Dokumen tersebut membahas tentang panduan praktis inventarisasi aset desa yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan inventarisasi aset desa serta penjelasan mengenai aplikasi yang digunakan dalam inventarisasi aset desa."
Qanun ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bireuen. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, ketentuan umum pengelolaan barang milik daerah, dan ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bireuen.
Dokumen tersebut membahas tentang sensus barang milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan data barang milik daerah, provinsi, dan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah guna memperoleh data yang lengkap dan akurat.
Qanun ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bireuen. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, ketentuan umum pengelolaan barang milik daerah, dan ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bireuen.
Dokumen tersebut membahas tentang sensus barang milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan data barang milik daerah, provinsi, dan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah guna memperoleh data yang lengkap dan akurat.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Terdapat beberapa asas pengelolaan keuangan desa, proses pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan keuangan desa oleh berbagai pihak seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawas intern pemerintah, BPK, dan KPK;
2. Ditemukan beberapa temuan pemeriksaan terkait pengelola
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
2. Terdapat berbagai asas dan proses pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3. Ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan terhadap desa seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawasan intern pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa yang meliputi pengertian, dasar hukum, tugas dan tanggung jawab pengelola aset desa, serta tata cara penatausahaan aset desa melalui pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan kodefikasi barang.
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pengelolaan barang milik daerah dan pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Peraturan Walikota Bukittinggi ini mengatur tentang penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pemerintah kota Bukittinggi. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset secara wajar, mengetahui potensi barang milik daerah, dan memberikan pendekatan yang sistematis dalam menganggarkan pemeliharaan atau belanja modal. Objek penyusutan meliputi peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi,
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
MATERI BIMTEK UNTUK DINKES aset bpkpd.pptxAndriSujarwo1
Dokumen tersebut membahas tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, termasuk definisi, jenis barang, prosedur pelaporan, dan peraturan yang mengaturnya."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perang
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Terdapat beberapa asas pengelolaan keuangan desa, proses pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan keuangan desa oleh berbagai pihak seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawas intern pemerintah, BPK, dan KPK;
2. Ditemukan beberapa temuan pemeriksaan terkait pengelola
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
2. Terdapat berbagai asas dan proses pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3. Ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan terhadap desa seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawasan intern pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa yang meliputi pengertian, dasar hukum, tugas dan tanggung jawab pengelola aset desa, serta tata cara penatausahaan aset desa melalui pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan kodefikasi barang.
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pengelolaan barang milik daerah dan pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Peraturan Walikota Bukittinggi ini mengatur tentang penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pemerintah kota Bukittinggi. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk menyajikan nilai aset secara wajar, mengetahui potensi barang milik daerah, dan memberikan pendekatan yang sistematis dalam menganggarkan pemeliharaan atau belanja modal. Objek penyusutan meliputi peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi,
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
MATERI BIMTEK UNTUK DINKES aset bpkpd.pptxAndriSujarwo1
Dokumen tersebut membahas tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, termasuk definisi, jenis barang, prosedur pelaporan, dan peraturan yang mengaturnya."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan petugas/
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perang
Similar to BUKU SAKU PANDUAN PRAKTIS INVENTARISASI ASET DESA.pdf (20)
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
2. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22
Tahun 2015 juncto PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan
Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
3. Inventarisasi aset desa adalah kegiatan untuk
melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset desa.
Inventarisasi aset desa dimaksudkan untuk
mengetahui jenis barang, identitas barang, kode
barang, asal-usul barang, tanggal perolehan
barang, dan kondisi barang yang sebenarnya
(baik/rusak ringan/rusak berat).
Inventarisasi ini dilakukan terhadap seluruh
aset milik desa ataupun dalam penguasaan
desa, baik secara fisik, catatan, dan dokumen
sumber lainnya.
Inventarisasi dilakukan dengan mendaftarkan
satu per satu aset desa dicatat dan didaftarkan
dalam buku inventaris aset dengan
mencantumkan kodefikasi barang. Kodefikasi
barang merupakan pemberian kode barang pada
aset desa dalam rangka pengamanan dan
kepastian status kepemilikan.
Pelaksanaan inventarisasi aset desa merupakan
salah satu tugas dan tanggung jawab dari
petugas/pengurus aset desa, yang selanjutnya
dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa selaku
pembantu pengelola aset desa.
kegiatan inventarisasi aset desa ini juga
merupakan salah satu bentuk dari upaya
pengamanan aset desa. Hasil kegiatan
inventarisasi aset desa dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Desa serta Laporan Aset Desa.
