SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
INOVASI KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU TERWUJUDNYA
GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE
 fenomena beberapa
kebijakan yang
dibatalkan atau direvisi
oleh Pemerintah
merupakan indikasi
masih adanya tumpang
tindih kebijakan dan
rendahnya kemampuan
berinovasi (ability to
innovate) dan kemauan
berinovasi (willingnes to
inovate) pejabat publik.
 terdapat tiga jenis inovasi kebijakan, yaitu :
 Policy innovation: new policy direction and
initiatives (inovasi kebijakan). Inovasi
kebijakan yang dimaksud adalah adanya
inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti
bahwa setiap kebijakan (publik) yang
dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat
sesuatu yang baru.
 Innovations in the policy-making process
(inovasi dalam proses pembuatan
kebijakan). Pada peranan ini, maka
fokusnya adalah pada inovasi yang
mempengaruhi proses pembuatan atau
perumusan kebijakan.
 Policy to foster innovation and its diffusion.
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
yang khusus diciptakan untuk mendorong
dan mengembangkan, dan menyebarkan
inovasi di berbagai sektor. (Albury, 2003
Kebijakan publik sebagai instrumen yang
mensinergikan peran pemerintah dan publik
belum berjalan secara optimal
Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara
substantif dapat memberikan penguatan dalam
menyelesaikan permasalahan ditengah
masyarakat.
GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE
 Menekankan pada konsep hubungan
kepercayaan dan kolaborasi dengan
sesama warga negara dan bukan hanya
sebagai pelanggan.
 Kepentingan publik menciptakan
kepentingan dan tanggung jawab bersama.
 Nilai pada pelayanan publik dan komitmen
warga negara untuk membuat kontribusi
 Berpikir strategis, bertindak demokratis
 Akuntabilitas tidaklah sederhana
 Mengarahkan dengan membantu warga
negara untuk mengartikulasikan dan
memenuhi kepentingan bersama
 Menghargai orang dan tidak hanya fokus
pada produktifitas
 Kriteria penentuan: Inovasi ini
dilangsungkan pada level tata
laksana rutin.
 Inovasi disebut sukses apabila
proses kerja yang dilakukan menjadi
semakin cepat, mudah, dan efektif.
 Dalam tata laksana rutin, pihak yang
berwenang menjadi semakin sedikit
dan duplikasi atau tumpang tindih
tahapan menjadi hilang.
 Bagi organisasi yang melakukan
pelayanan kepada masyarakat
secara langsung, indikator
kesuksesan adalah peningkatan
kepuasan terhadap pelayanan yang
diberikan, yang dapat diukur melalui
indeks kepuasan masyarakat (IKM
Inovasi Kebijakan dalam perspektif
Administrasi Publik
Kriteria Inovasi Kebijakan dalam
perspektif Administrasi Publik
INOVASI KEBIJAKAN
 Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan
organisasi yang menggariskan cara baru
dalam melakukan proses kerja organisasi.
Cara baru ini dapat menyasar berbagai
ranah seperti cara membuat keputusan,
cara membuat produk, cara melakukan
pelayanan, dan sebagainya.
 Inovasi ini dilakukan ketika cara atau
metode lama yang digunakan organisasi
dirasa tidak lagi efektif dan
menguntungkan.
 Mengingat inovasi ini bersifat makro dan
dapat diterapkan untuk bidang yang luas,
untuk membedakannya dari inovasi yang
lain, maka perlu dicari inovasi metode yang
sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode
yang baru tersebut diterapkan untuk
seluruh kegiatan dan sektor yang ada di
organisasi tersebut
 Inovasi ini dipakai atau dinikmati
secara langsung oleh pelanggan
 Organisasi terlibat secara langsung,
aktif, dan penuh melalui proses
internalnya untuk menghasilkan
keluaran yang dinikmati pelanggan
tersebut.
 Inovasi produk disebut sukses
apabila: produk yang dihasilkan
bermutu dan meningkat kualitasnya
sehingga pemakai semakin puas;
atau produk yang diciptakan
merupakan produk baru yang tidak
ada presedennya. Kebaruan tersebut
memenuhi harapan dan keinginan
pelanggan dalam cara yang
sebelumnya tak terbayangkan
Inovasi Berdasarkan
Metode.
Inovasi kebijakan
berdasarkan produk
INOVASI KEBIJAKAN MENUJU TERWUJUDNYA
GOOD POLICY GOVERNANCE
Dalam upaya menuju good public policy governance, daya inovasi kebijakan dianalisis berdasarkan
4 (empat) karakteristik inovasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Freddy Navaro (2016),
yaitu sebagai berikut
 Good Public Policy Governance akan dicapai melalui penerapan inovasi kebijakan yang
dilakukan melalui kerjasama antara pejabat pemerintah dari semua level dan tingkatan dengan
aktor non pemerintah dengan tujuan untuk mencapai perubahan dalam proses organisasi dan
dukungan kreatifitas. Dalam hal ini identifikasi permasalahan kebijakan dianalisis dengan
dukungan dari berbagai pihak guna memeroleh orientasi inovasi kebijakan yang berbasis pada
pemecahan masalah.
 Manajemen Inovasi Manajemen inovasi disini dilakukan dalam bentuk penataan organisasi dan
administrasi sebagai hasil dari kerjasama yang telah dilakukan dengan melibatkan sumber
daya eksternal dan internal. Proses restrukturisasi tata cara penyusunan kebijakan inovatif
merupakan syarat mutlak yang perlu dilakukan dalam menyusun sebuah kebijakan termasuk
manajemen kelembagaan dan inovasi organisasi.
 Jenis dan karakteristik Hubungan Inovasi kebijakan menuntut adanya karakteristik hubungan
yang simbiosis mutualisme dari semua stakeholder. Melalui pendekatan hubungan demikian
maka akan dapat tercapai hasil yang diharapkan. Kemampuan dalam penggunaan sumber
daya secara optimal dan dukungan kerjasama yang bersifat terbuka dalam mewujudkan good
public policy governance.
 Karakteristik dalam penerapan nilai Tingkat keberhasilan inovasi kebijakan diperoleh melalui
penerapan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan hal tersebut dilakukan dengan
mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dilakukan dalam
upaya penguatan sumber daya manusia di bidang perancangan kebijakan
KESIMPULAN
 Tata kelola kebijakan publik inovatif mensyaratkan kontribusi dalam memberikan
pengetahuan-pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kepentingan publik.
 Publik sebagai pemilik kepentingan dari sebuah produk kebijakan yang inovatif
menginginkan output kebijakan yang dapat memberikan factor impact (faktor
dampak) yang terukur dan berorientasi pada pemecahan permasalahan publik.
 Simpifikasi inovasi kebijakan adalah kebijakan yang mendorong dampak daya
saing dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Penerapan prinsip-
prinsip inovasi melalui NPS adalah reprsentasi dari penerapan inovasi kebijakan.
Publik dipandang secara utuh, manusiawi dan humanis melalui pendekatan yang
memberikan space kepada publik untuk berkolaborasi dan berorientasi pada
peningkatan kinerja setiap elemen organisasi. Sudut pandang NPS dalam
memandang inovasi kebijakan bersifat holistik dan menyeluruh serta bertujuan
untuk taat terhadap kepentingan publik.
Good public policy governance akan terwujud melalui pendekatan
 1)Jenis dukungan melalui penerapan inovasi kebijakan yang dilakukan melalui
kerjasama antara pejabat pemerintah dari semua level dan tingkatan dengan aktor
non pemerintah;
 2)Manajemen Inovasi dalam bentuk penataan organisasi dan administrasi sebagai
hasil dari kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya eksternal
dan internal;
 3)Jenis dan karakteristik hubungan melalui adanya karakteristik hubungan yang
simbiosis mutualisme dari semua stakeholder;
 4)Karakteristik dalam penerapan nilai yang diukur melalui penerapan nilai yang
bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan hal tersebut dilakukan dengan
mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dilakukan
dalam upaya penguatan sumber daya manusia di bidang perancangan kebijakan.

