Prosedur Monev Program CSR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan :
1.1. Tujuan Monitoring :
1.1.1. Mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan dalam Rencana Kerja telah dilaksanakan
1.1.2. Melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan (termasuk prosedur dan mekanisme) dalam implementasinya dilakukan.
1.1.3. Mengetahui apakah rentang waktu (sesuai rencana kerja yang disusun) dalam implementasinya sudah terpenuhi secara tepat atau tidak
1.1.4. Mengetahui apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
1.2. Tujuan Evaluasi :
1.2.1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam Rencana Kerja.
1.2.2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
1.2.3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities).
2. RUANG LINGKUP
2.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi yang berlaku dalam program-program community development yang dilakukan oleh CSR SIA maupun unit kerja/lembaga penunjang CSR.
2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi
3. STANDAR YANG BERLAKU
3.1. Persyaratan Standar ISO 9001:2000 – klausul :
3.1.1. Persyaratan Dokumentasi
3.1.2. Pengendalian Dokuman
3.2. Persyaratan Standar ISO 14001:2004 – klausul :
3.2.1. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan
3.2.2. Pengendalian Dokumen
3.3. Persyaratan Standar SMK3: PP. RI. No.50 Thn. 2012 – klausul :
3.3.1. Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
3.4. Persyaratan Standar ISO/IEC 17025:2005 – klausul :
3.4.1. Pengendalian Dokumen
3.5. Persyaratan Standar OHSAS 18001:2007 – klausul :
3.5.1. Dokumentasi
3.5.2. Pengendalian Dokumen
4. PROSEDUR
4.2.1 Flow Chart
4.2 Uraian Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi (M & E) mendorong akuntabilitas dan transparansi, menginformasikan pengambilan keputusan tentang desain dan manajemen program, dan memberikan perbaikan untuk program-program di masa depan.
Monev yang dilakukan secara partisipatif, dapat menjadi proses yang berharga untuk membangun kepercayaan di seluruh kelompok pemangku kepentingan yang beragam, menggabungkan pengetahuan dan preferensi lokal, meningkatkan hasil program, triangulasi temuan, dan melembagakan keterlibatan lokal.
Metode partisipatif dalam melakukan M & E, di mana para pemangku kepentingan lokal mengidentifikasi indikator dan memberikan penilaian keberhasilan sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Sehingga para pemangku kepentingan yang sama secara aktif berpartisipasi dalam diskusi di tingkat masyarakat dengan perusahaan mendapatkan definisi dan persepsi yang sama mengenai keberhasilan program community develo
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Prosedur Monev Program CSR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan :
1.1. Tujuan Monitoring :
1.1.1. Mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan dalam Rencana Kerja telah dilaksanakan
1.1.2. Melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan (termasuk prosedur dan mekanisme) dalam implementasinya dilakukan.
1.1.3. Mengetahui apakah rentang waktu (sesuai rencana kerja yang disusun) dalam implementasinya sudah terpenuhi secara tepat atau tidak
1.1.4. Mengetahui apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
1.2. Tujuan Evaluasi :
1.2.1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam Rencana Kerja.
1.2.2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
1.2.3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities).
2. RUANG LINGKUP
2.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi yang berlaku dalam program-program community development yang dilakukan oleh CSR SIA maupun unit kerja/lembaga penunjang CSR.
2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi
3. STANDAR YANG BERLAKU
3.1. Persyaratan Standar ISO 9001:2000 – klausul :
3.1.1. Persyaratan Dokumentasi
3.1.2. Pengendalian Dokuman
3.2. Persyaratan Standar ISO 14001:2004 – klausul :
3.2.1. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan
3.2.2. Pengendalian Dokumen
3.3. Persyaratan Standar SMK3: PP. RI. No.50 Thn. 2012 – klausul :
3.3.1. Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
3.4. Persyaratan Standar ISO/IEC 17025:2005 – klausul :
3.4.1. Pengendalian Dokumen
3.5. Persyaratan Standar OHSAS 18001:2007 – klausul :
3.5.1. Dokumentasi
3.5.2. Pengendalian Dokumen
4. PROSEDUR
4.2.1 Flow Chart
4.2 Uraian Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi (M & E) mendorong akuntabilitas dan transparansi, menginformasikan pengambilan keputusan tentang desain dan manajemen program, dan memberikan perbaikan untuk program-program di masa depan.
Monev yang dilakukan secara partisipatif, dapat menjadi proses yang berharga untuk membangun kepercayaan di seluruh kelompok pemangku kepentingan yang beragam, menggabungkan pengetahuan dan preferensi lokal, meningkatkan hasil program, triangulasi temuan, dan melembagakan keterlibatan lokal.
Metode partisipatif dalam melakukan M & E, di mana para pemangku kepentingan lokal mengidentifikasi indikator dan memberikan penilaian keberhasilan sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Sehingga para pemangku kepentingan yang sama secara aktif berpartisipasi dalam diskusi di tingkat masyarakat dengan perusahaan mendapatkan definisi dan persepsi yang sama mengenai keberhasilan program community develo
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Tujuan Implementasi Kebijakan
n Untuk mewujudkan policy goals
n Policy goals dicapai
melewati suatu proses (delivery mechanism)
untuk menghasilkan policy outcomes (hasil-hasil kebijakan)
3. • Proses Implementasi Kebijakan Organisasi Konteks Kelompok
Sasaran Kebijakan: Goals and objectives outputs outcomes
Delivery Mechanism: kegiatan untuk membawa/menyampaikan
policy outputs kepada kelompok sasaran atau target groups
Evaluasi: Policy Untuk mengetahui performance apakah dampak
program dapat mewujudkan tujuantujuannya effects impacts 3
4. • Fokus Studi Implementasi Fokus dari studi implementasi ada 2:
Untuk mengetahui complience Untuk mengetahui Policy
Performance.» Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:
apakah Policy Output (PO) dapat mencapai Policy Goals (PG).»
Dalam bentuk fungsi: PO» PG 4
5. • Mendeteksi Masalah Implementasi Implementasi Baik Buruk
Baik Tidak ada masalah Masalah pengawasan Kebijakan Buruk
Masalah Kebijakan Tidak ada masalah 5
6. • Beberapa Pertanyaan Penting dalam Studi Implementasi (1) Pertanyaan
strategis: Siapa dan bagaimana kondisi serta distribusi kelompok
sasaran Apakah program sesuai dengan tujuan kebijakan, dan berapa
besar kemungkinan berhasil dalam implementasi Pertanyaan tentang
compliance Apakah kegiatan-kegiatan program mampu mencapai orang,
rumah tangga atau kelompok masyarakat yang direncanakan Apakah
program memberikan sumber, pelayanan atau manfaat lain seperti yang
diinginkan. 6
7. • Indikator Untuk Mengukur Policy Performance (Kinerja
Kebijakan) Policy Effect (efek kebijakan), yaitu
konsekuensi langsung dari policy output. Policy impact
(dampak kebijakan), yaitu dampak yang muncul setelah
ada policy outcomes. 8
8. • Indikator Effect Indikator pertama dalam mengukur KIK
adalah policy output, yang sering juga disebut dengan
policy effect. Indikator effect berupa : - Akses - Cakupan
- Frekuensi - Bias - Service delivery (ketepatan layanan) -
Akuntabilitas 9
9. • Cakupan Cakupan adalah seberapa besar kelompok sasaran
yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik. Prosedur yang
dipakai untuk mengukur:Tetapkan siapa kelompok target Buat
proporsi jmlh kelompok target yang sudah dapat layanan: total
kelompok target.» Contoh:Aseptor PUS Prosedur yang lain
dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi 11
