SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
DIREKTORAT BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II
Konsolidasi Awal
TAHUN ANGGARAN 2021
PENYUSUNAN
RDTR DI KABUPATEN
LUWU TIMUR
01 Pendahuluan
02 Tinjauan Kebijakan
03
04
Profil Wilayah
Delineasi Wilayah
Perencanaan
05 Rencana Pelaksanaan
Kegiatan
01 Pendahuluan
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
4
Penataan ruang meliputi
ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk
ruang dalam bumi sebagai
satu kesatuan (satu
dokumen penataan ruang).
Pengelolaan sumber daya
ruang laut dan ruang
udara diatur dengan UU
tersendiri.
“
”
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten Seruyan
Undang-undang No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang
Pasal 3, Pasal 20 dan 23 ayat 2, Pasal
26 dan Pasal 37
Undang-undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
Pasal 2, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, dan
Pasal 15
PP No. 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2035
Amanat
penyusunan
RDTR Kabupaten
Seruyan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017
tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan
Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan
UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Menciptakan dan meningkatkan lapangan
kerja dengan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap
koperasi dan UMK-M serta industri dan
perdagangan nasional sebagai upaya untuk
dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang
seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan
keseimbangan dan kemajuan antardaerah
dalam kesatuan ekonomi nasional
Ada 11 klaster pembahasan,
yang sangat relevan dengan
RTDR : Penyederhanaan
Perizinan Berusaha dan
Pengadaan Lahan (Ruang)
PP Turunan yang perlu menjadi
perhatian antara lain :
• PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah
• PP 12/2021 tentang Perubahan Atas PP
14/2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
• PP 16/2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU 28/2002tentang
Bangunan Gedung
• PP 20/ 2021 tentang Penertiban
Kawasan dan Tanah Terlantar
• PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
• PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
• PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah
• Dst
 PP 24/2018 tentang Pelayanana Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission
 Perpres 91/2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha
• RDTR akan membantu realisasi
investasi karena bisa mempersingkat
waktu izin pemanfaatan lahan,
investor tidak perlu harus mendatangi
Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan izin tersebut
• Perlu penyediaan RDTR OSS
• Pemerintah Pusat memberikan
bantuan teknis bagi daerah potensial
tujuan investasi
• Perlu adjustment, transformasi atau
penyesuaian lainnya dari konsep
sebelumnya
PENDAHULUAN
RDTR DAN REFORMASI PERIZINAN
5
Pemerintah Kabupaten
Seruyan
• Akomodasi dan representasi
kepentingan masyarakat setempat
• Potensi dan permasalahan
setempat : fisik, sosial, ekonomi
• Kapasitas regulasi, kelembagaan
dan SDM eksisting
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang
• Supervisi teknis, menjaga aspek
normatif dan teknokratis
• Menjalankan amanat UU Cipta
Kerja dan PP serta peraturan
turunan lainnya
• Memberikan bantuan teknis ke
Pemkab Seruyan
 Dokumen memenuhi kaidah normatif,
teknokratis & akomodatif terhadap
aspirasi stakeholder daerah
 Dokumen untuk perizinan dan
kemudahan berusaha & melindungi
dari bahaya bencana
 Dokumen teknokratis & operasional di
tingkat praktek sebagai produk
kebijakan publik
 Kompatibel dengan sistem OSS &
didukung oleh kapasitas regulasi dan
kelembagaan setempat
 Dokumen untuk perizinan dan
kemudahan berusaha & menjaga
keunikan lokal
 Kompatibel dengan sistem OSS &
didukung oleh kapasitas teknis dari
SDM setempat
Dan lainnya
Bagaimana RDTR Seruyan Harus Disusun?
Konsultan harus memiliki kapasitas dan
mampu menjalankan pendekatan :
1. Pemahaman atas sistem regulasi terkait
UU Cipta Kerja, kemudahan berusaha,
reformasi perizinan, OSS
2. Pengembangan kebijakan publik
3. Teknis penyusunan RDTR sesuai dengan
NSPK dari KemenATR (teknokratik)
4. Kemampuan advokasi, untuk membangun
awareness di daerah, penerimaan
stakeholder di daerah dan capacity
building
5. Kemampuan advokasi, koordinasi dan
komunikasi untuk membangun
engagement antara KemenATR dan
Pemkab Seruyan
6. Kemampuan untuk mempromosikan
produk RDTR yang sedang disusun ke
stakeholder setempat
PENDAHULUAN
PENDEKATAN TEKNIS
6
PENDAHULUAN
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
7
Sebagai bahan yang menjadi
landasan spasial pembangunan
melalui penyusunan RDTR
sebagai dasar pemberian izin
dan instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang
MAKSUD
Membantu Pemerintah
Kabupaten Seruyan dalam
Penyusunan Materi Teknis RDTR
Kabupaten Seruyan
1. Tersedianya materi teknis
(fakta analisis dan buku
rencana) RDTR Kawasan
Perkotaan yang siap menuju
proses persetujuan substansi;
2. Tersedianya Raperkada RDTR
Kawasan Perkotaan;
3. Tersedianya album peta
dengan skala atau tingkat
kedetailan informasi minimal
1:5.000; dan
4. Tersedianya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
TUJUAN
SASARAN
PENDAHULUAN
RUANG LINGKUP KAWASAN
Ruang lingkup wilayah pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang berada
di Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu
Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas
wilayah ± 16.404 Km2 atau ± 1.670.040,76 Ha yaitu 11,6 % dari luas
wilayah Kalimantan Tengah.
8
Kabupaten Seruyan
Prov Kalimantan Tengah
Secara administrasi Wilayah Kabupaten Seruyan terdiri atas 10
(sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 97 desa dan 3 kelurahan
dengan batas wilayah :
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawai (Prov.
Kalimantan Barat)
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur
(Prov. Kalimantan Tengah);
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau (Prov.
Kalimantan Tengah).
02 Tinjauan
Kebijakan
TINJAUAN KEBIJAKAN
RTR PULAU KALIMANTAN (PP No. 3 Tahun 2012 )
Rencana Pola Ruang Ruang
1. Kawasan Hutan Gambut;
2. Kawasan Danau Cembulu dan Danau Sembuluh ;
3. Taman Nasional Tanjung Puting;
4. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati
tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada suaka
margasatwa, cagar alam, dan taman nasional pada Taman
Nasional Tanjung Puting;
5. Hutan Bakau
6. Kawasan rawan bencana alam geologi pada kawasan rawan
gerakan tanah;
7. kawasan imbuhan air tanah;
8. kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri
pengolahan ;
9. Pengembangan kegiatan perikanan budi daya
10. Pertambangan Batu bara dan Mineral
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
• Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air
tanah dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah.
CAT Lintas Provinsi CAT Palangkaraya Banjarmasin; dan
• Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi pasang surut;
10
Kawasan Andalan dengan
Sektor Unggulan Pariwisata
Kawasan Periwisata Unggulan
(Daya Tarik Wisata Unggulan)
di Pulau Kalimantan:
1. Taman Nasional Kayan
Mentarang
2. Kepulauan Derawan-Sangalaki
3. Long Bagun-Melak dskt
4. Kota Bangun-Tanjung Isuy dskt
5. Sangkulirang
6. Taman Nasional Kutai
7. Loksado
8. Taman Nasional Sebangau
9. Taman Nasional Tanjung
Putting
10.Taman Nasional Danau
Sentarum
11.Taman Nasional Betung Kerihun
12.Sambas dan sekitarnya
PKN sebagai pusat pengembangan
pariwisata dan gerbang utama
wisatawan
Keterkaitan antar kawasan
pariwisata dan pusat
pertumbuhan
Pintu utama wisatawan 11
Bandara Supadio
Bandara Tjilik Riwut
Bandara Syamsuddin Noor
Bandara Sepinggan
Bandara Juwata
Pengembangan Kawasan
Ekowisata Hutan Tropis
Basah Dan Budaya
TINJAUAN KEBIJAKAN
RTR PULAU KALIMANTAN
(PP No. 3 Tahun 2012 )
11
TINJAUAN
KEBIJAKAN
RTRW Prov Kalimantan
Tengah (Perda No 5 Tahun
2015)
Kawasan Strategis
1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan
Industri Kawasan Ekonomi Khusus
2. KSP Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang
dipaduserasikan dengan pengembangan DR.
Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak
3. KSP kawasan pengembangan peternakan
Peternakanruminansia dan non ruminansia
4. KSP kawasan perkebunan (Kelapa Sawit, kelapa,
karet, lada dan kakao
5. KSP kawasan Strategis ekonomi sektor
unggulan agropolitan di Kecamatan Seruyan
Hilir
6. KSP kawasan Strategis dari sudut kepentingan
sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama
bagi Umat Hindu Kaharingan
7. KSP Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB)
8. KSP Kawasan Strategis DAS Seruyan
9. KSP Kawasan Strategis Perlindungan
Keanekaragaman Hayati Taman Nasional
Tanjung Puting
12
TINJAUAN KEBIJAKAN
RTRW Prov Kalimantan Tengah
(Perda No 5 Tahun 2015)
Sistem Jaringan Transportasi Udara Bandara
Pengumpan : Haji Asan
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
KualaPembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut
Sistem Jaringan Transportasi Laut Tatanan
kepelabuhan pelabuhan sebagai pelabuhan
pengumpul : Pelabuhan Teluk Segintung,
sebagai Pelabuhan pengumpan regional :
Pelabuhan Kuala Pembuang dan pelabuhan
perikanan : PPI Kuala Pembuang
Sistem Jaringan Energi : PLTU Batubara
Sistem Jaringan Pengelolaan SDA :
Danau : Sembuluh. Daerah Rawa Kewenangan
Pusat 3.500 ha. Daerah Rawa di Kabupaten
15.515 ha. Penangan Pantau Sungai Bakau.
Instalasi pengelolaan air minum Air Baku Kuala
Pembuang dan sumur bor air 9 titik.
Pengendalian banjir wilayah sungai DAS Seruyan
13
Rencana Pengembangan Sistem
Perkotaan Wilayah Provinsi PKL Kuala
Pembuang
TINJAUAN KEBIJAKAN
RTRW Kab. Seruyan
(Perda Kab. Seruyan No. 5 Tahun 2019)
14
Rencana Kawasan Strategis
 Kawasan perkotaan Kuala Pembuang
 Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan
Petikemas Kawasan Segintung
 Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan
segitiga udaman (Tb Kubang, Tb Darap, dan
Tb Manjul
 Kawasan terpadu komiditi kelapa sawit
 Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan
Petikemas Kawasan Segintung
 Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan
segitiga udaman (Tb Kubang, Tb Darap, dan
Tb Manjul
 Kawasan terppadu komiditi kelapa sawit
TINJAUAN KEBIJAKAN
RTRW Kab. Seruyan
(Perda Kab. Seruyan No. 5 Tahun 2019 )
13
Rencana Sistem Pusat Pelayanan
 PKL - Kuala Pembuang
 PKLp - Pembuang Hulu & Rantau Pulut
 PPK - Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Pematang,
Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam baru, Langkai
 PPL- Bangkal dan Sembuluh
15
Komponen
Perencanaan
RTR Pulau Kalimantan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah RTRW Kabupaten Seruyan
Tujuan
Penataan
Ruang
a. Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan
kawasan
berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling
sedikit 45%
(empat puluh lima persen) dari luas pulau kalimantan sebagai
paru-paru
dunia;
b. Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk
ketenagalistrikan;
c. Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas
bumi di pulau
kalimantan;
d. Pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara
berkelanjutan;
e. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu
gerbang
negara yang berbatasan dengan negara malaysia dengan
memperhatikan
keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan
negara,
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
f. Pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang
berbasis pada air; dan
g. Kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata
budaya
Kalimantan.
Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah
mewujudkan tatanan ruang wilayah
Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang
berorientasi agribisnis dan agroindustri,
serta sebagai lumbung energi dan lumbung
pangan dengan tetap mempertimbangkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Penataan ruang wilayah Kabupaten
bertujuan untukmewujudkan Kabupaten
Seruyan sebagai salah satu pusat
ekonomi wilayah provinsi yang maju
dan sejahtera berbasis pertanian,
perikanan, pariwisata serta
pertambangan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan;
Sistem
Pusat
Pelayanan
HoB (Heart of borneo) a. PKN Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
b. PKW meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur,
Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala
Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten
Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
c. PKL meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito
Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan
di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung
Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung.
PKL – Kuala Pembuang
PKLp - Pembuang Hulu & Rantau Pulut
PPK – Sandul, Tumbang manjul dan Tumbang
Pematang, Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam
baru, Langkai
PPL - Bangkal dan Sembuluh
16
Matriks kebijakan penataan ruang
Komponen
Perencanaan
RTR Pulau Kalimantan RTRW Prov Kalimantan Tengah RTRW Kab Seruyan
Rencana
Kawasan
Strategis
Strategi untuk pengembangan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil
pertambangan mineral, batubara, serta minyak
dan gas bumi
Strategi untuk pengembangan kawasan
perkotaan nasional sebagai kota tepi
air (waterfront city)
-HoB
-Pertanian berkelanjutan
-Kawasan peternakan Ruminan-nonruminansia
-Sektor Agropolitan & minapolitan
Kawasan Andalan Laut di Kabupaten
Seruyan
-DAS Seruyan
• Kawasan Perkotaan Kuala Pembuang
• Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan Petikemas Kawasan
Segintung
• Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan segitiga udaman
(Tb Kubang, Tb Darap, dan Tb Manjul
• Kawasan terpadu komoditi kelapa sawit
Rencana
Pola Ruang
Kawasan lindung nasional dan kawasan
budi daya
• Kawasan hutan lindung seluas ±1.391.604 Ha
yang letaknya tersebar di
11 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan
Tengah (Kawasan hutan
lindung tidak terdapat di Kabupaten Sukamara
dan Kabupaten Barito
Timur);
• Hutan produksi terbatas (HPT) seluas
±3.335.571 Ha yang tersebar di
seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan
Tengah;
• hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha
yang tersebar di
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Tengah; dan
• Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
dengan luas ±2.258.274
Ha telah di berikan untuk lahan kelola
masyarakat seluas ±624.101.04 Ha yang
tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
• Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Seruyan Hulu
dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih
30.788,42 hektar.
• Hutan produksi tetap (HP) sebesar 357,722,32 hektar.
• Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih
417,924,09 hektar.
• Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas
kurang lebih259.384,25 hektar.
17
Matriks kebijakan penataan ruang
03 Profil
Wilayah
Profil WIlayah
KONDISI GEOGRAFIS
No Kecamatan
Luas (Km2)
BPS RBI BIG 2018
1 Seruyan Hilir 4.659 3.486,13
2 Seruyan Hilir Timur 1.428 2.155,38
3 Danau Sembuluh 1.555 800,45
4 Seruyan Raya 869 567,95
5 Hanau 549 678,89
6 Danau Seluluk 586 790,47
7 Seruyan Tengah 1.343,32 1.754,01
8 Batu Ampar 668,68 718,39
9 Seruyan Hulu 3.262 2.978,61
10 Suling Tambun 1.484 1.600,89
Kabupaten Seruyan 16.404 15.531,16
Secara administrasi Wilayah Kabupaten Seruyan terdiri
atas 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 97 desa
dan 3 kelurahan dengan batas wilayah :
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten
Melawai (Prov. Kalimantan Barat)
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten
Kotawaringin Timur (Prov. Kalimantan Tengah);
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Lamandau (Prov. Kalimantan Tengah).
Kecamatan Seruyan Hilir memiliki luas wilayah terluas
yaitu 3.486,13 km2.
6
19
Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015
Secara umum, Kabupaten Seruyan didominasi oleh
penduduk usia produktif atau penduduk usia 15-64 tahun,
dengan komposisi terbesar berada pada usia 25 – 39 tahun.
Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan
jenis kelamin, nampak bahwa baik mayoritas penduduk,
baik laki-laki maupun perempuan, didominasi oleh
kelompok umur 25 – 39 tahun.
