Bencana alam yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November hingga Desember 2025—terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—merupakan salah satu krisis kebencanaan terbesar dalam satu dekade terakhir. Skala korban jiwa yang mendekati seribu orang, jutaan penduduk terdampak, kerusakan infrastruktur strategis, serta kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kapasitas penanganan daerah. Berdasarkan kajian konseptual serta penguatan bukti empiris dari media online nasional dan internasional, policy brief ini menyimpulkan bahwa penetapan Status Bencana Nasional bukan hanya relevan, tetapi strategis dan mendesak. Status tersebut diperlukan untuk memperkuat komando nasional, mempercepat mobilisasi sumber daya, serta menjadi pintu masuk reformasi kebijakan mitigasi risiko bencana dan tata kelola sumber daya alam dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

1. 1
Ringkasan Eksekutif
Bencana alam yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November hingga Desember 2025—
terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—merupakan salah satu krisis
kebencanaan terbesar dalam satu dekade terakhir. Skala korban jiwa yang mendekati seribu
orang, jutaan penduduk terdampak, kerusakan infrastruktur strategis, serta kerugian ekonomi
puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kapasitas
penanganan daerah. Berdasarkan kajian konseptual Buku Kebencanaan1, Buku Sumber
Kekayaan Alam Lemhannas RI2, serta penguatan bukti empiris dari media online nasional dan
internasional, policy brief ini menyimpulkan bahwa penetapan Status Bencana Nasional bukan
hanya relevan, tetapi strategis dan mendesak. Status tersebut diperlukan untuk memperkuat
komando nasional, mempercepat mobilisasi sumber daya, serta menjadi pintu masuk
reformasi kebijakan mitigasi risiko bencana dan tata kelola sumber daya alam dalam rangka
memperkokoh ketahanan nasional.
1. Latar Belakang
Bencana Sumatera 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam yang bersifat
insidental atau tidak terduga. Dalam perspektif kebencanaan modern, bencana merupakan
hasil interaksi dinamis antara ancaman alam, tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat,
serta kapasitas kelembagaan negara dalam mengelola risiko. Curah hujan ekstrem yang dipicu
oleh sistem cuaca siklonik memang menjadi pemicu langsung, namun besarnya dampak yang
ditimbulkan menunjukkan adanya persoalan struktural yang telah lama terakumulasi.
Degradasi lingkungan, khususnya kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah
hulu Sumatera, telah melemahkan fungsi ekologis alam sebagai penyangga bencana, sehingga
kejadian hidrometeorologi berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala luas.
Dalam kajian kebencanaan, Buku Kebencanaan menegaskan bahwa suatu bencana berubah
menjadi krisis nasional ketika gangguan yang ditimbulkan melampaui kemampuan normal
pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dasar pelayanan publik, seperti perlindungan
masyarakat, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, serta pemeliharaan ketertiban dan
stabilitas sosial. Ketika kapasitas daerah terlampaui, negara dituntut hadir secara lebih kuat
melalui mekanisme kebijakan dan kelembagaan di tingkat nasional. Bencana tidak lagi bersifat
lokal, melainkan sistemik dan berimplikasi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
1
Indra Kristian (2021). Organisasi Kebencanaan Teori dan Praktik, Farishma Indonesia
2
Lemhannas RI (2020). Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam
Analisis Strategis Bencana Alam Sumatera 2025:
Perlu Status Bencana Nasional atau Tidak?
Dadang Solihin - Taprof Bidang Sosbud Lemhannas RI
13 Desember 2025

2. 2
Sejalan dengan itu, Buku Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI menekankan bahwa kegagalan
menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam akan bermuara pada krisis
ekologis yang berkelindan dengan krisis sosial dan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam
yang mengabaikan daya dukung lingkungan secara langsung meningkatkan kerentanan
wilayah terhadap bencana. Dalam konteks Sumatera, kedua perspektif tersebut bertemu
secara nyata, menunjukkan bahwa bencana 2025 bukan hanya persoalan cuaca ekstrem,
tetapi refleksi dari tantangan tata kelola lingkungan, pembangunan, dan ketahanan nasional.
