"[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang good governance, perencanaan pembangunan, dan penganggaran pemerintahan. Good governance diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Penganggaran pemerintahan juga perlu direformasi agar lebih berbasis kinerja dan jangka menengah."
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pemerintahan sebagai proses, prosedur, dan produk pengetahuan sistematis serta perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia sejak dibukanya jurusan ilmu negara di UGM pada tahun 1950 hingga saat ini. Dokumen juga menjelaskan permasalahan dan tantangan dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian proses persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan dengan peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu pemerintahan sebagai proses, prosedur, dan produk pengetahuan sistematis serta perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia sejak dibukanya jurusan ilmu negara di UGM pada tahun 1950 hingga saat ini. Dokumen juga menjelaskan permasalahan dan tantangan dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan fungsional penjenjangan perencana tingkat pertama.
2. Materi pelatihan meliputi arti, unsur, dan jenis perencanaan serta proses dan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas perencana tingkat pertama."
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
Makalah ini membahas proses perencanaan pembangunan daerah dari RPJP hingga APBD. Mulai dari pedoman RPJP nasional dan daerah, kemudian disusun RPJM, RKP, rencana kerja dan anggaran SKPD, hingga akhirnya disusun rancangan APBD. [/ringkasan]
Penerapan Prinsip Governance pada PEMILUEnchink Qw
Dokumen tersebut membahas tentang teori governance dan penyelenggaraan pemilu. Governance didefinisikan sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan nilai-nilai kepublikan. Pemilu merupakan sarana penting demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Masyarakat memiliki peran kunci dalam proses pem
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta fungsi DPRD di bidang pengawasan. Secara garis besar dokumen tersebut menjelaskan tentang tiga hal utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menjamin sinergi antar stakeholder dalam pembangunan daerah.
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan berisi materi-materi tentang faktor-faktor penghambat kemajuan, dynamic governance, manajemen pembangunan daerah, logframe, perencanaan pembangunan daerah, visi-misi pembangunan daerah, dan refleksi akhir tahun."
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayan
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Pengantar (bagian 1)Seta Wicaksana
Hingga sekitar 20 tahun yang lalu, perusahaan mengalami desain ulang organisasi setiap beberapa tahun atau bahkan dekade.
Kebanyakan eksekutif puncak mungkin hanya memiliki pengalaman beberapa kali dalam karier mereka.
Namun, otomatisasi dan tekanan persaingan mulai mempercepat laju perubahan organisasi.
Dalam presentasi ini, kami mengeksplorasi model organisasi tradisional dan bagaimana model tersebut digunakan untuk menyelaraskan struktur dan operasi dengan strategi bisnis.
Kami akan menunjukkan bagaimana model tersebut masih dapat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memahami di mana berbagai faktor organisasi mungkin tidak seimbang.
Kemudian, kami akan menunjukkan bagaimana organisasi telah beralih dari model statis untuk diagnostik dan penyelarasan ke model fleksibel yang membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang dinamis dan berkelanjutan.
Materi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
Bagian 1 Organizations and Organizations Theory
Bagian 2 From Strategy to Organization Design and Effectiveness
Bagian 3 Public Organization
Membangun budaya organisasi melalui Digital MindsetSeta Wicaksana
Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi sangat besar dan berubah dengan cepat untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi tujuan bisnis.
Seperti yang dikatakan oleh artikel Harvard Business Review, "Ini adalah saat-saat yang menakutkan bagi para manajer".
Alasan tunggal yang diberikan untuk masa-masa menakutkan ini – meningkatnya bahaya perubahan yang mengganggu.
Sifat pekerjaan berubah begitu cepat sehingga struktur pekerjaan yang kaku menghambat pekerjaan yang harus dilakukan sekarang, dan itu dapat berubah secara drastis pada tahun, bulan, atau bahkan minggu berikutnya.
transformasi digital adalah tentang sumber daya manusia yang mengubah cara mereka dalam melakukan pendekatan pada masalah bisnis dan dimana mereka bisa menemukan solusi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang jenis-jenis jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian serta tahapan-tahapannya. Dokumen juga menjelaskan prinsip dasar sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
SOBAT (Kelompok) Semua Orang (Individu) Bisa Hebat
Ke-HEBAT-an adalah mengetahui apa yang DITUJU
TUJUAN adalah ARAH, BUKAN HASIL
SOBAT adalah “jalan” dalam PARADOX
PROSES adalah yang UTAMA
BELAJAR adalah PROSES
MEMAHAMI, MENERIMA, MENGARAHKAN, MENGGUNAKAN dan MENINGKATKAN adalah BELAJAR
Konsep SOBAT = Orang yang Hebat adalah yang tumbuh dan berkembang serta belajar bersama kelompoknya dalam berbagai situasi yang Paradox
Tantangan dan peluang sangat besar dan berubah dengan cepat serta fokus pada produktifitas dan kontribusi. Mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang
PERUBAHAN adalah ABADI BELAJAR adalah jalan PERUBAHAN.
Menjadi HEBAT dalam memberikan Manfaat dalam PERUBAHAN Sobat way
TAKUT – YA tapi CEMAS - TIDAK.
Mulai: MEMAHAMI, MENERIMA, MENGARAHKAN, MENGGUNAKAN dan MENINGKATKAN adalah BELAJAR
Model keuangan berbasis data dikembangkan untuk memberikan saran keuangan kepada pemerintah daerah berdasarkan analisis transaksi mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pengawasan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar inovasi, pengertian inovasi, evolusi administrasi negara dari klasik ke kontemporer, prinsip-prinsip inovasi, alasan pentingnya berinovasi khususnya di sektor publik, jenis-jenis inovasi, hambatan dan tantangan inovasi, serta faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi."
