2. www.pln.co.id |
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I
2. Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian
Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek
Tertentu jo Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional
Dan Objek Tertentu.
3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem
Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau
Instansi/Lembaga Pemerintah
3. www.pln.co.id |
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SMP
UU NO. 2 TAHUN 2002
PERKAP NO. 24 TAHUN 2007
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
PERUSAHAAN
LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI
PERKAP NO. 13 Tahun 2017 jo
PERPOL NO. 3 Ttahun 2019
4. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN 8 JANUARI 2020
BAB & PASAL 9 BAB & 45 PASAL
LEMBAR NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2002
5. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 3
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh : Kepolisian khusus; Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau Bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c,
melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri
yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. www.pln.co.id |
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
Pasal 5
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO. 13 TAHUN 2017 jo PERPOL NO. 3 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL
NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU
SAH 28 AGUSTUS 2017
BAB &
PASAL
7 BAB & 30 PASAL
LEMBAR
NEGARA
NO. 1172 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERKAP NO. 13
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK
VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU
SAH 15 APRIL 2019
BAB &
PASAL
2 PASAL
LEMBAR
NEGARA
NO. 430 TAHUN 2019
PER. KAPOLRI NO. 13 TAHUN 2017 PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
8. www.pln.co.id |
PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
Pasal 1
Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah
kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber
pendapatan negara yang bersifat strategis.
Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau
usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan
Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan
internal.
9. www.pln.co.id |
PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
Pasal 1
Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka
pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap
setiap ancaman dan gangguan keamanan.
Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh Polri dalam rangka mengerahkan kekuatan pengamanan untuk
mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di
lingkungan kawasan/tempat kerjanya.
Jasa Manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu selanjutnya
disebut Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan
Polri dalam bentuk pembinaan teknis dan Audit.
10. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO. 13 TAHUN 2017
Pasal 2
Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan
dengan prinsip:
a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. preventif, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan;
c. nesessitas, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan;
d. proporsional, yaitu dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan
yang mungkin terjadi;
e. sinergitas, yaitu dilaksanakan secara terpadu antar fungsi kepolisian, pengelola
Obvitnas atau Objek Tertentu serta instansi terkait;
f. transparan, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.
11. www.pln.co.id |
PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
Pasal 3
Obvitnas dan Objek Tertentu, paling sedikit
meliputi:
a. industri;
b. instalasi;
c. perhubungan;
d. pertambangan dan energi;
e. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing;
f. kawasan wisata;
g. lembaga negara; dan
h. perhotelan.
12. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO. 13 TAHUN 2017
Pasal 4
Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pengamanan obvitnas dan O bjek T ertentu m asing-
m asing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu bertanggung jawab dalam
mengembangkan fungsi, sistem dan metode pengamanan.
Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu oleh pengelola Obvitnas
atau Objek Tertentu harus dipandang sebagai aset atau investasi dan
bukan merupakan beban biaya.
13. www.pln.co.id |
PERKAP 13 TAHUN 2017 jo PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
BANTUAN PAM OBVITNAS & OBTER
Jasa PAM Obvitnas & Obter Jasa SMP Obvitnas & Obter
1. Pembinaan Teknis :
Supervisi, Asistensi,
Verifikasi.
2. Audit
1. Pengerahan kekuatan &
Perlengkapan/Sarana dan
Prasarana Pengamanan
2. Dilakukan melalui tindakan :
pre-emtif, preventif &
penegakan hukum
14. www.pln.co.id |
PERKAP 13 TAHUN 2017 jo PER.POL NO. 3 TAHUN 2019
SMP OBVITNAS & OBTER
Pola Pengamanan :
a. Bentuk
Pengamanan
b. Sifat Pengamanan
c. Sasaran
Pengamanan
d. Area Pengamanan
e. Kodal
Konfigurasi
Pengamanan :
a. Komponen Standar
Pengamanan
b. Penetapan &
Pembinaan Area
Pengamanan
c. Konsep Umum
Pengamanan
d. Kekuatan Jumlah
personil
pengamanan
Komitmen &
Kebjakan :
a. Penetapan
Kebijakan
b. Organisasi PAM
c. Tanggungjawab
d. Anggaran PAM
e. Peningkatan
Berkelanjutan
Standar Kemampuan
Pelaksana
Pengamanan :
a. Standar
Kemampuan
Personil PAM
Internal
b. Standar
kemampuan
personil Polri
Monitoring &
Evaluasi:
a. Pengukuran
Kinerja PAM
b. Tinjauan Ulang
PAM
15. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN
DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH
PENGESAHAN 10 DESEMBER 2007
BAB & PASAL 9 BAB & 84 PASAL
LEMBAR NEGARA -
16. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 2
Tujuan dari SMP adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat
kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan
lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah
dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau
bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
Pasal 3
SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 4
Standar SMP Meliputi :
a. Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan
SMP;
b. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen
pengamanan;
c. Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan
dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan
dan sasaran pengamanan;
d. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan;
e. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara
berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.
18. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 6
(1) Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan
ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek
pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis
lainnya.
(2) Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi
lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan,
serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di
lingkungan kerjanya.
19. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 6
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas,
Satpam berperan sebagai:
a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan
ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;
b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta
menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security
mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.
20. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 13
(1) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam meliputi:
a. kepolisian terbatas;
b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;
c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial Security.
(2) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisia
Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui
pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah
mendapatkan izin dari Kapolri.
(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang
pelatihan yaitu:
a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar;
b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.
21. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 13
(4) Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui pelatihan in house training
pada tempat dimana anggota Satpam bertugas.
(5) Pelatihan/Kursus Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis
maupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya.
(6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan
kewajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam.
22. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 48
Produk staf/naskah administrasi pengamanan terdiri dari:
a. rencana pengamanan (Renpam) merupakan produk/naskah kebijaksanaan
pengamanan yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatanyang
lengkap untuk setiap organisasi yang disusun oleh pimpinan Satpam;
b. rencana kontinjensi (Renkon), merupakan produk tertulis pada tatanan
manajemen puncak, yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan
lengkap untuk satu organisasi;
c. rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (Activities Plan and Contingency Plan),
merupakan produk tertulis yang disusun oleh setiap bagian dan unit kerja dari
organisasi Satpam, secara “bulanan dan mingguan” yang akan menjadi acuan
kegiatan bagi setiap anggota Satpam yang melaksanakan;
23. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 48
d. laporan pelaksanaan, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan, meliputi:
1. laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian/komponen organisasi Satpam
yang ditujukan kepada penanggung jawab Satpam, dan setelah dikompulir dan
dievaluasi, diolah menjadi laporan kegiatan pengamanan kepada pimpinan
puncak manajemen (Direksi);
2. laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penanggung jawab Satpam sebagai
pertanggungjawaban lengkap dari pelaksanaan tugas selama 1(satu) periode
kerja/kontrak;
e. laporan kejadian, merupakan laporan yang dibuat oleh petugas Satpam yang
berkompeten dan diberikan kewenangan secara fungsional, yang berisi tentang
peristiwa/kejadian gangguan keselamatan/keamanan yang terjadi dan harus
segera diketahui oleh penanggung jawab Satpam maupun manajemen puncak
(Direksi).
24. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 48
Apabila peristiwa/kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mengakibatkan korban manusia dan/atau berakibat
gangguan kepada masyarakat umum di luar lingkungan kerja, atau
sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran/pidana umum, maka
wajib pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Satwil Kepolisian
setempat dan membuat laporan selaku saksi pelapor.
25. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 52
(1) Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah
dapat menggunakan BUJP dalam rangka mendukung pencapaian
penerapan SMP.
(2) BUJP yang dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Polri, yang dalam
pelaksanaannya wajib mendapatkan izin operasional dari Kapolri
berdasarkanrekomendasi dari Polda di tempat badan usaha
tersebut beroperasi.
26. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 63
Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan
kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat
surat izin operasional dari Kapolri.
27. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 65
Tata cara untuk mendapatkan surat izin operasional adalah:
a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan surat izin operasional yang
ditujukan kepada Kapolri U.p. Karobimmas Polri untuk mendapatkan
pengesahan izin operasional badan usahanya dengan melampirkan semua
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
b. Apabila persyaratan dipenuhi, dilakukan audit kesiapan bagi izin baru dan
audit kinerja bagi izin lama (perpanjangan) oleh Tim Audit untuk menilai
layak atau tidak diterbitkan izin operasionalnya;
c. Apabila dinilai layak oleh Tim Audit, diterbitkan surat izin operasional
kegiatan badan usaha yang ditandatangani oleh Karobimmas Polri atas nama
Kapolri;
28. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 72
(1) Audit BUJP terdiri dari:
a. audit kecukupan, untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif
dan ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh calon BUJP atau
BUJP untuk perpanjangan izin opersional dari Mabes Polri;
b. audit kesesuaian untuk mendapatkan atau memperpanjang perizinan BUJP
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
c. audit pengawasan/surveillance BUJP yang dilaksanakan paling sedikit satu
kali dalam satu tahun selama masa sertifikat atau perizinan.
(2) Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan auditor yang ditujukan kepada
Kepala Birobimmas Polri.
29. www.pln.co.id |
PER. KAPOLRI NO.24 TAHUN 2007
Pasal 79
(1) Anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam dan atribut
kewenangan kepolisian terbatas sesuai dengan ketentuan,
dikenakan sanksi berupa catatan kondite bidang disiplin yang
dapat mempengaruhi penilaian dalam rangka reward dan
promosi yang bersangkutan.
(2) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi ditentukan oleh
manajemen dari pengguna satpam yang bersangkutan.