Semua aset desa merupakan sasaran
inventarisasi yaitu seluruh barang milik desa
baik yang berupa barang bergerak dan barang
tidak bergerak, yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah, baik yang
berada dalam penguasaan pemerintah desa
maupun yang berada pada penguasaan pihak
lain.
INVENTARISASI ASET DESA
4. PERSIAPAN
Pembentukan Tim
Inventarisasi
Penyiapan Dokumen Sumber
Menyiapkan Pemetaan Lokasi
Aset Desa
Menyiapkan Label Sementara
dan label Permanen
Menyiapkan Kertas Kerja
Inventarisasi
Tahap Pendataan Fisik
Tahap Identifikasi
Klarifikasi Status Kepemilikan
Aset Desa
Dokumentasi Pendataan
Standar Laporan hasil
Inventarisasi Aset Desa
Mekanisme Pelaporan
TAHAPAN
INVENTARISASI
ASET DESA
PELAKSANAAN
PELAPORAN
5. 1. Pembentukan Tim Inventarisasi
Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa adalah menyusun rencana
kerja kegiataninventarisasi yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Desa, antara lain
memuat:
1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam inventarisasi aset desa;
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
4. Susunan anggota tim inventarisasi aset desa atau petugas/pengurus barang milik desa;
5. Jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
2. Penyiapan Dokumen Sumber
Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, inventarisasi aset desa dapat dimulai dengan
menyiapkan dan meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan aset desa, antara lain:
1. Buku inventaris desa tahun sebelumnya (jika ada);
2. Dokumen kepemilikan aset desa (sertifikat tanah, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
3. Dokumen pengelolaan dan penatausahaan aset desa seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST),
Berita Acara Hibah (BAH), dan lain-lain;
4. Dokumen lainnya yang diperlukan.
3. Menyiapkan Pemetaan Lokasi Aset Desa
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pemetaan adalah menyiapkan denah lokasi aset desa,
melakukan persiapan nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi, dan juga
menyiapkan map/peta apabila diperlukan, untuk dapat diketahui lokasi aset dimaksud. Lokasi aset desa yang
berwujud peta/map ini dipersiapkan jika memang di desa telah dibuat/ telah ada sebelumnya.
4. Menyiapkan Label Sementara dan Label Permanen
1. Label sementara merupakan label/stiker yang bertuliskan kode/nomor urut yang ditempelkan ke asset
desa berupa golongan peralatan dan mesin.
2. Setelah kegiatan inventarisasi dan kodefikasi aset desa selesai, label sementara dapat diganti dengan label
permanen yang menunjukkan kode barang sesuai aturan kodefikasi.
5. Menyiapkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
LHI terdiri dari beberapa macam sesuai dengan jenis aset desa, diantaranya adalah LHI tanah, LHI kendaraan
bermotor, LHI Peralatan dan Mesin, LHI Bangunan, LHI Jalan, Irigasi dan Jaringan, LHI Aset Tetap Lainnya dan
LHI Barang yang Tidak Ditemukan dalam Pelaksanaan Inventarisasi. LHI ini merupakan format yang telah
disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 perihal pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan inventarisasi aset desa. LHI ini menjadi lampiran dalam Berita Acara Hasil
Inventarisasi (BAHI) dan menjadi dasar untuk pencatatan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
PERSIAPAN INVENTARISASI ASET DESA
6. 1. Tahap Pendataan Fisik
1. Menghitung jumlah barang/luas/volume.
2. Meneliti kondisi fisik barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat).
3. Mengidentifikasi merek, jenis barang, ukuran, dan tanggal perolehan barang.
4. Menempelkan label registrasi (kodefikasi) sementara pada aset desa yang telah dihitung dan didata.
5. Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dan selanjutnya mencatat aset
desa tersebut dalam Buku Inventaris Aset Desa.
2. Tahap Identifikasi
1. Melakukan pemberian nilai atas aset yang didata.
2. Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
3. Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi barang (baik, rusak ringan atau barang rusak
berat/tidak dapat dipakai lagi).
4. Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data
awal/dokumen sumber untuk barang yang tidak ditemukan dan barang yang berlebih.
5. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk aset dalam sengketa.
6. Penggunaan aplikasi Simda BMD INVADES memudahkan untuk melakukan kodefikasi pada aset desa
3. Klarifikasi Status Kepemilikan Aset Desa
Klarifikasi dilakukan apabila terdapat barang-barang hasil inventarisasi tidak memiliki data-data atau dokumen
pendukung yang lengkap, maka tim inventarisasi aset milik desa dapat melakukan kegiatan klarifikasi status
kepemilikan aset. Kegiatan klarifikasi status kepemilikan aset dilakukan terhadap aset yang dikuasai dan
dimanfaatkan oleh desa tetapi pemerintah desa tidak memiliki bukti pendukung kepemilikan barang atau
penguasaan barang yang sah.
