Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
Inventarisasi aset - Asset Inventory as a part of asset managementI Gede Auditta
this is the foundation to optimaze an asset in bussiness and taking decision purposes - i gede auditta
; ini adalah fondasi dasar untuk mengoptimalkan aset dalam bisnis dan tujuan pengambilan keputusan bisnis - i gede auditta
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
Lki penilaian aset baru 2015
1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 15 April 2015
No : 014.3/LKI-BIMTEK/IV/2015
Lamp : 3 lembar
Hal : Pelatihan tentang “Teknis Pengelolaan Barang dan Aset
Milik Negara/Daerah serta Program Penilaian Aset Bagi
Bendahara Barang”
Kepada Yth,
Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Kepala SKPD/Unit Kerja/K/L/D/I
Para Direktur RSUD/BLU/BUMN/BUMD
di-
Seluruh Indonesia
Dengan Hormat,
Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan bagi terwujudnya
keserasian serta keberhasilan pembangunan, dipandang perlu memantapkan pengaturan
tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua Instansi Vertikal dan antara Instansi
Vertikal dengan Dinas Daerah. Dan dalam hal ini Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI),
akan menyelenggarakan Bimtek mengenai: “Teknis Pengelolaan Barang dan Aset Milik
Negara/Daerah serta Program Penilaian Aset Bagi Bendahara Barang” jadwal ada di
lampiran akhir.
Mengingat pentingnya acara ini diharapkan agar semua pejabat dilingkungan
PEMDA dapat mengutus wakil-wakilnya sebagai peserta, yakni : Kepala SKPD, Seluruh
kepala bidang (KABID) dan staf Akutansi di SKPKD, Dinas pendapatan pengelola
Keuangan dan asset Daerah, pejabat penata usahaan keuangan (PPK) SKPD, Staf yang
melaksanakan fungsi Akutansi di SKPD dan Para Bendahara.Untuk konfirmasi pendaftaran
dapat menghubungi Telp. (022) 6078479 KONTAK PERSON : HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000
(Sdr.Ramli).
Demikian atas partisipasi bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
Ketua,
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029 11108 001
2. BIMBINGAN TEKNIS
TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH
SERTA PROGRAM PENILAIAN ASET BAGI BENDAHARA BARANG SKPD
Mekanisme Dan Prosedur Pengawasan Dan Pengendalian Serta Pemeriksaan Barang/Aset
Daerah
1 .Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam pengelolaan
keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Daerah.
2.Tujuan dari Bimtek adalah:
a. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah Sesuai dengan peraturan yang baru;
b. Untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggung-jawaban keuangan menuju opini wajar
tanpa pengecualian.
3. Optimalisasi peran dan fungsi SKPD dalam mengimplementasikan Undang-undang dan
Peraturan Pemerintah di bidang Aset Daerah.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
5. Melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Barang dan Aset Daerah.
6. Kemudahan pertanggungjawaban pengelolaan Barang dan Aset Daerah pada setiap unit kerja
7. Pemahaman dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, serta
penatausahaan Aset Daerah
Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/SKPD dengan Biaya Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta
Fasilitas sudah termaksud biaya:
1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break dan Lunch )
4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah)
5. Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
6. Tas Eksklusif
7. Sertifikat Bimtek
Diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi
masyarakat daerah dapat dibangun, melaksanakan reformasi manajemen system
penganggaran yang baik mampu melaksanakan perencanaan strategi secara benar dengan
memprioritaskan kepentingan umum yang dituangkan dalam APBD
A. MATERI POKOK BIMTEK
E. PENUTUP
B. MAKSUD DAN TUJUAN BIMTEK
D. BIAYA BIMTEK
3. MATERI DAN JADWAL DIKLAT
HARI PERTAMA
WAKTU MATERI NARA SUMBER
08.00 - 09.00 Pembukaan Diklat KETUA LKI
09.00 - 09.15 Coffee Break Pagi
09.15 - 12.00
Mekanisme Pelaporan dan Pembuatan Laporan
Inventaris, laporan Mutasi Barang, Laporan
penghapusan, penggunausahaan, dan
pemindahtanganan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
12.00 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang
13.30 - 15.00
Lanjutan Mekanisme Pelaporan dan Pembuatan
Laporan Inventaris, laporan Mutasi Barang, Laporan
penghapusan, penggunausahaan, dan
pemindahtanganan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
15.00 - 15.15 Coffee Break Siang / Sore
15.15 - 16.30 Study Kasus KEMENTERIAN KEUANGAN RI
HARI KEDUA
WAKTU MATERI NARA SUMBER
08.00 - 09.45
Mekanisme Kodefikasi Aset/Barang Milik Daerah:
Kode Lokasi, Kode Barang dan Nomor Register Dalam
Rangka Inventarisasi Aset
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
09.45 - 09.15 Coffee Break Pagi
10.00 - 12.00
Lanjutan Mekanisme Kodefikasi Aset/Barang Milik
Daerah: Kode Lokasi, Kode Barang dan Nomor
Register Dalam Rangka Inventarisasi Aset
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
12.00 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang
13.30 - 15.00 Lanjut kemateri KEMENTERIAN KEUANGAN RI
15.00 - 15.15 Coffee Break Siang / Sore
15.15 - 16.30
Mekanisme dan Prosedur Pengawasan dan
Pengendalian Serta Pemeriksaan Barang/Aset Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
16.30 - 17.00 Penutup dan Pembagian Sertifikat PANITIA
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Instansi : ...................................................................................................................
Telepon / Fax : ...................................................................................................................
N
O NAMA PESERTA NIP NO HP PESERTA
1
2
3
4
Dst.
Bersama ini berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan Pada:
Hari / Tanggal : ................................................................................................................................
Tempat Kegiatan: ................................................................................................................................
Dengan Biaya Kontribusi :Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (termasuk
penginapan 3 malam, Pelatihan selama 2 hari, Tas, Coffee Break, Lunch, Makan malam dan
Sertifikat)
Yang Menugaskan
___________________