1. Bimtek pengelolaan keuangan desa akan difokuskan pada penatausahaan keuangan oleh bendahara desa.
2. Materi bimtek mencakup pengertian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan desa.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana TidungHeru Suprapto
Dokumen tersebut membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa secara partisipatif dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Dokumen ini membahas tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah dalam pembinaan pemerintahan desa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini menjelaskan fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pokok permasalahan, pengelolaan keuangan desa, serta arah kebijakan pengawasan desa.
1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana TidungHeru Suprapto
Dokumen tersebut membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa secara partisipatif dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Dokumen ini membahas tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah dalam pembinaan pemerintahan desa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini menjelaskan fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pokok permasalahan, pengelolaan keuangan desa, serta arah kebijakan pengawasan desa.
UU Desa memberikan pengakuan yang lebih besar kepada desa dan mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari APBD. Dana desa menimbulkan tantangan bagi desa untuk mengelolanya secara bertanggungjawab berdasarkan prinsip good governance. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, seperti regulasi, pengawasan, kompetensi aparatur desa, dan pendamping desa.
Dokumen tersebut membahas siklus keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya para pihak yang terlibat, arena perencanaan, dokumen yang dirujuk dan dihasilkan, serta istilah-istilah yang digunakan.
Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi dan tata kelola keuangan desa, serta proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa."
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai aplikasi SISKEUDES versi 2.0.2 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Terdapat perbandingan antara SISKEUDES versi 1 berdasarkan Permendagri 113/2014 dengan SISKEUDES versi 2 sesuai Permendagri 20/2018.
3. Juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan desa, termasuk prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan desa seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di desa melalui program-program unggulan Bupati untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dengan skema sharing antara APBD dan APBDes. Beberapa program unggulan tersebut adalah Jamkesda, RTLH, subsidi angkutan desa, BOS untuk siswa miskin, bantuan sertifikat UMKM, dan bantuan bibit pohon untuk rumah tangga miskin.
Rancangan perubahan Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per September 2017. Paparan ini bersumber dr LKPP yg telah di share di grup2 whataapp.
UU Desa memberikan pengakuan yang lebih besar kepada desa dan mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari APBD. Dana desa menimbulkan tantangan bagi desa untuk mengelolanya secara bertanggungjawab berdasarkan prinsip good governance. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, seperti regulasi, pengawasan, kompetensi aparatur desa, dan pendamping desa.
Dokumen tersebut membahas siklus keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya para pihak yang terlibat, arena perencanaan, dokumen yang dirujuk dan dihasilkan, serta istilah-istilah yang digunakan.
Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi dan tata kelola keuangan desa, serta proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa."
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas mengenai aplikasi SISKEUDES versi 2.0.2 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Terdapat perbandingan antara SISKEUDES versi 1 berdasarkan Permendagri 113/2014 dengan SISKEUDES versi 2 sesuai Permendagri 20/2018.
3. Juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas tentang penatausahaan keuangan desa, termasuk prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan desa seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa.
3. Kebijakan pen
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di desa melalui program-program unggulan Bupati untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dengan skema sharing antara APBD dan APBDes. Beberapa program unggulan tersebut adalah Jamkesda, RTLH, subsidi angkutan desa, BOS untuk siswa miskin, bantuan sertifikat UMKM, dan bantuan bibit pohon untuk rumah tangga miskin.
Rancangan perubahan Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per September 2017. Paparan ini bersumber dr LKPP yg telah di share di grup2 whataapp.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, persyaratan calon anggota dan sumber pembiayaannya.
Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah-langkahnya meliputi perumusan tim, pengumpulan aspirasi masyarakat, draf AD/ART, pengesahan, serta penentuan organisasi, personil, pertanggungjawaban dan pembagian hasil BUMDes.
Dokumen ini membahas tentang intisari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen ini menjelaskan tiga tantangan utama yang dihadapi yaitu konflik kepentingan, lemahnya kelembagaan, dan korupsi. Dokumen ini juga menyebutkan beberapa pekerjaan yang harus segera dilakukan seperti peningkatan pemahaman publik, persiapan untuk perubahan status desa menjadi desa adat, dan advokasi kepemerint
Dana desa merupakan dana publik, untuk itu perlu pertanggung jawaban yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan. Termasuk perpajakan, bahwa dana desa bersumber dari dana APBN (negara), oleh karena itu tidak lepas dari pengenaan pajak dalam pengelolaannya.