Oleh karena itu, bencana Sumatera harus ditempatkan sebagai isu strategis nasional yang
memerlukan respons kebijakan komprehensif dan berjangka panjang.
2. Fakta Kunci dan Dampak Multidimensi
Berbagai sumber media online yang terverifikasi secara konsisten menunjukkan bahwa
bencana alam Sumatera 2025 memiliki skala dampak yang luar biasa besar dan melampaui
karakter bencana lokal. Data yang dihimpun hingga akhir Desember 2025 mencatat jumlah
korban jiwa mencapai sekitar 900–990 orang, dengan ratusan lainnya dinyatakan hilang serta
lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka. Selain itu, lebih dari tiga juta penduduk
terdampak secara langsung, sementara ratusan ribu hingga lebih dari satu juta orang terpaksa
mengungsi akibat rusaknya permukiman dan hilangnya rasa aman di wilayah tempat tinggal
mereka. Angka-angka tersebut mencerminkan tingkat keparahan bencana yang jarang terjadi
dan menempatkan peristiwa ini sebagai salah satu krisis kebencanaan terbesar dalam satu
dekade terakhir.
Dari sisi fisik dan infrastruktur, kerusakan meluas pada ratusan ribu unit rumah, jaringan jalan
nasional dan provinsi, jembatan strategis, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta jaringan
listrik dan telekomunikasi. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya menghambat upaya
tanggap darurat, tetapi juga memperlambat pemulihan sosial-ekonomi dalam jangka
menengah dan panjang. Kerugian ekonomi akibat bencana ini ditaksir mencapai puluhan
triliun rupiah, dengan dampak lanjutan terhadap ketahanan pangan, keberlangsungan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta stabilitas ekonomi regional.
Dari dimensi sosial, bencana ini memicu krisis kemanusiaan yang ditandai dengan
pengungsian massal, trauma psikologis, dan meningkatnya kerentanan kelompok miskin,
perempuan, anak-anak, dan lansia. Dari dimensi ekonomi, terputusnya rantai pasok serta
lumpuhnya sektor pertanian dan perdagangan menghambat pemulihan dan berpotensi
menimbulkan efek rambatan ke tingkat nasional. Sementara itu, dari dimensi lingkungan,
banjir dan longsor mempercepat degradasi daerah aliran sungai (DAS), meningkatkan erosi
tanah, serta menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Keseluruhan dampak
multidimensi ini menunjukkan bahwa bencana Sumatera 2025 berimplikasi langsung
terhadap ketahanan nasional dan memerlukan respons kebijakan yang bersifat strategis dan
terintegrasi.
3. Evaluasi Kapasitas dan Manajemen Krisis
Pemberitaan media nasional dan internasional secara konsisten menyoroti keterbatasan
kapasitas pemerintah daerah dalam merespons bencana Sumatera 2025 yang berskala sangat
besar. Putusnya akses jalan dan jembatan di banyak wilayah menyebabkan keterisolasian
komunitas terdampak, sehingga distribusi logistik dan layanan darurat tidak dapat dilakukan

3. 3
secara cepat dan merata. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan fasilitas kesehatan dan
pendidikan, yang mengakibatkan layanan publik berjalan jauh di bawah kapasitas normal.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat daerah telah terlampaui, baik dari
sisi sumber daya manusia, logistik, maupun kemampuan koordinasi lintas sektor.
Dalam perspektif manajemen krisis, situasi ini mencerminkan kesenjangan antara tingkat
ancaman bencana dan kapasitas kelembagaan yang tersedia di tingkat daerah. Analisis media
internasional dan lembaga pemikir global menyoroti kecenderungan Indonesia terjebak
dalam siklus manajemen krisis, yakni pola respons yang bersifat reaktif, berfokus pada
penanganan darurat dan pemulihan jangka pendek, namun belum secara konsisten diikuti
oleh reformasi struktural yang memperkuat ketahanan jangka panjang. Pola ini menyebabkan
risiko bencana berulang tetap tinggi, sementara kapasitas pencegahan dan mitigasi tidak
berkembang secara signifikan.
