SlideShare a Scribd company logo
PPN & PPN BM
Oleh:
Frederika A.D.L, S.Pd.
2
Kompetensi Dasar
3.16 Menganalisa Berbagai Data yang Terkait
PPN dan PPnBM
4.16 Melakukan Perhitungan PPN dan PPnBM
3
Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Pengetahuan
• Menelaah peraturan tentang PPN dan PPnBM
• Menelaah tarif dasar pengenaan PPN & PPnBM
• Menganalisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPnBM
• Mengidentifikasi objek PPN dan PPnBM
• Menelaah cara perhitungan PPN dan PPnBM
Keterampilan
• Menghitung PPN dan PPnBM dari contoh latihan soal (masalah-masalah)
Apa itu
PPnBM ? UU No. 42 Tahun 2009
PMK No. 35/PMK.010/2017
PMK No. 33/PMK.010/2017
Link/tautan:
Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan
konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka
konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah
dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM.
2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat
kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi
pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat
dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM
dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional
atau untuk tujuan proteksi
4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke
tahun.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan6
Direktorat Jenderal Pajak
Karakteristik PPnBM
· PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
· PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau
pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak
Pabrikan).
· PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai
biaya.
· Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat
perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.
Direktorat Jenderal Pajak
Batasan BKP yang tergolong Mewah :
Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu
Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
9
DIKENAKAN
SEKALI
PENYERAHAN
BKP MEWAH
OLEH PENGUSAHA
YANG MENGHASILKAN
BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA
OBJEK PPn BM
(PASAL 5 UU PPN)
IMPOR
BKP MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
Direktorat Jenderal Pajak
Objek pajak penjualan atas barang mewah :
1.Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan10
Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200%
(Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%)
Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol
Persen)
Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah melalui menteri
keuangan.
Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006);
Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%,
50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004)
Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jenis Barang Kena Pajak
Tarif 10% : peralatan olahraga, AC, alat fotografi, alat sinematografi
Tarif 20% : rumah mewah, apartmen, mesin pencuci piring, instrumen musik
Tarif 30% : kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara
Tarif 40% : minuman beralcohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam
mulia, balon udara
Tarif 50% : permadani bulu hewan halus, senjata api, pesawat udara
Tarif 75% : barang dari batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah
Direktorat Jenderal Pajak
Pengecualian Pengenaan PPnBM
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan,
kendaraan jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan
tahanan, kendaraan angkutan umum;
Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan
Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau
semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk
kendaraan dinas TNI atau Polri
D a s a r P e n g e n a a n P a j a k ( D P P )
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung
pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut
Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak.
D A S A R P E N G E N A A N P A J A K ( D P P )
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YANG
DITETAPKAN MENKEU
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
Direktorat Jenderal Pajak
Cara menghitung PPnBM
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Rumus yang digunakan :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(30%) sebesar Rp 140.000.000,00
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 140.000.000,-
PPN 10% X Rp140.000.000 Rp 14.000.000,-
PPN-BM 30% X Rp140.000.000 Rp 42.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 196.000.000,-
Quo Vadis Edikasi Perpajakan18
Direktorat Jenderal Pajak
Bpk.Dodi seorang importir mengimpor BKP Barang
Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 100.000.000
hitung :
- PPN dan PPN-BM
- jumlah yang di bayar Bpk. Dodi
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 100.000.000,-
PPN 10% X Rp 100.000.000 Rp 10.000.000,-
PPN-BM 20% X Rp 100.000.000 Rp 20.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 130.000.000,-
TERIMA KASIH
&
Bangga Bayar Pajak

More Related Content

What's hot

PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
karomah95
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
VeD VeD
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahraSinduaji
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Lutfi Ardhani
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
karomah95
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bm
rensykartika
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ARIEF DJUNAEDI
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
AmeliaRamadhanty
 
Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15SilvaSandiarini
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Bbe Mee
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Siti Sya'anah
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
desy diana
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
Asep Kuswara
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
Indah Mawarni
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
ardi1390
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
karomah95
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
Juwita W'tio
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
Fhiya Hendarto
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
Dudi Wahyudi
 

What's hot (20)

Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bm
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
 
Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 

Similar to Ukin

RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
Neea Niio
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
Surya Getsemani
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
Asep suryadi
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
Nur Aisyah Zera Datu
 