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)Seta Wicaksana
Hingga sekitar 20 tahun yang lalu, perusahaan mengalami desain ulang organisasi setiap beberapa tahun atau bahkan dekade.
Kebanyakan eksekutif puncak mungkin hanya memiliki pengalaman beberapa kali dalam karier mereka.
Namun, otomatisasi dan tekanan persaingan mulai mempercepat laju perubahan organisasi.
Dalam presentasi ini, kami mengeksplorasi model organisasi tradisional dan bagaimana model tersebut digunakan untuk menyelaraskan struktur dan operasi dengan strategi bisnis.
Kami akan menunjukkan bagaimana model tersebut masih dapat berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memahami di mana berbagai faktor organisasi mungkin tidak seimbang.
Kemudian, kami akan menunjukkan bagaimana organisasi telah beralih dari model statis untuk diagnostik dan penyelarasan ke model fleksibel yang membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang dinamis dan berkelanjutan.
Bagian 1 Organizations and Organizations Theory
Bagian 2 From Strategy to Organization Design and Effectiveness
Bagian 3 Public Organization
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup prinsip-prinsipnya seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum serta bagaimana mengukur kemampuan pelaksanaannya di daerah-daerah."
Dokumen ini membahas pendekatan dalam mengidentifikasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Ia menjelaskan pendekatan dari sisi permintaan (demand side) dan penawaran (supply side), serta menganalisis kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural yang diperlukan pada berbagai jenjang jabatan. Dokumen ini juga membandingkan model kompetensi sipil negara di Inggris dan Tasmania serta memberikan saran untuk
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
Paparan dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam menciptakan keunggulan bersaing. Governansi perusahaan merupakan seperangkat prinsip yang dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong pencapaian tujuan ekonomi dan sosial perusahaan. Implementasi governansi yang baik diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kepercayaan investor dan k
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
4. Materi
• Good Governance
• Faktor Penghambat Kemajuan
• Dynamic Governance
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
Manajemen Pembangunan
• Log-Frame
• SPPN dan Perencanaan Pembangunan
Daerah
• Mengukur Kinerja DPRD
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. GOOD GOVERNANCE
Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara
yang baik.
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui
sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik secara umum.
Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. MANFAAT GOOD GOVERNANCE
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional
dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan
perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 9. Keefisienan & Keefektifan
(Efficiency & Effectiveness)
2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency) 10. Desentralisasi (Decentralization)
3. Partisipasi Masyarakat
(Participation) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha
Swasta dan Masyarakat (Private
4. Tanggung Gugat (Accountability) Sector & Civil Society Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan
5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality)
6. Demokrasi (Democracy) 13. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hidup (Commitment to
7. Profesionalisme & Kompetensi Environmental Protection)
(Profesionalism & Competency)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair
8. Daya Tanggap (Responsiveness) (Commitment to Fair Market )
dadang-solihin.blogspot.com 8
10. Kelemahan Sistemik
Pemerintahan
• Sistem kepartaian dan pemilihan umum yang belum auditable
(banyak yang tidak dilaporkan).
• Maraknya politik uang dalam pemilu dan pengangkatan pejabat.
• Kebijakan publik (dan peraturan perundang-undangan) yang tidak
harmonis dan tidak sinkron satu sama lain.
• Kurangnya “checks and balances” dalam proses legislatif.
• Tidak adanya sistem evaluasi yang komprehensif terhadap program
pemerintah.
• Lemahnya sistem compliance dalam administrasi negara (hanya
formalitas tidak dalam realitas).
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Masih Banyak Nilai (Values),
Keyakinan (Beliefs), Norma Budaya
yang Kurang Kondusif bagi Upaya
Pembangunan
• Merosotnya nilai integritas, misalnya, nilai kejujuran.
• Kurangnya meritokrasi (the best use of talent).
• Perilaku yang sangat rule driven, dan kurang mission driven.
• Kurang menghargai efisiensi, seperti pemborosan.
• Merosotnya nilai nasionalisme, meningkatnya orientasi
partikularistik primordialisme.
• Masih dominannya pola pikir linear, yang mempertahankan status
quo daripada pola pikir dynamic governance yang menginginkan
perubahan yang menyeluruh.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Birokrasi Pemerintahan Tidak
Responsif terhadap Kebutuhan
Masyarakat
• Prosedur pelayanan yang berbelit-belit.
• Pertimbangan politik dan nepotisme masih dominan dalam praktek
rekrutmen dan penempatan aparatur sipil (spoils system versus merit
system) dan kesejahteraan pegawai negeri yang rendah.
• top-down approach, tanpa evaluasi dan umpan balik (no feedback).
• Masih maraknya praktek korupsi dan perilaku yang tidak sesuai
dengan prinsip good governance, misalnya, praktek laporan fiktif,
dsb.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Mutu Pendidikan Nasional yang
Rendah
• Kurang mampu menghasilkan lulusan sebagai knowledge workers
yang inovatif dan mampu menjadi motor dalam pembangunan
nasional (able people)
• Perguruan Tinggi kurang mampu menghasilkan penelitian untuk
pengembangan ilmu maupun untuk keperluan terapan dalam
industri
dadang-solihin.blogspot.com 13
20. Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. 2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 29
31. Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 40
41. 1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. 2/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial
perlindungan hak
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
dadang-solihin.blogspot.com 42