Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan implikasinya di Indonesia, termasuk peningkatan polusi udara dan air serta limbah B3 akibat orientasi pertumbuhan ekonomi. 2. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti hutan mangrove dan terumbu karang sebagian besar rusak, dan jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar lingkungan hidup juga meningkat.

1. PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
• PEMBANGUNAN YANG DITUJUKAN UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI SEKARANG
TANPA MENGORBANKAN KEPENTINGAN DAN
KEBUTUHAN GENERASI YANG AKAN DATANG
IMPLIKASI DEFINISI
• PEMENUHAN KEBUTUHAN
• KEADILAN ANTAR GENERASI
• KETERBATASAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

2. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
WSSD (WORLD SUMMIT ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
• POVERTY ERADICATION
• REDUCTION OF UNSUSTAINABLE
CONSUMPTION
• RECOGNITION OF THE LIMITATION OF
ENVIRONMENTAL CARRYING
CAPACITY

3. PERSPEKTIF EKONOMI
SUMBER
KOMODITI

4. PERSPEKTIF EKOLOGI
SUMBER
LIMBAH

5. TUGAS BACA 1
• CHAPTER 12: MANAGEMENT THEORY
AND THE ENVIRONMENT PP 341-360.
• THE GREENING OF MANAGEMENT
THEORY:
– ECOCENTRIC MANAGEMENT
– STAKEHOLDER THEORY
– RESOURCE BASED THEORY
PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT, ROGENE A.BUCHHOLIZ
(pp 350)

6. BARANG DAN JASA SEBAGAI OUTPUT :
Masalah Pengorganisasian

7. MANAJEMEN
• MENGELOLA,
• MENGENDALIKAN,
• MENGATUR,
• MANAGEMENT: THE ART OF MANAGING
UU 23 TAHUN 1997: PENGELOLAAN L.H ADALAH
UPAYA TERPADU UTK MELESTARIKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP YG MELIPUTI KEBIJAKSANAAN
PENATAAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN,
PEMELIHARAAN, PEMULIHAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN LH

8. LINGKUNGAN HIDUP
• KESATUAN RUANG DENGAN SEMUA
BENDA, KEADAAN, DAN MAHLUK
HIDUP TERMASUK MANUSIA DAN
PERILAKUNYA, YANG
MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN
PERIKEHIDUPAN DAN
KESEJAHTERAAN MANUSIA SERTA
MAHLUK HIDUP LAIN (UU 23 TAHUN
1997, PASAL 1, BUTIR 1)

9. Traditional versus Ecocentric Management
Traditional Management Ecocentric Management
Goals :
Economic growth & profits
Shareholder wealth
Values :
Anthropocentric
Rationality and packaged knowledge
Patriarchal values
Products :
Designed for function, style, & price
Wasteful packaging
Production System :
Energy & resource intensive
Technical efficiency
Organization :
Hierarchical structure
Top-down decision making
Centralized authority
High-income differentials
Environment :
Domination over nature
Environment managed as a resource
Pollution and waste are externalities
Business Functions :
Marketing aims at increasing consumption
Finance aims at short-term profit maximization
Accounting focuses on conventional costs
Human resource management aims at increasing
labor productivity
Sustainability and quality of life
Stakeholder welfare
Biocentric or Ecocentric
Intuition and understanding
Postpatriarchal feminist values
Designed for the environment
Environment friendly
Low energy & resource use
Environmental efficiency
Nonhierarchical structure
Participative decision making
Decentralized authority
Low-income differentials
Harmony with nature
Resources regarded as strictly finite
Pollution/waste elimination and management
Marketing for consumer education
Finance aims at long-term sustainable growth
Accounting focuses on environmental costs
Human resource management aims to make work
meaningful & the workplace safe/healthy

