SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Inventarisasi dan Pelaporan
Barang Milik Daerah
Dasar hukum
 Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan BMD
Perda Provinsi Jambi No. 6
Tahun 2019
tentang
Pengelolaan BMD
PP 71 / 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
PP 27 / 2014 tentang Pengelolaan BMD
UU 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pergub 16 / 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov Jambi
PENGERTIAN
 Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan
BMD. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah.
 Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan,
pencatatan, data dan pelaporan barang milik daerah dalam
unit pemakaian.
 Inventarisasi merupakan kegiatan pencacahan (opname) fisik
dan administratif barang yang meliputi pendapatan,
pencatatan, pendaftaran dan pelaporan hasil inventarisasi
tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah,
nilai dan kondisi barang milik negara/ daerah pada suatu
saat tertentu.
BARANG
MILIK
DAERAH
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
1. Dibeli / diperoleh
APBD
2. Perolehan lainnya yang
sah.
Objek Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yaitu:
1. Aset Tetap
a. Tanah
b. Pealatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
2. Aset Laiinya
a. Kemitraan dan Pihak Ke tiga
b. Aset Tidak Berwujud
c. Aset Lain Lain/ Rusak Berat
Dalam Pasal 50 Permendagri 47/2021
 Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang
milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
 Dalam hal barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 6
(enam) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
Dalam Pasal 51 Permendagri 47/2021
Pengelola Barang melakukan
inventarisasi barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan
yang berada dalam penguasaannya
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.
Peran dan Fungsi Inventarisasi
 Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk
melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik
daerah dalam unit pemakaian.
 Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang
menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat
kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak.
 Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,
jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun
pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.
 Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan
berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang
sangat penting dalam rangka:
 Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan
pengawasan setiap barang;
 Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap
barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan
fungsinya masing-masing;dan
 Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
 Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih
dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku
Inventaris.
 Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai
fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus
tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data
yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat
memberikan informasi yang tepat
 Dalam RUANG LINGKUP :
12
10
2
4
7
LINGKUP
PENGELOLAAN
BMD
6
3
13
5
11
9
8
1
 Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh
Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam Buku
Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.
 Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli
dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan
berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah,
swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak
lain.
 Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf c adalah barang milik daerah yang
pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/
Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah.
 Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik
Daerah/yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar
inventaris barang milik daerah kepada Kepala Daerah,
dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan
setiap mutasi inventaris barang tersebut.
Penggolongan Barang Milik Daerah
 Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah
Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah
Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah
Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang
Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan
dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan
lain-lain sejenisnya.
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
 Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung.
Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya.
2.2. Alat-alat Angkutan
2.1. Alat-alat Besar
 Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung
Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat
Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya
sejenisnya.
 Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak
Bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
2.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga
2.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur
 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat
Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan
dan lain-lain sejenisnya.
2.4. Alat Pertanian/Peternakan
 Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain
sejenisnya.
 Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain
sejenisnya.
2.6. Alat Studio dan Alat Komunikasi
 Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran
Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran
Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata,
Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat
Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.
2.7. Alat-alat kedokteran
 Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek
Sekolah dan lain-lain sejenisnya.
2.8. Alat-alat Laboratorium
 Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api,
Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain
sejenisnya.
2.9. Alat-alat Keamanan
3. Gedung dan Bangunan
 Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung,
Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah,
Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis.
3.2. Bangunan Monumen
3.1. Bangunan Gedung
 Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu
Peringatan dan lain-lain sejenisnya.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
4.2. Bangunan Air/Irigasi
4.1. Jalan dan Jembatan
 Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan
air Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air
Penganan Surya dan Penanggul, Bangunan air
minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain
yang sejenisnya.
 Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor,
Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi
Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi
Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan
lain-lain sejenisnya.
4.3. Instalasi
 Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-
lain sejenisnya.
4.4. Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
 Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial,
Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu
Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga
Geografi, Biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya.
5.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
5.1. Buku dan Perpustakaan
 Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti
Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga,
Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
 Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang
Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain
sejenisnya.
 Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni,
Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk
pohon ayoman/pelindung.
5.3. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
 Renovasi aset tetap milik sendiri
 Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas
pelaporan
 Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas
pelaporan.
5.4. Renovasi
Dalam Pasal 75 Permendagri 47/2021
 Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna
Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
 Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran
dan tahunan.
 Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD untuk
disampaikan kepada Pengelola barang.
Pelaporan
Dalam Pasal 79 Permendagri 47/2021
 Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola
semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
 Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang
Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) serta laporan
barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
 Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca
pemerintah daerah.
SIKLUS Pelaporan BMD
Sekretariat
Daerah
Dinas/Badan/
Sekretaris
Dewan
BPKPD
Selaku
KOORDINATOR
PELAPORAN
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
Pengelola Barang
Laporan BMD
Provinsi
Pencatatan Pembukuan
 Penambahan Masa Manfaat Aset
 Perhitungan Nilai Penyusutan / Amortisasi
 Reklasifikasi
 Rekonsiliasi
Jenis-jenis Laporan Barang Milik
 Laporan dan Rekap Belanja Modal (Triwulan I, II, III, IV & Tahunan)
 BAST Belanja Modal, SP2D & Poto (Triwulan I, II, III, IV & Tahunan)
 Laporan Mutasi Semester I, II dan Tahunan
 Rekapitulasi Mutasi Semester I, II dan Tahunan
 Buku Inventarisasi include Penyusutan Semester I, II dan Tahunan
 Rekap Beban Penyusutan Semester I, II dan Tahunan
 Buku Inventarisasi (Extracountable) Semester I, II dan Tahunan
 Kartu Inventaris Barang (KIB)
 Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
 Daftar Kapitalisasi, Mutasi, Hibah Semester I, II dan Tahunan
 Rekapitulasi LAP. Persediaan BARPAKBIS Semester I, II dan Tahunan
INVENTARISASI BMD

