SlideShare a Scribd company logo
Perpajakan
Bab
Tujuan Pembelajaran
Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
• Menjelaskan pengertian pajak
• Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN
• Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya
• Menjelaskan asas pemungutan pajak
• Menyebutkan jenis-jenis pajak
• Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia
• Mendeskripsikan alur administrasi perpajakan di Indonesia
• Menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak
• Tantangan pemungutan pajak
• Melakukan simulasi fungsi dan manfaat pajak
3
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, tanggung
jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca ,disiplin, dan peduli lingkungan
Nilai dan Karakter Bangsa
Kata
Kunc
i
•Perpajakan
•Fungsi budgetair
•Alat pengatur
•Alat penjaga stabilitas
•Sarana redistribusi pendapatan
•Asas Equality
•Asas Certainty
•Asas Convenience of Payment
•Asas Economics
•Pajak langsung
•Pajak tidak langsung
•Pajak negara
•Pajak daerah
•Pajak subjektif
•Pajak objektif
•Official Assessment System
•Semi Self Assessment
System
•Witholding System
•Full Self Assessment
System
Menurut UU No. 6 tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
A. Pengertian Pajak
4
Ciri-ciri pajak adalah
• Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara
• Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum
• Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif
• Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum
• Balas jasa yang tidak diberikan secara langsung
5
• Sebagai alat pengatur yaitu
pajak dapat dijadikan sebagai
instrumen untuk mencapai
tujuan tertentu
• Sebagai alat penjaga stabilitas
ekonomi
• Sebagai sarana redistribusi
pendapatan
B. Fungsi dan Manfaat Pajak serta
Hubungannya dengan APBN
Fungsi pajak antara lain:
• Fungsi budgetair yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat
untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
6
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, misalnya
retribusi, adalah:
• Dasar hukum. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang
• Balas jasa. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung
• Objek pemungutan. Pemungutan pajak dilakukan secara umum
• Sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak
membayar
• Lembaga pemungut. Pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi
Lainnya
7
1. Asas equality, yaitu pentingnya
keseimbangan kemampuan
masing-masing subjek pajak
2. Asas certainty, yaitu pentingnya
kepastian pemungutan pajak,
misalnya kepastian hukum
D. Asas Pemungutan Pajak
3. Asas convenience of payment,
yaitu pentingnya waktu yang
tepat memenuhi kewajiban
pajak
4. Asas economics, yaitu
pentingnya prinsip ekonomi
dalam pemungutan pajak
Asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith
dalam Wealth of Nation
8
Berdasarkan Pihak yang Menanggung:
• Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau
badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan, PBB
• Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa.
Contohnya PPn, pajak penjualan.
E. Jenis-jenis Pajak
9
Berdasarkan lembaga pemungut:
• Pajak negara, yaitu pajak yang
pemungutannya dilaksanakan oleh
pemerintah pusat. Contohnya pajak
penghasilan, pajak penjualan atas
barang mewah
• Pajak daerah, yaitu pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah.
Contohnya pajak reklame, pajak
kendaraan bermotor
10
Berdasarkan sifatnya:
• Pajak subjektif, yaitu pajak yang
berpangkal pada wajib pajak.
Contohnya pajak penghasilan dan
PBB
• Pajak objektif, yaitu pajak yang
dipungut berdasarkan objeknya.
Contohnya pajak penjualan dan
cukai
11
1. Official Assessment System
Dilaksanakan sampai tahun 1967. wewenang pemungutan pajak
ditentukan oleh pemungut pajak
2. Semi Official Assessment System dan Witholding System
Dilaksanakan periode 1968-1983. wewenang pemungutan pajak
ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak
F. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
3. Full Self Assessment System
Dilaksanakan mulai tahun 1983.
dengan sistem ini, wajib pajak bisa
