Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
Similar to IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
- 1. IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI PENERANGAN HUKUM TAHUN 2022 BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
- 2. ASISTEN PEMBINAAN SUFARI SH.MHum ASISTEN INTELIJEN I MADE SUDARMAWAN SH.MH ASISTEN PIDANA UMUM ARIP ZAHRULYANI SH.MH ASISTEN PIDANA KHUSUS ANTON DELIANTO SH.MH ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DR. PRIMA IDWAN MARIZA SH.MH PLT. ASISTEN PENGAWASAN SUFARI SH.MHUM ASISTEN PIDANA MILITER KOLONEK Chk. Makmur Surbakti SH.MH KEPALA KEJAKSAAN TINGGI IDIANTO SH.MH STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI (PASAL 30 UU NOMOR 16/2004– UU NOMOR 11 Tahun 2021) www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id KABAG TU RAHMAT ISNAINI SH.MH WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ASNAWI SH.MH KOORDINATOR KEJAKSAAN NEGERI CABANGKEJAKSAAN NEGERI
- 3. DI BIDANG PIDANA DI BIDANG PERDATA DAN TUN DI BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN (PASAL 30 UU NOMOR 16/2004 – UU NOMOR 11 Tahun 2021) Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan hakim Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum sertastatistik kriminal www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id
- 4. Wewenang Kejaksaan dalam hal tindak pidana korupsi disebutkan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30B poin d, yang berbunyi “melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme” Dan pada Pasal 30A disebutkan juga mengenai wewenang Kejaksaan yang berkaitan dengan pemulihan aset, yaitu “Dalampemulihanaset,Kejaksaanberwenang melakukan kegiatanpenelusuran,perampasan, dan pengembalianaset perolehantindak pidana dan aset lainnyakepada negara,korban, atau yang berhak.” www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id
- 5. Pasal 2 ayat 1 berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 ayat 1 berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id KORUPSI UU NOMOR 31 TAHUN 1999
- 6. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id PENGELOMPOKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1 2 3 4 5 6 7
- 7. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STRATEGI PREVENTIF Dilakukan Melalui Kegiatan Sosialisai Hukum Melalui Program Penerangan Hukum (Penkum) Dan Penyuluhan Hukum (Luhkum). STRATEGI REPRESIF Upaya menempuh jalur hukum untuk mengadili para koruptor. Strategi represif dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi preventif, terutama jika pelanggaran telah terjadi. STRATEGI RESTORATIF Strategi pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Dalam tindak pidana korupsi strategi restoratif dilakukan dengan penyelamatan keuangan negara atau Pengembalian Keuangan Negara (Asset Recovery). 1 2 3
- 9. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 adalah dasar hukum keberadaan BUMN di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Mentri BUMN Nomor PER-08/MB/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Miliik Negara www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id DASAR PENGADAAN BARANG/JASA 1 2 3
- 10. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA EFEKTIF EFISIEN TERBUKA TRANSPARAN BERSAING Pengadaan barang/jasa harus sesuaidengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas. semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memenuhi persyaratan. 1 2 3 4 5
- 12. DETEKSI DINI KORUPSI 1. TAHAP PERSIAPAN 2. TAHAP PROSES PENGADAAN Jangka waktu pengumumanyang singkat Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambigous) Penyebaran dokumen tenderyang cacat Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelpmpok tertentusaja yang memperolehinformasi lengkap Pengumumanpemenang tednerhanya kepada kelompok tertentu Penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadan Pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atay penyedia barang dan jasa tertentu Harga Perkiraan Sendiri(HPS) ditutup- tutupi 3. TAHAP PENYUSUNANDAN PENANDATANGANANKONTRAK 4. TAHAP PELAKSANAANKONTRAK DAN PENYERAHANBARANG DAN JASA Penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif Penandatangan kontrak yang ditunda- tunda pekerjaan atau barang tidak sesudai dengan spesifikasi pekerjaan belum selesai, sudah dilakukan serah terima 5. TAHAP PENGAWASAN Kolusi antara pelaksanan proyek dengan pengawas proyek Suap kepada pengawas proyek Hasil laporan pengawas proyek tidak sesuaidengan hasil pekerjaan Tidak jujur Meluluskan bukti –buki akuntasi yang tidak benar 6. PELAPORAN KEUANGANAUDIT www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id
- 13. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id KESADARAN ANTI KORUPSI Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Fungsi : 1. Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan 2. Fungsi afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 3. Fungsi psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar
- 14. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id NILAI ANTI KORUPSI KEJUJURAN 1 3 KEPEDULIAN KEMANDIRIAN KEDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB 2 KEJUJURAN 4 5 KERJA KERAS 6 KESEDERHANAAN 7 KEBERANIAN 8 KEADILAN 9
- 15. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja keterbukaan dan kejujuran mencegah terjadinya manipulasi upaya agar kebijakan dibuat secara efektif dan mengeliminasisegala bentuk korupsi 2 3 4 5 AKUNTABILITAS 1 TRANSPARANSI KEWAJARAN KONTROL KEBIJAKAN untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan KEBIJAKAN
- 16. www.kejati-sumaterautara.kejaksaan.go.id Penyebab Terjadinya Korupsi Faktor Eksternal : eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan Faktor Internal : penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi.
- 17. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA