Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, prinsip pengelolaan, tugas penanggung jawab dan bendahara BOSP, serta perubahan kebijakan penyaluran dan pelaporan BOSP tahun 2023."

1. SOSIALISASI PENGGUNAAN
DANA BOSP
TA 2023
DINAS PENDIDIKAN KAB. GUNUNGKIDUL
SENIN, … FEBRUARI 2023

2. DASAR HUKUM BOSP TA 2023
1. PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2016 (KODEFIKASI BARANG MILIK
NEGARA)
2. PERMENKEU NO 59/PMK.03/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERMENKEU NO 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN, PENGHAPUSAN NPWP, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK INSTANSI DAERAH
3. PERMENDAGRI NO 24 TAHUN 2020 (PENGELOLAAN DANA BOS PADA
PEMERINTAH DAERAH)
4. PERMENDIKBUD NO 18 TAHUN 2022 (PEDOMAN PBJ OLEH SATDIK)
5. PMK NO. 204/PMK.07/2022 ( TENTANG PENGELOLAAN DAK NON FISIK)
6. PERMENDIKBUD NO. 63 TAHUN 2022 (JUKNIS PENGELOLAAN DANA
BOP PAUD, BOS, DAN BOP KESETARAAN)
7. SE BERSAMA MENDAGRI DAN MENDIKBUD NO. 907/6479/SJ NO. 7
TAHUN 2021 (INTEGRASI SIPD & RKAS)
8. PERBUP NO 32 TAHUN 2021 (PETUNJUK PELAKSANAAN APBD TA 2021)
9. PERBUP NO 46 TAHUN 2022 (SHBJ KAB. GUNUNGKIDUL TA 2023)

3. BANTUAN TERHADAP PEMBIAYAAN OPERASIONAL
DI SEKOLAH
MEMBANTU OPERASIONAL SEKOLAH
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS
DAN MUTU PEMBELAJARAN
PENGERTIAN
BOSP (BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN)
TUJUAN 1
TUJUAN 2

4. Prinsip pengelolaan Dana BOSP
FLEKSIBEL, yaitu pengelolaan dana BOSP dilakukan sesuai
dengan kebutuhan Satdik berdasarkan komponen penggunaan
dana.
EFEKTIF, yaitu pengelolaan dana BOSP diupayakan dapat
memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan di Satdik.
EFISIEN, yaitu pengelolaan dana BOSP diupayakan untuk
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya
seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
AKUNTABEL, yaitu pengelolaan dana BOSP dapat
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-
undangan.
TRANSPARAN, yaitu pengelolaan dana BOSP dikelola secara
terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan

5. TIM BOSP SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH
PENANGGUNG JAWAB
ANGGOTA
GURU
ANGGOTA
KOMITE SEKOLAH
ANGGOTA
ORANG TUA/WALI
ANGGOTA
Catatan : Unsur orang tua/wali Peserta Didik merupakan orang
tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak
memiliki konflik kepentingan
BENDAHARA

6. TUGAS PENANGGUNG JAWAB DANA BOSP
(KEPALA SEKOLAH) – PASAL 58 AYAT 2
a. Mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid
ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
b.Melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk
dalam Aplikasi Dapodik;
c. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
d.Melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOSP sudah diterima melalui sistem
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
e. Melakukan penatausahaan Dana BOSP;
f. Menggunakan Dana BOSP sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan
Pendidikan;
g. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSP;
h.Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP;
i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap
pengelolaan Dana BOSP

7. TUGAS PENANGGUNG JAWAB DANA BOSP
(KEPALA SEKOLAH) – PASAL 58 AYAT 3
Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
a) Penyediaan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan
akuntabel;
b) Perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan
Dana BOSP yang diterima;
c) Penggunaan Dana BOSP yang diterima;
d) Pelaporan penggunaan Dana BOSP.

8. TUGAS BENDAHARA BOSP
a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
penanggungjawab Dana BOS beserta bukti transaksinya;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan.
c. Dalam hal tahapan tidak terpenuhi, Bendahara Dana BOS dapat
menolak permintaan pembayaran dari penanggungjawab Dana
BOS.
d. Bendahara Dana BOS bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya…dst. (PERMENDAGRI 24
TAHUN 2020)

9. Larangan Penggunaan Dana
BOSP Tim BOSP Sekolah:
.
a. melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya
untuk kepentingan selain penggunaan dana;
b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. meminjamkan kepada pihak lain;
d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP
atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta
Didik baru dalam jaringan;
f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan
Pendidikan;

10. Lanjutan:
.
g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau
peserta didik;
i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang
dan berat;
j. membangun gedung atau ruangan baru;
k. membeli instrumen investasi
l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan
pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak
lain selain Dinas dan/atau Kementerian
m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu; dan/atau
o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat
permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan
dan/atau Peserta Didik.