menghitung dan melaporkan
sendiri pajaknya
12
G. Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia
13
Pendaftaran
diri
Pembukuan/
pencatatan
Penghitungan
pajak
keberatan
Pengurangan
/pembatalan
Restitusi/
kompensasi
Permohonan
lainnya
Wajib pajak
Pelunasan
pajak
Pelaporan
pajak
pelayanan
Pembinaan/
penyuluhan
Kantor
pajak
Penetapan
pajak
pengawasan
Penagihan
pajak
Pemeriksaa
n pajak
Penyidikan
pajak
banding
gugatan
Peninjauan
kembali
Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang
dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.
Ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel, antara
lain:
a. Stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan
di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya
yang diperoleh
b. Stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak dapat dilaksanakan
di awal tahun pajak
c. Stelsel campuran, yaitu perhitungan kembali kelebihan atau
kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal
tahun
H. Objek dan Cara Pengenaan Pajak
14
• Dari jumlah penduduk
sebesar 240 juta jiwa,
jumlah wajib pajak orang
pribadi per April 2012
hanya 22 juta jiwa
• Masih banyak penduduk
yang belum paham dengan
kewajiban perpajakan
I. Tantangan Pemungutan Pajak
15
Let’s go to the next
lesson!
16
PBB
Menurut Undang-Undang No.12 Th 1994
-Objek Pajak
- Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP) ditetapkan setinggi-
tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak
- Tarif PB
1. Untuk NJOKP < 1M : 0,5 % x 20 % x NJOKP
2. Untuk NJOKP ≥ 1M : 0,5 % x 40 % x NJOKP
Contoh Soal PBB :
1. Wajib Pajak Bpk Tyo mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2
- Bangunan seluas 200m2 dengan nilai jual Rp 350.000/m2
- Taman mewah seluas 200m2 dengan nilai jual Rp
50.000/m2
- Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi rata-rata 1,5m
dengan nilai jual Rp 175.000/m2
Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual
objek pajak tidak kena pajak Rp. 8.000.000.
Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun!
Jawab :
Nilai jual tanah 800 x Rp 300.000 = Rp 240.000.000
Nilai Jual bangunan 200 x Rp 350.000 = Rp 70.000.000
Nilai Jual Taman Mewah 200 x Rp 50.000 = Rp 10.000.000
Nilai Jual Pagar Mewah 120 x 1,5 x Rp 175.000 = Rp 31.500.000 +
Total NJOP = Rp 351.500.000
NJOTKP = Rp 8.000.000 –
NJOKP = Rp. 343.500.000
Besarnya PBB terutang = 0,5% x 20% x Rp. 343.500.000
= Rp. 343.500
PPH PRIBADI Th 2009
Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
s.d – 50 Juta 5 %
50 Juta – 250 Juta 15 %
250 Juta – 500 juta 25 %
> 500 Juta 30 %
PPH PRIBADI Th 2008
PKP Tarif Pajak
s/d Rp 25 Juta 5 %
25 Juta – 50 Juta 10 %
50 Juta – 100 Juta 15 %
100 Juta – 200 Juta 25 %
> 200 Juta 35 %
Contoh Soal
Pak Furqon mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak)
Rp 260.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak
Furqon adalah
Jawab :
PKP Tarif Pajak Jumlah
s/d Rp 25 Juta 25 Juta x 5% Rp 1.250.000
25 Juta – 50 Juta 25 Juta x 10% Rp 2.500.000
50 Juta – 100 Juta 50 Juta x 15% Rp 7.500.000
100 Juta – 200 Juta 100 Juta x 25% Rp 25.000.000
> 200Juta 60 Juta x 35% Rp 21.000.000
TOTAL Rp 57.250.000
PPH BADAN Th 2008
PKP TARIF PAJAK
s/d Rp 50 Juta 10 %
50 Juta – 100 Juta 15 %
>100 Juta 30 %
Contoh Soal
CV Mitra Jaya selama tahun 2008 memperoleh laba
bersih Rp 250.000.000, maka besarnya pajak adalah
PKP TARIF JUMLAH
s/d Rp 50 Juta 50 juta x 10% 5.000.000
Rp 50 Juta – 100 Juta 50 juta x 15% 7.500.000
> 100 Juta 150 juta x 30% 45.000.000
57.500.000
Soal
1. 1. Wajib Pajak Bpk Rifqi mempunyai objek pajak berupa :
- Tanah seluas 300m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2
- Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp 400.000/m2
Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual
objek pajak tidak kena pajak Rp. 10.000.000.
Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun!
2. Pak Aryo mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak) Rp
350.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak Furqon
adalah
3. PT. Karya Abdi Guna selama tahun 2008 memperoleh laba
bersih Rp 285.000.000, maka besarnya pajak adalah

More Related Content

What's hot

Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
zahermazed
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
Icha Icha
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilaneryeryey
 
Ekonomi Ketenagakerjaan ppt
Ekonomi Ketenagakerjaan pptEkonomi Ketenagakerjaan ppt
Ekonomi Ketenagakerjaan pptAndrea Burhana
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bm
rensykartika
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
UNISBA
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
karomah95
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasaJurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
Jogo Hera
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
Putri Shafira
 
Ppt bab 10 jurnal penyesuaian
Ppt bab 10 jurnal penyesuaianPpt bab 10 jurnal penyesuaian
Ppt bab 10 jurnal penyesuaian
Indah Rohmatullah
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
Amrul Rizal
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
gadis sriyamti
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
arnisyah
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
YABES HULU
 
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.pptxii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
ekosantoso579914
 

What's hot (20)

Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 4 APBN & APBD (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Power point ABN and APBD
Power point ABN and APBDPower point ABN and APBD
Power point ABN and APBD
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Ekonomi Ketenagakerjaan ppt
Ekonomi Ketenagakerjaan pptEkonomi Ketenagakerjaan ppt
Ekonomi Ketenagakerjaan ppt
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bm
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
Bab 2-piutang
Bab 2-piutangBab 2-piutang
Bab 2-piutang
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasaJurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
Jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Ppt bab 10 jurnal penyesuaian
Ppt bab 10 jurnal penyesuaianPpt bab 10 jurnal penyesuaian
Ppt bab 10 jurnal penyesuaian
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
 
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.pptxii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
xii-ips-respon-internasional-terhadap-kemerdekaan-ri-part-1.ppt
 

Similar to Bab 5 Perpajakan

Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Dicky Onasis Alzena
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
eli priyatna laidan
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
MohammadIrbabullubab2
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
faridamaya2
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
cindypatricia55
 
Bab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.pptBab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.ppt
imam61
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
advent17
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
Yan Chen
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
Echo Media
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
RizkaAstuti1
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
RISMANURYANI2
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
M Abdul Aziz
 
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdfModul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Lili Fajri Dailimi
 
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syaratTm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
 
pajak 3.1.pptx
pajak 3.1.pptxpajak 3.1.pptx
pajak 3.1.pptx
arifahnr
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesia
sprtmnyd
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
sdmstiemuttaqien
 

Similar to Bab 5 Perpajakan (20)

Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
Ekonomikur2013rppkelasxibab05 150226074411-conversion-gate02
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
 
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas xi bab 05
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
Bab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.pptBab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.ppt
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdfModul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
Modul Pengantar Perpajakan - Rudi Ginting.pdf
 
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syaratTm 2-jenis-asas-teori-syarat
Tm 2-jenis-asas-teori-syarat
 
pajak 3.1.pptx
pajak 3.1.pptxpajak 3.1.pptx
pajak 3.1.pptx
 
Sistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesiaSistem perpajakan indonesia
Sistem perpajakan indonesia
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
 

Recently uploaded

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 

Recently uploaded (18)

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 

Bab 5 Perpajakan

  • 2. Tujuan Pembelajaran Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: • Menjelaskan pengertian pajak • Menyebutkan fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN • Menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya • Menjelaskan asas pemungutan pajak • Menyebutkan jenis-jenis pajak • Menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia • Mendeskripsikan alur administrasi perpajakan di Indonesia • Menjelaskan objek dan cara pengenaan pajak • Tantangan pemungutan pajak • Melakukan simulasi fungsi dan manfaat pajak 3 Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca ,disiplin, dan peduli lingkungan Nilai dan Karakter Bangsa Kata Kunc i •Perpajakan •Fungsi budgetair •Alat pengatur •Alat penjaga stabilitas •Sarana redistribusi pendapatan •Asas Equality •Asas Certainty •Asas Convenience of Payment •Asas Economics •Pajak langsung •Pajak tidak langsung •Pajak negara •Pajak daerah •Pajak subjektif •Pajak objektif •Official Assessment System •Semi Self Assessment System •Witholding System •Full Self Assessment System
  • 3. Menurut UU No. 6 tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. A. Pengertian Pajak 4
  • 4. Ciri-ciri pajak adalah • Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara • Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum • Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif • Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum • Balas jasa yang tidak diberikan secara langsung 5
  • 5. • Sebagai alat pengatur yaitu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu • Sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi • Sebagai sarana redistribusi pendapatan B. Fungsi dan Manfaat Pajak serta Hubungannya dengan APBN Fungsi pajak antara lain: • Fungsi budgetair yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku 6
  • 6. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, misalnya retribusi, adalah: • Dasar hukum. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang • Balas jasa. Balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung • Objek pemungutan. Pemungutan pajak dilakukan secara umum • Sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar • Lembaga pemungut. Pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah D. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya 7
  • 7. 1. Asas equality, yaitu pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak 2. Asas certainty, yaitu pentingnya kepastian pemungutan pajak, misalnya kepastian hukum D. Asas Pemungutan Pajak 3. Asas convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak 4. Asas economics, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak Asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith dalam Wealth of Nation 8
  • 8. Berdasarkan Pihak yang Menanggung: • Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan, PBB • Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contohnya PPn, pajak penjualan. E. Jenis-jenis Pajak 9
  • 9. Berdasarkan lembaga pemungut: • Pajak negara, yaitu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah • Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor 10
  • 10. Berdasarkan sifatnya: • Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan PBB • Pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya. Contohnya pajak penjualan dan cukai 11
  • 11. 1. Official Assessment System Dilaksanakan sampai tahun 1967. wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak 2. Semi Official Assessment System dan Witholding System Dilaksanakan periode 1968-1983. wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak F. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 3. Full Self Assessment System Dilaksanakan mulai tahun 1983. dengan sistem ini, wajib pajak bisa menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya 12
  • 12. G. Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia 13 Pendaftaran diri Pembukuan/ pencatatan Penghitungan pajak keberatan Pengurangan /pembatalan Restitusi/ kompensasi Permohonan lainnya Wajib pajak Pelunasan pajak Pelaporan pajak pelayanan Pembinaan/ penyuluhan Kantor pajak Penetapan pajak pengawasan Penagihan pajak Pemeriksaa n pajak Penyidikan pajak banding gugatan Peninjauan kembali
  • 13. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel, antara lain: a. Stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh b. Stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak dapat dilaksanakan di awal tahun pajak c. Stelsel campuran, yaitu perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal tahun H. Objek dan Cara Pengenaan Pajak 14
  • 14. • Dari jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya 22 juta jiwa • Masih banyak penduduk yang belum paham dengan kewajiban perpajakan I. Tantangan Pemungutan Pajak 15
  • 15. Let’s go to the next lesson! 16
  • 16. PBB Menurut Undang-Undang No.12 Th 1994 -Objek Pajak - Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP) ditetapkan setinggi- tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak - Tarif PB 1. Untuk NJOKP < 1M : 0,5 % x 20 % x NJOKP 2. Untuk NJOKP ≥ 1M : 0,5 % x 40 % x NJOKP
  • 17. Contoh Soal PBB : 1. Wajib Pajak Bpk Tyo mempunyai objek pajak berupa : - Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2 - Bangunan seluas 200m2 dengan nilai jual Rp 350.000/m2 - Taman mewah seluas 200m2 dengan nilai jual Rp 50.000/m2 - Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi rata-rata 1,5m dengan nilai jual Rp 175.000/m2 Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual objek pajak tidak kena pajak Rp. 8.000.000. Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun!
  • 18. Jawab : Nilai jual tanah 800 x Rp 300.000 = Rp 240.000.000 Nilai Jual bangunan 200 x Rp 350.000 = Rp 70.000.000 Nilai Jual Taman Mewah 200 x Rp 50.000 = Rp 10.000.000 Nilai Jual Pagar Mewah 120 x 1,5 x Rp 175.000 = Rp 31.500.000 + Total NJOP = Rp 351.500.000 NJOTKP = Rp 8.000.000 – NJOKP = Rp. 343.500.000 Besarnya PBB terutang = 0,5% x 20% x Rp. 343.500.000 = Rp. 343.500
  • 19. PPH PRIBADI Th 2009 Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak s.d – 50 Juta 5 % 50 Juta – 250 Juta 15 % 250 Juta – 500 juta 25 % > 500 Juta 30 %
  • 20. PPH PRIBADI Th 2008 PKP Tarif Pajak s/d Rp 25 Juta 5 % 25 Juta – 50 Juta 10 % 50 Juta – 100 Juta 15 % 100 Juta – 200 Juta 25 % > 200 Juta 35 %
  • 21. Contoh Soal Pak Furqon mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak) Rp 260.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak Furqon adalah Jawab : PKP Tarif Pajak Jumlah s/d Rp 25 Juta 25 Juta x 5% Rp 1.250.000 25 Juta – 50 Juta 25 Juta x 10% Rp 2.500.000 50 Juta – 100 Juta 50 Juta x 15% Rp 7.500.000 100 Juta – 200 Juta 100 Juta x 25% Rp 25.000.000 > 200Juta 60 Juta x 35% Rp 21.000.000 TOTAL Rp 57.250.000
  • 22. PPH BADAN Th 2008 PKP TARIF PAJAK s/d Rp 50 Juta 10 % 50 Juta – 100 Juta 15 % >100 Juta 30 %
  • 23. Contoh Soal CV Mitra Jaya selama tahun 2008 memperoleh laba bersih Rp 250.000.000, maka besarnya pajak adalah PKP TARIF JUMLAH s/d Rp 50 Juta 50 juta x 10% 5.000.000 Rp 50 Juta – 100 Juta 50 juta x 15% 7.500.000 > 100 Juta 150 juta x 30% 45.000.000 57.500.000
  • 24. Soal 1. 1. Wajib Pajak Bpk Rifqi mempunyai objek pajak berupa : - Tanah seluas 300m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2 - Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp 400.000/m2 Persentase Nilai Jual Kena Pajak 20%. Dan diketahui niali jual objek pajak tidak kena pajak Rp. 10.000.000. Hitunglah PBB terutang untuk satu tahun! 2. Pak Aryo mempunyai PKP (Pendapatan Kena Pajak) Rp 350.000.000 / tahun, maka pajak terutang Pak Furqon adalah 3. PT. Karya Abdi Guna selama tahun 2008 memperoleh laba bersih Rp 285.000.000, maka besarnya pajak adalah