10. Delapan Tingkatan Peranserta Masyarakat
Sumber: Arstein, (1969)
8 Pengawasan masyarakat
Citizen control
7 Pendelegasian kekuasaan Tingkat kekuasaan masyarakat
Delegated power Degree of Citizen Power
6 Kemitraan
Partnership
5 Keterlibatan
Placation
4 Konsultasi Tingkat partisipasi pasif
Consultation Degree of Tokenism
3 Menginformasikan
Informing
2 Mengobati
Therapy Ketidak ikutsertaan/
1 Memberdayakan Non participation
Pemegang kekuasaan
Manipulation

11. TUGAS BACA 2
• BAB 3: PENDEKATAN EKOSISTEM:
PENGELOLAAN SD DAN LINGKUNGAN,
BRUCE MITCHELL DKK (HAL 74-114)
• CHAPTER 5: THE ENVIRONMENTAL
POLICY MAKING PROCESS:
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE: THE
GLOBAL CHALLENGE, LAMONT
C.HAMPEL

12. IMPLIKASI ORIENTASI
PERTUMBUHAN
• PENINGKATAN POLUTAN TERMASUK LIMBAH B3 DI
UDARA DAN AIR: KUALITAS AIR DI 35 SUNGAI DI
INDONESIA (PEMANTAUAN OLEH 30 BAPEDAL
PROVINSI) TERCEMAR BERDASARKAN KRITERIA
MUTU AIR KELAS 2.
• KUALITAS UDARA DI JAKARTA, MEDAN, BANDUNG,
JAMBI DAN PEKANBARU TMSK KATEGORI BAIK
SELAMA SETAHUN HANYA 22-62 HARI ATAU 17 %.
DI JAKARTA HANYA 22 HARI DLM SETAHUN. KADAR
PENCEMAR UDARA 36 KALI LIPAT DIATAS STANDAR
WHO.

13. IMPLIKASI…..SAMPAH
• PENINGKATAN PRODUKSI SAMPAH:
• TH 2005-2006 MENINGKAT 20,9%
• TH 1995 BARU 08,8 KG PER KAPITA
PER HARI, TH 2000= 1 KG PER HARI,
TH 2020=2,1 KG PER HARI
•

14. IMPLIKASI….B3:
• VOLUME B3= 26.514.883 TON
• INDUSTRI KIMIA HILIR= 3.282.641 TON
• INDUSTRI KIMIA HULU 21.066.246 TON
• INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL
ANEKA=1.742.996 TON
• IKM= 423 TON
• INDONESIA JUGA MENGIMPOR B3 DARI
JEPANG, CHINA, PERANCIS, JERMAN,
INDIA, BELANDA, KOREA, INGGRIS,
AUSTRALIA DAN SINGAPURA

15. IMPLIKASI….TERUMBU KARANG
DLL
• HANYA 10% YG DLM KONDISI BAIK
• HUTAN MANGROVE TERSISA 1,5 JUTA HA
(2005),DARI 3,7 HA (1995)
• KERUSAKAN HUTAN=59,2 JUTA HA
• LAJU DEFORESTRASI 1,19 JUTA HA/TH
• LUAS LAHAN KRITIS 23,2 HA (2000) MENJADI
74 HA (2004). DATA INI BLM TMSK NAD,
SUMBAR, JAMBI, BABEL, DKI, BANTEN,
JABAR, GORONTALO N SULTENG)

16. IMPLIKASI….HAYATI LAUT
• DATA TH 2005:
• 5,83% SANGAT BAIK, 25% BAIK, 26,59%
SEDANG DAN 31% RUSAK.

17. BENCANA
• DATA TH 2006:
• 195 BENCANA, 22% BANJIR, 15%
TANAH LONGSOR DAN 14%
KEKERINGAN

18. PENDUDUK MISKIN
• DATA SUSENAS TH 2006, 39,05 JUTA
(17,75%)
• DATA SLHI TH 2006, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN YG TINGGAL
DILINGKUNGAN/DISEKITAR HUTAN
MENCAPAI 1/3

19. GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE
PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI
DAN ADMINISTRASI DALAM MENGELOLA MASLAH-
MASALAH BANGSA (NATION AFFAIRS). GOVERNANCE
DIKATAKAN BAIK (GOOD ATAU SOUND) APABILA
SUMBER DAYA DAN MASALAH-MASALAH PUBLIK
DIKELOLA SECARA EFEKTIF, EFISIEN YANG
MERUPAKAN RESPON DARI KEBUTUHAN
MASYARAKAT (ASPIRATIF) (UNDP, 1997)
PENGELOLAAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN
ASPIRATIF OLEH NEGARA MENUNTUT IKLIM
DEMOKRASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PUBLIK YANG DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP
TRANSPARANSITRANSPARANSI, AKUNTABILITASAKUNTABILITAS DAN PARTISIPASIPARTISIPASI
MASYARAKATMASYARAKAT SERTA RULE OF LAWRULE OF LAW

20. KEMAMPUAN MELAKUKANKEMAMPUAN MELAKUKAN CHECK &CHECK &
BALANCEBALANCE
DI ANTARA 3 ELEMEN BANGSADI ANTARA 3 ELEMEN BANGSA
NEGARANEGARA
• EksekutifEksekutif
• LegislatifLegislatif
• JudikatifJudikatif
DUNIA USAHADUNIA USAHA
• PerbankanPerbankan
• KoperasiKoperasi
• BUMNBUMN
• BUMDBUMD
• Private CorporationPrivate Corporation
MASYARAKAT WARGAMASYARAKAT WARGA
• AkademisiAkademisi
• WartawanWartawan
• Tokoh masyarakatTokoh masyarakat
• PengamatPengamat
• LSMLSM
• Masyarakat sadar politikMasyarakat sadar politik

21. PRASYARAT GOOD GOVERNANCEPRASYARAT GOOD GOVERNANCE
NEGARA TRANSISINEGARA TRANSISI
• LEMBAGA PERWAKILAN YANGLEMBAGA PERWAKILAN YANG
EFEKTIFEFEKTIF
• INDEPENDENSI PERADILANINDEPENDENSI PERADILAN
• BIROKRASI YANG BERSIH DANBIROKRASI YANG BERSIH DAN
RESPONSIFRESPONSIF
• DESENTRALISASI YANGDESENTRALISASI YANG
DEMOKRATISDEMOKRATIS
• MASYARAKAT SIPIL YANG KUATMASYARAKAT SIPIL YANG KUAT
• ADANYA MEKANISMEADANYA MEKANISME

22. KONDISI GOVERNANCEKONDISI GOVERNANCE
DI INDONESIADI INDONESIA
• Kemampuan dan kapasitas wakilKemampuan dan kapasitas wakil
rakyat, baik sebagai pembentuk UUrakyat, baik sebagai pembentuk UU
dan pengawas eksekutif, maupundan pengawas eksekutif, maupun
dalam penyerap aspirasidalam penyerap aspirasi
masyarakat belum memadaimasyarakat belum memadai
• Belum terdapat perubahan yangBelum terdapat perubahan yang
signifikan dalam dunia peradilan disignifikan dalam dunia peradilan di
IndonesiaIndonesia
• Perubahan pimpinan pemerintahPerubahan pimpinan pemerintah
belum membawa perubahan padabelum membawa perubahan pada
kultur birokrasi di Indoensia (belumkultur birokrasi di Indoensia (belum
mengarah pada budaya melayanimengarah pada budaya melayani
rakyat, keterbukaan, masihrakyat, keterbukaan, masih
berorientasi padaberorientasi pada”getting project”getting project
“through”(asal proyek jalan), serta“through”(asal proyek jalan), serta
tidak adanya rancang tindak yangtidak adanya rancang tindak yang
jelas dan terukur di sektor civiljelas dan terukur di sektor civil
service reformservice reform
KONDISI ENVIRONMENTALKONDISI ENVIRONMENTAL
GOVERNANCE DIGOVERNANCE DI
INDONESIAINDONESIA
Keterbatasan (kuantitas &Keterbatasan (kuantitas &
Kualitas) wakil rakyat dalamKualitas) wakil rakyat dalam
memahami danmemahami dan
memperjuangkan 3 pilarmemperjuangkan 3 pilar
sustainable developmentsustainable development
Dunia peradilan yang tidakDunia peradilan yang tidak
independen berakibat terhadapindependen berakibat terhadap
obyektivitas dan kualitasobyektivitas dan kualitas
putusan LHputusan LH
Strategi pengarusutamaanStrategi pengarusutamaan
LH/SDA dikalanganLH/SDA dikalangan
pemerintah, danpemerintah, dan
pengembangan kelembagaan,pengembangan kelembagaan,
serta SDM tidak jelasserta SDM tidak jelas

