Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DASAR PEMBENTUKAN SATGAS
SABER PUNGLI
1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
...
•1977, Inpres 9/1977 ttg Operasi Penertiban (OPSTIB)
•1971, UU No.3/1971 ttg Pemberantasan Tipikor
•1998, TAP MPR No.XI Pe...
SASARAN SABER PUNGLI
• Pelayanan Publik
• Ekspor dan Impor
• Penegakan Hukum
• Perijinan
• Kepegawaian
• Pendidikan
• Peng...
PERPRES NO. 87 TAHUN 2016
• PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 UNTUK
MEMBENTUK SATGAS PUNGLI YANG MEMPUNYAI TUGAS
MELA...
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :180/3935/SJ
TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAER...
2. DANA DESA, DENGAN FOKUS :
a. PEMOTONGAN DANA DESA (PENERIMAAN SEJUMLAH
UANG DARI DANA DESA);
b.PENGAMBILAN BUNGA BANK P...
SECARA KESELURUHAN INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT DITUJUKAN KEPADA
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA, UNTUK :
 ...
STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI KAB. BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
TUGAS UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
TUGAS :
BERTUGAS DAN BE...
FUNGSI UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
FUNGSI :
1. MELAKUKAN ...
CALL CENTER
CALL CENTER 193 / 0821-1213-1323
SMS 1193
0856-8880-881 / 0821-1213-1323
EMAIL : lapor@saberpungli.id
Web : sa...
TINDAK LANJUT INSPEKTORAT DAN POKJA
PENCEGAHAN SABER PUNGLI
• MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARA...
chuck0864@yahoo.com
1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ...
chuck0864@yahoo.com
merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan mempunyai tugas membina dan
mengawasi...
chuck0864@yahoo.com
1. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pe...
chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
APIP melakukan pengawasan intern melalui Audit yang
meliputi Audit kinerja; dan Au...
chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
1. Pengaduan masyarakat.
2. Pelimpahan dari Satgas Saber Pungli.
3. Penanganan mel...
chuck0864@yahoo.com
23
CHUDRIYANTO, SE, Ak, MM (ICUK)
Jl. Soka No. 58 RT. 02 RW. 04 Nanggewer Mekar, Cibinong – Bogor,
HP. 0811220617, email :...
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan

7,243 views

Published on

Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan

Published in: Government & Nonprofit
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan

  1. 1. DASAR PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI 1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR; 2. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 3. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 700/1/Kpts/Per-UU/2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOGOR.
  2. 2. •1977, Inpres 9/1977 ttg Operasi Penertiban (OPSTIB) •1971, UU No.3/1971 ttg Pemberantasan Tipikor •1998, TAP MPR No.XI Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN •1999, UU No.31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor •2001, UU No.20/2001 Amandemen UU 31/1999 •2004, Perpres No.5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi •2011, Inpres 9/2011 dan Inpres 17/2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi •2016, Inpres 10/2016 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi UPAYA PEMERINTAH MEMBERANTAS PUNGLI
  3. 3. SASARAN SABER PUNGLI • Pelayanan Publik • Ekspor dan Impor • Penegakan Hukum • Perijinan • Kepegawaian • Pendidikan • Pengadaan Barang dan Jasa • Kegiatan Pungli lainnya yang meresahkan masyarakat
  4. 4. PERPRES NO. 87 TAHUN 2016 • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 UNTUK MEMBENTUK SATGAS PUNGLI YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN SESUAI DENGAN PASAL 4 YAITU MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI, MENGKOORDINASIKAN DAN MERENCANAKAN SERTA MELAKSANAKAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGLI, MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN, MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK MEMBERIKAN SANGSI KEPADA PELAKU PUNGLI DAN MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGSI. • SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR JUGA MEMPUNYAI FUNGSI INTELEJEN, PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN YUSTISI.
  5. 5. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DASAR TERBITNYA INMENDAGRI : 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 286 AYAT (2). 2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) KHUSUSNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN, PERLU DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI, KHUSUSNYA PADA AREA : 1. PERIZINAN, DENGAN FOKUS : a. PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN; b. PERIZINAN LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN); c. REKOMENDASI TIDAK SENGKETA TANAH; d. PENERBITAN IZIN USAHA (IUMK, TDP, DAN SIUP MIKRO)
  6. 6. 2. DANA DESA, DENGAN FOKUS : a. PEMOTONGAN DANA DESA (PENERIMAAN SEJUMLAH UANG DARI DANA DESA); b.PENGAMBILAN BUNGA BANK PADA PENEMPATAN DANA DESA. 3. PELAYANAN PUBLIK, DENGAN FOKUS : a. PELAYANAN BERAS MISKIN; b.PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 4. PENGADAAN BARANG DAN JASA (CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN PENGGUNA ANGGARAN, BEBERAPA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUDAH LANGSUNG DIKELOLA OLEH CAMAT).
  7. 7. SECARA KESELURUHAN INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA, UNTUK :  KESATU : MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KHUSUSNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMILIKI RESIKO TERJADINYA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI).  KEDUA : MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN KEPADA MASYARAKAT, ANTARA LAIN DENGAN CARA MEMASANG SPANDUK “BEBAS PUNGLI” PADA SELURUH UNIT KERJA YANG MELAKUKAN PELAYANAN.  KETIGA : MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI.  KEEMPAT : MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH YANG TERBUKTI MELAKUKAN PUNGLI.  KELIMA : MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA UNTUK MELAPORKAN HASIL PENGAWASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIKTUM KETIGA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI CQ. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PALING LAMA TANGGAL 5 SETIAP BULANNYA, MELALUI APLIKASI PELAPORAN “SABER PUNGLI” PADA WWW.KEMENDAGRI.GO.ID
  8. 8. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI KAB. BOGOR (Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
  9. 9. TUGAS UNIT SATGAS SABER PUNGLI KABUPATEN BOGOR (Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017) TUGAS : BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, DAN EFISIEN DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, SESUAI KEWENANGAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  10. 10. FUNGSI UNIT SATGAS SABER PUNGLI KABUPATEN BOGOR (Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017) FUNGSI : 1. MELAKUKAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; 2. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI PIHAK TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI; 3. MELAKUKAN PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; 4. MELAKSANAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN ; 5. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEDALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PELAKU PUNGUTAN LIAR DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ; DAN 6. MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOGOR.
  11. 11. CALL CENTER CALL CENTER 193 / 0821-1213-1323 SMS 1193 0856-8880-881 / 0821-1213-1323 EMAIL : lapor@saberpungli.id Web : saberpungli.id
  12. 12. TINDAK LANJUT INSPEKTORAT DAN POKJA PENCEGAHAN SABER PUNGLI • MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SKPD YANG MEMILIKI RESIKO TERJADINYA PUNGLI; • SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN KEPADA MASYARAKAT OLEH SELURUH UNIT KERJA YANG MELAKUKAN PELAYANAN; • DILAKUKAN PENGENDALIAN PADA MASING MASING SKPD, KECAMATAN SAMPAI DENGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA MELAPORKAN JIKA TERDAPAT PEGAWAI YANG MASIH MELAKUKAN PUNGLI UNTUK SELANJUTNYA DIPROSES DAN DIKENAKAN SANKSI.
  13. 13. chuck0864@yahoo.com 1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, 6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 700/77/Kpts/Per-UU/2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017.
  14. 14. chuck0864@yahoo.com merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
  15. 15. chuck0864@yahoo.com 1. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  16. 16. chuck0864@yahoo.com chuck0864@yahoo.com APIP melakukan pengawasan intern melalui Audit yang meliputi Audit kinerja; dan Audit dengan tujuan tertentu. 1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. 2. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
  17. 17. chuck0864@yahoo.com chuck0864@yahoo.com 1. Pengaduan masyarakat. 2. Pelimpahan dari Satgas Saber Pungli. 3. Penanganan melalui audit dengan tujuan tertentu. 4. Tujuan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup adanya pungli dan memberikan rekomendasi. 5. Apabila PNS yang terlibat, maka rekomendasi berupa pengembalian dan pengenaan sanksi disiplin sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. 6. Pelimpahan kepada APH.
  18. 18. chuck0864@yahoo.com
  19. 19. 23 CHUDRIYANTO, SE, Ak, MM (ICUK) Jl. Soka No. 58 RT. 02 RW. 04 Nanggewer Mekar, Cibinong – Bogor, HP. 0811220617, email : chuck0864@yahoo.com. BIODATA: RIWAYAT PENDIDIKAN : - STAN JAKARTA, - UNPAD BANDUNG, - UIKA BOGOR. RIWAYAT PEKERJAAN SEBELUMNYA 1. Fungsional Auditor BPKP, 1986-2006. 2. Fungsional Auditor Bawasda Kab. Bogor, 2008-2009. 3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kab. Bogor, 2009-2012. 4. Sekretaris Bappeda Kab. Bogor, 2013-2014. 5. Sekretaris Inspektorat Kab. Bogor, 2014-2016. PEKERJAAN SAAT INI 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Bogor, 2. Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kab. Bogor,

×