, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia , dengan syarat dividen yang
dibagikan berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham paling rendah
25% dari modal yang disetor.
Contoh :
Pada bulan maret 2009 PT Wisata melakukan pembayaran dividen tahun 2008
kepada pemiliknya,yaitu PT Jaya (20%), PT Ancol (30%), PT Pembangunan
(40%), dan sisanya kepada masyarakat umum (orang pribadi). Jumlah seluruh
dividen yang dibayar Rp2.000.000.

23. • PPh 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan atas :
Dividen ke PT Jaya → 15% x (20% x Rp 200.000.000) = Rp 6.000.000
Sementara itu, dividen PT Ancol dan PT Pembangunan → tidak dipotong PPh
23 karena kepemilikan saham > 25%.
Untuk dividen ke masyarakat, PPh Pasal 17 ayat (2c) → 10% x (10% x
200.000.000) = Rp 2.000.000 berisat final sehingga tidak dapat dikreditkan
pada akhir tahun pajak.

24. TGL Keterangan debit kredit
Maret 2009 Dividen- PT Jaya
Dividen- PT Ancol
Dividen- PT Pembangunan
Dividen- Masyarakat
Utang PPh 23
Utang PPh Pasal 17 ayat (2c)
Kas / Bank
40.000.000
60.000.000
80.000.000
20.000.000
6.000.000
2.000.000
192.000.000
Jurnal bagi PT Wisata

25. Tanggal Keterangan Debit Kredit
Maret 2009 Kas /bank
PPh 23 dibayar dimuka
Pendapatan dividen
34.000.000
6.000.000
40.000000
Jurnal PT Jaya
Jurnal PT Ancol
Tanggal Keterangan Debit Kredit
Maret 2009 Kas /bank
Investasi dalam sahama PT Wisata
60.000.000
60.000.000

26. • Bunga
Berdasarkan UU PPh 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat (4), bunga yang bukan merupakan
objek PPh adalah bunga yang diterima bank karena dimasukkan sebagai penghasilan
bank.
Contoh: Pada bulan April 2009 PT Wisata membayar bunga pinjaman kepada bank
Mama Rp 70.000.000 dan kepada PT Sinar (memiliki NPWP) sebesar Rp 40.000.000.
• PPh 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan atas :
Bunga ke Bank Mama →tidak dipotong PPh 23 karena bunga yang diterima
bank bukanlah Objek PPh 23.
Bunga ke PT Sinar → dipotong PPh 23 = 15% x Rp40.000.000 = Rp 6.000.000.

27. Tanggal Keterangan Debit Kredit
April 2009 Biaya bunga
Utang PPh 23
Kas/ Bank
40.000.000
6.000.000
34.000.000
Jurnal bagi PT Wisata
Jurnal bagi PT Sinar
Tanggal Keterangan Debit Kredit
April 2009 Kas/ Bank
Utang PPh 23 dibayar dimuka
Pendapatan Bunga
34.000.000
6.000.000
40.000.000

28. • Royalti/ Imbalan atas Penggunaan Hak
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan/ terhitung dengan cara/perhitung apapun,
baik dilakukan secaraberkala maupun tidak. Khusus untuk royalti dari hasil karya
siematografi, perlakuan PPh 23 dalam PER-33/PJ/2009 jo. SE-58/PJ/2009.
Contoh: PT KanKan sebagai penerbit yang membayar royalti kepada RonRon (memiliki
NPWP) salah seorang pengarangnya sebesar Rp 40.000.000 dan dipotong PPh 23 sebesar
15%. Maka, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut.
Keterangan Debit Kredit
Beban royalti
Utang PPh 23
Kas/ Bank
40.000.000
6.000.000
34.000.000

29. • Hadiah, Penghargan, Bonus, dan Sejenisnya
Hadiah yang termasuk sebagai objek pajak PPh 23 adalah hadiah perlombaan,
peghargaan dan prestasi tertentu, hadiah sehubugan dengan pekerjaan atau
pemberian jasa selain yang telah dipotong PPh 21 ayat (1) huruf e, kecuali hadiah
yang diberikan kepada semua pembeli/kosumen akhir tanpa di undi dan hadiah
yang diterima langsung oleh kosumen akhir pada saat pembelian barag/jasa.
hadiah undia (UU PPh Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf b dan PP
Nomor 132 Tahun 2000) dikenakan pajak yang bersifat final.