Ketiadaan penetapan Status Bencana Nasional pada fase awal bencana Sumatera 2025 dinilai
mempersempit ruang gerak kebijakan. Tanpa status nasional, fleksibilitas anggaran menjadi
terbatas, proses mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih
lambat, serta konsolidasi komando nasional tidak optimal. Akibatnya, penanganan krisis
cenderung terfragmentasi dan berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat
terdampak. Evaluasi ini menegaskan bahwa keputusan mengenai status bencana merupakan
elemen krusial dalam manajemen krisis, karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan
respons, efektivitas koordinasi, dan kemampuan negara dalam memulihkan stabilitas sosial
dan ekonomi pascabencana.
4. Status Bencana Nasional dalam Perspektif Ketahanan Nasional
Status Bencana Nasional tidak dapat dipahami semata sebagai penetapan administratif,
melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam menghadapi krisis yang berdampak luas
dan sistemik. Dalam konteks ketahanan nasional, status ini berfungsi sebagai mekanisme
konsolidasi kepemimpinan dan komando nasional di bawah Presiden, sehingga arah
kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana
berada dalam satu garis kendali yang jelas. Konsolidasi ini menjadi krusial ketika bencana
melampaui kapasitas daerah dan memerlukan intervensi lintas sektor secara terpadu.
Penetapan status nasional juga memungkinkan percepatan mobilisasi sumber daya negara,
termasuk kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri, serta pemerintah daerah, tanpa
terhambat prosedur birokrasi yang berlarut. Dalam situasi krisis, kecepatan dan ketepatan
respons menjadi faktor penentu dalam menekan korban jiwa dan kerugian sosial-ekonomi.
Selain itu, status nasional memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengaktifkan
anggaran cadangan nasional, sehingga pembiayaan tanggap darurat dan pemulihan awal
dapat dilakukan secara cepat dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Dari perspektif ketahanan nasional, fungsi utama Status Bencana Nasional adalah menjaga
ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan. Ketahanan sosial diperkuat
melalui jaminan perlindungan masyarakat dan kesinambungan pelayanan publik. Ketahanan
ekonomi dijaga dengan percepatan pemulihan infrastruktur dan aktivitas produktif.
Sementara itu, ketahanan lingkungan diperkuat melalui kebijakan rehabilitasi dan mitigasi
risiko yang terintegrasi. Lebih dari itu, status nasional membuka ruang koordinasi bantuan
internasional apabila diperlukan, tanpa mengurangi kedaulatan negara.

4. 4
Pada tataran strategis, penetapan Status Bencana Nasional juga menjadi sinyal kuat kehadiran
negara dalam melindungi rakyat dan menjaga keutuhan sistem nasional. Keputusan ini
memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan menegaskan
komitmen negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu
stabilitas dan ketahanan nasional.
5. Keterkaitan Kebencanaan dan Sumber Kekayaan Alam
Bencana Sumatera 2025 secara tegas menegaskan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara
kebencanaan dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Berbagai analisis media online, yang
diperkuat oleh kajian akademik, menunjukkan bahwa deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak
terkendali, serta lemahnya penegakan tata ruang telah secara signifikan mengurangi daya
dukung lingkungan di wilayah Sumatera. Kerusakan hutan dan degradasi daerah aliran sungai
(DAS) menghilangkan fungsi alami ekosistem sebagai penyangga hidrologis, pengendali erosi,
dan penstabil tanah. Akibatnya, hujan ekstrem yang dalam kondisi ekosistem sehat masih
dapat diredam berubah menjadi banjir dan longsor berskala besar yang mengancam
keselamatan manusia dan infrastruktur vital.
