Bab ini membahas tentang pengertian, fungsi, jenis, sistem pemungutan, dan administrasi perpajakan di Indonesia serta tantangannya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan undang-undang. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, negara, dan daerah yang dikenakan berdasarkan undang-undang perpajakan.
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Tujuan Pembelajaran
Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
• Menjelaskan pengertian pajak
• Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN
• Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
• Menjelaskan asas pemungutan pajak
• Menyebutkan jenis-jenis pajak
• Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia
• Mendeskripsikan alur administrasi perpajakan di Indonesia
• Menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak
• Tantangan pemungutan pajak
• Melakukan simulasi fungsi dan manfaat pajak
3
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca ,disiplin, dan peduli lingkungan
Nilai dan Karakter Bangsa
Kata
Kunc
i
•Perpajakan
•Fungsi budgetair
•Alat pengatur
•Alat penjaga stabilitas
•Sarana redistribusi pendapatan
•Asas Equality
•Asas Certainty
•Asas Convenience of Payment
•Asas Economics
•Pajak langsung
•Pajak tidak langsung
•Pajak negara
•Pajak daerah
•Pajak subjektif
•Pajak objektif
•Official Assessment System
•Semi Self Assessment
System
•Witholding System
•Full Self Assessment
System
3. Menurut UU No. 6 tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
A. Pengertian Pajak
4
4. Ciri-ciri pajak adalah
• Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara
• Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum
• Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif
• Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum
• Balas jasa yang tidak diberikan secara langsung
5
5. • Sebagai alat pengatur yaitu
pajak dapat dijadikan sebagai
instrumen untuk mencapai
tujuan tertentu
• Sebagai alat penjaga stabilitas
ekonomi
• Sebagai sarana redistribusi
pendapatan
B. Fungsi dan Manfaat Pajak serta
Hubungannya dengan APBN
Fungsi pajak antara lain:
• Fungsi budgetair yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat
untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
6
6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, misalnya
retribusi, adalah:
• Dasar hukum. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang
• Balas jasa. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung
• Objek pemungutan. Pemungutan pajak dilakukan secara umum
• Sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak
membayar
• Lembaga pemungut. Pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi
Lainnya
7
7. 1. Asas equality, yaitu pentingnya
keseimbangan kemampuan
masing-masing subjek pajak
2. Asas certainty, yaitu pentingnya
kepastian pemungutan pajak,
misalnya kepastian hukum
D. Asas Pemungutan Pajak
3. Asas convenience of payment,
yaitu pentingnya waktu yang
tepat memenuhi kewajiban
pajak
4. Asas economics, yaitu
pentingnya prinsip ekonomi
dalam pemungutan pajak
Asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith
dalam Wealth of Nation
8
8. Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
• Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau
badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan, PBB
• Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa.
Contohnya PPn, pajak penjualan.
E. Jenis-jenis Pajak
9
9. Berdasarkan lembaga pemungut:
• Pajak negara, yaitu pajak yang
pemungutannya dilaksanakan oleh
pemerintah pusat. Contohnya pajak
penghasilan, pajak penjualan atas
barang mewah
• Pajak daerah, yaitu pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah.
Contohnya pajak reklame, pajak
kendaraan bermotor
10
10. Berdasarkan sifatnya:
• Pajak subjektif, yaitu pajak yang
berpangkal pada wajib pajak.
Contohnya pajak penghasilan dan
PBB
• Pajak objektif, yaitu pajak yang
dipungut berdasarkan objeknya.
Contohnya pajak penjualan dan
cukai
11
11. 1. Official Assessment System
Dilaksanakan sampai tahun 1967. wewenang pemungutan pajak
ditentukan oleh pemungut pajak
2. Semi Official Assessment System dan Witholding System
Dilaksanakan periode 1968-1983. wewenang pemungutan pajak
ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak
F. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
3. Full Self Assessment System
Dilaksanakan mulai tahun 1983.
dengan sistem ini, wajib pajak bisa
menghitung dan melaporkan
sendiri pajaknya
12
12. G. Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia
13
Pendaftaran
diri
Pembukuan/
pencatatan
Penghitungan
pajak
keberatan
Pengurangan
/pembatalan
Restitusi/
kompensasi
Permohonan
lainnya
Wajib pajak
Pelunasan
pajak
Pelaporan
pajak
pelayanan
Pembinaan/
penyuluhan
Kantor
pajak
Penetapan
pajak
pengawasan
Penagihan
pajak
Pemeriksaa
n pajak
Penyidikan
pajak
banding
gugatan
Peninjauan
kembali
13. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang
dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.
Ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel, antara
lain:
a. Stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan
di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya
yang diperoleh
b. Stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak dapat dilaksanakan
di awal tahun pajak
c. Stelsel campuran, yaitu perhitungan kembali kelebihan atau
kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal
tahun
H. Objek dan Cara Pengenaan Pajak
14
14. • Dari jumlah penduduk
sebesar 240 juta jiwa,
jumlah wajib pajak orang
pribadi per April 2012
hanya 22 juta jiwa
• Masih banyak penduduk
yang belum paham dengan
kewajiban perpajakan
I. Tantangan Pemungutan Pajak
15
16. PBB
Menurut Undang-Undang No.12 Th 1994
-Objek Pajak
- Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP) ditetapkan setinggi-
tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak
- Tarif PB
1. Untuk NJOKP < 1M : 0,5 % x 20 % x NJOKP
2. Untuk NJOKP ≥ 1M : 0,5 % x 40 % x NJOKP
17. Contoh Soal PBB :
1. Wajib Pajak Bpk Tyo mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2
- Bangunan seluas 200m2 dengan nilai jual Rp 350.000/m2
- Taman mewah seluas 200m2 dengan nilai jual Rp
50.000/m2
- Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi rata-rata 1,5m
dengan nilai jual Rp 175.000/m2
Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual
objek pajak tidak kena pajak Rp. 8.000.000.
Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun!
18. Jawab :
Nilai jual tanah 800 x Rp 300.000 = Rp 240.000.000
Nilai Jual bangunan 200 x Rp 350.000 = Rp 70.000.000
Nilai Jual Taman Mewah 200 x Rp 50.000 = Rp 10.000.000
Nilai Jual Pagar Mewah 120 x 1,5 x Rp 175.000 = Rp 31.500.000 +
Total NJOP = Rp 351.500.000
NJOTKP = Rp 8.000.000 –
NJOKP = Rp. 343.500.000
Besarnya PBB terutang = 0,5% x 20% x Rp. 343.500.000
= Rp. 343.500
19. PPH PRIBADI Th 2009
Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
s.d – 50 Juta 5 %
50 Juta – 250 Juta 15 %
250 Juta – 500 juta 25 %
> 500 Juta 30 %
20. PPH PRIBADI Th 2008
PKP Tarif Pajak
s/d Rp 25 Juta 5 %
25 Juta – 50 Juta 10 %
50 Juta – 100 Juta 15 %
100 Juta – 200 Juta 25 %
> 200 Juta 35 %
21. Contoh Soal
Pak Furqon mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak)
Rp 260.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak
Furqon adalah
Jawab :
PKP Tarif Pajak Jumlah
s/d Rp 25 Juta 25 Juta x 5% Rp 1.250.000
25 Juta – 50 Juta 25 Juta x 10% Rp 2.500.000
50 Juta – 100 Juta 50 Juta x 15% Rp 7.500.000
100 Juta – 200 Juta 100 Juta x 25% Rp 25.000.000
> 200Juta 60 Juta x 35% Rp 21.000.000
TOTAL Rp 57.250.000
22. PPH BADAN Th 2008
PKP TARIF PAJAK
s/d Rp 50 Juta 10 %
50 Juta – 100 Juta 15 %
>100 Juta 30 %
23. Contoh Soal
CV Mitra Jaya selama tahun 2008 memperoleh laba
bersih Rp 250.000.000, maka besarnya pajak adalah
PKP TARIF JUMLAH
s/d Rp 50 Juta 50 juta x 10% 5.000.000
Rp 50 Juta – 100 Juta 50 juta x 15% 7.500.000
> 100 Juta 150 juta x 30% 45.000.000
57.500.000
24. Soal
1. 1. Wajib Pajak Bpk Rifqi mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 300m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2
- Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp 400.000/m2
Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual
objek pajak tidak kena pajak Rp. 10.000.000.
Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun!
2. Pak Aryo mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak) Rp
350.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak Furqon
adalah
3. PT. Karya Abdi Guna selama tahun 2008 memperoleh laba
bersih Rp 285.000.000, maka besarnya pajak adalah