11. Lanjutan: Sanksi/Punishment
.
Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022)

12. Larangan Pemerintah Daerah/ Tim
Dana BOSP Kab :
.
a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan
b. Melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan / jasa dalam
pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak
lain:
c. Mempengaruhi dan/atau memperintahkan satuan Pendidikan untuk
melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP
d. Menjadi distributor ,pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor
pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui
Dana BOSP;dan / atau
e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOSP
Catatan : Pemerintah Daerah yang melanggar larangan akan dikenai
sanksi dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

13. Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali
pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik
#1
BOS Reguler
Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi
Dapodik
Memiliki izin untuk menyelenggarakan
3 pendidikan bagi satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata
pada Aplikasi Dapodik
Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada
Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat
tanggal 31 Agustus TA sebelumnya
Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan
pendidikan
Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama
Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh
Kementerian/Lembaga lain
*hanya untuk penerima BOS Reguler
#2
BOS KinerjaPrestasi
Merupakan penerima Dana BOS Reguler
Tahun Anggaran Berkenaan
Pernah memperoleh paling sedikit 1
penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di
tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional
Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan
sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak

14. Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali
pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik
#3
BOS dan BOP Kinerja
Sekolah Penggerak
Merupakan penerima Dana BOS Reguler
Tahun Anggaran Berkenaan
Telah ditetapkan oleh Kementerian
2 sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak
#4
BOS Berkemajuan
Terbaik
Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun
Anggaran Berkenaan
Termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja
terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN
Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai
pelaksana Program Sekolah Penggerak
1. Kinerja terbaik berdasarkan hasil atau peningkatan rapor
pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil
belajar dari profil pendidikan
2. Kinerja terbaik berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial
satuan pendidikan

15. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOSP
2023
(Perubahan PMK 204/PMK.07/2022)
2023
Kas Umum
Negara
Alokasi per
Kab/Kota
dan Provinsi
Satuan
Pendidikan
Tahapan Penyaluran
BOS Reguler,
TAHAP 1 50%
Paling cepat Januari
TAHAP 2 50%
Paling cepat Juli
Penyaluran BOSP dilakukan secara langsung ke
rekening satuan pendidikan dengan tahapan
sebanyak 2 tahap
Manfaat:
• Satdik lebih leluasa dalam mengelola
anggaran;
• Efisiensi pengelolaan Dana BOSP mulai dari
penyaluran sampai pelaporan;
• Memudahkan proses pelaporan karena masa
pelaporan lebih Panjang dan jumlah laporan
lebih sedikit;
• Satuan pendidikan menerima dana lebih
cepat di januari;
• Meminimalisir adanya dana idle di daerah
BOS Kinerja,
Paling cepat April

16. Pelaporan Dana BOSP: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan diberlakukan
skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan
Kategori
Pelaporan
Mekanisme
pelaporan
Batas waktu
Kebijakan Dana BOS TA 2022
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat
penyaluran:
1. Laporan tahap I menjadi syarat salur
tahap III tahun berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap
I
tahun berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur
tahap II tahun berikutnya
Masih diterapkan dua kanal laporan yang
diakui, yaitu: https://bos.kemdikbud.go.id
atau aplikasi RKAS yang disediakan oleh
Kemendikbudristek
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:
Laporan
Tahap I
31 Juli
Laporan
Tahap II
31 Oktober
Laporan
Tahap III
31 Januari TA
Berikutnya
Kebijakan Dana BOS mulai TA 2023
Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:
1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syaratpenyaluran
tahap I TA 2023
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA
2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50%
dari dana yang diterima pada tahap I.
Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS
yang disediakan oleh Kemendikbudristek
Laporan
Tahap I
31 Juli 2023
Laporan
Tahap II
31 Januari 2024
Penyampaian laporan diatur batas waktunya:

17. PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2023
❖Penyaluran Dana BOS Tahun 2023 Tahap 1
memperhitungkan sisa dana BOS Reguler Tahun 2022
❖Penyaluran BOSP tahap 2 mempersyaratkan laporan
tahap 1 yang menunjukkan penyerapan 50% dari dana
yang diterima pada Tahap 1

18. Mulai TA 2023, skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi satuan
pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan.
Jan ’23 Feb ’23 Mar ’23 Apr ’23 Mei ’23 Jun ’23 Jul’ 23 Ags ’23 Sept ’23 Okt’ 23 Nov’ 23 Des’ 23 Jan’ 24 Feb’ 24 Mar’ 24 Apr’ 24 Mei’ 24 Jun’ 24
Waktu Rekomendasi Penyaluran
Tahap I
6 bulan
Waktu Rekomendasi
Penyaluran Tahap II
5 bulan
Maksimal laporan
tahap 1* 2% 3% 4%
Maksimal laporan tahap 2*
2% 3% 4% 4% 4%
Jika penyaluran tahap I dibulan Juni,
Maka satdik hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk merealisasikan
dan minimum yang direalisasikan sebesar 50% untuk mendapatkan
penyaluran tahap II. Selanjutnya, jika tidak mencapai penyerapan 50%, maka
akan dilakukan pemotongan penyaluran

19. DANA BOSP SD DAN
SMP (BOS)
TAHUN ANGGARAN
2023

20. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
REGULER (SD & SMP )
TA 2023
Bagaimana hidup kita berubah
karenanya?

21. 1. PEMBIAYAAN PPDB
a. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman
penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan
Peserta Didik baru dalam jaringan;
b. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
c. Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi
akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
e. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta
Didik baru yang relevan

22. 2. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
1. Buku Teks Utama (termasuk buku
digital)
a. Buku sesuai dengan kurikulum yang
dipakai di sekolah
b. Buku yang telah dinilai & ditetapkan
oleh kementerian
c. Satu siswa, satu buku
(pertema/permapel)
d. Sesuai kebutuhan Guru
e. Buku yang dibeli digunakan sebagai
pegangan dalam KBM
2. Buku teks pendamping (termasuk buku
digital)
a. Buku yang telah dinilai & ditetapkan
oleh kementerian
3. Buku Non Teks (termasuk buku digital)
a) Pembelian buku untuk KBM (diutamakan untuk
penguatan Pendidikan karakter & pengembangan
literasi)
b) Buku yang telah dinilai & ditetapkan oleh kementerian
5. Pembiayaan dalam pengembangan
minat baca peserta didik
4. Penyediaan atau pencetakan modul
dan perangkat ajar (diproses oleh guru
di sekolah)
6. Pembiayaan lain yang relevan dalam
rangka pengembangan perpustakaan.

23. 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
Kegiatan Pembelajaran:
a. Penyediaan alat pendidikan dan/atau
bahan pendukung pembelajaran;
c. Biaya untuk mengembangkan media
pembelajaran berbasis teknologi informasi
dan komunikasi;
b. Pembelajaran remedial, pembelajaran
pengayaan, dan persiapan ujian
e. Penyediaan dan/atau pengembangan
konten pembelajaran;
g. Penguatan pendidikan karakter dan
penumbuhan budi pekerti, termasuk
pencegahan dan penanggulangan tindak
kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di
lingkungan Satuan Pendidikan
h. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek;
dan/atau
d. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak
yang digunakan dalam proses pembelajaran
f. Penguatan/pengembangan pembelajaran
literasi dan numerasi;
i. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan
dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

24. LANJUTAN…………
Kegiatan Ekstrakurikuler Pembelajaran:
a. Penyelenggaraan ekstrakurikuler
yang sesuai dengan kebutuhan
sekolah, termasuk pembiayaan
lomba di sekolah, penguatan
pendidikan karakter dan
penumbuhan budi pekerti,
pencegahan dan penanggulangan
tindak kekerasan, dan penguatan
kebhinekaan di lingkungan Satuan
Pendidikan
b. Pembiayaan dalam rangka mengikuti
kegiatan/lomba di dalam negeri;
dan/atau
c. Pembiayaan lain yang
relevan dalam rangka
menunjang operasional
kegiatan ekstrakurikuler.

25. 1. Penyelenggaraan ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan
akhir semester, ulangan kenaikan
kelas
2. Dukungan partisipasi dalam
pelaksanaan asesmen nasional
dan/atau asesmen lainnya;
3. Pelaksanaan refleksi
pembelajaran dalam rangka
pengidentifikasian tantangan dalam
pembelajaran; dan/atau
4. Pembiayaan lain yang relevan
untuk kegiatan asesmen dan
evaluasi pembelajaran.
4. PEMBIAYAAN ASESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

26. 5. PEMBIAYAAN ADMINISTRASI SEKOLAH
a. Pengelolaan dan
operasional rutin
sekolah baik dalam
rangka pembelajaran
tatap muka dan/atau
pembelajaran jarak
jauh;
b. Penyusunan perencanaan,
pelaksanaan pengawasan,
pelaksanaan evaluasi, dan
penyusunan tata tertib
Satuan Pendidikan dalam
rangka penguatan tata kelola
satuan pendidikan; dan/atau
c. Pembiayaan
lainnya yang
relevan dalam
rangka pemenuhan
administrasi
kegiatan sekolah

27. 6. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENDIK
1. Pengembangan/pening-
katan kompetensi guru
dan tenaga kependidikan
2. Pengembangan inovasi
terkait konten pembelajaran,
media dan metode
pembelajaran
4. Partisipasi dalam komunitas
belajar;
5. Pembiayaan lain yang relevan dalam
rangka menunjang pengembangan
profesi guru dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan kompetensi terkait
pengadaan barang dan jasa
satuan pendidikan;

28. 7. PEMBIAYAAN LANGGANAN DAYA DAN JASA
2. Pembelian pulsa, paket data, atau layanan Pendidikan daring berbayar bagi
siswa dan guru dalam rangka pelaksanaan PJJ
3. Pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin
(listrik, air, telepon, dan internet), atau pembayaran langganan daya dan
jasa yang relevan
1. Menyewa/membeli genset atau panel surya (beserta alat
pendukungnya), include biaya service (khusus sekolah yang
belum ada jaringan listrik atau listrik tidak stabil)

29. 8. PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
1. Perbaikan dengan kerusakan ringan nonstruktural meliputi penutup atap,
penutup plafond, kelistrikan, pintu, jendela, dan aksesoris lainnya, pengecatan,
serta penutup lantai
2. Perbaikan meubelair dan/ atau pembelian meja dan kursi bagi siswa atau guru jika
meja dan/atau kursi yang ada tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi
kebutuhan.
3. Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor,
dan sanitasi lainnya.
4. Penyediaan sumber air bersih (pompa air dan
instalasi), khusus bagi sekolah yang belum memiliki
sumber air bersih.

30. LANJUTAN……
5. Penyediaan sarana kesehatan sekolah seperti handsanitizer,
desinfectan, masker, dan lainnya.
6. Pemeliharaan computer, printer, laptop, proyektor, dan
pendingin ruangan.
7. Pemeliharaan peralatan praktikum.
8. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya.
9. Penyediaan dan perawatan fasilitas bagi siswa ABK.
10.Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pembiayaan
pemeliharaan sarana prasarana sekolah

31. 9. PEMBIAYAAN ALAT MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
1. Personal Computer (PC)
atau PC all in one
2. Printer atau printer plus
scanner
3. Laptop
4. LCD Proyektor
5. Alat multimedia
pembelajaran lainnya yang
menunjang pembelajaran
berbasis TIK

32. 10. PEMBAYARAN HONOR
Syarat GTT
 Bukan ASN
 Tercatat di Dapodik
 Memiliki NUPTK
 Belum mendapatkan tunjangan
profesi guru
Syarat PTT
 Bukan ASN
 Mendapat Surat Penugasan /SK Kepala
Sekolah
Catatan : Pembayaran Honor merupakan komponen yang
digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan
atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan
Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam
pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan
• Honor GTT & PTT maksimal 50% dari jumlah alokasi BOS 2023

33. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
KINERJA SEKOLAH PENGGERAK
(SD & SMP)
TA 2023

34. 1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a) Identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan
b) Penguatan pelatihan griyaan ( in house training) di Satuan
Pendidikan
c) Penguatan Komunitas belajar bagi kepala Satuan Pendidikan
dan Pendidik
d) Pelatihan bersama komunitas belajar
e) Peningkatan kapasitas literasi digital; dan/ atau
f) Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia

35. 2. PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU
a. Penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk
kebutuhan pendidik dan peserta didik terkait
pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan
oleh Kementerian.
b. Pelaksanaan pembelajaran paradigma baru
termasuk pembelajaran berbasis proyek
secara tematik; dan / atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan dalam
rangka pelaksanaan pembelajaran
dengan paradigma baru

36. 3. DIGITALISASI SEKOLAH
a) Penguatan infrastruktur internet
b) Penguatan infrastruktur listrik
c) Lokakarya implementasi digitalisasi sekolah
seperti pengembangan media pembelajaran
berbasis teknologi dan komunitas (TIK)
d) Penyediaan perangkat keras dan
perangkat lunak dalam
mendukung digitaslisasi sekolah
e) Pembiayaan kegiatan lainnya yang
relevan dalam rangka pelaksanaan
digitalisasi sekolah

37. 4. PERENCANAAN BERBASIS DATA
a. Kegiatan refleksi diri satuan pendidikan
b. Kegiatan perumusan visi misi satuan
pendidikan terkait program dan kebijakan
pelaksanaan PSP
c. Kegiatan kordinasi dan konsultasi terkait
perencanaan berbasis data
d. Penguatan kapasitas tata kelola
satuan pendidikan; dan/ atau
e. Kegiatan lainnya yang relevan dalam
rangka pelaksanaan perencanaan
berbasis data.

38. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
KINERJA SEKOLAH BERPRESTASI
(SD & SMP)
TA 2023

39. 1. ASESMEN DAN PEMETAAN TALENTA
a. Penyelenggaraan asesmen
talenta peserta didik;
b. Evaluasi dan inovasi sistem
asesmen talenta peserta
didik; dan/atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan
dalam rangka pelaksanaan
asesmen dan pemetaan talenta.

40. 2. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TALENTA
a. Peningkatan kapasitas peserta didik berprestasi
b. Peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan
karir belajar
c. Penyediaan sarana penunjang ketalentaan
d. Penyelenggaraan kompetisi internal sekolah
e. Pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal dan/atau
f. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelatihan dan pengembangan
talenta

41. 3. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN EKOSISTEM
a. Peningkatan kapasitas guru dalam
rangka asesmen dan pemetaan
talenta
b. Pengembangan kemitraan
c. Pengembangan strategi manajemen
talenta sekolah
d. Perencanaan berbasis potensi ketalentaan
sekolah
f. Pengelolaan data dan informasi talenta
dan/atau
g. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka
pengembangan manajemen dan ekosistem

42. 4. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI
a) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
talent sekolah imbas; Alternatif pengembangan
kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah
imbas/sekolah belum berprestasi.
b) Kegiatan pemberian pendampingan dan layanan
konsultasi pelaksanaan pengembangan program
manajemen talenta. bagi sekolah imbas
c) Pengembangan talenta sekolah imbas melalui
kemitraan;
d) Penyelenggaraan kompetisi lokal antar sekolah
bersama sekolah imbas; dan/atau
f) Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pembinaan
dan pengembangan prestasi sekolah imbas.

43. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
KINERJA SEKOLAH BERKEMAJUAN BAIK
(SD & SMP)
TA 2023

44. 1. PEMBELAJARAN DENGAN
PARADIGMA BARU
a. Fasilitasi penguatan kompetensi
dan pengembangan karakter;
b. Fasilitasi evaluasi pembelajaran
berbasis rapor pendidikan;
dan/atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan
yang mendukung pembelajaran
paradigma baru.
2. PERENCANAAN BERBASIS DATA
a. Penguatan manajemen tata
kelola satuan pendidikan;
b. Penguatan kapasitas sumber
daya tata kelola satuan
pendidikan; dan/atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan
dalam rangka pelaksanaan
perencanaan berbasis data
BOSP KINERJA SEKOLAH BERKEMAJUAN BAIK

45. PENATAUSAHAAN
DANA BOSP (SD &
SMP)
TAHUN ANGGARAN
2023

46. PENATAUSAHAAN BOSP TAHUN 2023
a. Koreksi LPJ dilakukan perbulan untuk meminimalisir kesalahan
pembukuan
b. Lapor pajak (khusus SD Negeri dan SMP Negeri) dilakukan
setiap bulan, khusus pajak dari BOSP yang menggunakan NPWP
Dinas Pendidikan
c. Sinkron pembukuan setiap akhir bulan (data akan diambil untuk
Lapor Bulanan Dinas Pendidikan ke BKAD)
d. Rekonsiliasi Dana BOSP dilakukan setiap semester
e. Batas akhir belanja barang (BHP atau Modal) di akhir November

47. DEADLINE PENGUMPULAN LAPORAN PAJAK DAN SPJ BOSP
2023
NO BULAN LAPOR PAJAK SPJ BOS ARSIP BOS PERTAHAP
1 Januari 31 Maret 10 April
Tahap 1 (Januari – Juni 2023)
maksimal 31 Juli 2023
2 Februari 31 Maret 10 April
3 Maret 31 Maret 10 April
4 April 30 April 10 Mei
5 Mei 31 Mei 10 Juni
6 Juni 30 Juni 10 Juli
7 Juli 31 Juli 10 Agustus
Tahap 2 (Juli – Desember 2023)
maksimal 31 Januari 2024
8 Agustus 31 Agustus 10 September
9 September 30 September 10 Oktober
10 Oktober 31 Oktober 10 November
11 November 30 November 10 Desember
12 Desember 31 Desember 15 Desember

48. SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN PENDIDIKAN
No. Keterangan Tunai Non Tunai
1 Metode Belanja Belanja langsung ke Rekanan Belanja melalui SIPLah, transfer
langsung ke penerima jasa
2 Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (melalui transfer
pemindahbukuan dan CMS BPD DIY) 
Sudah termasuk atribusi (biaya admin,
ongkir, pajak, dll)
3 Jenis Transaksi Transaksi di bawah Rp.500.000,-
meliputi :
- Langganan Daya Jasa
- Belanja Materai
- Upah Tukang
(jumlah hari tidak lebih dari 7
hari dalam 1 bulan)
Belanja BPH (Barang Habis Pakai)
Belanja Jasa, Belanja Modal  melalui
SIPLah
Belanja Pegawai  transfer langsung
ke rekening pegawai

49. DANA BOSP PAUD
DAN KESETARAAN
(BOP) TAHUN
ANGGARAN 2023

50. Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja PAUD & Kesetaraan
#1
BOP Reguler
PAUD dan Kesetaraan
Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi
Dapodik
Memiliki izin untuk menyelenggarakan
3 pendidikan bagi satuan pendidikan
penyeleggara PAUD yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi
Dapodik
Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada
Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat
tanggal 31 Agustus TA sebelumnya
Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan
pendidikan
Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama
#2
BOP Kinerja
PAUD
(Penggerak)
Merupakan penerima Dana BOP Reguler
Tahun Anggaran Berkenaan
Telah ditetapkan sebagai pelaksana Program
Sekolah Penggerak

51. Lanjutan...
#3
BOP Kinerja
Kesetaraan
Merupakan penerima Dana BOP Reguler Tahun
Anggaran Berkenaan
Termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja
terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN
1. Kinerja terbaik berdasarkan hasil atau peningkatan rapor
pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil
belajar dari profil pendidikan
2. Kinerja terbaik berdasarkan indeks status ekonomi dan
sosial satuan pendidikan

52. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
REGULER (PAUD)
TA 2023
Bagaimana hidup kita berubah
karenanya?

53. 1. PEMBIAYAAN PPDB
a. Penggandaan formulir pendaftaran
b. Penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan
c. Publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru
d. Kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak
dan orang tua
e. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama, dan/atau
f. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta
Didik baru yang relevan

54. 2. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & LAYANAN POJOK BACA
1. Penyediaan /pencetakan buku untuk siswa,
termasuk buku digital (buku teks dan buku
pendamping)
a. Buku sesuai dengan kurikulum yang dipakai
di sekolah
b. Sesuai dengan usia dan perkembangan anak
c. Buku digunakan dalam proses KBM
d. Buku yang telah dinilai & ditetapkan oleh
kementerian
2. Penyediaan/Pencetakan buku non teks, modul,
dam perangkat ajar
3. Kegiatan penguatan komuunitas
pengelola perpustakaan/pojok baca
4. Kegiatan lain yang relevan dalam
rangka pengembangan perpustakaan
dan/atau layanan pojok baca.

55. 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN BERMAIN
a. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE), termasuk untuk peserta didik
berkebutuhan khusus
b. Penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai
analisis kebutuhan
a) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses
pembelajaran
b) printer dan/atau scanner
c) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
d) alat multimedia pembelajaran lainnya
c. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video
pembelajaran;
d. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses
pembelajaran;
e. Penyediaan bahan pendukung pembelajaran
f. Pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan
festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya

56. LANJUTAN…………
g. Pengembangan kegiatan pra literasi
h. Penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti,
termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan
penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan
i. Pembiayaan diskusi perkembangan anak
j. Pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik
k. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dan bermain.

