Dokumen ini membahas pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dan layanan fintech sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Telah diterbitkan peraturan terkait pemungutan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto dan jasa fintech untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
2. REALISASI PENERIMAAN PAJAK PER 31 JULI 2022
Penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Juli 2022 tumbuh 53,8% (yoy).
3. TUJUAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung
PERCEPATAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN.
c. Mewujudkan sistem perpajakan yang
BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM.
e. MENINGKATKAN KEPATUHAN SUKARELA
Wajib Pajak
f. Melaksanakan REFORMASI ADMINISTRASI,
kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan
PERLUASAN BASIS PAJAK.
g. Mengoptimalkan PENERIMAAN NEGARA.
4. FAKTA TRANSAKSI ASET KRIPTO DAN FINTECH DI INDONESIA
Aset Kripto
Volume Perdagangan Aset Kripto 2020*
Rp 65 triliun
Volume Perdagangan Aset Kripto 2021*
Rp 859,4 triliun (naik 1222% dibanding
2020)
Fintech
Nilai transaksi pembayaran digital di
Indonesia
Rp 305 triliun tahun 2021**
* https://money.kompas.com/read/2022/02/18/174726826/bappebti-perketat-pengawasan-perdagangan-bitcoin-dkk-ini-kata-asosiasi
** https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/624d36cc4e54e/transaksi-pembayaran-digital-di-ri-rp-305-t-fintech-sasar-luar-negeri
*** https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6177f078aed32/ojk-minta-bunga-pinjol-dipangkas-berikut-tawaran-bunga-10-fintech
Potensi penerimaan setahun (asumsi
sama dengan 2021)
PPN: Rp 429,7 miliar
PPh: Rp 429,7 miliar
Total: Rp 859,4 miliar
Potensi PPN dari Fee Exchanger
(Dengan pendekatan komisi rata-rata
Platform 0,15% dan deemed PM sebesar
60%)
Rp859,4 triliun x 5% x4%= Rp 51,564
miliar.
Potensi PPN dari Fee Platform
(komisi rata-rata platform 5% dan
deemed PM sebesar 60%)
Rp305 triliun x 5% x4%= Rp 610 miliar.
Potensi PPh Ps 23 dari bunga
pinjaman
(perkiraan bunga tahunan 20%***)
Rp305 triliun x 20% x 15%= Rp9,15triliun
5. LATAR BELAKANG PENGENAAN PAJAK ASET KRIPTO DAN FINTECH
PERLUASAN BASIS
PAJAK
MEMBANGUN
KESADARAN PAJAK
MENCIPTAKAN
LEVEL PLAYING FIELD
PEMUNGUTAN PAJAK
EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BERKEADILAN
Pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dan fintech merupakan salah satu sarana
dalam perluasan basis pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Perlu membangun kesadaran, kepatuhan, dan semangat gotong royong untuk
mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan.
Kesamarataan dan pengaturan yang sepadan terkait pengenaan pajak di Indonesia,
termasuk atas transaksi aset kripto dan fintech.
Pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dan fintech akan memperhatikan seluruh
pihak yang berkaitan, sesuai dengan amanat Undang-Undang dan
mempertimbangkan seluruh aspek untuk menciptakan keadilan.
AMANAH PASAL 32A
Menteri Keuangan dapat menunjuk Pihak Lain, seperti marketplace aset kripto dan
penyedia layanan fintech, untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran,
dan/atau pelaporan pajak.
6. PENENTU KESUKSESAN PEMAJAKAN ASET KRIPTO DAN FINTECH
KESIAPAN
• Sumber daya
manusia
• Sarana dan
prasarana
• Mindset
• Aturan yang
berkeadilan
dan mampu
mengikuti
proses bisnis
pelaku usaha
KESADARAN
• Gotong royong
membangun
bangsa
• Kepatuhan
menjalankan
aturan
• Seluruh pihak
yang terlibat
menjalankan hak
dan
kewajibannya
dengan baik
KERJA SAMA
• Komunikasi
efektif antar
seluruh pihak
terkait
• Sosialisasi efektif
• Koordinasi yang
baik antar pihak-
pihak terkait
7. TUJUAN AKHIR (GOAL) PEMAJAKAN ATAS ASET KRIPTO DAN FINTECH
❑ Kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam
mendukung penerimaan negara
❑ Menciptakan kepatuhan pajak bagi pihak-pihak yang terlibat.
❑ Penyesuaian pemungutan pajak dengan pola bisnis ekonomi digital.
❑ Perluasan basis data secara efektif, efisien, dan ekonomis.
❑ Menciptakan pemajakan yang lebih adil, menyeluruh, dan merata.
8. PERATURAN YANG TELAH TERBIT TERKAIT ASET KRIPTO DAN FINTECH
PMK-68/PMK.03/2022 terkait Transaksi Asset Kripto
Pokok pengaturan:
• pemungutan PPN dan PPh atas transaksi asset kripto melalui PMSE,
• pengenaan PPN atas penyerahan jasa platform marketplace asset kripto,
• pemungutan PPN dan PPh atas penghasilan miner blockchain yang
difasilitasi oleh platform marketplace asset kripto
PMK-69/PMK.03/2022 terkait Teknologi Finansial
Pokok pengaturan:
• penegasan pengenaan PPN atas jasa penyelenggaraan teknologi
finansial,
• uang, termasuk uang elektronik, merupakan non BKP,
• penyerahan jasa keuangan yang dibebaskan PPN melalui media
elektronik dibebaskan PPN
9. DUKUNGAN ZI-WBK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
• Dalam rangka mempertahankan predikat unit ZI-WBK, kami
memohon dukungan para stakeholder agar tidak
memberikan/menjanjikan akan memberikan hadiah, atau pemberian
apapun terkait pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai Direktorat
Peraturan Perpajakan I.
• Seluruh pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Peraturan
Perpajakan I tidak dipungut biaya, apabila menemukan pegawai
Direktorat Peraturan Perpajakan I yang masih meminta barang/uang/
fasilitas apapun agar dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi
DJP Kring Pajak 1500200.