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Ikatan Keluarga Alumni Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Dokumen tersebut mengatur tentang nama, waktu, tempat kedudukan, yurisdiksi, asas, ciri dan sifat organisasi, maksud dan tujuan, keanggotaan, kepengurusan, rapat-rapat dan pengambilan keputusan, serta keuangan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Secara khusus dibahas tentang sejarah berdirinya BPD, fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi BPD Desa Sembub
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Teks tersebut merupakan abstrak dari penelitian tentang analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja BUMDes dan menganalisis implikasinya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penel
Dokumen ini membahas kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana Desa merupakan anggaran yang dialokasikan untuk desa guna membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, latar belakang, kebijakan pengalokasian, dan mekanisme penyaluran Dana Desa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Perbendahara
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup mandat, dasar hukum, tujuan, prinsip, alur, dan format penatausahaan keuangan desa secara singkat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan bupati, mulai dari dasar hukum, kebijakan umum, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta peran dan tanggung jawab berbagai unsur dalam pengelolaan keuangan desa secara teratur dan bertanggung jawab."
Permendagri 20 Tahun 2018 mempertegas tata kelola pengelolaan keuangan desa dengan mengatur peran Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan utama dan perangkat desa sebagai pelaksana teknis, serta mengatur perubahan struktur pengelola keuangan desa."
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Terdapat beberapa asas pengelolaan keuangan desa, proses pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan keuangan desa oleh berbagai pihak seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawas intern pemerintah, BPK, dan KPK;
2. Ditemukan beberapa temuan pemeriksaan terkait pengelola
1. Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
2. Terdapat berbagai asas dan proses pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3. Ada beberapa pihak yang melakukan pengawasan terhadap desa seperti masyarakat, camat, BPD, aparat pengawasan intern pemerint
Permendagri 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengelola keuangan desa, azas pengelolaan, dan tugas pelaksana keuangan desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, dan kasi."
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara ringkas, dijelaskan mengenai dasar hukum, kewenangan desa, penghasilan pemerintah desa, pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat perubahan definisi pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa, klasifikasi belanja desa, serta pendapatan dan pengeluaran desa."
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. MANDAT PENGELOLAAN :
Satuan Kerja adalah Pemerintah Desa
Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).
3. PTPKD
(Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa)
•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan &
mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran
pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa)
4. PELAKSANAAN
KEGIATAN
Semester I
Semester Akhir
tahun
Kekayaan Milik
Desa
Pelaksanaan
Program Sektoral
Perdes
ALUR Pengelolaan
Keuangan Desa
•Buku Kas Umum
•Buku Pembantu Pajak
•Buku Bank
Rancangan
APBDesa
P
A
R
T
I
S
I
P
A
T
I
F
7. a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah
ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
PASAL 4 UU No. 6 TAHUN 2014
8. d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan
bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
lanjutan………………
9. g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
lanjutan………………
10. ASUMSI/PRASYARAT/TUJUAN :
@ Kapasitas (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang perencanaan
pembangunan dan penganggaran desa (RPJMDes/RKPDes, APBDes).
@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang
pengelolaan keuangan dan aset desa.
@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang
pelaksanaan pekerjaan.
@ Telah tersusun sistem keuangan desa yang transparan, akuntable dan auditable.
@ Telah tersusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan akuntanbel.
@ Optimalnya dukungan monev dan pengendalian dari auditor, masyarakat dan pemerintah.
11. “ Dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan “
“ Bagaimana dengan kesiapan pemerintah desa terhadap pemahaman
mekanisme/prosedur dan aturan teknis, kemampuan dan alat bantu
dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa ...???? “
“ Pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Satuan Kerja sampai saat ini belum pernah diberikan
Bimbingan Teknis terkait aplikasi pengelolaan Keuangan/Dana
Desa “
F A K T A ;
12. 1. Belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan
desa.
2. Belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait
dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di
tingkat desa.
3. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta
pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
4. Belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan
digunakan untuk menyuysun laporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa sesuai azas.