4. Dokumentasi Pendataan
Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi aset desa antara lain:
1. Label kodefikasi aset desa sementara dan permanen.
2. Buku Inventarisasi Aset Desa.
3. Bukti pendukung, bukti kepemilikan, bukti serah terima barang atau dokumen lainnya hasil konfirmasi dan
hasil klarifikasi kepemilikan aset dari instansi terkait.
4. Surat keluar dan surat masuk terkait inventarisasi aset desa dan konfirmasi klarifikasi kepemilikan aset.
5. Surat Keterangan Penguasaan Aset atau Tanggung Jawab Mutlak Penguasaan Aset dari Kepala Desa.
6. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa.
7. Berita Acara Hasil Inventarisasi Aset Desa.
PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DESA
7. 1. Standar Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa
Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi aset desa, selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil
Inventarisasi aset desa dan dibuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil
inventarisasi aset desa. Dalam tahap ini dilakukan pengesahan atas buku inventarisasi
aset desa oleh tim inventarisasi aset desa atau petugas/pengurus barang milik desa yang
disetujui oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengesahan atas laporan
hasil inventarisasi, berita acara hasil inventarisasi dan surat pernyataan kebenaran hasil
inventarisasi oleh penanggung jawab atau ketua tim inventarisasi aset desa. Selanjutnya
dilakukan penyampaian dan penyerahan dokumen tersebut kepada Kepala Desa untuk
ditindaklanjuti. Pada tahap tindak lanjut, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat
melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi aset desa pada Buku Barang
dan Daftar Barang Milik Desa.
2. Memperbarui Kartu Identifikasi Barang.
3. Menempelkan label kodefikasi barang yang permanen pada masing- masing barang
sesuai hasil inventarisasi aset desa.
4. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang
hilang atau tidak diketemukan.
5. Membuat Laporan Aset Desa.
2. Mekanisme Laporan
Aset desa yang dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa harus disajikan dalam Laporan
Aset Desa. Aset Desa dicatat per golongan, dengan mencantumkan nilai total aset per
golongan tersebut, mengikuti format Laporan Aset Desa yang telah diprogram dalam
aplikasi Siskeudes. Aset desa yang telah dilakukan inventarisasi, sebaiknya dicantumkan
nilai asetnya agar dapat dilaporkan pada Laporan Aset Desa. Penentuan nilai aset desa ini
bukan hal wajib, namun menjadi hal yang dibutuhkan untuk mengisi nilai aset desa pada
Laporan Aset Desa. Nilai aset hasil inventarisasi ini dapat dilakukan penilaian dengan
menggunakan harga perolehan aset tersebut.
PELAPORAN INVENTARISASI ASET DESA
8. APLIKASI INVADES
Menu pilihan Parameter pada Program Aplikasi BMD: Inventarisasi Aset
Desa adalah menu pilihan untuk mengisi data umum Desa.
Menu pilihan Data Entry pada Program Aplikasi BMD: Inventarisasi Aset
Desa adalah menu pilihan untuk menginput Aset Desa yang akan di
Inventarisasi.
Pelaksanaan Inventarisasi dilakukan
melalui Menu inventarisasi (Data Entry –
Pengadaan – Inventarisasi) yang
merupakan menu untuk inputan hasil
inventarisasi fisik yang dilaksanakan oleh
Desa. Menu inputan terdiri dari beberapa
jenis Laporan Hasil Inventarisasi (sesuai
SE Ditjen Bina Pemdes Nomor
143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021).
Menu pilihan Laporan Program Aplikasi BMD : Inventarisasi Aset Desa adalah menu pilihan untuk menyajikan
Hasil dari pelaksanaan inventarisasi. Menu ini dapat diakses melalui Klik menu Laporan, pilih Laporan –
Penatausahaan: KIB – KIR – BI – Label dan akan tampil halaman pilihan laporan terkait.
Buku Inventaris Aset Desa
Hasil dari inventarisasi aset yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa dan telah
disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan dapat dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa. Untuk
menampilkan Buku Inventaris Aset Desa melalui aplikasi, dapat dilakukan dengan Langkah a. Laporan KIB
– KIR – BI – Label.
Laporan Aset Desa
Untuk menampilkan Laporan Aset Desa,Klik menu Laporan, pilih Laporan – Penatausahaan : KIB – KIR –
BI – Label maka akan tampil halaman pilihan laporan terkait.