Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan yang sering dihadapi, dan peran penting perwakilan rakyat dalam pembangunan daerah.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Membahas pengertian good governance, karakteristik good governance, ciri-ciri good governance, peran institusi, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
3. File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/5596714/2009_025_Adkasi_DemakCompatibilityMode.pdf.html
www.dadangsolihin.com 3
4. Materi
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Perwakilan Rakyat
www.dadangsolihin.com 4
5.
6. Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com 6
7. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 7
8. Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com 8
9. Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
www.dadangsolihin.com 9
10. Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
www.dadangsolihin.com 10
11. Pembangunan Daerah (4)
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.
www.dadangsolihin.com 11
12. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
www.dadangsolihin.com 12
13. Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
www.dadangsolihin.com 13
14. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
www.dadangsolihin.com 14
16. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com 16
20. Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
www.dadangsolihin.com 20
21. Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
1. Pembangunan Prasarana Wilayah
Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.
www.dadangsolihin.com 21
22. Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
1. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.
www.dadangsolihin.com 22
23. Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
1. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
www.dadangsolihin.com 23
24. Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
1. Permasalahan Khusus
Lemahnya daya saing investasi
Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com 24
25.
26. Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 26
27. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
2. Tujuan akhir yang dikehendaki.
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
4. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
5. Masalah-masalah yang dihadapi.
6. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
7. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
8. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
9. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadangsolihin.com 27
28. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com 28
29.
30. Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang
lengkap,
metodologinya belum
dikuasai,
perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 30
31. Kegagalan Perencanaan (2)
1. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak
seperti seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com 31
32. Kegagalan Perencanaan (3)
1. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak
dapat mengatasi masalah mendasar negara
berkembang.
Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 32
33. Kegagalan Perencanaan (4)
1. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).
www.dadangsolihin.com 33
34. Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di
bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya
adalah masyarakat dan usaha swasta.
www.dadangsolihin.com 34
35. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 35
37. Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?
www.dadangsolihin.com 37
38. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan kampanye LSM
Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif
Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok
www.dadangsolihin.com 38
Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
39. Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah
yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan.
Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan
pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif
politik atau ekonomi.
Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk
dalam berbagai kalangan dengan mudah.
Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider
terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan
minat dan kepentingan mereka.
Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di
lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
www.dadangsolihin.com 39
40. Pendukung Pemilu
Pada umumnya mereka mendapatkan akses
pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya
pembangunan secara lebih baik dibandingkan
dengan masyarakat kebanyakan.
Karena posisi yang berada di lapisan tengah,
mereka dapat diakses baik oleh para penguasa
formal maupun masyarakat luas, sebab
keduanya punya ketergantungan terhadap
kelompok median ini.
www.dadangsolihin.com 40
41. Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda),
yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda
yang diusulkan oleh eksekutif.
2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan
menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan
Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang
diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang
APBD.
3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan
pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004
www.dadangsolihin.com 41
42. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas konstituen.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim.
www.dadangsolihin.com 42
43. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadangsolihin.com 43
44. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
www.dadangsolihin.com 44
45. Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah
sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
menyetujuinya.
www.dadangsolihin.com 45
46. Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan
anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan
sebagian gaji mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.
www.dadangsolihin.com 46
47. Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
www.dadangsolihin.com 47
48. Best Practices (1)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
dalam proses pembuatan keputusan.
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk
melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
www.dadangsolihin.com 48
49. Best Practices (2)
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadangsolihin.com 49
50. Best Practices (3)
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadangsolihin.com 50
51. Best Practices (4)
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
kepada publik dalam bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
radio untuk membicarakan anggaran daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadangsolihin.com 51
52. Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan
kesehatan;
Pemberantasan korupsi dan
reformasi birokrasi.
www.dadangsolihin.com 52
53. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
1. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan
APBD dan pengawasan politik.
www.dadangsolihin.com 53
54. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
1. Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com 54
55. Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
1. Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
www.dadangsolihin.com 55
56. Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com 56
57. Siklus Representasi Wakil Rakyat
R A K Y A
T
PEMILU
Representasi
Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan
media dan MEMBUAT Fungsi
kelompok KEPUTUSAN Anggaran
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, Fungsi Pengawasan
riset dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Kesejahteraan
Individu dan Individu dan
masyarakat Masyarakat
Sumber: NDI,
www.dadangsolihin.com 57
LGSP
58. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadangsolihin.com 58
59. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)
Secara substansial
perlindungan hak
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadangsolihin.com 59