More Related Content

What's hot

Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...
Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...
Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...Khairi Rumantati
 
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiKepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiDadang Solihin
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
 
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdfrinichris
 
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Mus kamal
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifMuslimin B. Putra
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceMochamad Syahidu
 
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017bachrie1982
 
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Gandoes Wt
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikMuhammad Muzayyin
 
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...Putri Mayritza
 

What's hot (20)

Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...
Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...
Be & gg, khairi rumantati, hapzi ali, corporate governance regulatory approac...
 
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiKepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
 
Governance
GovernanceGovernance
Governance
 
Government dan Manajemen
Government dan Manajemen Government dan Manajemen
Government dan Manajemen
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
 
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
Aktualitas Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokarasi ( MUSKAMAL...
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, cma, gcg ...
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governance
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Pendekatan Proaktif Manajemen Isu
Pendekatan Proaktif Manajemen IsuPendekatan Proaktif Manajemen Isu
Pendekatan Proaktif Manajemen Isu
 
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017
EB&GCG, RUDIANA BACHRIE, HAPZI.ALI, FORUM&QUIZ GCG, MERCUBUANA, 2017
 
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...
BE&GG, Putri Mayritza Deecille Wijaya, Hapzi Ali, Pendekatan GCG dengan Buday...
 

Similar to Inovasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik

3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf
3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf
3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdfPutrajab
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxMANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxBinaMarga13
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfulfabinada
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxAsistenakuntan
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)DIP IPDN Angkatan 3
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...Rizki Aditama
 
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptx
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptxAkuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptx
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptxFlyingDutchman2020
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...Rizki Aditama
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...Rudy Harland
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikDian Herdiana
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptxsaptofs2
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
Planning theory in Waster Management
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Managementbramantiyo marjuki
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p bassenghoyin rizmu
 

Similar to Inovasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik (20)

3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf
3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf
3067-Article Text-12462-1-10-20230104.pdf
 
Artikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publikArtikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publik
 
Artikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publikArtikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publik
 
Sari
SariSari
Sari
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
 
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxMANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdf
 