23. KONDISIKONDISI
GOVERNANCE DIGOVERNANCE DI
INDONESIAINDONESIA
• Desentralisasi yang bersifatDesentralisasi yang bersifat
demokratis masih dipersepsikandemokratis masih dipersepsikan
sebagai devolusisebagai devolusi
• Civil Society belum memberikanCivil Society belum memberikan
tekanan yang efektiftekanan yang efektif
(pressure)yang optimal(pressure)yang optimal
terhadap perubahan perilakuterhadap perubahan perilaku
penentu kebijakanpenentu kebijakan
• Negara dan masyarakat belumNegara dan masyarakat belum
berhasil membangunberhasil membangun
mekanisme resolusi konflikmekanisme resolusi konflik
yang efektif dalamyang efektif dalam
menanggulangi konflikmenanggulangi konflik
kekerasan yang ada di berbagaikekerasan yang ada di berbagai
wilayah di Indonesia (First trackwilayah di Indonesia (First track
belum jelas, sedangkan secondbelum jelas, sedangkan second
track perlu sinergi)track perlu sinergi)
KONDISI ENVIRONMENTALKONDISI ENVIRONMENTAL
GOVERNANCE DIGOVERNANCE DI
INDONESIAINDONESIA
Persepsi devolusi tanpaPersepsi devolusi tanpa
perubahan paradigma sertaperubahan paradigma serta
orientasi memacu PADorientasi memacu PAD
Kemampuan melakukan sinergiKemampuan melakukan sinergi
antara CS, identifikasiantara CS, identifikasi
permasalahan danpermasalahan dan
pengembangan alternatif solusipengembangan alternatif solusi
di bidang LH/SDA masih sangatdi bidang LH/SDA masih sangat
terbatas (penyebab: faktorterbatas (penyebab: faktor
internal dan eksternal)internal dan eksternal)
Upaya resolusi konflik LH/SDAUpaya resolusi konflik LH/SDA
jalur resmi (first track)belumjalur resmi (first track)belum
dibangun (contoh:mekanismedibangun (contoh:mekanisme
pengelolaan pengaduanpengelolaan pengaduan
masyarakat di bidang LH/SDA,masyarakat di bidang LH/SDA,
dan belum adanya implementasidan belum adanya implementasi
TAP MPR IX/2001)TAP MPR IX/2001)

24. DEMOCRATIC DESENTRALIZATION : SEJALAN DENGAN PRINSIP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
ATUR DIRI SENDIRI (ADS)
BERBAGAI STAKEHOLDER BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN
KEBIJAKAN YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK.
ANALOGI DENGAN KEARIFAN MASYARAKAT ADAT

25. MENURUT PROF OTTO SOEMARWOTTO :
OTONOMI DAERAH MEMBUAHKAN LINGKUNGAN
YANG LEBIH BAIK.
ALASAN :
- SENSE OF BELONGING ORANG DAERAH TERHADAP SUMBER
DAYA ALAM LEBIH TINGGI.
- MATA RANTAI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
MENJADI LEBIH PENDEK SEHINGGA EFEKTIF
- TUMBUHNYA MASYARAKAT SIPIL
KENDALA :
- MENGUATNYA EGOISME DAERAH
- SUMBER DAYA ALAM MENJADI ANDALAN PAD
- KOMITMEN YANG RENDAH
- KELEMBAGAAN
- KEPEDULIAN
- ORIENTASI PADA PERTUMBUHAN

