Apa saja konsep dan dasar hukum PPN?
Dalam powerpoint ini akan membahas mengenai konsep PPN dan dasar hukum PPN. selain itu juga membahas tentang kelebihan dan kelemahan, mekanisme, dan tipe PPN
Apa saja konsep dan dasar hukum PPN?
Dalam powerpoint ini akan membahas mengenai konsep PPN dan dasar hukum PPN. selain itu juga membahas tentang kelebihan dan kelemahan, mekanisme, dan tipe PPN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
Pendapatan Negara dan hibah
sumber : dasar-dasar penyusunan APBN di Indonesia tahun 2013
kemenkeu.go.id
mengulas tentang sumber pendapatan negara, perpajakan, bea cukai, dan hibah
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
3. 3
Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Pengetahuan
• Menelaah peraturan tentang PPN dan PPnBM
• Menelaah tarif dasar pengenaan PPN & PPnBM
• Menganalisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPnBM
• Mengidentifikasi objek PPN dan PPnBM
• Menelaah cara perhitungan PPN dan PPnBM
Keterampilan
• Menghitung PPN dan PPnBM dari contoh latihan soal (masalah-masalah)
4. Apa itu
PPnBM ? UU No. 42 Tahun 2009
PMK No. 35/PMK.010/2017
PMK No. 33/PMK.010/2017
Link/tautan:
5. Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan
konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka
konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah
dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM.
2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat
kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi
pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.
6. Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat
dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM
dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional
atau untuk tujuan proteksi
4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke
tahun.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan6
7. Direktorat Jenderal Pajak
Karakteristik PPnBM
· PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
· PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau
pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak
Pabrikan).
· PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai
biaya.
· Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat
perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.
8. Direktorat Jenderal Pajak
Batasan BKP yang tergolong Mewah :
Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu
Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
10. Direktorat Jenderal Pajak
Objek pajak penjualan atas barang mewah :
1.Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan10
11. Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200%
(Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%)
Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol
Persen)
Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah melalui menteri
keuangan.
12. Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006);
Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%,
50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004)
Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
13. Direktorat Jenderal Pajak
Jenis Barang Kena Pajak
Tarif 10% : peralatan olahraga, AC, alat fotografi, alat sinematografi
Tarif 20% : rumah mewah, apartmen, mesin pencuci piring, instrumen musik
Tarif 30% : kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara
Tarif 40% : minuman beralcohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam
mulia, balon udara
Tarif 50% : permadani bulu hewan halus, senjata api, pesawat udara
Tarif 75% : barang dari batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah
14. Direktorat Jenderal Pajak
Pengecualian Pengenaan PPnBM
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan,
kendaraan jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan
tahanan, kendaraan angkutan umum;
Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan
Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau
semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk
kendaraan dinas TNI atau Polri
15. D a s a r P e n g e n a a n P a j a k ( D P P )
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung
pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut
Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak.
16. D A S A R P E N G E N A A N P A J A K ( D P P )
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YANG
DITETAPKAN MENKEU
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
17. Direktorat Jenderal Pajak
Cara menghitung PPnBM
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Rumus yang digunakan :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
18. Direktorat Jenderal Pajak
Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(30%) sebesar Rp 140.000.000,00
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 140.000.000,-
PPN 10% X Rp140.000.000 Rp 14.000.000,-
PPN-BM 30% X Rp140.000.000 Rp 42.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 196.000.000,-
Quo Vadis Edikasi Perpajakan18
19. Direktorat Jenderal Pajak
Bpk.Dodi seorang importir mengimpor BKP Barang
Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 100.000.000
hitung :
- PPN dan PPN-BM
- jumlah yang di bayar Bpk. Dodi
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 100.000.000,-
PPN 10% X Rp 100.000.000 Rp 10.000.000,-
PPN-BM 20% X Rp 100.000.000 Rp 20.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 130.000.000,-