Dalam perspektif Buku Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, sumber daya alam tidak hanya
dipandang sebagai modal ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penyangga kehidupan dan
ketahanan nasional. Ketika pengelolaan sumber kekayaan alam mengabaikan prinsip
keseimbangan dan keberlanjutan, risiko ekologis meningkat dan pada akhirnya bermuara
pada krisis sosial dan ekonomi. Bencana Sumatera 2025 menjadi ilustrasi nyata bagaimana
kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap daya dukung lingkungan dapat
memperbesar kerentanan wilayah terhadap ancaman alam.
Oleh karena itu, penetapan Status Bencana Nasional harus dipahami melampaui kerangka
respons darurat. Status ini perlu dimaknai sebagai momentum strategis untuk melakukan
koreksi kebijakan dan reformasi tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh. Rehabilitasi
hutan dan DAS, penataan ulang tata ruang berbasis risiko bencana, serta integrasi mitigasi
risiko dalam perencanaan pembangunan nasional merupakan agenda mendesak yang harus
berjalan paralel dengan upaya pemulihan pascabencana. Dengan pendekatan tersebut,
penanganan bencana tidak hanya memulihkan kondisi semula, tetapi juga memperkuat
ketahanan lingkungan dan nasional secara berkelanjutan.
6. Risiko dan Tantangan Penetapan Status Nasional
Meskipun penetapan Status Bencana Nasional memiliki nilai strategis yang signifikan,
kebijakan ini juga mengandung sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dimitigasi secara
cermat agar tidak menimbulkan dampak kebijakan yang kontraproduktif. Salah satu risiko
utama adalah potensi meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat. Apabila status nasional tidak disertai dengan penguatan kapasitas
kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen bencana di tingkat daerah, maka
daerah berpotensi kehilangan insentif untuk membangun kemandirian dan kesiapsiagaan
jangka panjang.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran
darurat. Aktivasi anggaran cadangan nasional dalam jumlah besar, yang diperlukan untuk

5. 5
merespons bencana berskala nasional, membawa risiko inefisiensi, penyalahgunaan, atau
ketidaktepatan sasaran apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
Dalam konteks ini, pengawasan berlapis oleh lembaga negara, aparat pengawasan internal,
serta partisipasi publik menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas kebijakan dan
kepercayaan masyarakat.
Selain itu, terdapat risiko bahwa penetapan Status Bencana Nasional berhenti pada tataran
simbolik dan administratif tanpa diikuti reformasi kebijakan struktural yang menyentuh akar
persoalan. Tanpa pembenahan tata kelola sumber daya alam, penataan ruang berbasis risiko
bencana, dan integrasi mitigasi risiko dalam perencanaan pembangunan, status nasional
berpotensi hanya menjadi respons sesaat yang tidak mampu memutus siklus bencana
berulang. Risiko ini semakin besar apabila fokus kebijakan semata-mata diarahkan pada
pemulihan fisik jangka pendek tanpa investasi pada pencegahan dan pengurangan risiko
jangka panjang.
Risiko dan tantangan tersebut pada dasarnya dapat dikelola melalui tata kelola yang kuat,
kepemimpinan nasional yang tegas, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Yang lebih penting, penetapan Status Bencana Nasional harus diposisikan sebagai pintu masuk
transformasi kebijakan kebencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga respons
terhadap bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada penguatan
ketahanan nasional secara berkelanjutan.
7. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terpadu yang mengacu pada kerangka konseptual Buku Kebencanaan,
Buku Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, serta penguatan bukti empiris dari berbagai
sumber media online yang kredibel, dapat disimpulkan bahwa bencana alam Sumatera 2025
telah memenuhi seluruh kriteria sebagai bencana berskala nasional. Skala korban jiwa yang
besar, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur strategis, serta dampak sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang multidimensional menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah
daerah telah terlampaui. Bencana ini tidak lagi bersifat lokal atau regional, melainkan sistemik
dan berimplikasi langsung terhadap ketahanan nasional.