PROBLEMATIKA :
14. ∗ Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
∗ Tidak sesuai rencana tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
∗ Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis khususnya pengadaan barang dan jasa
∗ Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
∗ Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan
perangkat untuk kepentingan pribadi
∗ Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
∗ Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); Penyewaan Tanah
Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti; Penyalahgunaan
Dana Hasil Pelepasan TKD
Jenis Penyalahgunaan :
15. ∗ Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
∗ Mekanisme koordinasi dan pengawasan
∗ Sistem pengelolaan keuangan
∗ Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
∗ Motif kepentingan politik tertentu
∗ Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
∗ Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
∗ Bimbingan teknis dan pendampingan
∗ Penerapan prinsip kehati-hatian
∗ Sistem sanksi administrasi dan hukum
∗ Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)
Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
16. JIKA MASIH BANYAK KONDISI BELUM TERSIAPKAN serta
BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGANAN..... , APA YANG
HARUS LAKUKAN?
L A L U
B A G A I M A N A
17. Meningkatkan pemahaman & kapabilitaskapabilitas
khususnya BENDAHARA dan Sekretaris
Desa dalam melakukan penatausahaan
keuangan Desa & Pelaporannya
sehinggadapat meningkatkanehinggadapat meningkatkan
Transparansi, tertibdan DisiplinsertaTransparansi, tertibdan Disiplinserta
Akuntabilitas keuangandesaAkuntabilitas keuangandesa
SETIDAKNYA - BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF bagi
PERANGKAT DESA
18. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Permendagri 113 tahun 2014
PERENCANAAN +
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN
RUANG LINGKUP : ARAH DAN FOKUS PADA BIMTEK DAN INTENSIF
PENDAMPINGAN KEPADA
BENDAHARA DESA
19. MATERI IN CLASS :
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DESA
SIMULASI
IMPLEMENTASI
PENATUSAHAAN
KEUANGAN DESA
KERANGKAKERANGKA
BIMBINGANBIMBINGAN TEKNISTEKNIS
BIMBINGAN
TEKNIS SECARA
INTENSIF
IMPLEMNETASI UU
DESA
NO : 6 / 2014
TUPOKSI
BENDAHARA+SEKRETARIS
DESA BERJALAN
20. BIMTEK - UMUM
1. BINA SUASANA
Perkenalan,Membangun motivasi belajar,dan Kerjasama
Pengungkapan Harapan
Pembentukan kepengurusan kelas dan Tata Tertib Latihan
Tes Penjajakan/Pre Test
Tujuan dan Alur Proses Latihan
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
21. BIMTEK - UMUM
2. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Dasar Hukum / Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pengertian Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
3. PENGELOLA KEUANGAN DESA
Unsur Pengelola Keuangan Desa
Kewenangan dan Tanggungjawab Pengelola
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
22. BIMTEK - UMUM
4. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
Komponen APB Desa
Mengisi Form APB Desa
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
23. BIMTEK - INTI
5. PERENCANAAN
Penyusunan APBDesa
Evaluasi Rancangan APBDesa
Penetapan Rancangan APBDesa
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
24. BIMTEK - INTI
6. PELAKSANAAN dan SIMULASI
Pokok-Pokok Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengajuan SPP , Buku Kas pembantu
kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perubahan APBDesa.
Simulasi soal transaksi keuangan dan Analisa Transaksi
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
Kelengkapan bukti bukti transaksi (Nota, Kwitansi, Bukti
Pembayaran, Pengarsipan & Penggolongan bukti transaksi)
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
25. BIMTEK - INTI
7. PENATAUSAHAAN
Pengertian dan Cakupan Kegiatan Penatausahaan
Buku Kas Umum
Buku Kas Pembantu Pajak
Buku Bank
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
26. BIMTEK - INTI
8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Jenis Pelaporan
Ketentuan dan Tatacara Pelaporan
Tugas dan Kewajiban Pengelola
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
27. BIMTEK - PENUNJANG
9. PEMERIKSAAN KEUANGAN
Pengertian dan Jenis Audit
Audit oleh Auditor Negara
Audit Partisipatif
10. RENCANA AKSI
Penilaian Kesenjangan
Aspek-Aspek Pokok Penyusunan Rencana Aksi
Menyusun Rencana Aksi
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG
28. MATERI dan NARA SUMBER
Kegiatan ini didukung oleh Tim yang telah
berpengalaman melakukan pendampingan
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
terdiri dari Eks. Fasilitator KeuanganPNPM-MPd.
Jawa Timur, dalam bentuk Penyiapan Modul/Materi
yang telah dikembangkan dan dikonsultasikan kepada
Auditor serta sebagai Nara Sumber.