30. • Sewa
Mulai Januari 2009, sewa kendaraan angkutan darat dan sewa harta
lainnya dikeakan PPh 23 sebesar 2%.
tahun 2007 dan 2008 (PER-70/PJ/2007), sewa kendaraan angkutan darat
dengan persetase penghasilan neto sebesar 10% dari peghasilan bruto.
sewa harta lainnya dengan persentase penghasilan neto sebesar 30% dari
peghasilan bruto. persewaan tanah dan/ atau bangunan dikecualikan dari
PPh 23 karena telah dikenakan PPh pasal4 ayat (2).

31. Contoh: PT Winnie menyewakan bus kepada PT Pooh untuk jangka waktu 6 bula
dengan biaya sewa perbulan Rp10.000.000 pada 1 mei 2009. Berikut ini adalah
jurnal yang dilakukan oleh kedua perusahaan.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
1-05-2009 Kas/ bank
PPh 23 dibayar di muka
PPN Keluaran
Pendapatan sewa
64.800.000
1.200.000
6.000.000
60.000.000

32. • Imbalan Jasa
Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c, imbalan jasa yang
menjadi objek PPh 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik , jasa
manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lain yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak, selain yang telah dipotong PPh 21
(3) Pajak Penghasilan 26
PPh 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber
dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia.
Pemotong PPh 26 adalah
• Badan pemerintah
• Subyek pajak dalam negeri
• Penyelenggara kegiatan
• BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

33. • Tarif dan objek PPh 26 adalah
1. 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diditerima atau diperoleh WP luar
negeri.
2. 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan WP luar negeri
3. 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di
Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak berganda antara pemerintah
Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan (tax treaty) dengan syarat
harus menunjukkan Surat Keterangan Domisili.

34. Penghasilan dibayar harian (jumlah satu bulan > Rp 1.320.000, penghasilan sehari ≤ Rp 150.000).
Deni (TK/0) pada bulan februari 2009 bekerja pada PT Cemerlang, menerima upah sebesar Rp 100.000
per hari. Deni bekerja selama 15 hari.
Perhitungan PPh 21 Deni adalah sebagai berikut :
Perhitungan PPh 21 untuk hari ke-1 sampai dengan ke-13 yaitu :
Upah sehari Rp 100.000
Penghasilan yang tidak dipotong PPh /hari Rp 150.000 (-)
Penghasilan kena pajak / hari Rp (40.000)
PPh 21 / hari Rp Nihil

35. PPh 21 Deni untuk hari ke-14 yaitu :
Upah sehari Rp 100.000
Upah sampai dengan 14 hari Rp 1.400.000
Pengurang penghasilan Bruto
PTKP = 14 x (Rp 15.840.000/360) Rp 616.000 (-)
Penghasilan kena pajak Rp 784.000
PPh 21 terutang ( 5% x Rp 784.000) Rp 39.000
PPh 21 yang sudah dipotong Rp 0 (-)
PPh 21 yang kurang dipotong Rp 39.200
PPh 21 Deni untuk hari ke-15 yaitu :
Upah sehari Rp 100.000
Upah sampai dengan 15 hari Rp 1.500.000
Pengurang penghsil Bruto
PTKP = 15 x (Rp 15.840.000) Rp 660.000(-)
Penghasilan kena pajak Rp 840.000
PPh 21 terutang ( 5% x Rp 840.000) Rp 42.000
PPh 21 yang sudah dipotong Rp 39.000 (-)
PPh 21 yang kurang dipotong Rp 2.800

36. Pada hari pertama sampai hari ke-13 penghasilan deni masih memenuhi syarat penggunaan batasan
bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh 21 sebesar Rp 150.000 sebulan.
Deni tidak dikenai PPh 21. Pada hari ke-14 penghasilan deni sudah melewati Rp 1.320.000 sebulan
sehingga wajib dilakukan penghitungan kembali PPh 21 atas penghasilan deni.
PTKP yang digunakan adalah PTKP harian sebenarnya, yaitu PTKP setahun dibagi dengan 360 hari
dikalikan jumlah hari kerja sebenarnya .
Upah Borongan
Pada bulan maret 2009, Gusti mengerjakan renovasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp
1.800.000. pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

