Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, mencakup zakat, wakaf, dan instrumen kebijakan lainnya seperti pajak. Tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai spiritual. Zakat dan wakaf merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal Islam untuk mendistribusikan kekayaan secara merata.

1. Ekonomi islam
Bab 9
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam
bab 10
Teori tentang uang
Dosen Pengampu:
Moehammad Kautsar, S.E., M.B.A
Oleh :
Sulis Tyowati 20190208005
Prodi Manajemen
Senin, 30 Maret 2020

2. Bab 9
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam

3. • Ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat
perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut government
expenditure).
• Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang
didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang
kebutuhan spiritual manusia.
• Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan
syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga
keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.
• Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu
Negara (APBN).
• Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk
mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.

4. Posisi kebijakan fiskal
• Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila
dibandingkan kebijakan moneter.
• Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan
tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter.
• Pada masa kenabian dan kekhalifahan selanjutnya, kaum muslimin cukup
berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang
diselenggarakan pada lembaga Baitulmal (National treasury).
• Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus
muslim), tanah Kharaj dan ushur (cukai) atas barang impor dari negara yang
mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan
beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

5. Ziswa sebagai komponen kebijakan fiskal islami
• Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang
telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang
telah ditetapkan dalam syariat Islam.
• Infak, Sedekad dan wakaf yaitu pengeluaran secara sukarela yang sangat dianjurkan dalam
Islam.
• ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.
• Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu
masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan seimbang dengan menempatkan nilai-nilai
material dan spiritual pada tingkat yang sama (Abdul Manan, M., 1993).

6. 1. ZAKAT
• Dalam hal pengelolaan keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan dua hal yakni:
1. Menghilangnya spirit religiositas
Dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda
dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital.
2. Kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat
Tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode
menyejahterahkan rakyatnya.
• Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi
pendapatan menjadi lebih merata.
• Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim
dengan pihak defisit Muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit
Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) menjadi surplus (muzaki).
• Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata
(necessary condition but not sufficient) tetapi belum optimal. Diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang
melengkapi pengeluaran zakat tersebut seperti sadaqah, wakaf sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap
distribusi pendapatan menjadi optimal.
• Dampak Ekonomi zakat masih kecil, karena zakat selama ini belum dikelola secara baik dan profesional
disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar.

7. • Mustikorini Indrijatiningrum (2005) mencoba menghitung potensi zakat dengan pendekatan yang lebih akurat.Yang
dihitungnya hanya salah satu potensi zakat di Indonesia yakni zakat penghasilan/profesi. Menurut pertimbangannya,
karena zakat penghasilan/profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dan bersifat tetap serta rutin.
• Untuk menghitung potensi zakat penghasilan/profesi ia menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu data:
Sensus Penduduk, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dari data
tersebut dapat diperoleh angka presentase penduduk muslim di Indonesia, jumlah pekerja, rata-rata penghasilan
pekerja dan profesional, jumlah total penghasilan pekerja dan profesional serta pertumbuhan rata-rata penghasilannya.
• Selanjutnya, disusun satu formula untuk menghitung potensi zakat penghasilan atau profesi sebagai berikut:
Dimana :
Z = jumlah zakat penghasilan/profesi
k = konstanta
rm = persentase penduduk muslim Indonesia
Yk = total penghasilan pekerja Indonesia yang penghasilannya diatas nisab
• Nisab adalah angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks zakat penghasilan, maka nisabnya
adalah penghasilan minimal perbulan yang membuat seseorang menjadi wajib zakat (muzaki).
Z=k rm Yk

8. • Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
1. Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
2. Hasabah, petugas untuk menaksi, menghitung zakat.
3. Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzaki.
4. Kahazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
5. Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat pada mustahik.
2. Wakaf
• Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga
wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan
syariat Islam.
• Selain wakaf produktif, ada juga wakaf tunai yaitu wakaf dengan uang tunai. Wakaf tunai telah lama dikenal
dan ditemukan pada era Ottoman dan di Mesir (Masyita, 2003).
• Di era modern ini wakaf tunai dipopulerkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang
bernama SIBL(Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf
Tunai (Cash Waqf Certificate) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang
kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.
• Tujuan dari produk sertifikat wakaf tunai (Mannan, 1998) adalah untuk:
1. Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta
membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan investasi sosial.

9. 3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan
anak-anak sebagai generasi penerus.
4. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya/berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka
terhadap masyarakat sekitar.
5. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan
umat.
• Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture
telah didirikan Waqf Bank dan Finance Corporation.
• Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: Waqf Properties Development
Bond, Cash Waqf Deposi Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque
Community Share, Quard-onight-Hasana Certificate, Zakat/Ushar Payment Certificate, Hajj Saving Certificate
dan masih banyak lagi.
• Di Amerika Serikat, lembaga yang mengelola wakaf adalah the Kuwait Waqf Public Foundation (KAPF) yang
bermarkas di New York, dengan Al-Manzil Islamic Financial Services sebagai advisornya.