More Related Content

Similar to INVENTARISASI BMD

Wakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiWakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiDudi Ridwan
 
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptx
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptxSLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptx
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptxYudiartha4
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021TV Desa
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptxSDNPALMERAH20PAGI
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri Suwanti
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
Konsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmas
Konsep Pencatatan dan Pelaporan KesmasKonsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmas
Konsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmaspjj_kemenkes
 
Presentasi Persediaan.pptx
Presentasi Persediaan.pptxPresentasi Persediaan.pptx
Presentasi Persediaan.pptxnata546536
 
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrualKapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accruals hartono
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28TV Desa
 
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdf
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdfArsip Negara & Arsip COVID 19.pdf
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdfLiaDjanbie
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANIndra Yu
 
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASETPENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASETSiti Sahati
 

Similar to INVENTARISASI BMD (20)

SENSUS BMD.pptx
SENSUS BMD.pptxSENSUS BMD.pptx
SENSUS BMD.pptx
 
Wakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasiWakasek sarpras - inventarisasi
Wakasek sarpras - inventarisasi
 
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptx
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptxSLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptx
SLIDE_PENGELOLAAN_BMD_Diklat_BKPP.pptx
 
Menset 6.pptx
Menset 6.pptxMenset 6.pptx
Menset 6.pptx
 
Manajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerahManajemen aset-daerah
Manajemen aset-daerah
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN_FINAL.pptx
 
Modul 7 kb 1
Modul 7 kb 1Modul 7 kb 1
Modul 7 kb 1
 
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdpSri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
Sri suwanti - Akuntansi Pemerintahan Daerah neraca persediaan,at dan kdp
 
Materi Dr. Arief.pdf
Materi Dr. Arief.pdfMateri Dr. Arief.pdf
Materi Dr. Arief.pdf
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
Konsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmas
Konsep Pencatatan dan Pelaporan KesmasKonsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmas
Konsep Pencatatan dan Pelaporan Kesmas
 
Presentasi Persediaan.pptx
Presentasi Persediaan.pptxPresentasi Persediaan.pptx
Presentasi Persediaan.pptx
 
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrualKapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
Kapitalisasi otomatis bmd penyusutan_berbasis_accrual
 
Sos dak 2012 pertanian
Sos dak 2012   pertanianSos dak 2012   pertanian
Sos dak 2012 pertanian
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
 
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdf
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdfArsip Negara & Arsip COVID 19.pdf
Arsip Negara & Arsip COVID 19.pdf
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
 