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptxteori dan implementasi kebijakan publik.pptx
teori dan implementasi kebijakan publik.pptx
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
 
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptx
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptxAkuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptx
Akuntansi Sektor Publik - MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK.pptx
 
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government & Corporate Governance , U...
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Governance Rati...
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
PPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptxPPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptx
 
Planning theory in Waster Management
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Management
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p basseng
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (12)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

Inovasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik

  • 1. INOVASI KEBIJAKAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK MENUJU TERWUJUDNYA GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE  fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi (ability to innovate) dan kemauan berinovasi (willingnes to inovate) pejabat publik.  terdapat tiga jenis inovasi kebijakan, yaitu :  Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.  Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.  Policy to foster innovation and its diffusion. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor. (Albury, 2003 Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat.
  • 2. GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE  Menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan.  Kepentingan publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama.  Nilai pada pelayanan publik dan komitmen warga negara untuk membuat kontribusi  Berpikir strategis, bertindak demokratis  Akuntabilitas tidaklah sederhana  Mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama  Menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktifitas  Kriteria penentuan: Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin.  Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif.  Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang.  Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM Inovasi Kebijakan dalam perspektif Administrasi Publik Kriteria Inovasi Kebijakan dalam perspektif Administrasi Publik
  • 3. INOVASI KEBIJAKAN  Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya.  Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan.  Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut  Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan  Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut.  Inovasi produk disebut sukses apabila: produk yang dihasilkan bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan Inovasi Berdasarkan Metode. Inovasi kebijakan berdasarkan produk
  • 4. INOVASI KEBIJAKAN MENUJU TERWUJUDNYA GOOD POLICY GOVERNANCE Dalam upaya menuju good public policy governance, daya inovasi kebijakan dianalisis berdasarkan 4 (empat) karakteristik inovasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Freddy Navaro (2016), yaitu sebagai berikut  Good Public Policy Governance akan dicapai melalui penerapan inovasi kebijakan yang dilakukan melalui kerjasama antara pejabat pemerintah dari semua level dan tingkatan dengan aktor non pemerintah dengan tujuan untuk mencapai perubahan dalam proses organisasi dan dukungan kreatifitas. Dalam hal ini identifikasi permasalahan kebijakan dianalisis dengan dukungan dari berbagai pihak guna memeroleh orientasi inovasi kebijakan yang berbasis pada pemecahan masalah.  Manajemen Inovasi Manajemen inovasi disini dilakukan dalam bentuk penataan organisasi dan administrasi sebagai hasil dari kerjasama yang telah dilakukan dengan melibatkan sumber daya eksternal dan internal. Proses restrukturisasi tata cara penyusunan kebijakan inovatif merupakan syarat mutlak yang perlu dilakukan dalam menyusun sebuah kebijakan termasuk manajemen kelembagaan dan inovasi organisasi.  Jenis dan karakteristik Hubungan Inovasi kebijakan menuntut adanya karakteristik hubungan yang simbiosis mutualisme dari semua stakeholder. Melalui pendekatan hubungan demikian maka akan dapat tercapai hasil yang diharapkan. Kemampuan dalam penggunaan sumber daya secara optimal dan dukungan kerjasama yang bersifat terbuka dalam mewujudkan good public policy governance.  Karakteristik dalam penerapan nilai Tingkat keberhasilan inovasi kebijakan diperoleh melalui penerapan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan hal tersebut dilakukan dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dilakukan dalam upaya penguatan sumber daya manusia di bidang perancangan kebijakan
  • 5. KESIMPULAN  Tata kelola kebijakan publik inovatif mensyaratkan kontribusi dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kepentingan publik.  Publik sebagai pemilik kepentingan dari sebuah produk kebijakan yang inovatif menginginkan output kebijakan yang dapat memberikan factor impact (faktor dampak) yang terukur dan berorientasi pada pemecahan permasalahan publik.  Simpifikasi inovasi kebijakan adalah kebijakan yang mendorong dampak daya saing dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Penerapan prinsip- prinsip inovasi melalui NPS adalah reprsentasi dari penerapan inovasi kebijakan. Publik dipandang secara utuh, manusiawi dan humanis melalui pendekatan yang memberikan space kepada publik untuk berkolaborasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja setiap elemen organisasi. Sudut pandang NPS dalam memandang inovasi kebijakan bersifat holistik dan menyeluruh serta bertujuan untuk taat terhadap kepentingan publik. Good public policy governance akan terwujud melalui pendekatan  1)Jenis dukungan melalui penerapan inovasi kebijakan yang dilakukan melalui kerjasama antara pejabat pemerintah dari semua level dan tingkatan dengan aktor non pemerintah;  2)Manajemen Inovasi dalam bentuk penataan organisasi dan administrasi sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya eksternal dan internal;  3)Jenis dan karakteristik hubungan melalui adanya karakteristik hubungan yang simbiosis mutualisme dari semua stakeholder;  4)Karakteristik dalam penerapan nilai yang diukur melalui penerapan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan hal tersebut dilakukan dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dilakukan dalam upaya penguatan sumber daya manusia di bidang perancangan kebijakan.