10. Kebijakan pendapatan Ekonomi Islam
• Secara umum ada kaidah-kaidah Syar’iyah yang membatasi kebijakan pendapatan. Khaff
(1999) berpendapat sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam
modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah tersebut
sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak)
1. Kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat.
2. Kaidah-kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari Aset
pemerintah.
3. Kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan kebijakan pajak.

11. Kebijakan belanja Ekonomi Islam
• Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur’an dan
Hadist dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah (Chapra: 1995, 288-289)
tersebut adalah:
1. Kebijakan/belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan
pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah al-giurmu bil gunni yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung
beban (yang ingin untung harus siap menanggung kerugian).
6. Kaidah Ma la yatimmu al waajibu illa bihi fahua wajib yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib
ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor
penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

12. • Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam adalah:
1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.
• Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.
• Adapun kaidah Syar’iyah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin adalah
mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas, secara rinci pembelanjaan Negara harus didasarkan
pada:
1. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang
atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya semurah-
murahnya. Kaidah ini membawa suatu pemerintahan jauh dari sifat mubadzir dan kikir disamping alokasinya pada sektor
yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah
tersebut cukup berlandaskan pada nash-nash yang sahih seperti kasus “al-Hima” yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah
yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum.
4. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja Negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah, dan menjauhi
yang haram.
5. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunah, mubah atau dharurroh, hajiyyat dan
kamaliyah.

13. • Jaminan kebutuhan Primer meliputi:
1. Jaminan kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu
Meliputi jaminan akan sandang, papan, pangan dan merupakan jaminan secara langsung terhadap
setiap individu yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah
kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya.
2. Jaminan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan
Meliputi keamanan, pendidikan dan kesehatan.

14. Kebijaksanaan fiskal masa Rasulullah
• Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan
perang (ghanimah) yang disebut dengan khums.
• Selain dari khums akibat peperangan diperoleh pula Pendapatan dari tebusan tawanan perang bagi yang ditebus (rata-
rata 4.000 dirham untuk tiap tawanan), tetapi bagi yang tidak ditebus diwajibkan mengajar membaca masing-masing
10 orang muslim.
• Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli
kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Tujuan
utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan
dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam.
• Jizyah merupakan hal Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya
mereka kepada Islam.
• Pihak yang wajib membayar Jizyah adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli
kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha, dan Komunis yang telah menjadi warga Negara Islam.

15. • Amwal fadhla, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang
seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
• Nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka
menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perangbTabuk.
• Belanja pemerintah pada masa Rasulullah untuk hal-hal pokok yang meliputi: biaya pertahanan negara,
penyaluran zakat, dan ushr untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah,
pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir.
• Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekunder diperuntukkan bagi, bantuan orang yang belajar agama di Madinah,
hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain atau pembayaran utang
orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
• Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya
kepada Baitulmal dengan menganut atas anggaran berimbang (balance budget) artinya semua penerimaan habis
digunakan untuk pengeluaran negara (government expenditure).

16. Kebijaksanaan fiskal masa sahabat
1. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (51 SH – 13 H/573-634M)
Langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam yaitu:
1. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, seperti yang dikatakan Anas (seorang amil) bahwa: jika
seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia
menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima.
Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan
pembayaran). Dalam kesempatan lain Abu Bakar juga menginstruksikan kepada amil yang sama, kekayaan
dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan
(dikhawatirkan akan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat.
2. Pengembangan pembangunan Baitulmal dan penanggungjawab baitulmal (Abu Ubaida).
3. Menerapkan konsep balance budget policy pada baitulmal.
4. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.
5. Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad perdagangan.

17. 2. Khalifah Umar bin Khattab (40 SH-23H/584-644 M)
Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam adalah:
1. Reorganisasi Baitulmal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan al-
Divan (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan
pensiun dan tunjangan-tunjangan lain.
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada
warga negaranya.
3. Diversifikasi terhadap objek zakat (Zakat terhadap karet di Semenanjung Yaman), tarif zakat
(misalnya mengenakan dasar advalorem, satu dirham untuk 40 dirham).
4. Pengembangan ushr (pajak) pertanian (misalnya pembebasan sepersepuluh hasil pertanian).
5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (land reform).
6. Pengelompokkan pendapatan negara dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
Sumber pendapatan
1. Zakat dan ushr
2. Khums dan shadaqah
3. Kharaj, fay, jizya, ushr, sewa tetap
4. Pendapatan dari semua sumber
Pengeluaran
Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan
Fakir miskin dan kesejahteraan
Dana pensiun, dana pinjaman (allowance)
Pekerja pemelihara anak terlantar dan dana sosial