37. Penghitungan PPh 21 Gusti adalah sebagai berikut:
Upah borongan sehari = Rp 1.800.000 : 2 Rp 900.000
PTKP sebenarnya / hari Rp 44.000 (-)
Penghasilan kena pajak / hari Rp 856.000
Penghasilan kena pajak 2 hari = 2 x Rp 856.000 Rp 1.712.000
PPh terutang = 5% x Rp 1.172.000 Rp 85.000
Upah satuan
Roni (TK/0) adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusaan komputer. Roni menerima upah yang
dibayarkan atas jumlah unit /satuan yang diselesaikannya yaitu Rp 90.000 per komputer dan dibayarkan
tiap minggu. Pada bulan April 2009 dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan 20 unit komputer
dengan upah Rp 1.800.000.
Perhitungan PPh Roni adalah sebagai berikut :
Upah sehari Rp 1.800.000 : 6 Rp 300.000
PTKP/ hari Rp 44.000 (-)
Penghasilan kena pajak / hari Rp 256.000
Penghasilan kena pajak / minggu Rp 1.536.000
PPh 21/ minggu = 5% x Rp 1.536.000 Rp 76.000

38. Pegawai tidak tetap dibayar bulanan
Rudi bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PT Bintang dengan dasar upah harian yang di bayarkan
bulanan. Dalam bulan Januari 2009, Rudi bekerja selama 25 hari kerja dengan upah sehari sebesar Rp
300.000. Rudi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
Perhitungan PPh 21 Rudi adalah sebagai berikut :
Upah Januari 2009 (25 x Rp 300.000) Rp 7.500.000
Penghasilan Bruto setahun (12 x Rp 7.500.000) Rp 90.000.000
PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 (-)
Penghasilan kena pajak Rp 74.160.000
PPh 21 setahun
(5% x Rp 50.000.000) + (15% x Rp 24.160.000)
= Rp 2500.000 + Rp 3.624.000 = Rp 6.124.000
PPh 21 sebulan = Rp 6.124.000 : 12 Rp 510.000

39. Penghasilan 23
Utang PPh 23 merupakan PPh 23 yang telah dipotong oleh pemotong akan tetapi belum disetorkan
ke kas negara pada akhir bulan pemotongan.
Berdasarkan UU PPh Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya pungutan dibedakan
antara WP yang memiliki NPWP dengan WP yang tidak memiliki NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki
NPWP lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.
Dividen
Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dividend merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang
saham / pemegang polis asuransi/pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
Termasuk dalam pengertian dividen (penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh Tahun 2008 ) adalah :
• Pembagian laba, baik secara langsung maupun tidak langsug dengan nama dan dalam bentuk apapun;
• Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
• Pemberian saham bonus yang digunakan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari
Kapitalisasi agio saham;
• Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

40. • Pemberian saham bonus yang digunakan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus
yang berasal dari Kapitalisasi agio saham;
• Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
• Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh
pemegang saham karena pembelian saham-saham oleh perseroan yang
bersangkutan;
• Pembyaran kembali seluruhnyaatau sebagian dari modal yang di setorkan, jika dalam
tahun-tahun sebelumnya diperoleh keuntungan , kecuali jika pembayaran kembali itu
adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah;
• Pembayaran sehubung dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai
penebusan tanda-tanda laba tersebut;
• Pengeluaran perusahaan utuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan
sebagai biaya usaha.

41. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2009, dividen yang dikenakan
pajak adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi, dengan tarif
sebesar 10% bersifat final.
dividen yang dikecualikan dari objek PPh 23 adalah dividen yang
diterima oleh PT sebagai WP dalam negri, koperasi, BUMN/BUMD dari
penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan
di Indonesia , dengan syarat dividen yang dibagikan berasal dari cadangan
laba ditahan dan kepemilikan saham paling rendah 25% dari modal yang
disetor.
Contoh :
Pada bulan maret 2009 PT Wisata melakukan pembayaran dividen tahun 2008
kepada pemiliknya,yaitu PT Jaya (20%), PT Ancol (30%), PT Pembangunan (40%), dan
sisanya kepada masyarakat umum (orang pribadi). Jumlah seluruh dividen yang
dibayar Rp200.000.000.

