Dokumen ini membahas tentang pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia, termasuk dasar hukum, syarat subyek dan obyek pajak, serta karakteristik dan mekanisme pengenaan PPN. PPN dikenakan pada barang dan jasa kecuali yang telah dikecualikan oleh undang-undang. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan mekanisme penghitungan PPN.

1. KELOMPOK 4:
- MIRAH AMELIA
- LIBERTINA
- SITI FATIMAH
2
PPN DAN PPNBM

2. DASAR HUKUM
 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,
 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,
 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009, TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 Peraturan Menteri Keuangan

3. Pengenaan PPN
PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN KARENA ADANYA
PERTAMBAHAN NILAI SUATU BARANG / JASA
PPN dikenakan dengan syarat :
1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak
2. Syarat Obyek Pajak :
a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)
b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak
3

4. BKP & JKP
 Setiap barang adalah Barang kena
pajak/BKP kecuali yang dikecualikan
menurut UU.
 Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP
kecuali yang dikecualikan menurut UU.
 Apabila barang/jasa tersebut tidak
dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa
Kena Pajak.
4

5. Karakteristik PPN
■PPN bersifat Multi-stage dan Tidak Menimbulkan pajak
berganda
Nilai Tambah Harga Jual PPN Setor ke Kas Negara Harga
Dibayar
- 1000 100 100 1.100
400 400+1000=1.400 140 140 - 100=40 1.540
350 350+1400=1.750 175 175 - 140=35 1.925
300 300+1750=2.050 205 205 - 175=30 2.255
250 250+2050=2.300 230 230 - 205=25 2.530

6. B A R ANG
BARANG
BERWUJUD
BARANG
BERGERAK
BARANG
TIDAK BERGERAK
BARANG
TIDAK BERWUJUD
CONTOH :
• HAK ATAS MEREK
DAGANG
• HAK PATEN
• HAK CIPTA

7. J A S A
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

8. KELOMPOK JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,
BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah
permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,
GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar,
Telur, susu, buah segar, sayur segar
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL,
RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering
(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA
SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT-SURAT BERHARGA
8

9. Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,
Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA Keuangan Di Bidang Perbankan,Asuransi, Dan Sewa
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah
jasa asuransi
Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah,Atau Dakwah
Jasa Kesenian Dan Hiburan
Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka
Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering

10. OBJEK PAJAK : PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU
Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran
Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian
Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi
Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara
(Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang
Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh
Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli
Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan
Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,
Sepanjang Ppn Atas PerolehanAktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke CabangAtau
Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang
Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada
pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

11. Bukan Obyek Pajak
BUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya &
Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh
Ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang Dari Direktur Jenderal Pajak
pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak
Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan
adalah Pengusaha Kena Pajak;
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

12. PENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak
berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA
DARI LUAR DAERAH PABEAN.
SUBYEK PAJAK

13. TERMASUK PENGERTIAN
MENGHASILKAN
MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU
BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI,
SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH
TANGGA, DSB.
MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN
BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK
MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK
MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN
MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG
MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN
PEMASARANNYA
MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM
BOTOLYANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU

14. YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per
tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG
MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
14
YANG MELAKUKAN PENYARAHAN BKP/JKP

15. SYARAT PENGENAAN PPN
1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena
Pajak
2. Syarat Obyek Pajak :
a.Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena
Pajak (JKP)
b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak
15

16. TARIF PAJAK
Selain Ekspor
Ekspor
= 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
= 0% dari Dasar Pengenaan Pajak
16

17. DASAR PENGENAAN PAJAK
(DPP)
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
OLEH MEN KEU
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG

18. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
Ps. 1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000
DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI
KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK
1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA
JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-
RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG
PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH
TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL (s.d. Maret 2010)
7. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU
JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
8. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG
SEHARUSNYA DITAGIH
9. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA
DITAGIH (s.d. Maret 2010)
10. UNTUK PENYERAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PKP PEDAGANG ECERAN EMAS PERHIASAN ADALAH 20%
X JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGAN ((s.d. Maret 2010)
18

19. MEKANISME PENGHITUNGAN PPN
1. Mekanisme Nilai Lain
2. Mekanisme Pedoman pengkreditan Pajak Masukan (PM)
3. Mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK – PM)
19

20. MEKANISME NILAI LAIN
(75/PMK.03/2010)
Dipergunakan untuk usaha :
- Usaha Jasa pengiriman paket
- Usaha Jasa paket wisata
PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain
= 10% X (10% x nilai tagihan)
= 1% x nilai tagihan/penj.
Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000
PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