26. PRASYARAT PENERAPAN TEORI PENJERA (CAC)
YANG EFEKTIF
- KEMAMPUAN MENDETEKSI ADANYA PELANGGARAN
- TANGGAPAN YANG CEPAT DAN PASTI (SWIFT AND SURE
RESPONSES)
- SANKSI YANG MEMADAI

27. BENTUK-BENTUK
PENGELOLAAN LH LAIN
• INSENTIF DAN DISINSENTIF: PROPER:
PROGRAM PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN
• PENDEKATAN PERILAKU:
PENDEKATAN MELALUI KONTAK
PERSONAL, PERSUASI, MOTIVASI

28. Konsep Mekanisme Transaksi Hulu-hilirKonsep Mekanisme Transaksi Hulu-hilir
HULU
HILIRindustri
PDAM
PLTA
PENGELOLA SDA
irigasi
LSM/NGOPemanfaat
lainnya
MASYARAKAT
PEMDA
MANFAAT YANG DIPEROLEH :
• Daerah resapan terjaga baik
• Sedimentasi & erosi berkurang
• Kuantitas & kualitas air meningkat
• Ada partisipasi/kontribusi dari berbagai pihak
(pemanfaat, LSM,Pemda,dll)
Pihak Ketiga
O&P prasarana
pengairan, pelayanan
jasa air&non air
Membayar jasa air
CSR
Komunikasi,fasilitasi,
pendampingan
Perjanjian/MOU
Non CSR
hasil
CSR

30. Penanganan daerah hulu
melalui Iuran Air di DAS Cidanau
Hutan dan lahan
Sumber air di huluSupply air
Masyarakat, industri
Kota Cilegon (hilir)
Forum DAS
Cidanu
(Fasilitator)
Iuran air
Kelompok Tani
hutan dan lahan
di hulu
Rehabilitasi
Hutan dan
lahan
Monev
Perjanjian
Pembiayaan I
Pembiayaan II,
III, dst

33. PENDEKATAN BIO-REGION
• PENGELOLAAN KAWASAN YG DIDASARKAN
PADA CIRI-CIRI EKOLOGIS, BUKAN
ADMINISTRATIF (KONVENSIONAL):
• SEMUA STAKEHOLDERS DUDUK BERSAMA
MENDISKUSIKAN DAN MEMBANGUN
KESEPAKATAN TT PENGELOLAAN
KAWASAN
• BEBERAPA CONTOH:
– PENGELOLAAN AIR DI AUSTRALIA BARAT
– WATERSHED MANAGEMENT DI CANADA
– DAS DELAWARE DI NEW YORK
– VITTEL VALLEY DI PERANCIS

34. YANG SUDAH DITUANGKAN DLM
KESEPAKATAN:
• DAS BATANGHARI
• TELUK BALIKPAPAN
• DANAU TOBA (LAKE TOBA ECOSYSTEM MANAGEMENT PLAN)
• SUNGAI CIDANAU ANTARA MASYARAKAT DG KRAKATAU
STEEL (DIFASILITASI OLEH LP3ES)
• SUNGAI BLONGKENG, KABUPATEN MAGELANG DG
INSTRUMEN IMBAL JASA LINGKUNGAN
YANG MENDESAK DILAKUKAN:
-LAGUNA SEGARA ANAKAN
-DAS BABON: KABUPATEN SEMARANG, KOTA SEMARANG DAN
KABUPATEN DEMAK
-JAKARTA DENGAN DAERAH BELAKANG SEPERTI BOGOR,
DEPOK,
-DAS BENGAWAN SOLO

35. YANG SUDAH DITUANGKAN DLM
KESEPAKATAN:
• DAS BATANGHARI
• TELUK BALIKPAPAN
• DANAU TOBA (LAKE TOBA ECOSYSTEM MANAGEMENT PLAN)
• SUNGAI CIDANAU ANTARA MASYARAKAT DG KRAKATAU
STEEL (DIFASILITASI OLEH LP3ES)
YANG MENDESAK DILAKUKAN:
-LAGUNA SEGARA ANAKAN
-DAS BABON: KABUPATEN SEMARANG, KOTA SEMARANG DAN
KABUPATEN DEMAK
-JAKARTA DENGAN DAERAH BELAKANG SEPERTI BOGOR,
DEPOK,
-DAS BENGAWAN SOLO

