Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 3
•
1 like•10 views
Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan proses kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang empat tahapan utama dalam proses kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Recommended
More Related Content
Similar to Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 3
Similar to Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 3 (20)
More from Lili Fajri Dailimi
More from Lili Fajri Dailimi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
Demokrasi, pembangunan dan perpajakan sesi 3
- 1. Analisis dan Proses Kebijakan Publik ENDANG WIRJATMI
- 2. ANALISIS DAN PROSES KEBIJAKAN 1. Analisis determinasi Kebijakan: Cara pembuatan kebijakan: Mengapa, Kapan: untuk siapa kebijakan itu dibuat 2. Analisis Isi Kebijakan: Deskripsi tentang kebijakan tertentu bagaimana perkembangan dalam hubungan dengan kebijakan sebelumnya 3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Advokasi dan Infprmasi untuk kebijakan 4. Informasi Untuk Kebijaka 5. Advokasi Kebijakan Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari Analisis Kebijakan Analisis untuk Kebijakan Diadabtasi dari Gordon, et.al (1977)
- 3. PARADIGMA PENELITIAN Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari Guba mengembangkan 4 “Paradigma Utama” yang dipakai dalam Penelitian Sosial: Positivisme Post-Positivisme Teori Kritis Konstruktivisme
- 4. PARADIGMA PENELITIAN (1) Positivisme: 1. Realita eksis dan diatur oleh hokum sebab akibat yang bisa diketahui 2. Penelitian bisa bebas nilai (free of value) 3. Hiporesis dapat diuji secara empiris Post-Positivisme: 1. Realita eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara menyeluruh (ada multisiplitas sebab akibat) 2. Obyektivitas adalah sesuatu yang ideal, tetapi membutuhkan komunitas yang kritis 3. Post Positivisme merupakan kritik terhadap ekperimentalisme, dan menekankan pada pendekatan,teori dan penemuan yang besifat kuantitatif Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 5. PARADIGMA PENELITIAN (2) Teori Kritis: 1. Realita eksis tetapi tidak bisa dipahami atau dijelaskan secara menyeluruh. Ada multisiplisitas sebab akibat 2. Nilai memediasi penelitian 3. Teori kritis mengajukan usul eliminasi kesadaran semu dan menfasilitasi transformaasi dan partisipasi itu. Konstruktivisme: 1. Realita eksis, sebagai konstruk mental dan relative terhadap siapa yang menganutnya. 2. Pengetahuan Pihak yang mengetahui adalah bagian dari entitas subyektif yang sama. Temuan adalah hasil dari interaksi keduanya. 3. Konstruktiviame: mengidentifikasi, membandingkan dan mendiskripsikan berbagai konstruksi yang eksis (Hermeneutikal dan dialektikal). Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 6. SIKLUS HUDUP KEBIJAKAN Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari Evaluasi Identifikasi/Re spon/ solusi/ alternatif Evaluasi Opsi Seleksi Opsi Kebijakan Implementasi DEFINISI PROBLEM
- 8. Indicators for Policy Action 1) Rhetorical attention (attention given to specific programs and agencies) [i.e. paragraph/page counts of testimony presented by agency personnel at hearings, agency reports, administrators’ speeches, etc.] 2) Planning actions [number of formal plans announced by agency] 3) Acquisitive Actions [number of authorization statutes & amendments enacted; # of executive orders, department delegations, amount of appropriations, new personnel granted, acquisition of physical resources] 4) Implementing actions [ disbursal of resources: expenditures, grants, loans, personnel assigned; directives issued, directives enforced (“cases”); information collected and disseminated by agency; contractual relations entered into, etc.]