42. PPh 23 yang harus dipotong, disetorkan dan dilaporkan atas :
Dividen ke PT Jaya → 15% x (20% x Rp 200.000.000) = Rp 6.000.000
Sementara itu, dividen PT Ancol dan PT Pembangunan → tidak dipotong PPh 23 karena kepemilikan
saham > 25%.
Untuk dividen ke masyarakat, PPh Pasal 17 ayat (2c) → 10% x (10% x 200.000.000) = Rp 2.000.000
berifat final sehingga tidak dapat dikreditkan
pada akhir tahun pajak.
Tanggal Keterangan debit kredit
Maret 2009 Dividen- PT Jaya
Dividen- PT Ancol
Dividen- PT Pembangunan
Dividen- Masyarakat
Utang PPh 23
Utang PPh Pasal 17 ayat (2c)
Kas / Bank
40.000.000
60.000.000
80.000.000
20.000.000
6.000.000
2.000.000
192.000.000
Jurnal bagi PT Wisata

43. Utang Wesel
Utang wesel merupakan suatu surat utang yang disertai dengan
dokumen perjanjian. Utang wesel ini dapat muncul akibat utang
usaha yang tidak dibayar pada jatuh tempo sehingga muncul
perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan
pinjaman.

44. Contoh: Pada tanggal 5 Mei 2007 PT Dolly meminjam uang dari Bank
dengan menyerahkan promes dengan nominal Rp8.000.000, bunga
diskonto 15% dan jangka waktu 12 bulan, berikut pencatatannya:

45. Pendapatan Diterima di Muka
Penghasilan yang diterima dari penjualan barang ataupun
penyerahan jasa yang diterima sebelum penyerahan barang atau jasa
maka akan dilaporkan dalam kelompok kewajiban karena setelah
pemberi jasa atau penjual barang tersebut menerima uang maka akan
timbul kewajiban baginya untuk menyerahkan barang maupun jasa
dikemudian hari.
Sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (2), dalam
hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak
atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal
pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena
pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah.

46. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh
temponya lebih dari satu tahun buku dan sumber
pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar.
Kewajiban jangka panjang mencakup utang obligasi
dan utang hipotek.
Kewajiban Jangka
Panjang

47. Utang Obligasi
Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan
sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi
adanya agio (premium) dan juga disagio (discount). Agio terjadi apabila surat
obligasi dijual dengan harga di atas nominal dan disaigo terjadi apabila surat
obligasi dijual dengan harga di bawah nominal.
Untuk perpajakan, bunga obligasi diatur dalam PP Nomor 16
Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP
berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final,
kecuali apabila diterima oleh WP dana pensiun yang pendirinya telah
disahkan oleh mentri keuangan dan WP bank yang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia.

48. Besarnya PPh adalah:
- Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
• 15% bagi WP dalam negeri dan BUT
• 20% atau sesuai dengan tarif berdasasrkan Persetujuan
Penghindadran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP luar
negeri selain BUT
• Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.
- Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar:
• 15% bagi WP dalam negeri dan BUT
• 20% atau sesuai dengan tarif berdasasrkan Persetujuan
Penghindadran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP luar
negeri selain BUT
• Dari selisih lebih harga jual atau nialai nominal di atas harga
perolehan obigasi, tidak termasuk bunga berjalan.666

49. - Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar:
• 15% bagi WP dalam negeri dan BUT
• 20% atau sesuai dengan tarif berdasasrkan Persetujuan Penghindadran Pajak
Berganda (P3B) yang berlaku, bagi WP luar negeri selain BUT
• Dari selisih lebih harga jual atau nialai nominal di atas harga perolehan obigasi
- Bunga dan/atau dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang
terdaftar pada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebesar:
• 0% untuk Tahun 2009-2010
• 5% untuk Tahun 2011-2013
• 15% untuk Tahun 2014 dan seterusnya.
- Potongan PPh sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh:
a. Penerbit Obligasi atau kustodian yang ditunjuk salaku agen pembayaran, atas
bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada
saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi
tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi.
b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau
pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat
transaksi.

50. Utang hipotek pada umumya hampir sama dengan obligasi,
tetapi utang hipotek tidak memiliki aigo maupun diskonto. Pinjaman
hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya
merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada
waktu yang lama.
Utang Hipotek

51. Terimakasih....