21. MEKANISME
PENGKREDITAN PM
Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu
atau penjualan batas tertentu dengan cara
mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran
namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak
keluaran :
a. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas
b. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan
c. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M
21

22. USAHA MOBIL BEKAS DAN EMAS PERHIASAN (PMK 79/PMK.03/2010)
1. Mobil bekas :
PK = 10 x harga jual
PM = 90% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual
= 1% x harga jual
2. Pedagang Emas Perhiasan :
PK = 10 x harga jual
PM = 80% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual
= 2% x harga jual
Semua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt
dikreditkan

23. OMZET S.D. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)
Bagi PKP yang penyerahan
BKP/JKP tidak lebih dari
1.8 M setahun  dapat menggunakan mekanisme ini
1. Untuk usaha BKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 70% x PK
PPN = PK – PM = 3% x harga jual
2. Untuk usaha JKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 60% x PK
PPN = PK – PM = 4% x harga jual
Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

24. MEKANISME
UMUM PK -PM
 Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara
mengurangkan pajak masukan (PM) dengan Pajak
keluaran (PK) dalam masa yang sama
 PPN = PK - PM

25. MEKANISME PK-PM PPN
1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN
SISTEM FAKTUR
2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP
, WAJIB
DIBUATKAN FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK MERUPAKAN
BUKTI PUNGUTAN PPN
FAKTUR PAJAK BAGI
PENJUAL
MERUPAKAN BUKTI PAJAK
KELUARAN
FAKTUR PAJAK BAGI
PEMBELI
MERUPAKAN BUKTI PAJAK
MASUKAN

26. PAJAK KELUARAN
Ps. 1 angka 25
PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB
DIPUNGUT OLEH PKP KARENA
PENYERAHAN BKP / JKP
, A
TAU
KARENA EKSPOR BKP

27. PAJAK MASUKAN
Ps. 1 angka 24
PPN YG SEHARUSNYA SUDAH
DIBAYAR OLEH PKP KARENA :
PEROLEHAN BKP
PENERIMAAN JKP
PEMANFAATAN BKP
TIDAK BERWUJUD
PEMANFAATAN JKP
IMPOR BKP
LUAR
DAERAH
PABEAN
D
A
R
I

28. Contoh :
PT Mecanica bergerak dibidang distributor alat listrik, transaksi dalam
bulan Jan 2007 sbb:
1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000
2. Tanggal 5/1 menjual barang dagangan Rp. 10.000.000
3.Tanggal 7/1 menjual barang dagangan Rp. 20.000.000
Harga tersebut tidak termasuk PPN,
Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?
** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu
+ 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000
+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000
Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

29. ** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu
1.500.000
 + 10% X 15.000.000 (nomor 1) =
 *** Jadi jumlah
 Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000
 Pajak Masukan Rp. 1.500.000
sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp.
3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

30. PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
Ps. 9 ayat (8) / UU 42/2009
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION
WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG
DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak
sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

31. FAKTUR PAJAK
SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :
1. PENYERAHAN BKP/ JKP
2. EKSPOR BKP
FUNGSI FAKTUR PAJAK
- BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)
- BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)
BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April
2010)
- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut
Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)
- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal
mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa
dipersamakan sbg F.P.

32. KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK

33. CARA MENGHITUNG PPN
YANG TERUTANG
Ps. 9 ayat (1)
PPN = TARIF PPN X DPP
33

34. CARAMENGHITUNG PPNY
ANGTERUT
ANG
PenjelasanPs. 9(1)
1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”
3. IMPOR BKP
2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”
- NILAI IMPOR
- PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000
= Rp.15.000000
= Rp. 1.500.000
- HARGA JUAL = Rp. 25.000.000
- PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000
PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN :
* PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” DAN
* PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PEMBELI BKP
- NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000
- PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000
PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH
PKP “B” DAN *PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PENERIMA JKP
PPN Rp. 1.500.000 YANG DIPUNGUT MELALUI DJBC, MERUPAKAN PAJAK
MASUKAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK YANG MENGIMPOR BKP TSB.

35. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Ps. 9 ayat (2), (2a), (3), (4)
PM DIKREDITKAN DG PK
UNTUK MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 (2)
PK > PM PK < PM
SELISIH DIBAYAR
OLEH PKP
Ps. 9 (3)
SELISIH
DAPAT DIMINTA
KEMBALI ATAU
DIKOMPENSASI
KE MASA PAJAK
BERIKUTNYA
Ps. 9 (4)
DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK,
PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN
Ps. 9 ayat (2a)

36. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG
DIKENAKAN PPh DENGAN MENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Ps. 9 ayat (7)
PENGUSAHA YG DIKENAKAN PPh
MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETO
PM DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN
PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM YG DITETAPKAN
OLEH MENKEU

37. PEMUNGUT PPN
Ps. 1 angka 27
YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK :
MEMUNGUT
MELAPORKAN
MENYETOR
PAJAK YG TERUTANG
OLEH PKP ATAS
PENYERAHAN BKP/
JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;
- BADAN;
- INSTANSI PEMERINTAH.

38. PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

39. Pengertian PPnBM
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan
Pajak yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) untuk penjualan barang-barang yang tergolong
sebagai barang mewah. PPnBM merupakan jenis pajak
yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.

40. OBYEK PPn BM
Ps. 5 ayat (1), (2)
PENYERAHAN BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
IMPOR BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG
TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU
PADA WAKTU IMPOR (Ps. 5 (2)

41. DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN
YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG
BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG
TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU
TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

42. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh
Pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan
pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan
tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah.
Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang
tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak lebih
tinggi.

43. TUJUAN PENGENAAN PPnBM >> Pasal 5 ayat (1) UU PPN No.
42 TAHUN 2009:
1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara
konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen
yang berpenghasilan tinggi;
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang
tergolong mewah;
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau
tradisional;
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

44. OBJEK PPnBM
Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
• Objek PPnBM bukan merupakan barang-barang kebutuhan
pokok.
• Objek PPnBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau
masyarakat tertentu.
• Objek PPnBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang
yang memiliki penghasilan tinggi.
• Objek PPnBM dikonsumsi demi status atau untuk
menunjukkan status sosialnya.

45. TARIF PPn BM
Pasal 8
PALING RENDAH 10%
PALING TINGGI 200 %
ATAS EKSPOR BKP YG
TERGOLONG MEWAH 0%
Menerapkan Prinsip Tarif Variatif
Golongan & Tarif BKP yang tergolong mewah yang
dikenai PPnBM diatur dalam PP
Jenis Barang dikenai PPnBM diatur dg Permenkeu

46. Tarif yang Dikenai Pada Objek PPnBM
■ TARIF 20%
■ a. Rumah dan town house dari
jenis non-strata title dengan
harga jual sebesar
Rp20.000.000.000 (Dua Puluh
Miliar Rupiah) atau lebih.
■ b. Apartemen
kondominium, town house dari
jenis strata title, dan sejenisnya
dengan harga jual sebesar
Rp10.000.000.000 (Sepuluh
Miliar Rupiah) atau lebih.
■ PAJAK 40%
■ a. Kelompok balon udara dan
balon udara yang dapat
dikemudikan, pesawat udara
lainnya tanpa tenaga
penggerak.
■ b. Kelompok peluru senjata
api dan senjata api lainnya,
kecuali untuk keperluan
negara; peluru dan
bagiannya, tidak termasuk
senapan angin.

47. ■ PAJAK 50%
■ Kelompok pesawat udara selain yang
tercantum di bawah, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara
niaga:
■ 1. Helikopter.
■ 2. Pesawat udara dan kendaraan udara
lainnya.
■ Kelompok senjata api dan senjata api
lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
■ Senjata artileri.
■ 1. Revolver dan pistol.
■ 2. Senjata api (selain senjata artileri,
revolver, dan pistol) dan peralatan
semacam itu yang dioperasikan dengan
penembakan bahan peledak.
■ PAJAK 75%
■ Kelompok kapal pesiar mewah,
kecuali untuk keperluan negara
atau angkutan umum:
■ 1. Kapal pesiar dan kendaraan
air terutama yang dirancang
untuk pengangkutan orang,
kapal feri dari semua jenis,
kecuali untuk kepentingan
negara atau angkutan umum.
■ 2. Yacht, kecuali untuk
kepentingan negara atau
angkutan umum.

48. Contoh Soal Perhitungan PPnBM
Irlixander seorang pengusaha perhotelan, dia membeli mobil
mewah seharga Rp800.000.000,-. Mobil tersebut memiliki CC 3000
dan dikenakan PPnBM sebesar 40%. Berapa harga perolehan mobil
Tuan Irlixander ?
NOTE : agar lebih mudah perhitungan PPnBM maka
perhitungan yang seharusnya di hitung bersama PPN
di tiadakan, langsung menghitung PPnBM.
JAWAB :
Harga Mobil atau DPP Mobil = Rp800.000.000
PPnBM (Rp800jt x 40%)
Harga Perolehan Mobil
= Rp320.000.000
= Rp1.120.000.000

49. TERIMAKASIH