EKONOMI WILAYAH
Pada tahun 2019, ada dua sektor yang menjadi penggerak
utama perekonomian Seruyan jika dilihat dari
kontribusi/share-nya, yaitu Kategori A (Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan) dan Kategori C (Industri Pengolahan) dengan
kontribusi masing-masing sebesar 35,01 persen dan 31,88
persen terhadap pembentukan PDRB Seruyan.
Distribusi PDRB Kabupaten Seruyan menurut Lapangan Usaha
(Persen) Tahun 2019
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Seruyan, Tahun 2020
Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2019
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Seruyan, Tahun 2020
PROFIL WILAYAH
KEPENDUDUKAN
20
PROFIL WILAYAH
KONDISI FISIK
 Geohidrologi  Jenis Tanah
21
 Geologi
Lapisan batuan di Kabupaten
Seruyan di dominasi oleh jenis
batuan beku dan batuan
endapan lepas.
Tingkat akuifer di Kabupaten
Seruyan sebagian besar berada
pada tingkatan rendah.
Kabupaten Seruyan
memiliki 24 asosiasi
jenis tanah.
Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2016
 Tutupan Lahan
Tutupan lahan di Kabupaten
Seruyan berdasarkan peta RBI BIG
Tahun 2018 didominasi oleh
perkebunan kelapan sawit.
PROFIL WILAYAH
TUTUPAN LAHAN
22
Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2017
 Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
PROFIL WILAYAH
Kawasan Hutan
23
 Peta Kawasan Hutan  Peta Kawasan Hutan Gambut
Data Indikatif
penundaan izin
baru di dominasi
oleh sebaran
MOR Kawasan
Sumber : BRG, Tahun 2018 Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015
Data Kawasan
Hutan di dominasi
oleh sebaran Kaw.
TN Tanjung
Putting
Data Kawasan
Hutan Gambut di
dominasi oleh
sebaran Indikatif
Fungsi Budidaya
Ekosistem Gambut
Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015
24
PROFIL WILAYAH
KAWASAN RAWAN BENCANA
KAWASAN RAWAN
BENCANA LONGSOR
Sumber : BPBD Kabupaten Seruyan, Tahun 2015
No Kecamatan
Sangat
Rendah (Ha)
Rendah (Ha)
1 Seruyan Hilir 348.613
2
Seruyan Hilir
Timur
215.537,5
3
Danau
Sembuluh
80.044,79
4 Seruyan Raya 56.795,14
5 Hanau 67.888,96
6 Danau Seluluk 79.047,13
7
Seruyan
Tengah
81.686,94 93.713,8
8 Batu Ampar 71.839,15
9 Seruyan Hulu 297.860,6
10 Suling Tambun 160.088,8
Kabupaten
Seruyan
379.547,54 457.533,83
No Kecamatan Tinggi(Ha)
Sedang
(Ha)
Rendah (Ha)
1 Hanau 0 46,7 0
2 Danau Seluluk 0 36,81 0
3 Seruyan Tengah 11.934,91 16.811,05 39.083,51
4 Batu Ampar 1.614,11 72,03 36,81
5 Seruyan Hulu 19.310,48 54.567,13 115.806,8
6 Suling Tambun 6.205,52 50.054,43 47.169,22
Kabupaten
Seruyan
39.065,36 121.588,15 203.159,19
KAWASAN RAWAN
BENCANA GEMPA
BUMI
25
PROFIL WILAYAH
KAWASAN RAWAN BENCANA
Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2015
No Kecamatan
Zona Kerentanan
Gerakan Tanah
Sangat Rendah
(Ha)
Zona
Kerentanan
Gerakan Tanah
Rendah (Ha)
Zona
Kerentanan
Gerakan Tanah
Menegah (Ha)
1 Seruyan Hilir 248.698,5 99.855,38
2
Seruyan Hilir
Timur
86.804,88 128.732,8
3 Danau Sembuluh 16.894,95 56.207,28
4 Seruyan Raya 1.245,48 54.567,61
5 Hanau 29.205,85 38.683,12
6 Danau Seluluk 19.424,1 59.482,02
7 Seruyan Tengah 3.939,81 171.460,8
8 Batu Ampar 27.813,22 44.025,94
9 Seruyan Hulu 242.273,9 55.586,71
10 Suling Tambun 112.663,6 47.425,16
Kabupaten Seruyan 433.026,77 1.007.952,46 103.011,87
KAWASAN RAWAN GERAKAN TANAH
Kabupaten Seruyan relatif
aman dari Kerawanan
Gerakan Tanah
KAWASAN RAWAN
GELOMBANG EKSTRIM
DAN ABRASI
Kawasan rawan gelombang ekstrim
dan abrasi yang terdampak
diantaranya Kecamatan Seruyan
Hilir seluas 2.102 Ha dan
Kecamaran Seruyan Hilir Timur
seluas 259 Ha.
26
PROFIL WILAYAH
KAWASAN RAWAN BENCANA
KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR
Sumber : BNPB, Tahun 2021 Sumber : BPBD Kabupaten Seruyan, Tahun 2015
Nama Kecamatan
Tinggi
(Ha)
Sedang
(Ha)
Rendah
(Ha)
Seruyan Hilir 18.562,32 139.847,88 105.004,61
Seruyan Hilir Timur 18.065,83 114.795,36 41.631,82
Danau Sembuluh 5.294,51 17.012,09 37.247,64
Seruyan Raya 0 4.959,52 4.959,52
Hanau 4.432,88 23.874,53 23.874,08
Danau Seluluk 2.087,65 6.218,92 1.325,27
Seruyan Tengah 0 628,93 0
Batu Ampar 1.167,41 6.675,91 307,41
Total 49.610,6 309.642,27 213.834,35
KAWASAN KEBAKARAN HUTAN GAMBUT
Area Hutan Gambut di Kabupaten Seruyan
seluas 257.233,31 km2. Lahan gambut yang
mengalami kebakaran seluas 19.028,39 km2.
Kecamatan Seruyan Hilir merupakan kecamatan
yang mengalami kebakaran hutan paling besar
dengan luas 11.643,87 km2.
27
Keterangan Kebencanaan Kecamatan Luas (km2)
Kecamatan Danau Sembuluh 116,65
Kecamatan Hanau 96,31
Kecamatan Seruyan Hilir 11.643,87
Kecamatan Seruyan Hilir Timur 7.171,56
Kecamatan Batuampar 2.233,03
Kecamatan Danau Sembuluh 24.818,54
Kecamatan Danauseluluk 4.601,09
Kecamatan Hanau 12.383,91
Kecamatan Seruyan Hilir 126.057,43
Kecamatan Seruyan Hilir Timur 68.110,92
257.233,31
Total
Kebakaran
Tidak Terbakar
PROFIL WILAYAH
KAWASAN RAWAN BENCANA
Berdasarkan Inarisk Kabupaten Seruyan
mempunyai tingkat risiko kebakaran hutan dan
lahan sedang sampai tinggi, seluas 961.395 Ha.
Kabupaten Seruyan terdapat
sebaran Kanal yang
bertujuan menanggulangi
kebakaran hutan dan lahan
Sumber : BRG, Tahun 2018
Untuk kawasan bagian selatan
Seruyan yang mencakup Kecamatan
Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur,
dominasi tutupan lahan berupa
pertanian, terutama padi dan pisang
kepok. Selebihnya adalah sektor
penangkapan ikan oleh nelayan
Kuala Pembuang
Wilayah bagian Tengah yang
meliputi Kecamatan Danau
Sembuluh, Seruyan Raya, Danau
Seluluk, Asam Baru, dan Batu Ampar,
lebih didominasi dengan banyaknya
perkebunan kelapa sawit
Bagian Utara yang mencakup
Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan
Hulu dan Suling Tambun, lebih
banyak terdapat perkebunan karet,
rotan serta kopi
POTENSI KABUPATEN SERUYAN
28
29
Sektor Pariwisata pada
Kabupaten Seruyan memiliki
keberagaman yaitu Wisata
Alam, Wisata Budaya dan
Wisata Sejarah yang sangat
potensial. Berikut adalah sektor
pariwisata yang terdapat di
kabupaten Seruyan.
Taman Nasional Tanjung Puting Taman Nasional Bukit
Raya
Air Terjun Seruyan
Wisata Budaya Pesta Tiwah Pantai Gosong Buaya Sadung dan Sempudu Seruyan
Danau Sembulu
POTENSI KABUPATEN SERUYAN
PARIWISATA
04 Delineasi
Wilayah Perencanaan
21
Kriteria Lokasi dan Deliniasi
Kriteria Lokasi dan Deliniasi Penyusunan RDTR
Kriteria Lokasi
Dasar Hukum/Kesesuaian Tata Ruang
Dukungan Data Dasar
Mendukung Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
Peluang Pengembangan/Investasi Tinggi
Daya Dukung dan Daya Tampung LH memadai
Kreteria Delineasi
Luas Wilayah
Dukungan Data Dasar
Kemudahan Pengelolaan
Kebutuhan Ruang
Jangkauan Pelayanan Pusat Kota di RDTR
Kajian Atau Rencana Terdahulu
Arahan RTRW atau RTR lebih tinggi mis : sistem pusat dimana semakin tinggi hirarki
semakin prioritas ( PKN, PKW, PKL, PPk) kawasan strategis, pola ruang permukiman
Ketersediaan Peta Dasar/ RBI 5K, CSRT, geologi dan Peta peta Kawasan Rawan
Bencana
Kawasan Risiko Tinggi Bencana, mis : pusat permukiman eksisting dan rencana, yang
berada di KRB atau historis terdampak bencana
a) dukungan infrastruktu regional utama (eksisting dan rencana) b) dukungan kebijakan
pemerintah pusat atau daerah c) bernilai investasi tinggi
Ketersediaan lahan dengan kemampuan lahan memadai bagi permukiman (analisis
potensi & limitasi lahan/ SKL/ kesesuaian lahan)
Sekitar 2.000 - 6.000 Ha (minimal area layak/sesuai terbangun 1.500 - 5.000 Ha)
Penentuan batas menggunakan Peta Dasar/RBI 5K, atau CSRT (mis: as jalan,
sungai,dll)
Menggunakan batas yang jelas dan mudah didefinisikan, mis: Batas Admin Desa/Kel,
Batas Fisik (sungai, jalan,dll), batas ekologi/ DAS, Batas Status Kws Hutan, dll
Mencukupi kebutuhan ruang sesuai proyeksi jumlah penduduk RTRW/RDTR 20 thn ke
depan/proyeksi penduduk dari bangkitan aktivitas utama, dengan memperhatikan kws
limitasi spt: gambut berfungsi lindung, LBS/LP2B/Daerah Irigasi Teknis, Kws Hutan,dll
Misal radius 5-10 Km, atau waktu tempuh 10-15 Menit
Mempertimbangkan delineasi Masterplan, RDTR lama, dll
KRITERIA LOKASI
Dasar Hukum/Kesesuaian Tata Ruang
32
Parameter
• Arahan Presiden
• Arahan Provinsi
• Tercantum dalam
Peraturan atau Inpres
• Tercantum dalam
RPJMN/RPJMD/RTRWN/
RTRWP
Nama Kecamatan Struktur Ruang Skor Kawasan Strategis Skor Jumlah Rank
Seruyan Hilir