Dari perspektif kebencanaan, bencana Sumatera 2025 mencerminkan kegagalan sistemik
dalam pengelolaan risiko, di mana ancaman alam bertemu dengan tingginya kerentanan sosial
serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Dari perspektif sumber kekayaan alam, bencana
ini juga merupakan konsekuensi dari degradasi lingkungan dan tata kelola sumber daya alam
yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan daya dukung ekosistem. Kedua
perspektif tersebut saling menguatkan dan mempertegas bahwa penanganan bencana tidak
dapat dipisahkan dari agenda pembangunan dan ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, penetapan Status Bencana Nasional merupakan langkah strategis
yang relevan dan mendesak. Status ini memberikan landasan kebijakan untuk mempercepat
respons negara, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan
mobilisasi sumber daya nasional berjalan secara efektif dan terintegrasi. Lebih dari itu, status
nasional berfungsi sebagai simbol sekaligus instrumen kepemimpinan negara dalam
melindungi rakyat, menjaga stabilitas sosial, dan mempertahankan kepercayaan publik di
tengah krisis.

6. 6
Dengan demikian, penetapan Status Bencana Nasional tidak semata-mata dimaknai sebagai
keputusan administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional yang
menempatkan keselamatan rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas nasional sebagai
prioritas utama.
8. Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan keseluruhan analisis strategis, diperlukan serangkaian rekomendasi kebijakan
yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada penguatan
ketahanan nasional dalam jangka menengah dan panjang. Pertama, pemerintah perlu
menetapkan Status Bencana Nasional untuk bencana alam Sumatera 2025 sebagai dasar
konsolidasi komando dan mobilisasi sumber daya nasional. Penetapan ini akan memperkuat
kepemimpinan nasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan
keterpaduan langkah lintas kementerian dan lembaga dalam merespons krisis secara efektif.
Kedua, koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat melalui rantai
komando yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Kejelasan peran dan
tanggung jawab antar level pemerintahan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih
kebijakan dan mempercepat distribusi bantuan. Penguatan koordinasi ini juga perlu diiringi
dengan peningkatan kapasitas BPBD dan perangkat daerah agar lebih siap menghadapi
bencana di masa depan.
Ketiga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus diintegrasikan dengan
reformasi tata kelola sumber kekayaan alam. Rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai
(DAS), penataan ulang tata ruang berbasis risiko bencana, serta penegakan hukum lingkungan
harus menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pemulihan. Pendekatan ini penting untuk
memutus siklus bencana berulang yang bersumber dari degradasi lingkungan.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, mitigasi risiko bencana, dan
kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Investasi pada
teknologi, edukasi publik, dan penguatan kapasitas komunitas lokal akan meningkatkan
kemampuan adaptasi masyarakat terhadap ancaman bencana.
Kelima, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kebencanaan harus dijamin
melalui sistem pengawasan berlapis, audit yang independen, serta pelibatan publik. Dengan
demikian, kebijakan kebencanaan tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga
legitimated secara sosial dan politik. Policy brief ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan
strategis bagi pimpinan nasional dalam mengambil keputusan kebijakan yang cepat, tepat,
dan berorientasi jangka panjang demi keselamatan rakyat dan ketahanan nasional Indonesia.
Daftar Pustaka
Antara (2025). Indonesian govt's accelerates recovery efforts after Sumatra disasters,
https://en.antaranews.com/news/396148/indonesian-govts-accelerates-recovery-
efforts-after-sumatra-disasters
Hilman Palaon (2025). Sumatra floods: Indonesia stuck in a cycle of crisis management,
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/sumatra-floods-indonesia-stuck-cycle-
crisis-management

7. 7
Indra Kristian (2021). Organisasi Kebencanaan Teori dan Praktik, Farishma Indonesia
Lemhannas RI (2020). Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam
Nabilah Muhamad (2025). 990 People Dead and 222 Missing Due to Sumatra Disaster
(December 12, 2025),
https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/693b77f5d7f9f/990-
people-dead-and-222-missing-due-to-sumatra-disaster-december-12-2025#
The Conversation (2025). Sumatra’s flood crisis: How deforestation turned a cyclonic storm
into a likely recurring tragedy, https://theconversation.com/sumatras-flood-crisis-
how-deforestation-turned-a-cyclonic-storm-into-a-likely-recurring-tragedy-271302
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana