Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas tentang penanganan pelanggaran TP Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) 2. Terdapat alur penanganan pelanggaran pemilu mulai dari laporan, pendaftaran, pembahasan di sentra Gakkumdu, hingga proses hukum selanjutnya 3. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya pengembangan kap

1. PENANGANAN PELANGGARAN TP PEMILU
OLEH SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
OLEH:
AKBP TAUFIK ROHMAN
PENYIDIK MADYA 1 - DIT RESKRIMUM POLDA JABAR
Materi Disampaikan Pada Kegiatan Rakor Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Bandung
“Peningkatan Kapasitas & Pemahaman Penanganan Pelanggaran TP Pemilu Th 2024”
Di Ahadiat Hotel & Bungalow, Bandung: 20 November 2022

2. PRINSIP-PRINSIP CAPASITY BULIDING
Ciptakan suasana kerja yg kondusif
dan menyenangkan
Ciptakan sistem kerja yg terstandar
dan selalu terdokumentasi
Saling Mendukung & Memotivasi
Koordinasi antar unit
Adanya pendokumentasian tgjawab
dan wewenang
Tetapkan uraian tugas masing2
pegawai
Iklas dlm membangun sinergi

3. ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
LAPORAN
KLARIFIKASI/
PENGKAJIAN
& LHP
REGISTRASI
GAR
ADMINISTRASI
GAR DILUAR
UU PEMILU
BUKAN
PELANGGARAN
SENGKETA
PEMILIHAN
TP. PEMILU
GAR KODE ETIK
JAJARAN KPU
INSTANSI
TERKAIT
DIHENTIKAN
DISELESAIKAN
PENGAWAS
GAKKUMDU
BAWASLU
DKPP
PLENO
TEMUAN
SENTRA
GAKUMDU
 Lengkap/ Tidak Lengkap ?
 Lap Paling Lama 7 hari sejak diketahui
 Lap Penuhi Syarat formil & Materiil
 Menentukan Pasal Persangkaan
 Temuan/ Laporan Dugaan TP Pemilu Paling Lama 1x 24 Jam
Dilakukan Pembahasan Pertama Pd Sentra Gakkumdu
 Setelah Pengawas Membuat Kajian Dan Kepolisian Membuat LHP,
Dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
 PLENO Putuskan; Temuan/Laporan Di Tingkatkan Ke Penyidikan atau
dihentikan (Beritahu kpd Pelapor disertai alasan Penghentiannya)

4. LAPORAN
SYARAT FORMIL
 Identitas Pelapor
 Identitas Kuasa Hukum/ Surat
Kuasa Khusus
 Daftar Alat Bukti
SYARAT MATERIIL
 Kedudukan Hukum Pelapor
 Kedudukan Terlapor
 Tanggal Dan Waktu Pelanggaran
 Locus & Tempo
 Hal yang Dilaporkan
LENGKAP
REGISTRASI &
TANDA LAPOR
TIDAK
LENGKAP
 Tidak Terpenuhi Syarat Formil Dan Materiil
(Beritahu Kpd Pelapor Untuk Melengkapi)
 Laporan Melebihi Batas Waktu Laporan
 Tidak Melengkapi Tidak Dapat Diregister
MAMPU
DILENGKAPI
TIDAK MAMPU DILENGKAPI

5. TEMUAN/
LAPORAN
REGISTRASI
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PEMBAHASAN I
1 X 24 JAM
PEMBAHASAN II
MAKS 14 HARI
PLENO:
HENTI/ NAIK SIDIK
PEMBAHASAN III
MAKS 14 HARI
PEMBAHASAN IV
KESIMPULAN:
1. Limpahkan Berkas
Perkara Ke Jaksa
2. Bila Perlu Perbaikan,
Maka Perbaiki
3. Pelimpahan Barang
Bukti
4. Pelimpahan Disertai
TSK ataupun Tidak
PENUNTUTAN
PERADILAN

7. PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN BAWASLU
PRIBADI
LEMBAGA
SYSTEM
 SARANA MEMADAI
 PEMBIAYAAN MENCUKUPI
 STRUKTUR LUWES
 HUBUNGAN/ KOORDINASI EFEKTIF EFISIEN
 JARINGAN – JARINGAN YG SUDAH TERBENTUK
 PROSEDUR, MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 DISIPLIN DAN BUDAYA KERJA KELEMBAGAAN
 ATURAN
 KEBIJAKAN
 SOP
 PENGETAHUAN
 KETRAMPILAN
 PERILAKU
 ETIKA
 MOTIVASI

8. HATUR NUHUN