PKL Kuala
Pembuang
100
KSP DAS Seruyan 80
280 T
KSN Tanjung Putting 100
PPK Pematang
Panjang
40
KSP Kawasan Unggulan
Agropolitan
80
240 S
KSK Kawasan Segintung 60
KSK Perkotaan Kuala Pembuang 60
Seruyan Hilir Timur
PKL Kuala
Pembuang
100KSP DAS Seruyan 80 180 S
Danau Sembuluh
PPK Telaga
Pulang
40
KSP DAS Seruyan 80
340 T
KSN Tanjung Putting 100
KSK Danau Sembuluh 60
KSK Sembuluh 60
Seruyan Raya PPK Selunuk 40KSP DAS Seruyan 80 80 R
Hanau
PKL-p Pembuang
Hulu
60
KSN Tanjung Putting 100
300 T
KSP DAS Seruyan 80
KSK Kawasan Perdagangan,
Perkebunan Kelapa Sawit
60
Danau Seluluk PPK Asam Baru 40KSP DAS Seruyan 80 80 R
Seruyan Tengah
PKL-p Rantau
Hulut
60KSP DAS Seruyan 80 120 R
Batu Ampar PPK Sandul 40KSP DAS Seruyan 80 120 R
Seruyan Hulu -
KSN Heart of Borneo 100
180 S
KSP DAS Seruyan 80
Suling Tambun - KSP DAS Seruyan 80 80 R
Ranking :
Rendah : < 120
Sedang : 121 – 250
Tinggi : > 250
Pusat Pelayanan dengan
Rank Tinggi :
1. Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Kecamatan Danau
Sembuluh; dan
3. Kecamatan Hanau.
KRITERIA LOKASI
Dukungan Data Dasar
36
Parameter
• Tersedianya peta dasar
(belum tersedia di seluruh
Kecamatan)
• Tersedianya peta CSRT
No Kecamatan
Luas
Wilayah
Luas Yang
Tercover
Presentase Rank
1 Seruyan Hilir 348613.2 297876.5 85.45 T
2
Seruyan Hilir
Timur
215537.6 210101.98 97.48 T
3 Danau Sembuluh 80044.79 10307.07 12.88 R
4 Seruyan Raya 56795.14 32671.39 57.52 S
5 Hanau 67888.96 9523.63 14.03 R
6 Danau Seluluk 79047.13 79047.03 100.00 T
7 Seruyan Tengah 175400.7 103076.1 58.77 S
8 Batu Ampar 71839.15 71839.18 100.00 T
9 Seruyan Hulu 297860.6 181996.22 61.10 R
10 Suling Tambun 160088.8 156081.75 97.50 T
Luasan Tercover CSRT di Kabupaten Seruyan
26%
18%
1%
3%
1%
7%
9%
6%
16%
13%
Luas Wilayah Tercover CSRT
Seruyan Hilir
Seruyan Hilir Timur
Danau Sembuluh
Seruyan Raya
Hanau
Danau Seluluk
Seruyan Tengah
Batu Ampar
Seruyan Hulu
Suling Tambun
Ketersediaan Peta Dasar Rank
Tinggi :
1. Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Kecamatan Seruyan Hilir
Timur;
3. Kecamatan Danau Seluluk;
4. Kecamatan Batu Ampar; dan
5. Kecamatan Suling Tambun.
Ranking :
Rendah : 12,88-41,95
Sedang : 42,95-72,02
Tinggi : 73,02-102,15
KRITERIA PENENTUAN DELINEASI
Limitasi Pengembangan kawasan
35
Parameter
• Status Kawasan Hutan Lindung
• Kondisi Kebencanaan
Sumber : KLHK Tahun 2012
Nama
Kecamatan
Kawasan Hutan Lindung
(Ha)
Persen
Seruyan Hulu 14.253,53 56
Suling Tambun 11.211,95 44
Total 25.465,48
Luas Kawasan Hutan Lindung
KRB Gempabumi KRB Tanah Longsor
KRB Gerakan
Tanah
KRB Banjir
KRB Gelombang
Ekstrim
KRB Kebakaran
Hutan
No Kecamatan Skor Integrasi Rank
1 Seruyan Hilir 100 T
2 Seruyan Hilir Timur 100 T
3 Danau Sembuluh 100 T
4 Seruyan Raya 80 S
5 Hanau 100 T
6 Danau Seluluk 100 T
7 Seruyan Tengah 80 S
8 Batu Ampar 80 S
9 Seruyan Hulu 60 R
10 Suling Tambun 60 R
Kabupaten Seruyan
KRITERIA LOKASI
Peluang Pengembangan/Investasi Tinggi
34
Parameter
• Dukungan infrastruktur regional utama
(eksisting dan rencana)
• Kebijakan khusus pemerintah dan /atau
daerah (PSN, RPJMN, Direktif)
• Bernilai investasi tinggi
Ranking :
Rendah : 60
Sedang : 80
Tinggi : 100
Terintegrasi Infrastruktur Tinggi :
1. Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
3. Kecamatan Danau Sembuluh;
4. Kecamatan Hanau; dan
5. Kecamatan Danau Seluluk.
37
Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2021
Rekapitulasi dengan Rank Tinggi :
1. Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Kecamatan Danau Sembuluh; dan
3. Kecamatan Hanau.
KRITERIA LOKASI
Rekapitulasi
N
o
Nama
Kecamatan
Kebijakan
Skor
Infrastruktur
Skor Limitasi
Pengembangan
Kawasan
Skor Data
Dasar
Total Rank
Struktur Ruang Skor
1 Seruyan Hilir
PKL Kuala Pembuang 280
100 0 85,45
464,45 T
PPK Pematang Panjang 240 425,45 T
2
Seruyan Hilir
Timur
PKL Kuala Pembuang 180 100 0 97,8 277,8 R
3
Danau
Sembuluh
PPK Telaga Pulang 340 100 0 12,88 452,88 T
4 Seruyan Raya PPK Selunuk 80 80 57,52 217,52 R
5 Hanau PKL-p Pembuang Hulu 300 100 0 14,03 414,03 T
6 Danau Seluluk PPK Asam Baru 80 100 0 100,00 280 R
7 Seruyan Tengah PKL-p Rantau Hulut 120 80 0 58,77 258,77 R
8 Batu Ampar PPK Sandul 120 80 0 100,00 300 S
9 Seruyan Hulu - 180 60 56 61,10 357,1 S
10 Suling Tambun - 80 60 44 97,50 281,50 R
Ranking :
Rendah : 217,52-299.83
Sedang : 300.83-383,14
Tinggi : 384,14-466,45
1. Dekat dari pusat wilayah perkotaan
2. Terdapat Fasilitas yang sudah cukup,
kantor pemerintahan kabupaten,
rumah sakit, kantor pertahanan
keamanan dan terdapat pelabuhan
3. Pengembangan Kawasan Strategis
Kabupaten sebagai Kawasan terpadu
industri, pelabuhan, petikemas, dan
pergudangan serta simpul
transportasi darat, laut dan udara.
KSK Sagintung
1. Area gambut yg hampir menutup
seluruh deliniasi
2. Terdapat potensi bencana kebakaran
gambut cukup luas
3. Rawan bencana gelombang ekstrim
dan abrasi, gempa bumi, gerakan
tanah dan banjir
KRITERIA PENENTUAN DELINEASI
Luas
38
Luas 5.057,59 ha
Parameter
• Memiliki luas area 2000-5000 ha
(dengan luas lahan terbangun 1500-
2000 ha)
1. Terjadi pertumbuhan
permukiman
2. Dekat dengan pusat kota atau
pemerintahan kabupaten
seruyan
3. Terdapat area gambut yg cukup
luas
4. Pengembangan agropolitan,
pusat industri, pusat
pengembangan perikanan
perairan umum dan perikanan
budidaya air tawar, dan
perkebunan dan kehutanan,
PKL-p Pembuang Hulu
1. Terdapat potensi bencana
kebakaran hutan
2. Kawasan rawan bencana
longsor, gempa bumi, banjir dan
kebakaran
ALTERNATIF DELINEASI
DELINEASI 2
39
Luas 4.464,86 ha
05 Rencana
Pelaksanaan Kegiatan
WAKTU MEI JUNI
TAHAPAN
TARGET/
OUTPUT
Persiapan
PELAPORAN
DAN
DOKUMEN
Laporan
Pendahuluan
Laporan Antara Laporan Akhir
1. Jadwal dan Rencana
Kerja
2. Data-data sekunder
instansi daerah dan
pusat
1. BA Penjaringan Isu
KLHS
2. Hasil Survey Data
Primer
3. Hasil Survey Toponimi
1. BA KP 1 RDTR
2. BA KP 1 KLHS
3. BA Identifikasi KRP
KLHS
4. BA BIG Peta Dasar
5. Masukan terhadap
Konsep Rencana
Struktur Ruang dan
Pola Ruang
6. BA BIG Peta Dasar
FGD, RAPAT
KOORDINASI,
DAN
KONSULTASI
PUBLIK
1. Pembahasan Lap.
Pendahuluan
(Pusat)
2. FGD Pusat 1 –
Diskusi Pakar
3. Kunjungan
Lapangan ke 2
(Pemetaan Dasar)
1. Konsultasi Publik 1
2. Asistensi BIG II – Peta
Dasar
1. Pembahasan Indikasi
Program, Sub BWP
Prioritas, dan Muatan
PZ
2. BA 6 Muatan Baseline
1. Pembahasan Hasil
Analisis Kebijakan,
Rencana, dan Program
KLHS
2. Masukan Perbaikan
Rencana Struktur dan
Pola Ruang
3. BA Rekomendasi
Alternatif KLHS
1. Konsultasi Publik 2
2. FGD Pusat 2
1. Rekomendasi
Perbaikan Dokumen
KLHS
2. BA BIG Peta Rencana
3. BA KP 2 RDTR
4. BA KP 2 KLHS
1. Kesepakatan Muatan
RDTR dan PZ dalam
Ranperda
2. BA Pengintegrasian
KLHS
3. BA Penjaminan Kualitas
KLHS
4. SK Rekomgub
5. Validasi KLHS
6. Pemasukan Loket
Persub
Surat Persetujuan
Substansi Menteri
1. Pembahasan Linsek*
2. Uji Titik*
Materi Teknis,
Album Peta,
Ringkasan
Eksekutif,
RAPERKADA,
Visualisasi 3D
1. Delineasi BWP
2. Isu-isu Strategis KLHS
3. BA Delinesi BWP
4. BA Tim teknis
daerah
5. SK Pokja KLHS
6. BA Komitmen
Daerah
Kunjungan Lapangan
dan Koordinasi Awal
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Konsep dan Rencana
Pengolahan Dan Analisis Data
Finalisasi Konsep Rencana, Legal
Drafting, & Dokumen KLHS
1. FGD Daerah 1
2. Kunjungan
Lapangan ke 3
Pemetaan Peta Dasar
Ketentuan PZ
Buku KLHS
41
RENCANA PELAKSANAAN
KEGIATAN
JADWAL PENUGASAN TENAGA
AHLI
42
No Jabatan
Waktu Pelaksanaan
Orang
Bulan
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Ahli Perencanaan
Wilayah dan
Kota/Planologi (Team
Leader)
7 Bulan
2 Ahli Arsitek/Perancangan
Kota 5 Bulan
3 Ahli Kartografi/ GIS/
Pemetaan
7 Bulan
4 Ahli Ekonomi Wilayah/
Ekonomi Pembangunan
4 Bulan
5 Ahli Sarana dan
Prasarana Wilayah 4 Bulan
6 Ahli Geologi
(Kebencanaan)/ Ilmu
Tanah
4 Bulan
7 Ahli Hidrologi 4 Bulan
8 Ahli Lingkungan 7 Bulan
9 Ahli Hukum/ Agraria 3 Bulan
No Jabatan
Orang
Bulan
1 Asisten Kartografi/ GIS 7 Bulan
2 Asisten Perencana
Wilayah Kota 7 Bulan
3 Asisten Ahli Lingkungan 7 Bulan
4 Desainer Grafis/
Multimedia
2 Bulan
tata ruang pintu masuk terbaik bagi investasi
menuju negeri makmur, adil dan sejahtera
Terima Kasih
@DitjenTataRuang @DitjenTaru /DitjenTataRuang
Ditjen Tata Ruang tataruang.atrbpn.go.id/ gistaru.atrbpn.go.id/rtronline

More Related Content

What's hot

Karakteristik lahan rawa
Karakteristik lahan rawaKarakteristik lahan rawa
Karakteristik lahan rawaBoaz Salosa
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)afifsalim12
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasitafqr
 
Peraturan ttg penilaian amdal 1113
Peraturan ttg penilaian amdal 1113Peraturan ttg penilaian amdal 1113
Peraturan ttg penilaian amdal 1113Wahyu Yuns
 
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangrove
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangroveHubungan keterkaitan ekosistem_mangrove
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangrovehar tati
 
LAPORAN KP Ihsan FINAL
LAPORAN  KP Ihsan FINALLAPORAN  KP Ihsan FINAL
LAPORAN KP Ihsan FINALIhsan Pambudi
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...bramantiyo marjuki
 
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiPengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiWillem Sidharno
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 

What's hot (20)

Karakteristik lahan rawa
Karakteristik lahan rawaKarakteristik lahan rawa
Karakteristik lahan rawa
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)
Pengukuran Hidrografi (Dimas bayu)
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasi
 
Peraturan ttg penilaian amdal 1113
Peraturan ttg penilaian amdal 1113Peraturan ttg penilaian amdal 1113
Peraturan ttg penilaian amdal 1113
 
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangrove
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangroveHubungan keterkaitan ekosistem_mangrove
Hubungan keterkaitan ekosistem_mangrove
 
LAPORAN KP Ihsan FINAL
LAPORAN  KP Ihsan FINALLAPORAN  KP Ihsan FINAL
LAPORAN KP Ihsan FINAL
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
 
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion IndonesiaRancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
Rancangan Kep Menteri LHK tentang Wilayah Ekoregion Indonesia
 
Bps bab 2
Bps bab 2Bps bab 2
Bps bab 2
 
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN  KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
PENERAPAN TEKNIK PEROLEHAN DATA TUTUPAN KANOPI (CANOPY COVER) MENGGUNAKAN PE...
 
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungaiPengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
Pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 

Similar to 1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf

Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten TPRP Strategic Partner
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxCiciDamayanti10
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxaci21345
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
pengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxpengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxssusera3eeca
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaDanang Abrori
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptxsutrisno831
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxBidang P3NP DPMPTSP Kota Madiun
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfsinkronisasikalsul
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfApriadi Budi
 
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAPERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAjoihot
 
Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012rizkiriki12
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...noorekasari
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdfssuser1681ec
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031Deki Zulkarnain
 

Similar to 1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf (20)

Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
pengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxpengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptx
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggala
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptxPENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM OSS.pptx
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
 
RDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdfRDTR Labang dsk.pdf
RDTR Labang dsk.pdf
 
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAPERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
 
Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012Perda no 20 thn 2012
Perda no 20 thn 2012
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
 

Recently uploaded

medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdf
medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdfmedium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdf
medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdfHeri Wiyono
 
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)hendriko8
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.aldreyuda
 
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfnimrodnapitu
 
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptSUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptwartonowartono11
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfTsabitpattipeilohy
 
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...MichaelBluer
 

Recently uploaded (7)

medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdf
medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdfmedium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdf
medium.com-Mengenal Ikatan Supervisi Nasional ISPI Nasional.pdf
 
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
 
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
 
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptSUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
 