18. 3. Khalifah Utsman bin Affan (47 SH-35 H/577-656M)
Hal-hal yang dilakukan pada enam tahun kepemimpinannya, yaitu:
1. Pembangunan pengairan.
2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
3. Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum.
4. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami
peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9juta menjadi 50 juta dirham.
5. Selama 6 tahun terakhir dari pemerintahan Utsman situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan
terhadap pemerintahan Utsman mulai berkurang dan puncaknya rumah Utsman dikepung dan beliau
dibunuh dalam usia 82 tahun.
4. Khalifah Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M)
Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali antara lain:
1. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmal berbeda dengan Umar yang
menyisihkan untuk cadangan.
2. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
3. Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

19. Formulasi kebijaksanaan fiskal islami di era modern
• Al-Qur’an dan As-Sunnah memiliki panduan-panduan pokok dalam kebijaksanaan fiskal:
1. Islam tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali dalam negara.
2. Kebijaksanaan fiskal harus mampu memenuhi sasaran dasar sebuah tatanan sosio-ekonomi Islami.
• Menurut Siddiqi (1983) mengklasifikasikan fungsi negara Islami dalam 3 kategori, yaitu:
1. Fungsi yang diamanahkan syariah secara permanen, meliputi:
• Pertahanan
• Hukum dan ketertiban
• Keadilan
• Pemenuhan kebutuhan
• Dakwah
• Amar Ma’aruf Nahi Munkar
• Administrasi sipil
• Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial (furud kifaya) jika sektor swasta gagal memenuhinya.

20. 2. Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu,
meliputi 6 fungsi, yakni:
• Perlindungan lingkungan
• Penyediaan sarana kepentingan umum
• Penelitian ilmiah
• Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi
• Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
• Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilisasi kebijakan.
3. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah (syuraa), meliputi
semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syuraa. Inilah yang menurut
Shiddiqi terbuka dan berbeda pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing.

21. Bab 10
Teori tentang uang

22. Sejarah uang
• Sebelum adanya uang, masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Periode
ini dikenal dengan periode pra barter.
• Setelah jumlah penduduk semakin banyak dan peradabannya semakin maju kegiatan dan interaksi antar
sesama manusia pun meningkat tajam, jumlah dan kebutuhan manusia semakin beragam. Ketika itu
masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, satu sama lain mulai
saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya
sendiri. Manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat guna melangsungkan pertukaran barang
dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana
mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter.periode ini disebut zaman
barter.
• Semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusiasemakin sulit menciptakan situasi double
coincidence of wants. Maka diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar
itu disebut uan. Uang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

23. Kategori uang
1. Uang Barang (Commodity Money)
Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut
digunakan bukan sebagai uang. Kondisi utama agar barang bisa dijadikan uang, antara lain:
1. Kelangkaan (scarcity) yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
2. Daya tahan (durability) barang tersebut harus tahan lama.
3. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah
yang banyak dalam melakukan transaksi.
2. Uang Tanda/Kertas (Token Money)
• Pandai emas dan bank mengeluarkan surat(uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang
dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima
uang kertas imi sebagai alat tukar. Jadi, aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga
menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

24. • Keuntungan penggunaan uang kertas diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah,
penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun.
• Kekurangan uang kertas antara lain uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena
dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.
3. Uang Giral (Deposit Money)
Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro
lainnya. Kelebihan uang giral yaitu:
• Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
• Dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
• Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

25. Uang dalam pandangan Islam
• Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, ini
dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar
adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan
peradaban Persia.
• Dinar dan Dirham yang digunakan orang Arab waktu itu tidak didasarkan pada nilai nominalnya,
melainkan menurut beratnya.
• Untuk mengukur beratnya, masyarakat Arab menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka
miliki, yaitu: auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, daniqh, qirath, dan habbah.
• Mitsqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum, yaitu setara dengan 22 qirat kurang 1
habbah. Dikalangan mereka, berat 10 Dirham sama dengan 7 mitsqal. (Sadr 2002).