Akunt pajak i iii
Akunt pajak i iiiAkunt pajak i iii
Akunt pajak i iii
Arief Tersenyum
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
daniameida
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
iqbalkurniawan27
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
Maulina Sahara
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
LailyAnandaPG
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
MirahAmelia
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
cindypatricia55
 
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presenBarang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
AksarAksar3
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Bayu Sarjono
 
Pendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibahPendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibah
Dewi Rahayuningsih
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
NurrahmiRahim
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
NurrahmiRahim
 

Similar to Ukin (20)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Akunt pajak i iii
Akunt pajak i iiiAkunt pajak i iii
Akunt pajak i iii
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
P ph pasal 22
P ph pasal 22P ph pasal 22
P ph pasal 22
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presenBarang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Pendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibahPendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibah
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 

Recently uploaded

SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 

Recently uploaded (20)

SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 

Ukin

  • 1. PPN & PPN BM Oleh: Frederika A.D.L, S.Pd.
  • 2. 2 Kompetensi Dasar 3.16 Menganalisa Berbagai Data yang Terkait PPN dan PPnBM 4.16 Melakukan Perhitungan PPN dan PPnBM
  • 3. 3 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Pengetahuan • Menelaah peraturan tentang PPN dan PPnBM • Menelaah tarif dasar pengenaan PPN & PPnBM • Menganalisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPnBM • Mengidentifikasi objek PPN dan PPnBM • Menelaah cara perhitungan PPN dan PPnBM Keterampilan • Menghitung PPN dan PPnBM dari contoh latihan soal (masalah-masalah)
  • 4. Apa itu PPnBM ? UU No. 42 Tahun 2009 PMK No. 35/PMK.010/2017 PMK No. 33/PMK.010/2017 Link/tautan:
  • 5. Direktorat Jenderal Pajak Latar Belakang Pemungutan PPnBM 1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM. 2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.
  • 6. Direktorat Jenderal Pajak Latar Belakang Pemungutan PPnBM 3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan proteksi 4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Quo Vadis Edikasi Perpajakan6
  • 7. Direktorat Jenderal Pajak Karakteristik PPnBM · PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. · PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak Pabrikan). · PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai biaya. · Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.
  • 8. Direktorat Jenderal Pajak Batasan BKP yang tergolong Mewah : Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
  • 9. 9 DIKENAKAN SEKALI PENYERAHAN BKP MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PEKERJAANNYA OBJEK PPn BM (PASAL 5 UU PPN) IMPOR BKP MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN
  • 10. Direktorat Jenderal Pajak Objek pajak penjualan atas barang mewah : 1.Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Quo Vadis Edikasi Perpajakan10
  • 11. Direktorat Jenderal Pajak TARIF PPnBM Serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200% (Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%) Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol Persen) Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah melalui menteri keuangan.
  • 12. Direktorat Jenderal Pajak TARIF PPnBM Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006); Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
  • 13. Direktorat Jenderal Pajak Jenis Barang Kena Pajak Tarif 10% : peralatan olahraga, AC, alat fotografi, alat sinematografi Tarif 20% : rumah mewah, apartmen, mesin pencuci piring, instrumen musik Tarif 30% : kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara Tarif 40% : minuman beralcohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam mulia, balon udara Tarif 50% : permadani bulu hewan halus, senjata api, pesawat udara Tarif 75% : barang dari batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah
  • 14. Direktorat Jenderal Pajak Pengecualian Pengenaan PPnBM Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum; Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri
  • 15. D a s a r P e n g e n a a n P a j a k ( D P P ) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  • 16. D A S A R P E N G E N A A N P A J A K ( D P P ) HARGA JUAL PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENKEU YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG
  • 17. Direktorat Jenderal Pajak Cara menghitung PPnBM Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Rumus yang digunakan : PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
  • 18. Direktorat Jenderal Pajak Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (30%) sebesar Rp 140.000.000,00 jawab : Jumlah pembayaran Rp 140.000.000,- PPN 10% X Rp140.000.000 Rp 14.000.000,- PPN-BM 30% X Rp140.000.000 Rp 42.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 196.000.000,- Quo Vadis Edikasi Perpajakan18
  • 19. Direktorat Jenderal Pajak Bpk.Dodi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 100.000.000 hitung : - PPN dan PPN-BM - jumlah yang di bayar Bpk. Dodi jawab : Jumlah pembayaran Rp 100.000.000,- PPN 10% X Rp 100.000.000 Rp 10.000.000,- PPN-BM 20% X Rp 100.000.000 Rp 20.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 130.000.000,-