- 10. PERBANDINGAN KONSEP DAN TEORI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPAN TIMBULNYA MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN? TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA APA YG DIHARAPKAN DARI KEBIJAKAN DENGAN APA YG TERJADI DARI PELAKSANAAN KEBIJAKAN IMPLEMENTATION GAP
- 11. Diskusi kelompok Bisa identifikasikan mengepa bisa terjadi gap dari implementasi kebijakan? Bisa identifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya gap dari implementasi kebijakan tersebut? Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 12. KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT GUNN DAN HOGWOOD Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari NON IMPLEMENTATIO N Kebijakan tidak dilaksanakan secara efektif. Sebabnya : (1) kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana; (2) pihak pelaksana tidak mampu bekerjasama; (3) Tidak menguasai permasalahan; (4). Permasalahan di luar jangkauan kewenangan UNSUCCESFUL IMPLEMENTATION kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun dalam pelaksanaan terjadi hal- hal diluar kehendak pelaksana, seperti adanya pergantian kekuasaan, bencana alam, dsbnya, sehingga akibat atau dampak yg diharapkan belum terwujudkan
- 13. KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kegagalan implementasi dapat terjadi karena: Pelaksanaannya jelek (bad execution): Penanganan Kemacetan lalu lintas Di Jakarta Kebijakan sendiri memang jelek (bad policy) : Kebijakan kenaikan harga BBM pada saat krisis ekonomi, Kebijakan Tera/Tera ulang Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck policy): Kebijakan PP No.37/2006, Kebijakan Mobnas, Kebijakan Kedirgantaraan (pesawat) Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 14. FAKTOR PENGHAMBAT/KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Gow dan Morss, dalam Turner dan Hulme: 1997), dan Williams (1971) Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari Hambatan politik, ekonomilingkungan Kelemahan institusi Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif Kekurangan dalam bantuan teknis Kurangnya desentralisasi dan partisipasi Pengaturan waktu Sistem informasi yang kurang mendukung Perbedaaan agenda tujuan antar aktor pelaksana Dukungan yg berkesinambungan Implementatio n Capacity Implementation Capacity Hambatan politik, ekonomi Kelemahan institusi pelaksana Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif Kekurangan dalam bantuan teknis Kurangnya desentralisasi dan partisipasi Pengaturan waktu yg tidak tepat Sistem informasi yang kurang mendukung Perbedaaan agenda tujuan antar aktor pelaksana Dukungan yg tdk berkesinambungan
- 15. MODEL SMITH (1977) Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari POLICY MAKING PROCESS IMPLEMENTING ORGANIZATION TARGET GROUP IDEALIZED POLICY ENVIRONMENTAL FACTORS TENSIONS TRANSACTIONS INSTITUTIONSFEEDBACK
- 16. URAIAN (LANJUTAN SMITH) Kempat variabel bukan variabel yang independen (mandiri), tetapi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga kecenderungan terjadinya ketegangan/konflik memungkinkan timbulnya Institusi lain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan dan/atau menjadi feedback bagi proses formulasi kebijakan Faktor-faktor tersebut: 1. Idealized Policy 2. Kelompok sasaran 3. Organisasi Pelaksana / Birokrasi Pemerintah 4. Faktor lingkungan: budaya,sosial, ekonomi, politik Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 17. GEORGE EDWARDS III (1980) Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari BUREAUCRATIC STRUCTURE RESOURCES COMMUNICA- TIONS DISPOSITIONS IMPLEMENTATION PERFORMANCE
- 18. URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III) VARIABEL 1. KOMUNIKASI Implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukannya terkait dengan kebijakan (tujuan dan sasaran kebijakan). Kelompok sasaran (target group) harus mengetahui tujuan dan sasaran suatu kebijakan. Akibat : terjadi RESISTENSI dari kelompok sasaran Contoh: keberhasilan Intensifikasi pajak akan berhasil apabila stakeholder memahami fungsi dan penggunaan pajak secara transparan, melalui berbagai media. Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 19. URAIAN (LANJUTAN EDWARDS III) VARIABEL 2 . SUMBER DAYA Sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber daya finansial . Contoh: kebijakan IDT VARIABEL 3. DISPOSISI Disposisi terkait: watak dan karakteristik yang dimiliki implementor: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. sama dengan policy makers : ok berbeda dg policy makers : tidak efektif dan bisa gagal contoh: banyak kasus korupsi dalam kebijakan/ program- program pembangunan ekonomi VARIABEL 4. STRUKTUR BIROKRASI Struktur birokrasi yang panjang dapat menimbulkan LEMAHNYA CONTROL dan menimbulkan RED-TAPE SOP (standard operating procedure). Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
- 20. MODEL MERILE GRINDLE (1980) Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari A. CONTENT OF POLICY 1. INTEREST AFFECTED 2. TYPE OF BENEFITS 3.EXTED OF CHANGE ENVISIONED 4.SITE OF DECISION MAKING 5.PROGRAM IMPLEMENTORS 6.RESOURCES COMMITTED B. CONTEXT OF IMPLEMENTATIONS 1. POWER, INTEREST, AND STRATEGIES OF ACTORS INVOLVED 2. INTITUTIONS AND REGIME CHARACTERISTICS 3. COMPLIANCE AND RESPONSIVENESS A. IMPACT ON INDIVIDUALS AND GROUPS B. CHANGE AND ITS ACCEPTANCE ACTIONS PROGRAMS AND INDIVIDUAL PROJECTS DESIGNED AND FUNDED POLICY GOALS GOALS ARCHIE VED? PROGRAM DELIVERES DESIGNED ? FORMULATION POLICY IMPLEMENTING ACTIVITIES INFLUENCE BY: OUTCOMES MEASURING SUCCES
Editor's Notes
- 1 ) Perhatian Retoris ( perhatian yang diberikan kepada program dan lembaga tertentu ) [ yaitu jumlah ayat / halaman kesaksian yang disampaikan oleh personel lembaga di persidangan , laporan kantor , pidato administrator ' , dll 3 ) Tindakan serakah [ jumlah otorisasi anggaran dasar & amandemen berlaku ; # Dari perintah eksekutif , delegasi departemen , jumlah alokasi , personel baru diberikan , akuisisi sumber daya fisik3 ) Tindakan serakah [ jumlah otorisasi anggaran dasar & amandemen berlaku ; # Dari perintah eksekutif , delegasi departemen , jumlah alokasi , personel baru diberikan , akuisisi sumber daya fisik