26. Fungsi uang dalam sistem ekonomi
• Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange).
• Fungsi lain uang sebagai:
1. Standard of value (pembakuan nilai)
2. Store of value (penyimpan kekayaan)
3. Unit of account (satuan penghitungan)
4. Standard of deffered payment (pembakuan pembayaran tangguh)

27. Uang kertas dalam pandangan Islam
• Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut Fiat Money. Dinamakan demikian karena
kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang
tersebut dilatarbelakangi oleh emas.
• Mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta, kata Umar bin Khattab. Ketika benda
tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari
barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat
dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama
oleh Rasulullah Saw adalah karena “tsumuniyyah”, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar,
penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.
• Ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas,
maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur’an
diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang
harus dikeluarkan zakat dari padanya. Dan zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu
pula ia dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

28. Hubungan uang dengan modal dalam perspektif
ekonomi Islam
• Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang
diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu
memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia
secara langsung dan menghasilkan keuntungan.
• Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital (modal tetap) dan circulating capital
(modal yang bersirkulasi).
• Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh).
Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat
disewakan.

29. Etika uang kualitas buruk menggusur uang
kualitas baik
• Ketika Elizabeth I (1558-1603) naik tahta, terjadi pemalsuan koin-koin yang saat itu berlaku sebagai mata uang.
Melihat halitu, Ratu Elizabeth berinisiatif membuat koin baru terbuat dari emas yang nominalnya sama dengan
nilai intrinsiknya dengan maksud untuk menyelamatkan sektor perdagangan. Namun masyarakat lebih
menyukai mata uang yang lama karena uang yang baru, meski memiliki kandungan emas yang lebih besar
nilainya tidak berubah. Sehingga masyarakat lebih memilih menyimpan uang emas yang baru bahkan
meleburnya menjadi perhiasan. Atas fenomena itu Sir Thomas Greasham menjelaskannya dalam Greasham’s
Law. Ia mengatakan uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik.
• Kejadian yang sama telah dialami oleh ulama Islam Ibnu Taimiyah (1263-1328) ketika itu harga dinyatakan dan
dibayar dalam dirham yang merupakan peninggalan Bani Ayyubi. Karena desakan kebutuhan masyarakat akan
uang dengan pecahan yang lebih kecil, maka sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dari
tembaga yang disebut fulus. Karena pencetakan mata uang fulus dinilai lebih mudah dan bahannya terbuat dari
tembaga yang mudah didapat, pemerintah mencetak mata uang tersebut dalam jumlah yang banyak dan
digunakan secara luas sehingga mengakibatkan mata uang dirham menghilang dari peredaran dan inflasi
membumbung. Fenomena ini dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan
menendang keluar uang kualitas baik (dinar, dirham). Jadi yang lebih dahulu merumuskan tentang bad money
drives out good money adalah Ibnu Taimiyah.

30. Secara khusus ibnu Taimiyah juga mengomentari praktik mengimpor tembaga
dari negara-negara Eropa sebagai bagian dari bisnis uang. Secara garis besar Ibnu
Taimiyah menyampaikan 5 point penting yaitu:
1. Perdagangan uang akan memicu inflasi.
2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan
kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap
seperti pegawai.
3. Perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang.
4. Perdagangan internasional akan menurun.
5. Logam berharga akan mengalir keluar dari negara.

31. Sejarah mata uang dalam pandangan al-maqrizi
• Tahapan sejarah perkembangan mata uang dalam Islam menurut Al-Maqrizi adalah sebagai berikut:
1. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, bangsa Arab umumnya menggunakan mata uang Dirham Parsi dan Dinar Romawi dalam
muamalah mereka. Hal ini disetujui oleh Rasulullah SAW dan akhirnya diterapkan sebagai mata uang yang sah dan berlaku bagi umat Islam.
Karena itu selain keduanya digunakan sebagai mata uang yang beredar secara sah, zakat harta pun diwajibkan atas kedua mata uang tersebut.
2. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menerbitkan mata uang Dirham Kisrah (Parsi) dengan menambahkan disalah satu sisinya
kalimat “alhamdulilah” dan sisi lainnya “Laa ilaha illallah” dan ada juga disisi lainnya kalimat “Muhammad Rasulullah” pada masa Utsman bin
Affan juga diterbitkan Dirham dan diberi tambahan kalimat “Allahu Akbar”.
3. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan juga diterbitkan Dinar dan Dirham. Begitu juga dengan pemerintahan Abdullah bin Zubair
di Mekkah, ia menerbitkan sendiri mata uang dirhamnya yang berbentuk bulat. Bahkan ini adalah bentuk Dirham pertama kali yang bulat.
4. Akan tetapi reformasi moneter terbesar dalam sejarah mata uang Islam adalah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.
Pada masa itu pemerintahan Islam benar-benar sudah terlepas dari mata uang asing (Romawi) karena mereka menerbitkan
sendiri Dirham dan Dinarnya. Dengan demikian sejak saat itu negara Islam memiliki mata uangnya yang independen dan tidak
lagi merujuk kepada mata uang asing lainnya.

32. Terimakasih