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
 

1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf

  • 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG DIREKTORAT BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II Konsolidasi Awal TAHUN ANGGARAN 2021 PENYUSUNAN RDTR DI KABUPATEN LUWU TIMUR
  • 2. 01 Pendahuluan 02 Tinjauan Kebijakan 03 04 Profil Wilayah Delineasi Wilayah Perencanaan 05 Rencana Pelaksanaan Kegiatan
  • 4. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG 4 Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. “ ” Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Seruyan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 3, Pasal 20 dan 23 ayat 2, Pasal 26 dan Pasal 37 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 2, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 Amanat penyusunan RDTR Kabupaten Seruyan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
  • 5. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional Ada 11 klaster pembahasan, yang sangat relevan dengan RTDR : Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan (Ruang) PP Turunan yang perlu menjadi perhatian antara lain : • PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah • PP 12/2021 tentang Perubahan Atas PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002tentang Bangunan Gedung • PP 20/ 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar • PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah • Dst  PP 24/2018 tentang Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission  Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha • RDTR akan membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan, investor tidak perlu harus mendatangi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin tersebut • Perlu penyediaan RDTR OSS • Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis bagi daerah potensial tujuan investasi • Perlu adjustment, transformasi atau penyesuaian lainnya dari konsep sebelumnya PENDAHULUAN RDTR DAN REFORMASI PERIZINAN 5
  • 6. Pemerintah Kabupaten Seruyan • Akomodasi dan representasi kepentingan masyarakat setempat • Potensi dan permasalahan setempat : fisik, sosial, ekonomi • Kapasitas regulasi, kelembagaan dan SDM eksisting Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Supervisi teknis, menjaga aspek normatif dan teknokratis • Menjalankan amanat UU Cipta Kerja dan PP serta peraturan turunan lainnya • Memberikan bantuan teknis ke Pemkab Seruyan  Dokumen memenuhi kaidah normatif, teknokratis & akomodatif terhadap aspirasi stakeholder daerah  Dokumen untuk perizinan dan kemudahan berusaha & melindungi dari bahaya bencana  Dokumen teknokratis & operasional di tingkat praktek sebagai produk kebijakan publik  Kompatibel dengan sistem OSS & didukung oleh kapasitas regulasi dan kelembagaan setempat  Dokumen untuk perizinan dan kemudahan berusaha & menjaga keunikan lokal  Kompatibel dengan sistem OSS & didukung oleh kapasitas teknis dari SDM setempat Dan lainnya Bagaimana RDTR Seruyan Harus Disusun? Konsultan harus memiliki kapasitas dan mampu menjalankan pendekatan : 1. Pemahaman atas sistem regulasi terkait UU Cipta Kerja, kemudahan berusaha, reformasi perizinan, OSS 2. Pengembangan kebijakan publik 3. Teknis penyusunan RDTR sesuai dengan NSPK dari KemenATR (teknokratik) 4. Kemampuan advokasi, untuk membangun awareness di daerah, penerimaan stakeholder di daerah dan capacity building 5. Kemampuan advokasi, koordinasi dan komunikasi untuk membangun engagement antara KemenATR dan Pemkab Seruyan 6. Kemampuan untuk mempromosikan produk RDTR yang sedang disusun ke stakeholder setempat PENDAHULUAN PENDEKATAN TEKNIS 6
  • 7. PENDAHULUAN MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 7 Sebagai bahan yang menjadi landasan spasial pembangunan melalui penyusunan RDTR sebagai dasar pemberian izin dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang MAKSUD Membantu Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam Penyusunan Materi Teknis RDTR Kabupaten Seruyan 1. Tersedianya materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR Kawasan Perkotaan yang siap menuju proses persetujuan substansi; 2. Tersedianya Raperkada RDTR Kawasan Perkotaan; 3. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000; dan 4. Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. TUJUAN SASARAN
  • 8. PENDAHULUAN RUANG LINGKUP KAWASAN Ruang lingkup wilayah pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang berada di Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ± 16.404 Km2 atau ± 1.670.040,76 Ha yaitu 11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah. 8 Kabupaten Seruyan Prov Kalimantan Tengah Secara administrasi Wilayah Kabupaten Seruyan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 97 desa dan 3 kelurahan dengan batas wilayah : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawai (Prov. Kalimantan Barat) • Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur (Prov. Kalimantan Tengah); • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau (Prov. Kalimantan Tengah).
  • 10. TINJAUAN KEBIJAKAN RTR PULAU KALIMANTAN (PP No. 3 Tahun 2012 ) Rencana Pola Ruang Ruang 1. Kawasan Hutan Gambut; 2. Kawasan Danau Cembulu dan Danau Sembuluh ; 3. Taman Nasional Tanjung Puting; 4. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada suaka margasatwa, cagar alam, dan taman nasional pada Taman Nasional Tanjung Puting; 5. Hutan Bakau 6. Kawasan rawan bencana alam geologi pada kawasan rawan gerakan tanah; 7. kawasan imbuhan air tanah; 8. kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri pengolahan ; 9. Pengembangan kegiatan perikanan budi daya 10. Pertambangan Batu bara dan Mineral Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air • Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah cekungan air tanah. CAT Lintas Provinsi CAT Palangkaraya Banjarmasin; dan • Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi pasang surut; 10
  • 11. Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata Kawasan Periwisata Unggulan (Daya Tarik Wisata Unggulan) di Pulau Kalimantan: 1. Taman Nasional Kayan Mentarang 2. Kepulauan Derawan-Sangalaki 3. Long Bagun-Melak dskt 4. Kota Bangun-Tanjung Isuy dskt 5. Sangkulirang 6. Taman Nasional Kutai 7. Loksado 8. Taman Nasional Sebangau 9. Taman Nasional Tanjung Putting 10.Taman Nasional Danau Sentarum 11.Taman Nasional Betung Kerihun 12.Sambas dan sekitarnya PKN sebagai pusat pengembangan pariwisata dan gerbang utama wisatawan Keterkaitan antar kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan Pintu utama wisatawan 11 Bandara Supadio Bandara Tjilik Riwut Bandara Syamsuddin Noor Bandara Sepinggan Bandara Juwata Pengembangan Kawasan Ekowisata Hutan Tropis Basah Dan Budaya TINJAUAN KEBIJAKAN RTR PULAU KALIMANTAN (PP No. 3 Tahun 2012 ) 11
  • 12. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW Prov Kalimantan Tengah (Perda No 5 Tahun 2015) Kawasan Strategis 1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus 2. KSP Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak 3. KSP kawasan pengembangan peternakan Peternakanruminansia dan non ruminansia 4. KSP kawasan perkebunan (Kelapa Sawit, kelapa, karet, lada dan kakao 5. KSP kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Seruyan Hilir 6. KSP kawasan Strategis dari sudut kepentingan sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan 7. KSP Kawasan Strategis Heart of Borneo (HoB) 8. KSP Kawasan Strategis DAS Seruyan 9. KSP Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Tanjung Puting 12
  • 13. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW Prov Kalimantan Tengah (Perda No 5 Tahun 2015) Sistem Jaringan Transportasi Udara Bandara Pengumpan : Haji Asan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian KualaPembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut Sistem Jaringan Transportasi Laut Tatanan kepelabuhan pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpul : Pelabuhan Teluk Segintung, sebagai Pelabuhan pengumpan regional : Pelabuhan Kuala Pembuang dan pelabuhan perikanan : PPI Kuala Pembuang Sistem Jaringan Energi : PLTU Batubara Sistem Jaringan Pengelolaan SDA : Danau : Sembuluh. Daerah Rawa Kewenangan Pusat 3.500 ha. Daerah Rawa di Kabupaten 15.515 ha. Penangan Pantau Sungai Bakau. Instalasi pengelolaan air minum Air Baku Kuala Pembuang dan sumur bor air 9 titik. Pengendalian banjir wilayah sungai DAS Seruyan 13 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi PKL Kuala Pembuang
  • 14. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW Kab. Seruyan (Perda Kab. Seruyan No. 5 Tahun 2019) 14 Rencana Kawasan Strategis  Kawasan perkotaan Kuala Pembuang  Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan Petikemas Kawasan Segintung  Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan segitiga udaman (Tb Kubang, Tb Darap, dan Tb Manjul  Kawasan terpadu komiditi kelapa sawit  Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan Petikemas Kawasan Segintung  Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan segitiga udaman (Tb Kubang, Tb Darap, dan Tb Manjul  Kawasan terppadu komiditi kelapa sawit
  • 15. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW Kab. Seruyan (Perda Kab. Seruyan No. 5 Tahun 2019 ) 13 Rencana Sistem Pusat Pelayanan  PKL - Kuala Pembuang  PKLp - Pembuang Hulu & Rantau Pulut  PPK - Sandul, Tumbang Manjul dan Tumbang Pematang, Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam baru, Langkai  PPL- Bangkal dan Sembuluh 15
  • 16. Komponen Perencanaan RTR Pulau Kalimantan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah RTRW Kabupaten Seruyan Tujuan Penataan Ruang a. Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau kalimantan sebagai paru-paru dunia; b. Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan; c. Pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di pulau kalimantan; d. Pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan; e. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan negara malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; f. Pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air; dan g. Kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya Kalimantan. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untukmewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; Sistem Pusat Pelayanan HoB (Heart of borneo) a. PKN Palangka Raya di Kota Palangka Raya; b. PKW meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan c. PKL meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung. PKL – Kuala Pembuang PKLp - Pembuang Hulu & Rantau Pulut PPK – Sandul, Tumbang manjul dan Tumbang Pematang, Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam baru, Langkai PPL - Bangkal dan Sembuluh 16 Matriks kebijakan penataan ruang
  • 17. Komponen Perencanaan RTR Pulau Kalimantan RTRW Prov Kalimantan Tengah RTRW Kab Seruyan Rencana Kawasan Strategis Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai kota tepi air (waterfront city) -HoB -Pertanian berkelanjutan -Kawasan peternakan Ruminan-nonruminansia -Sektor Agropolitan & minapolitan Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan -DAS Seruyan • Kawasan Perkotaan Kuala Pembuang • Kawasan Terpadu Industri, Pelabuhan Petikemas Kawasan Segintung • Kawasan Tertinggal disebelah utara Kawasan segitiga udaman (Tb Kubang, Tb Darap, dan Tb Manjul • Kawasan terpadu komoditi kelapa sawit Rencana Pola Ruang Kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya • Kawasan hutan lindung seluas ±1.391.604 Ha yang letaknya tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan hutan lindung tidak terdapat di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Timur); • Hutan produksi terbatas (HPT) seluas ±3.335.571 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah; • hutan produksi tetap (HP) seluas ±3.896.706 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan • Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas ±2.258.274 Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas ±624.101.04 Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. • Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun dengan luas kurang lebih 30.788,42 hektar. • Hutan produksi tetap (HP) sebesar 357,722,32 hektar. • Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 417,924,09 hektar. • Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas kurang lebih259.384,25 hektar. 17 Matriks kebijakan penataan ruang
  • 19. Profil WIlayah KONDISI GEOGRAFIS No Kecamatan Luas (Km2) BPS RBI BIG 2018 1 Seruyan Hilir 4.659 3.486,13 2 Seruyan Hilir Timur 1.428 2.155,38 3 Danau Sembuluh 1.555 800,45 4 Seruyan Raya 869 567,95 5 Hanau 549 678,89 6 Danau Seluluk 586 790,47 7 Seruyan Tengah 1.343,32 1.754,01 8 Batu Ampar 668,68 718,39 9 Seruyan Hulu 3.262 2.978,61 10 Suling Tambun 1.484 1.600,89 Kabupaten Seruyan 16.404 15.531,16 Secara administrasi Wilayah Kabupaten Seruyan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 97 desa dan 3 kelurahan dengan batas wilayah : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawai (Prov. Kalimantan Barat) • Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur (Prov. Kalimantan Tengah); • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau (Prov. Kalimantan Tengah). Kecamatan Seruyan Hilir memiliki luas wilayah terluas yaitu 3.486,13 km2. 6 19 Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015
  • 20. Secara umum, Kabupaten Seruyan didominasi oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia 15-64 tahun, dengan komposisi terbesar berada pada usia 25 – 39 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa baik mayoritas penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, didominasi oleh kelompok umur 25 – 39 tahun. EKONOMI WILAYAH Pada tahun 2019, ada dua sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian Seruyan jika dilihat dari kontribusi/share-nya, yaitu Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dan Kategori C (Industri Pengolahan) dengan kontribusi masing-masing sebesar 35,01 persen dan 31,88 persen terhadap pembentukan PDRB Seruyan. Distribusi PDRB Kabupaten Seruyan menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Seruyan, Tahun 2020 Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Seruyan, Tahun 2020 PROFIL WILAYAH KEPENDUDUKAN 20
  • 21. PROFIL WILAYAH KONDISI FISIK  Geohidrologi  Jenis Tanah 21  Geologi Lapisan batuan di Kabupaten Seruyan di dominasi oleh jenis batuan beku dan batuan endapan lepas. Tingkat akuifer di Kabupaten Seruyan sebagian besar berada pada tingkatan rendah. Kabupaten Seruyan memiliki 24 asosiasi jenis tanah. Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2016
  • 22.  Tutupan Lahan Tutupan lahan di Kabupaten Seruyan berdasarkan peta RBI BIG Tahun 2018 didominasi oleh perkebunan kelapan sawit. PROFIL WILAYAH TUTUPAN LAHAN 22 Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2017
  • 23.  Peta Indikatif Penundaan Izin Baru PROFIL WILAYAH Kawasan Hutan 23  Peta Kawasan Hutan  Peta Kawasan Hutan Gambut Data Indikatif penundaan izin baru di dominasi oleh sebaran MOR Kawasan Sumber : BRG, Tahun 2018 Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015 Data Kawasan Hutan di dominasi oleh sebaran Kaw. TN Tanjung Putting Data Kawasan Hutan Gambut di dominasi oleh sebaran Indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut Sumber : Dinas PUPR Kab. Seruyan, Tahun 2015
  • 24. 24 PROFIL WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR Sumber : BPBD Kabupaten Seruyan, Tahun 2015 No Kecamatan Sangat Rendah (Ha) Rendah (Ha) 1 Seruyan Hilir 348.613 2 Seruyan Hilir Timur 215.537,5 3 Danau Sembuluh 80.044,79 4 Seruyan Raya 56.795,14 5 Hanau 67.888,96 6 Danau Seluluk 79.047,13 7 Seruyan Tengah 81.686,94 93.713,8 8 Batu Ampar 71.839,15 9 Seruyan Hulu 297.860,6 10 Suling Tambun 160.088,8 Kabupaten Seruyan 379.547,54 457.533,83 No Kecamatan Tinggi(Ha) Sedang (Ha) Rendah (Ha) 1 Hanau 0 46,7 0 2 Danau Seluluk 0 36,81 0 3 Seruyan Tengah 11.934,91 16.811,05 39.083,51 4 Batu Ampar 1.614,11 72,03 36,81 5 Seruyan Hulu 19.310,48 54.567,13 115.806,8 6 Suling Tambun 6.205,52 50.054,43 47.169,22 Kabupaten Seruyan 39.065,36 121.588,15 203.159,19 KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI
  • 25. 25 PROFIL WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA Sumber : PU Provinsi Kalteng, Tahun 2015 No Kecamatan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (Ha) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (Ha) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menegah (Ha) 1 Seruyan Hilir 248.698,5 99.855,38 2 Seruyan Hilir Timur 86.804,88 128.732,8 3 Danau Sembuluh 16.894,95 56.207,28 4 Seruyan Raya 1.245,48 54.567,61 5 Hanau 29.205,85 38.683,12 6 Danau Seluluk 19.424,1 59.482,02 7 Seruyan Tengah 3.939,81 171.460,8 8 Batu Ampar 27.813,22 44.025,94 9 Seruyan Hulu 242.273,9 55.586,71 10 Suling Tambun 112.663,6 47.425,16 Kabupaten Seruyan 433.026,77 1.007.952,46 103.011,87 KAWASAN RAWAN GERAKAN TANAH Kabupaten Seruyan relatif aman dari Kerawanan Gerakan Tanah
  • 26. KAWASAN RAWAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi yang terdampak diantaranya Kecamatan Seruyan Hilir seluas 2.102 Ha dan Kecamaran Seruyan Hilir Timur seluas 259 Ha. 26 PROFIL WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR Sumber : BNPB, Tahun 2021 Sumber : BPBD Kabupaten Seruyan, Tahun 2015 Nama Kecamatan Tinggi (Ha) Sedang (Ha) Rendah (Ha) Seruyan Hilir 18.562,32 139.847,88 105.004,61 Seruyan Hilir Timur 18.065,83 114.795,36 41.631,82 Danau Sembuluh 5.294,51 17.012,09 37.247,64 Seruyan Raya 0 4.959,52 4.959,52 Hanau 4.432,88 23.874,53 23.874,08 Danau Seluluk 2.087,65 6.218,92 1.325,27 Seruyan Tengah 0 628,93 0 Batu Ampar 1.167,41 6.675,91 307,41 Total 49.610,6 309.642,27 213.834,35
  • 27. KAWASAN KEBAKARAN HUTAN GAMBUT Area Hutan Gambut di Kabupaten Seruyan seluas 257.233,31 km2. Lahan gambut yang mengalami kebakaran seluas 19.028,39 km2. Kecamatan Seruyan Hilir merupakan kecamatan yang mengalami kebakaran hutan paling besar dengan luas 11.643,87 km2. 27 Keterangan Kebencanaan Kecamatan Luas (km2) Kecamatan Danau Sembuluh 116,65 Kecamatan Hanau 96,31 Kecamatan Seruyan Hilir 11.643,87 Kecamatan Seruyan Hilir Timur 7.171,56 Kecamatan Batuampar 2.233,03 Kecamatan Danau Sembuluh 24.818,54 Kecamatan Danauseluluk 4.601,09 Kecamatan Hanau 12.383,91 Kecamatan Seruyan Hilir 126.057,43 Kecamatan Seruyan Hilir Timur 68.110,92 257.233,31 Total Kebakaran Tidak Terbakar PROFIL WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA Berdasarkan Inarisk Kabupaten Seruyan mempunyai tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan sedang sampai tinggi, seluas 961.395 Ha. Kabupaten Seruyan terdapat sebaran Kanal yang bertujuan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Sumber : BRG, Tahun 2018
  • 28. Untuk kawasan bagian selatan Seruyan yang mencakup Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, dominasi tutupan lahan berupa pertanian, terutama padi dan pisang kepok. Selebihnya adalah sektor penangkapan ikan oleh nelayan Kuala Pembuang Wilayah bagian Tengah yang meliputi Kecamatan Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Asam Baru, dan Batu Ampar, lebih didominasi dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit Bagian Utara yang mencakup Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Suling Tambun, lebih banyak terdapat perkebunan karet, rotan serta kopi POTENSI KABUPATEN SERUYAN 28
  • 29. 29 Sektor Pariwisata pada Kabupaten Seruyan memiliki keberagaman yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah yang sangat potensial. Berikut adalah sektor pariwisata yang terdapat di kabupaten Seruyan. Taman Nasional Tanjung Puting Taman Nasional Bukit Raya Air Terjun Seruyan Wisata Budaya Pesta Tiwah Pantai Gosong Buaya Sadung dan Sempudu Seruyan Danau Sembulu POTENSI KABUPATEN SERUYAN PARIWISATA