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASETPENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ASET
 

Recently uploaded

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 

Recently uploaded (20)

Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 

INVENTARISASI BMD

  • 2. Dasar hukum  Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD Perda Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD PP 71 / 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP 27 / 2014 tentang Pengelolaan BMD UU 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah Pergub 16 / 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov Jambi
  • 3. PENGERTIAN  Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.  Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.  Inventarisasi merupakan kegiatan pencacahan (opname) fisik dan administratif barang yang meliputi pendapatan, pencatatan, pendaftaran dan pelaporan hasil inventarisasi tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi barang milik negara/ daerah pada suatu saat tertentu.
  • 4. BARANG MILIK DAERAH Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. 1. Dibeli / diperoleh APBD 2. Perolehan lainnya yang sah.
  • 5. Objek Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yaitu: 1. Aset Tetap a. Tanah b. Pealatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan Irigasi dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 2. Aset Laiinya a. Kemitraan dan Pihak Ke tiga b. Aset Tidak Berwujud c. Aset Lain Lain/ Rusak Berat
  • 6. Dalam Pasal 50 Permendagri 47/2021  Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.  Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
  • 7. Dalam Pasal 51 Permendagri 47/2021 Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  • 8. Peran dan Fungsi Inventarisasi  Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.  Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.  Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.
  • 9.  Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:  Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;  Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;dan  Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
  • 10.  Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.  Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat
  • 11.  Dalam RUANG LINGKUP : 12 10 2 4 7 LINGKUP PENGELOLAAN BMD 6 3 13 5 11 9 8 1
  • 12.  Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.  Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain.
  • 13.  Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah.  Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut.
  • 14. Penggolongan Barang Milik Daerah  Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 1. Tanah
  • 15. 2. Peralatan dan Mesin  Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya. 2.2. Alat-alat Angkutan 2.1. Alat-alat Besar  Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.
  • 16.  Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya. 2.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur  Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. 2.4. Alat Pertanian/Peternakan  Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.
  • 17.  Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. 2.6. Alat Studio dan Alat Komunikasi  Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya. 2.7. Alat-alat kedokteran
  • 18.  Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya. 2.8. Alat-alat Laboratorium  Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya. 2.9. Alat-alat Keamanan
  • 19. 3. Gedung dan Bangunan  Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis. 3.2. Bangunan Monumen 3.1. Bangunan Gedung  Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.
  • 20. 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan  Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 4.2. Bangunan Air/Irigasi 4.1. Jalan dan Jembatan  Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.
  • 21.  Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. 4.3. Instalasi  Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain- lain sejenisnya. 4.4. Jaringan
  • 22. 5. Aset Tetap Lainnya  Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya. 5.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 5.1. Buku dan Perpustakaan  Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
  • 23.  Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.  Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung. 5.3. Hewan/Ternak dan Tumbuhan  Renovasi aset tetap milik sendiri  Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan  Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan. 5.4. Renovasi
  • 24. Dalam Pasal 75 Permendagri 47/2021  Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.  Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.  Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang. Pelaporan
  • 25. Dalam Pasal 79 Permendagri 47/2021  Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.  Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.  Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
  • 27. Pencatatan Pembukuan  Penambahan Masa Manfaat Aset  Perhitungan Nilai Penyusutan / Amortisasi  Reklasifikasi  Rekonsiliasi
  • 28. Jenis-jenis Laporan Barang Milik  Laporan dan Rekap Belanja Modal (Triwulan I, II, III, IV & Tahunan)  BAST Belanja Modal, SP2D & Poto (Triwulan I, II, III, IV & Tahunan)  Laporan Mutasi Semester I, II dan Tahunan  Rekapitulasi Mutasi Semester I, II dan Tahunan  Buku Inventarisasi include Penyusutan Semester I, II dan Tahunan  Rekap Beban Penyusutan Semester I, II dan Tahunan  Buku Inventarisasi (Extracountable) Semester I, II dan Tahunan  Kartu Inventaris Barang (KIB)  Kartu Inventaris Ruangan (KIR)  Daftar Kapitalisasi, Mutasi, Hibah Semester I, II dan Tahunan  Rekapitulasi LAP. Persediaan BARPAKBIS Semester I, II dan Tahunan