57. 1. Pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar
2. Kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak
3. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi/asesmen
pembelajaran dan bermain
4. PEMBIAYAAN EVALUASI/ASESMEN PEMBELAJARAN & BERMAIN

58. 5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI SEKOLAH
a. Penyelenggaraan
kemitraan
dengan orang
tua/wali atau
kegiatan
pertemuan kelas
orang tua/wali
atau pada Satuan
Pendidikan
b. Pengelolaan dan
operasional rutin
satuan pendidikan,
misalnya untuk
pembelian ATK, alat-
alat kebersihan, dan
lainnya
c. Penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan
pengawasan,
pelaksanaan
evaluasi, dan
penyusunan tata
tertib Satuan
Pendidikan dalam
rangka penguatan
tata kelola satuan
pendidikan
d. Kegiatan lain yang
relevan dalam rangka
pelaksanaan
administrasi kegiatan
satuan pendidikan

59. 6. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENDIK
a. Pengembangan/peningkatan
kompetensi guru dan tenaga
kependidikan
b. Pengembangan inovasi terkait
konten pembelajaran, media
dan metode pembelajaran
d. Partisipasi dalam komunitas
belajar;
e. Kegiatan lain yang relevan dalam
rangka menunjang pengembangan
profesi guru dan tenaga
kependidikan
c. Peningkatan kompetensi terkait
pengadaan barang dan jasa
satuan pendidikan;

60. 7. PEMBIAYAAN LANGGANAN DAYA DAN JASA
2. Pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional
satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru,
penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin
daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet);
3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan
1. Menyewa/membeli genset atau panel surya (beserta alat
pendukungnya), include biaya service (khusus sekolah yang
belum ada jaringan listrik atau listrik tidak stabil)

61. 8. PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
1. Perbaikan dengan kerusakan ringan nonstruktural
meliputi penutup atap, penutup plafond, kelistrikan, pintu,
jendela, dan aksesoris lainnya, pengecatan, serta
penutup lantai
2. Perbaikan meubelair dan/ atau pembelian meja dan kursi bagi
siswa atau guru jika meja dan/atau kursi yang ada tidak
berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
3. Penyediaan/pemeliharaan sarana/peralatan/fasilitas/asesiilitas
bagi siswa berkebutuhan khusus
4. Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor,
dan sanitasi lainnya.
5. Penyediaan sumber air bersih (pompa air dan
instalasi), khusus bagi sekolah yang belum
memiliki sumber air bersih.

62. LANJUTAN……
5. Penyediaan sarana kesehatan sekolah seperti
handsanitizer, desinfectan, masker, dan lainnya.
6. Pemeliharaan computer, printer, laptop, proyektor, dan
pendingin ruangan.
7. Pemeliharaan peralatan APE
8. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya.
9. Penyediaan dan perawatan fasilitas bagi siswa ABK.
10.Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pembiayaan
pemeliharaan sarana prasarana sekolah

63. 9. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KESEHATAN, GIZI, DAN KEBERSIHAN
a. Penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang
b. Penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan
lainnya
c. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan,
pembasmi kuman (disinfectant), masker atau
penunjang kebersihan lainnya;
d. Penyediaan makanan tambahan; dan/atau
e. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan
kebersihan.

64. 10. PEMBAYARAN HONOR
Persyaratan :
 tercatat pada Aplikasi Dapodik;
 ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan
dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
 aktif melaksanakan tugas di Satuan PAUD;
 belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
Catatan Pembayaran Honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan
honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada
Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan
kegiatan satuan pendidikan

65. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
KINERJA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
(PAUD)
TA 2023

66. 1. 1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. Identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan:
b. Penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan Pendidikan
c. Penguatan Komunitas belajar bagi kepala Satuan Pendidikan dan
Pendidik
d. Pelatihan bersama komunitas belajar
e. Pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan Guru SD kelas Awal
f. Peningkatan kapasitas literasi digital; dan/ atau
g. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia

67. 1.2. PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU
a. Penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk
kebutuhan pendidik dan peserta didik terkait
pembelajaran dengan paradigm baru yang ditetapkan
oleh Kementerian.
b. Pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk
pembelajaran berbasis proyek secara tematik; dan / atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan
pembelajaran dengan paradigma baru

68. 3. DIGITALISASI SEKOLAH
a. Penguatan infrastruktur internet
b. Penguatan infrastruktur listrik
c. Kegiatan implementasi digitalisasi
sekolah
d. Kegiatan lainnya yang relevan dalam
rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah

69. 4. PERENCANAAN BERBASIS DATA
a. Kegiatan refleksi diri satuan pendidikan
b. Kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan
terkait program dan kebijakan pelaksanaan PSP
c. Kegiatan kordinasi dan konsultasi terkait perencanaan
berbasis data;
d. Penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan;
dan/ atau
e. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka
pelaksanaan perencanaan berbasis data.

70. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
REGULER (KESETARAAN)
TA 2023
Bagaimana hidup kita berubah
karenanya?

71. 1. PEMBIAYAAN PPDB
a. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman
penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan
Peserta Didik baru dalam jaringan
a. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah
b. Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi
akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
c. Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
d. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta
Didik baru yang relevan
2023

72. 2. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
a. Penyusunan modul pengayaan;
b. Pengadaan buku pengayaan;
c. Peningkatan minat baca peserta didik; dan/atau
d. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan
perpustakaan yang relevan

73. 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
a. Penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan;
b. Pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;
c. Penyusunan dan pencetakan/pengadaan modul interaktif dan media
pembelajaran;
d. Pengadaan alat keterampilan dan bahan praktik keterampilan;
e. Kegiatan pembelajaran luar kelas;
f. Penguatan saka widya budaya bakti;
g. Penguatan/pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi;
h. Penyediaan dan/atau pengembangan konten pembelajaran;
i. Penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk
pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan
kebhinekaan di lingkungan satuan pendidikan; dan
j. Pembiayaan kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan
ekstrakurikuler.

74. 1. Penyelenggaraan ujian modul/sumatif, ujian pendidikan kesetaraan,
asesmen formatif, asesmen nasional, survei karakter, survei
lingkungan belajar, dan/atau asesmen lainnya
2. Pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka
pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran
3. Penyediaan laporan hasil ujian/assesmen
4. PEMBIAYAAN EVALUASI/ASESMEN PEMBELAJARAN & BERMAIN
4. Kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan
evaluasi pembelajaran di satuan pendidikan

75. 5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI SEKOLAH
1. Pendataan
Peserta Didik
program
pendidikan
kesetaraan
2. Pembelian alat
tulis kantor dan
bahan habis pakai
lainnya
3. Penyusunan
perencanaan, pelaksanaan
pengawasan, pelaksanaan
evaluasi, dan penyusunan
tata tertib Satuan
Pendidikan dalam rangka
penguatan tata kelola
satuan pendidikan;
4. Kegiatan
pelaksanaan
administrasi
kegiatan Satuan
Pendidikan
lainnya

76. 6. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENDIK
1. Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau
menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan;
2. Partisipasi dalam komunitas
belajar;
4. Kegiatan lain yang relevan dalam
rangka menunjang pengembangan
profesi guru dan tenaga
kependidikan
3. Peningkatan kompetensi terkait
pengadaan barang dan jasa satuan
pendidikan;

77. 7. PEMBIAYAAN LANGGANAN DAYA DAN JASA
1. Pembiayaan listrik, internet, dan air
2. Pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung
operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan
baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran
langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan
internet);
3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa
Satuan Pendidikan

78. 8. PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
1. Pemeliharaan alat pembelajaran
2. Pemeliharaan alat peraga pendidikan
3. Penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan
kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan peserta
didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau
menanggulang
4. Penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan
/fasilitas/ aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
5. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan
sarana dan prasarana satuan pendidikan

79. 9. PENYEDIAAN ALAT MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
1. Personal Computer
(PC) atau PC all in one
2. Printer atau printer
plus scanner
3. Laptop
4. LCD Proyektor
5. Alat multimedia
pembelajaran lainnya yang
menunjang pembelajaran
berbasis TIK

80. KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP
KINERJA SEKOLAH BERKEMAJUAN BAIK
(KESETARAAN)
TA 2023

81. 1. PEMBELAJARAN DENGAN PARADIGMA BARU
a. Fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan
karakter;
b. Fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor
pendidikan; dan/atau
c. Kegiatan lainnya yang relevan yang mendukung
pembelajaran paradigma baru.

82. PENGEMBALIAN DANA BOSP
Berdasarkan PMK 204/PMK.07/2022 Pasal 31 disebutkan :
“Satuan pendidikan penerima Dana BOSP melakukan pengembalian Dana BOSP
yang telah diterima ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan ketentuan :
a. Kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
kemeterian negara/lembaga terkait; atau
b. Rekomendasi aparat pengawas terhadap satuan pendidikan
Satuan pendidikan melakukan pengembalian Dana BOSP ke RKUD melalui
Bendahara Daerah disertai dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan
yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan atau ketua yayasan.
Dana BOSP yang dikembalikan direview oleh APIP (Inspektorat Daerah)
Dana BOSP kembali ke RKUN melalui RKUD

83. MATUR SUWUN