36. BENTUK PENGATURAN DLM
BIO-REGION:
• KESEPAKATAN-KESEPAKATAN YG
BISA DITUANGKAN DLM BENTUK
PERATURAN (REGULASI)
• INSENTIF DISINSENTIF

37. MANFAAT IMBAL JASA/
INSENTIF
• BENTUK PENGHARGAAN THD PENYUSUTAN SUMBER DAYA ALAM
• SINERGI EKONOMI DAN EKOLOGI: KONSERVASI YG MEMBERIKAN
KEUNTUNGAN
• MENUMBUHKAN KESADARAN BERBAGAI PIHAK (STAKEHOLDERS)
• RELATIF EFISIEN
• ASPEK EKOLOGI:
– DAERAH RESAPAN TERJAGA DG BAIK
– BERKURANGNYA SEDIMENTASI DAN EROSI
– KUANTITAS DAN KUALITAS AIR MENINGKAT
– ISSU-ISSU:
-MENGAPA JASA LINGKUNGAN HARUS BELI?
-KAPITALISASI LINGKUNGAN?

38. DISKUSI KELOMPOK N DISKUSI
KELAS
1.LAKUKAN ANALISIS KRITIS TERHADAP
ECOCENTRIC MANAGEMENT, IDENTIFIKASI
KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA
2. PERGUNAKAN KONSEP ECOCENTRIC
MANAGEMENT UNTUK MENGKRITISI
PENDEKATAN
a. ATUR DAN AWASI (COMMAND AND
CONTROL)
b. ATUR DIRI SENDIRI (VOLUNTARY)

39. DISKUSI KELOMPOK N DISKUSI
KELAS (CONT’D)
3. PERGUNAKAN KONSEP ECOCENTRIC
MANAGEMENT UNTUK MENGKRITISI PENDEKATAN
BIO-REGION.
4. PERGUNAKAN KONSEP ECOCENTRIC
MANAGEMENT UNTUK MENGKRITISI PENDEKATAN
IMBAL JASA LINGKUNGAN (KASUS CIDANAU)
PROSEDUR: PESERTA DIBAGI DALAM EMPAT
KELOMPOK. MASING-MASING KELOMPOK
MENDISKUSIKAN TOPIK YG MENJADI TUGASNYA.
RANGKUM HASIL DISKUSI KELOMPOK DAN
PRESENTASIKAN DI FORUM KELAS.

40. DISKUSI KELAS
• ANALISIS KRITIS TERHADAP ARTIKEL
MI (MEDIA MINGGU): KETIKA AIR DAN
POHON DILABELI HARGA
• BACA TYLER MILLER
• BACA BUKU SPH TT FILOSOFI INDIA

41. TUGAS AKHIR SEMESTER
MANAJEMEN LINGKUNGAN
• LAKUKAN REVIEW TERHADAP PRAKTEK
MANAJEMEN LINGKUNGAN YG TELAH
DILAKUKAN, MISALNYA POLDER (KOLAM
RETENSI) PENGENDALI ROB DI SEMARANG,
PENGELOLAAN RAWAPENING, GRAND
DESIGN BENGAWAN SOLO, IMBAL JASA
LINGKUNGAN DI DAS BLONGKENG, DAS
CIDANAU, SERANG, KABUPATEN
MAGELANG, CO MANAGEMENT DAS KALI
BABON,

42. HAL-HAL YG PERLU DIREVIEW
• MASALAH-MASALAH LINGKUNGAN
• BAGAIMANA BENTUK PENGELOLAAN
DIRINTIS
• BAGAIMANA DIRUMUSKAN
• BAGAIMANA IMPLEMENTASI
• SUSTAINABILITY
• TUANGKAN REVIEW SDR DALAM MAKALAH
MAKSIMAL 7 HALAMAN TERMASUK DAFTAR
PUSTAKA DAN GAMBAR-GAMBAR