Dokumen tersebut membahas konsep dan metode monitoring, evaluasi, dan peramalan kebijakan publik. Meliputi penjelasan fungsi dan analisis dalam monitoring dan evaluasi, serta prosedur peramalan untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan.
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Materi tentang alur dan langkah audit sosial ini disampaikan oleh Miftahul Huda dalam pelatihan audit sosial terhadap warga di sekitar tambang, di Kabupaten Sumbawa Barat.
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
2. Deskripsi
• Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan
ketrampilan peserta pelatihan tentang berbagai konsep dan
mekanisme dalam pelaksanaan penelitian kebijakan melalui
pembelajaran tentang Konsep Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan (Ex-post evaluation), metode monitoring dan
evaluasi kebijakan (ex-post evaluation), konsep ex-ante
public policy assessment, Metode- metode ex-ante public
policy assessment, logical framework, stakeholder survey,
metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk
analisis kebijakan, use and abuse of data.
• Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya
menjelaskan berbagai pendekatan dalam metodologi
penelitian, serta mampu mengembangkan instrumen
penelitian/kajian.
3. Tujuan
Mampu menjelaskan berbagai pendekatan dalam
metodologi penelitian kebijakan , serta mampu
mengembangkan instrumen penelitian/kajian.
Tujuan Khusus:
• Mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai
konten,tahapan, dan metode-metode dalam Disain
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
• Mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai
konten, tahapan, dan metode-metode dalam Disain Ex-
ante Public Policy Assessment.
4. Menggunakan informasi dari dan/atau untuk
monitoring, evaluasi dan forecasting
• Monitoring : memberikan informasi penting ketika
kebijakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan,
mendorong untuk melakukan perbaikan
• Evaluasi: memberikan infomasi mengenai kinerja,
sejauh mana tujuan dicapai, dan implikasi
sosialnya.
• Forecasting: membantu menganalisis pilihan-
pilihan kebijakan dan memprediksi kebijakan.
5. Fungsi Monitoring:
1. Membantu mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan (compliance);
2. Membantu mengetahui apakah sumber daya atau
pelayanan yang ditujukan untuk target grup tepat sasaran
(auditing);
3. Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
mengetahui perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi
paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu
tertentu (accounting);
4. Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan
mengapa kebijakan dan program tertentu hasilnya
berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui
kebijakan dan program mana yang paling berhasil dan apa
yang mendukung keberhasilannya.
6. Fungsi Evaluasi
1. Memberikan informasi mengenai kinerja
kebijakan (policy performance), sejauhmana
tujuan kebijakan dapat dicapai;
2. Hasil evaluasi dapat juga membantu untuk
meninjau kembali kesesuaian tujuan dengan
masalah kebijakan yang dihadapi;
3. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk
mendefinisikan ulang masalah kebijakan dan
alternatif kebijakan.
7. Analisis dalam Monitoring dan evaluasi
• Policy inputs: sumber daya baik berupa waktu, uang,
personil, peralatan dan sebagainya yang digunakan untuk
menghasilkan output dan impact. Contohnya anggaran atau
sumber daya manusia yang diperlukan untuk
mengimplementasikan kebijakan.
• Policy process: kegiatan administratif, organisasional, dan
politik maupun pendekatan untuk input kebijakan menjadi
output kebijakan dan efeknya.
• Policy outputs: barang atau jasa, atau resource yang
diterima oleh target groups atau beneficiaries. Target
groups adalah individu, komunitas, organisasi atau
kelompok tertentu yang menjadi target kebijakan.
Beneficiaries adalah penerima manfaat dari efek kebijakan.
• Policy impacts: perubahan aktual yang dihasilkan output
kebijakan.
9. Forecasting:
1. Prosedur untuk mendapatkan informasi faktual mengenai
kondisi sosial di masa mendatang menggunakan informasi yang
telah ada.
2. Membantu para pengambil keputusan menghadapi
ketidakpastian dan perubahan dan mengeksplorasi implikasi
dari pilihan-pilihan Kebijakan
3. Memprediksikan apakah kebijakan yang berhasil diterapkan
untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam jangka pendek
akan berhasil atau dalam jangka waktu yang lebih lama (long-
run).
4. Dalam bentuk proyeksi, prediksi, dan pendapat ahli
(conjecture) mengenai kondisi sosial di masa mendatang
(Dunn, 2003).
5. Menganalisis konsekuensi dari kebijakan yang ada, konsekuensi
dari kebijakan baru, perubahan isi (content) kebijakan, maupun
sikap stakeholder kebijakan terhadap kebijakan yang diusulkan.