  • 31. 21 Kriteria Lokasi dan Deliniasi Kriteria Lokasi dan Deliniasi Penyusunan RDTR Kriteria Lokasi Dasar Hukum/Kesesuaian Tata Ruang Dukungan Data Dasar Mendukung Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Peluang Pengembangan/Investasi Tinggi Daya Dukung dan Daya Tampung LH memadai Kreteria Delineasi Luas Wilayah Dukungan Data Dasar Kemudahan Pengelolaan Kebutuhan Ruang Jangkauan Pelayanan Pusat Kota di RDTR Kajian Atau Rencana Terdahulu Arahan RTRW atau RTR lebih tinggi mis : sistem pusat dimana semakin tinggi hirarki semakin prioritas ( PKN, PKW, PKL, PPk) kawasan strategis, pola ruang permukiman Ketersediaan Peta Dasar/ RBI 5K, CSRT, geologi dan Peta peta Kawasan Rawan Bencana Kawasan Risiko Tinggi Bencana, mis : pusat permukiman eksisting dan rencana, yang berada di KRB atau historis terdampak bencana a) dukungan infrastruktu regional utama (eksisting dan rencana) b) dukungan kebijakan pemerintah pusat atau daerah c) bernilai investasi tinggi Ketersediaan lahan dengan kemampuan lahan memadai bagi permukiman (analisis potensi & limitasi lahan/ SKL/ kesesuaian lahan) Sekitar 2.000 - 6.000 Ha (minimal area layak/sesuai terbangun 1.500 - 5.000 Ha) Penentuan batas menggunakan Peta Dasar/RBI 5K, atau CSRT (mis: as jalan, sungai,dll) Menggunakan batas yang jelas dan mudah didefinisikan, mis: Batas Admin Desa/Kel, Batas Fisik (sungai, jalan,dll), batas ekologi/ DAS, Batas Status Kws Hutan, dll Mencukupi kebutuhan ruang sesuai proyeksi jumlah penduduk RTRW/RDTR 20 thn ke depan/proyeksi penduduk dari bangkitan aktivitas utama, dengan memperhatikan kws limitasi spt: gambut berfungsi lindung, LBS/LP2B/Daerah Irigasi Teknis, Kws Hutan,dll Misal radius 5-10 Km, atau waktu tempuh 10-15 Menit Mempertimbangkan delineasi Masterplan, RDTR lama, dll
  • 32. KRITERIA LOKASI Dasar Hukum/Kesesuaian Tata Ruang 32 Parameter • Arahan Presiden • Arahan Provinsi • Tercantum dalam Peraturan atau Inpres • Tercantum dalam RPJMN/RPJMD/RTRWN/ RTRWP Nama Kecamatan Struktur Ruang Skor Kawasan Strategis Skor Jumlah Rank Seruyan Hilir PKL Kuala Pembuang 100 KSP DAS Seruyan 80 280 T KSN Tanjung Putting 100 PPK Pematang Panjang 40 KSP Kawasan Unggulan Agropolitan 80 240 S KSK Kawasan Segintung 60 KSK Perkotaan Kuala Pembuang 60 Seruyan Hilir Timur PKL Kuala Pembuang 100KSP DAS Seruyan 80 180 S Danau Sembuluh PPK Telaga Pulang 40 KSP DAS Seruyan 80 340 T KSN Tanjung Putting 100 KSK Danau Sembuluh 60 KSK Sembuluh 60 Seruyan Raya PPK Selunuk 40KSP DAS Seruyan 80 80 R Hanau PKL-p Pembuang Hulu 60 KSN Tanjung Putting 100 300 T KSP DAS Seruyan 80 KSK Kawasan Perdagangan, Perkebunan Kelapa Sawit 60 Danau Seluluk PPK Asam Baru 40KSP DAS Seruyan 80 80 R Seruyan Tengah PKL-p Rantau Hulut 60KSP DAS Seruyan 80 120 R Batu Ampar PPK Sandul 40KSP DAS Seruyan 80 120 R Seruyan Hulu - KSN Heart of Borneo 100 180 S KSP DAS Seruyan 80 Suling Tambun - KSP DAS Seruyan 80 80 R Ranking : Rendah : < 120 Sedang : 121 – 250 Tinggi : > 250 Pusat Pelayanan dengan Rank Tinggi : 1. Kecamatan Seruyan Hilir; 2. Kecamatan Danau Sembuluh; dan 3. Kecamatan Hanau.
  • 33. KRITERIA LOKASI Dukungan Data Dasar 36 Parameter • Tersedianya peta dasar (belum tersedia di seluruh Kecamatan) • Tersedianya peta CSRT No Kecamatan Luas Wilayah Luas Yang Tercover Presentase Rank 1 Seruyan Hilir 348613.2 297876.5 85.45 T 2 Seruyan Hilir Timur 215537.6 210101.98 97.48 T 3 Danau Sembuluh 80044.79 10307.07 12.88 R 4 Seruyan Raya 56795.14 32671.39 57.52 S 5 Hanau 67888.96 9523.63 14.03 R 6 Danau Seluluk 79047.13 79047.03 100.00 T 7 Seruyan Tengah 175400.7 103076.1 58.77 S 8 Batu Ampar 71839.15 71839.18 100.00 T 9 Seruyan Hulu 297860.6 181996.22 61.10 R 10 Suling Tambun 160088.8 156081.75 97.50 T Luasan Tercover CSRT di Kabupaten Seruyan 26% 18% 1% 3% 1% 7% 9% 6% 16% 13% Luas Wilayah Tercover CSRT Seruyan Hilir Seruyan Hilir Timur Danau Sembuluh Seruyan Raya Hanau Danau Seluluk Seruyan Tengah Batu Ampar Seruyan Hulu Suling Tambun Ketersediaan Peta Dasar Rank Tinggi : 1. Kecamatan Seruyan Hilir; 2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur; 3. Kecamatan Danau Seluluk; 4. Kecamatan Batu Ampar; dan 5. Kecamatan Suling Tambun. Ranking : Rendah : 12,88-41,95 Sedang : 42,95-72,02 Tinggi : 73,02-102,15
  • 34. KRITERIA PENENTUAN DELINEASI Limitasi Pengembangan kawasan 35 Parameter • Status Kawasan Hutan Lindung • Kondisi Kebencanaan Sumber : KLHK Tahun 2012 Nama Kecamatan Kawasan Hutan Lindung (Ha) Persen Seruyan Hulu 14.253,53 56 Suling Tambun 11.211,95 44 Total 25.465,48 Luas Kawasan Hutan Lindung KRB Gempabumi KRB Tanah Longsor KRB Gerakan Tanah KRB Banjir KRB Gelombang Ekstrim KRB Kebakaran Hutan
  • 35. No Kecamatan Skor Integrasi Rank 1 Seruyan Hilir 100 T 2 Seruyan Hilir Timur 100 T 3 Danau Sembuluh 100 T 4 Seruyan Raya 80 S 5 Hanau 100 T 6 Danau Seluluk 100 T 7 Seruyan Tengah 80 S 8 Batu Ampar 80 S 9 Seruyan Hulu 60 R 10 Suling Tambun 60 R Kabupaten Seruyan KRITERIA LOKASI Peluang Pengembangan/Investasi Tinggi 34 Parameter • Dukungan infrastruktur regional utama (eksisting dan rencana) • Kebijakan khusus pemerintah dan /atau daerah (PSN, RPJMN, Direktif) • Bernilai investasi tinggi Ranking : Rendah : 60 Sedang : 80 Tinggi : 100 Terintegrasi Infrastruktur Tinggi : 1. Kecamatan Seruyan Hilir; 2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur; 3. Kecamatan Danau Sembuluh; 4. Kecamatan Hanau; dan 5. Kecamatan Danau Seluluk.
  • 36. 37 Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2021 Rekapitulasi dengan Rank Tinggi : 1. Kecamatan Seruyan Hilir; 2. Kecamatan Danau Sembuluh; dan 3. Kecamatan Hanau. KRITERIA LOKASI Rekapitulasi N o Nama Kecamatan Kebijakan Skor Infrastruktur Skor Limitasi Pengembangan Kawasan Skor Data Dasar Total Rank Struktur Ruang Skor 1 Seruyan Hilir PKL Kuala Pembuang 280 100 0 85,45 464,45 T PPK Pematang Panjang 240 425,45 T 2 Seruyan Hilir Timur PKL Kuala Pembuang 180 100 0 97,8 277,8 R 3 Danau Sembuluh PPK Telaga Pulang 340 100 0 12,88 452,88 T 4 Seruyan Raya PPK Selunuk 80 80 57,52 217,52 R 5 Hanau PKL-p Pembuang Hulu 300 100 0 14,03 414,03 T 6 Danau Seluluk PPK Asam Baru 80 100 0 100,00 280 R 7 Seruyan Tengah PKL-p Rantau Hulut 120 80 0 58,77 258,77 R 8 Batu Ampar PPK Sandul 120 80 0 100,00 300 S 9 Seruyan Hulu - 180 60 56 61,10 357,1 S 10 Suling Tambun - 80 60 44 97,50 281,50 R Ranking : Rendah : 217,52-299.83 Sedang : 300.83-383,14 Tinggi : 384,14-466,45
  • 37. 1. Dekat dari pusat wilayah perkotaan 2. Terdapat Fasilitas yang sudah cukup, kantor pemerintahan kabupaten, rumah sakit, kantor pertahanan keamanan dan terdapat pelabuhan 3. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai Kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas, dan pergudangan serta simpul transportasi darat, laut dan udara. KSK Sagintung 1. Area gambut yg hampir menutup seluruh deliniasi 2. Terdapat potensi bencana kebakaran gambut cukup luas 3. Rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, gerakan tanah dan banjir KRITERIA PENENTUAN DELINEASI Luas 38 Luas 5.057,59 ha Parameter • Memiliki luas area 2000-5000 ha (dengan luas lahan terbangun 1500- 2000 ha)
  • 38. 1. Terjadi pertumbuhan permukiman 2. Dekat dengan pusat kota atau pemerintahan kabupaten seruyan 3. Terdapat area gambut yg cukup luas 4. Pengembangan agropolitan, pusat industri, pusat pengembangan perikanan perairan umum dan perikanan budidaya air tawar, dan perkebunan dan kehutanan, PKL-p Pembuang Hulu 1. Terdapat potensi bencana kebakaran hutan 2. Kawasan rawan bencana longsor, gempa bumi, banjir dan kebakaran ALTERNATIF DELINEASI DELINEASI 2 39 Luas 4.464,86 ha
  • 40. WAKTU MEI JUNI TAHAPAN TARGET/ OUTPUT Persiapan PELAPORAN DAN DOKUMEN Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir 1. Jadwal dan Rencana Kerja 2. Data-data sekunder instansi daerah dan pusat 1. BA Penjaringan Isu KLHS 2. Hasil Survey Data Primer 3. Hasil Survey Toponimi 1. BA KP 1 RDTR 2. BA KP 1 KLHS 3. BA Identifikasi KRP KLHS 4. BA BIG Peta Dasar 5. Masukan terhadap Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang 6. BA BIG Peta Dasar FGD, RAPAT KOORDINASI, DAN KONSULTASI PUBLIK 1. Pembahasan Lap. Pendahuluan (Pusat) 2. FGD Pusat 1 – Diskusi Pakar 3. Kunjungan Lapangan ke 2 (Pemetaan Dasar) 1. Konsultasi Publik 1 2. Asistensi BIG II – Peta Dasar 1. Pembahasan Indikasi Program, Sub BWP Prioritas, dan Muatan PZ 2. BA 6 Muatan Baseline 1. Pembahasan Hasil Analisis Kebijakan, Rencana, dan Program KLHS 2. Masukan Perbaikan Rencana Struktur dan Pola Ruang 3. BA Rekomendasi Alternatif KLHS 1. Konsultasi Publik 2 2. FGD Pusat 2 1. Rekomendasi Perbaikan Dokumen KLHS 2. BA BIG Peta Rencana 3. BA KP 2 RDTR 4. BA KP 2 KLHS 1. Kesepakatan Muatan RDTR dan PZ dalam Ranperda 2. BA Pengintegrasian KLHS 3. BA Penjaminan Kualitas KLHS 4. SK Rekomgub 5. Validasi KLHS 6. Pemasukan Loket Persub Surat Persetujuan Substansi Menteri 1. Pembahasan Linsek* 2. Uji Titik* Materi Teknis, Album Peta, Ringkasan Eksekutif, RAPERKADA, Visualisasi 3D 1. Delineasi BWP 2. Isu-isu Strategis KLHS 3. BA Delinesi BWP 4. BA Tim teknis daerah 5. SK Pokja KLHS 6. BA Komitmen Daerah Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Awal JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Konsep dan Rencana Pengolahan Dan Analisis Data Finalisasi Konsep Rencana, Legal Drafting, & Dokumen KLHS 1. FGD Daerah 1 2. Kunjungan Lapangan ke 3 Pemetaan Peta Dasar Ketentuan PZ Buku KLHS 41 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 41. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 42 No Jabatan Waktu Pelaksanaan Orang Bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi (Team Leader) 7 Bulan 2 Ahli Arsitek/Perancangan Kota 5 Bulan 3 Ahli Kartografi/ GIS/ Pemetaan 7 Bulan 4 Ahli Ekonomi Wilayah/ Ekonomi Pembangunan 4 Bulan 5 Ahli Sarana dan Prasarana Wilayah 4 Bulan 6 Ahli Geologi (Kebencanaan)/ Ilmu Tanah 4 Bulan 7 Ahli Hidrologi 4 Bulan 8 Ahli Lingkungan 7 Bulan 9 Ahli Hukum/ Agraria 3 Bulan No Jabatan Orang Bulan 1 Asisten Kartografi/ GIS 7 Bulan 2 Asisten Perencana Wilayah Kota 7 Bulan 3 Asisten Ahli Lingkungan 7 Bulan 4 Desainer Grafis/ Multimedia 2 Bulan
  • 42. tata ruang pintu masuk terbaik bagi investasi menuju negeri makmur, adil dan sejahtera Terima Kasih @DitjenTataRuang @DitjenTaru /DitjenTataRuang Ditjen Tata Ruang tataruang.atrbpn.go.id/ gistaru.atrbpn.go.id/rtronline