Uploaded byDudi Wahyudi
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Dokumen ini membahas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di Indonesia, termasuk tarif yang berkisar antara 10% hingga 200%, serta jenis barang yang dikenai pajak. Selain itu, dijelaskan tentang pengembalian PPnBM yang dibayar saat ekspor barang mewah dan ketentuan mengenai pengelompokan serta cara menghitung PPnBM. Poin penting lainnya adalah bahwa PPnBM tidak dapat dikreditkan dan menjadi bagian dari biaya dalam transaksi selanjutnya.
More Related Content
Similar to Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- 1. Dudi Wahyudi Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com1 PPnBM
- 2. Tarif PPnBM Pasal 8UU PPN Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com2 Tarif PPnBM Minimal10% dan Maksimal 200% Tarif Ekspor BKP Mewah 0% Ketentuan mengenai kelompok BKP Mewah yang dikenai PPnBM diatur dengan PP (PP 145 Tahun 2000 dan perubahannya & PP Nomor 41 Tahun 2013) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPnBM diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 3. Jenis BKP Mewah Kamis,11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan perubahannya
- 4. PPnBM Atas KendaraanBermotor 355/KMK.03/2003 Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com4 • Kendaraan pengangkutan orang s.d 15 orang termasuk pengemudi • kendaraan Double Cabin • Kendaraan khusus • kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder > 250 cc Impor Kendaraan CBU • Kendaraan pengangkutan orang s.d 15 orang termasuk pengemudi • kendaraan Double Cabin • kendaraan khusus • kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder >250 cc Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean • Kendaraan pengangkutan orang s.d15 orang termasuk pengemudi, dan • kendaraan Double Cabin Penyerahan kendaraan bermotor hasil pengubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang
- 5. PPnBM Tidak Dikenakan 355/KMK.03/2003 Kamis,11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com5 Impor dan Penyerahan: • Kendaraan CKD • Kendaraan sasis • Kendaraan pengangkutan barang • Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder s.d 250 cc • Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi
- 6. PPnBM Dibebaskan 355/KMK.03/2003 Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com6 Impor dan Penyerahan: • Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum • Kendaraan protokoler kenegaraan • Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 s.d 15 orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI • Kendaraan patroli TNI/POLRI
- 7. Ekspor BKP Mewah PenjelasanPasal 8 ayat (2) UU PPN Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com7 PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP Mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai PPnBM dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali
- 8. Contoh Ekspor BKPMewah Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU PPN Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com8 Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang Merk seharga Rp100.000.000,00. Dia membayar PPN dan PPnBM masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk meminta kembali PPN sebesar Rp10.000.000,00 dan PPnBM sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut
- 9. Pengelompokan BKP Mewah PenjelasanPasal 8 ayat (3) UU PPN Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com9 Tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai PPnBM dengan tarif yang rendah Pengelompokan barang yang dikenai PPnBM dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan
- 10. Cara Menghitung PPnBM Pasal10 UU PPN Kamis, 11 Juli 2013www.DudiWahyudi.com10 PPnBM terutang : tarif dikalikan dengan DPP PPnBM yang sudah dibayar: tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPPnBM PKP yang mengekspor BKP Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Mewah yang diekspor tersebut
- 11. Dasar Pengenaan Pajak PenjelasanPasal 10 ayat (1) UU PPN www.DudiWahyudi.com DPP • Harga Jual • Nilai Ekspor • Nilai Impor • Nilai Lain Kamis, 11 Juli 201311
- 12. Pengkreditan PPnBM Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com12 PPnBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan BKP Mewah atau atas impor BKP Mewah PPnBM bukan merupakan PM sehingga tidak dapat dikreditkan PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga atau dibebankan sebagai biaya
- 13. Pengkreditan PPnBM Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com13 PKP “A” mengimpor BKP dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. BKP tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. PPN dan PPnBM yang terutang atas impor BKP tersebut adalah: DPP = Rp5.000.000,00 PPN : 10% x Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00 PPnBM : 20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00
- 14. Pengkreditan PPnBM Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com14 Kemudian, PKP “A” menggunakan BKP tersebut sebagai bagian dari suatu BKP lain yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM 35%. Karena PPnBM tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan atau dibebankan sebagai biaya
- 15. Pengkreditan PPnBM Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com15 Kemudian, PKP “A” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “B” dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka, PPN dan PPnBM yang terutang adalah: DPP = Rp50.000.000,00 PPN : 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 PPnBM : 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00
- 16. Pengkreditan PPnBM Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com16 PKP “A” dapat mengkreditkan PPN sebesar Rp500.000,00 terhadap PPN sebesar Rp5.000.000,00 PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan PPN sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00.
- 17. Saat Lain SebagaiSaat Terutangnya PPnBM PER-8/PJ/2010 Dalam hal pusat atau cabang yang menyerahkan merupakan PKP yang menghasilkan BKP Mewah, atas penyerahan BKP belum terutang PPnBM Saat terutangnya PPnBM ditetapkan pada saat penyerahan BKP tersebut dari PKP pusat atau cabang kepada pihak lain www.DudiWahyudi.com
- 18. TERIMA KASIH dudi.wahyudi@gmail.com www.dudiwahyudi.com Kamis, 11Juli 2013www.DudiWahyudi.com18